Connect with us

Nasional

Webinar SDI “Pengamanan Infrastruktur Informasi Vital Satu Data Indonesia.”

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia pada 3 Agustus 2022 dengan mengangkat tema Pengamanan Infrastruktur Informasi Vital Satu Data Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 24 Mei 2022, tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, pemerintah mengatur pengelolaan insiden siber yang dalam penanganannya dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber yang terdiri dari tim tanggap insiden siber nasional yang dibentuk oleh BSSN, tim tanggap insiden siber sektoral oleh Kementerian/Lembaga, dan tim tanggap insiden siber organisasi oleh penyelenggara infrastruktur informasi vital.

Rudy S Prawiradinata, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa agenda Indonesia Emas 2045 berupaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Tentunya lanjut Rudy, data akan memegang peranan krusial, yaitu data yang berkualitas, dapat dibagi-pakaikan, akurat dan dapat menghasilkan penyusunan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu Satu Data Indonesia memiliki peran sebagai fondasi pembangunan, di mana data digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan penyediaan keamanan yang mumpuni untuk menghindari ancaman siber, sehingga dalam proses penerjemahan kebijakan menjadi layanan publik, terhindar dari gangguan dan dapat dioperasikan optimal untuk merasakan manfaat yang sebesar-besarnya,” ungkap Rudy S.

Pada tanggal 6 Juli 2022, telah dilaksanakan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia yang menyepakati tujuh poin, salah satunya adalah peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK nasional untuk bagi pakai data.

Dalam implementasinya, peningkatan tersebut harus ditopang oleh keamanan yang kuat, sehingga disepakati untuk menyusun pedoman bagi Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) dalam meminimalkan ancaman siber dan mencegah kerugian yang ditimbulkan. Dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, instansi pemerintah perlu meyiapkan langkah komprehensif dari antisipasi hingga mitigasi.

Saat ini Kemenkominfo sedang membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang diharapkan dapat digunakan untuk mengatur akses data di portal Satu Data Indonesia dan akses pemanfaatan aplikasi-aplikasi pemerintah. Dengan memiliki national access gateway, perlindungan data dan akses antar instansi pemerintah dapat lebih mudah dikelola dan meningkatkan kepercayaan antar produsen dan konsumen data.

Eko Yon Handri, Koordinator Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Pertahanan, dan Penegakan Hukum BSSN, menjelaskan bahwa saat ini batasan ruang siber hampir tidak ada halang rintang yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa negara lain seperti Belarusia, India, Swedia dan Cina, sudah memiliki kebijakan untuk menjaga kedaulatan siber dengan membatasi data yang masuk dan keluar dari negara masing-masing.

“Jadi sudah satu kewajiban, keharusan, bahwa negara Indonesia harus melindungi kedaulatan data di dunia sibernya,” imbuh Eko Yon Handri, menjelasnya.

Eva Noor, Founder PT. Xynexis International & PT. NOOSC Global, menambahkan bahwa BSSN sendiri sudah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hal ini sejak tahun 2018. Terlebih sejak pandemi, transformasi digital sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, sehingga ketergantungan industri atau organisasi terhadap Information and Communication Technology (ICT) menjadi semakin tinggi, begitu pula ketergantungan antar sektor IIV menjadi sangat erat dan kompleks. Semakin kompleksnya ketergantungan, akan membuka celah ancaman siber baru setiap harinya.

“Seperti kita semua sadari, ada ledakan data. Bahwa kita memproduksi data, mengolah data, mempertukarkan data secara jauh lebih masif. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal perlindungan data, senjata kita paling kuat ya kriptografi,” jelas Martianus Frederic Ezerman, Ph.D Senior Research Fellow, Nanyang Technological University, Singapore selaku Ketua Tim Perumus SKKNI Kriptografi BSSN.

Menurutnya, untuk memperkuat bidang kriptografi, pemerintah harus berupaya memperkuat sumber daya manusia seperti di bidang matematika, komputasi maupun engineering.

Sedangkan menurut Eva Noor, pemenuhan kebutuhan SDM keamanan siber ini harus menjadi kerja sama antara industri, komunitas dan pemerintah.

Wahyu Andrianto selaku Manager Bidang Perencanaan, Analisis, dan Pemanfaatan Data, Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan, bahwa sudah tersedianya perangkat regulasi untuk keamanan siber harus disambut positif.

“Tinggal kita pakai, kita koordinasikan dan dicanangkan di dalam kelembagaan dan tata kelola yang benar.” Jelas Andri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

KAMI Gelar Diskusi “BBM Naik, Rakyat Menjerit!.”

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), hari ini Rabu, 14 September 2022 menggelar diskusi publik bertema “BBM Naik, Rakyat Menjerit.” Diskusi berlangsung di Sekretariat Jl. Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi ini menghadirkan pemantik ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN

Pasca kenaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipaksakan oleh Pemerintah, telah mengundang reaksi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari berbagai macam profesi dengan menggelar demonstrasi penolakan dimana-mana. Kenaikan tersebut dirasa sangat melukai hati rakyat

Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM.

“Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk,” ujar Marlan.

Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga.

“Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh,” keluhnya.

Beralih kepada Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang membicarakan tentang paham liberalisme. Ada paham liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya.

“Demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan,” tuturnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

BNPB Raih Dua Penghargaan BKN Award

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu kunci optimalisasi penanggulangan bencana yang profesional dan akuntabel. Langkah ini diwujudkan BNPB saat meraih penghargaan BKN Award 2022.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meraih dua penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award dengan kategori Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik dan peringkat ke-3 Implementasi Manajemen Kinerja. Sekretaris Utama BNPB Dr. Lilik Kurniawan menerima penghargaan tersebut dari Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Jakarta, Senin (5/9).

Pada saat menerima penghargaan tersebut, Lilik menyampaikan apresiasi kepada jajarannya, khususnya kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Umum BNPB. Lilik juga berpesan, pencapaian ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan pada kinerja ASN di lingkungan BNPB sehingga pencapaian target terbaik dapat diraih pada tahun berikutnya.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan ASN ber-AKHLAK, BNPB juga memiliki para agen perubahan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana yang lebih baik di Indonesia. (Amhar)

 

Continue Reading

Nasional

Zalimi Rakyat, Partai Ummat Tolak Keras Kenaikan Harga BBM

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta, Partai Ummat – Partai Ummat menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah sejak hari Sabtu (3/9) karena sangat memberatkan masyarakat yang sedang berjuang keluar dari krisis pandemi.

“Rakyat baru saja keluar dari pandemi, ekonomi rakyat kecil baru beranjak bersemi, langsung dihajar dengan kenaikan harga BBM. Ini jelas bukan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Seharusnya pemerintah lebih berempati pada kesulitan yang sudah berlangsung 2,5 tahun sejak pandemi berlangsung,“ kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Senin (5/9/2022).

Partai Ummat mencatat rincian kenaikan harga BBM sebagai berikut. Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Ridho mengatakan kenaikan harga BBM ini menunjukkan pemerintahan Jokowi telah gagal mengelola ekonomi negara. Kenaikan harga BBM sudah pasti akan memicu kenaikan harga-harga barang lainnya yang akan memberatkan rakyat, tambahnya.

“Kenaikan harga BBM ini menimbulkan inflasi yang diperkirakan bisa mencapai 8 persen. Ironisnya, inflasi menyebabkan harga-harga semakin tinggi tetapi penghasilan tetap. Di sinilah pangkal masalahnya,” kata Ridho.

Dengan jumlah penghasilan yang sama, kata Ridho, kebutuhan yang bisa dibeli semakin sedikit akibat inflasi. “Di masyarakat bawah, kenaikan harga seribu atau dua ribu rupiah itu akan sangat terasa dan memberatkan.”

Ridho mempertanyakan kebijakan yang diambil Menkeu Sri Mulyani yang terus-menerus menghajar kemampuan ekonomi rakyat. “Rakyat belum bisa paham mengapa di Indonesia harga BBM harus dinaikkan padahal harga minyak dunia sedang turun. Ini sama sekali tak masuk akal.”

Ridho mengutip data harga minyak mentah berjangka pada pengiriman Oktober yaitu West Texas Intermediate (WTI) yang turun menjadi 86,61 dolar Amerika per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara untuk pengiriman November, minyak mentah berjangka Brent juga turun menjadi 92,36 dolar Amerika per barel di London ICE Futures Exchange.

Yang paling dekat yang bisa dijadikan perbandingan, kata Ridho, adalah negeri tetangga Malaysia yang menurunkan harga minyak.

Pada bulan Agustus Malaysia baru saja menurunkan harga BBM tipe RON97 sebesar 5 sen yang semula berharga 4,35 ringgit menjadi 4,30 ringgit. Pemerintah Malaysia mengatakan penurunan harga ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga minyak global.

Atas dasar hal ini, Partai Ummat mengeritik keras pemerintahan Jokowi yang terlihat hanya mau enaknya sendiri dalam mencari sumber pemasukan negara, sementara pada saat yang sama terus-menerus mencekik rakyat yang sudah lama dalam kesulitan.

“Seharusnya pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pemasukan APBN. Jangan cuma bisanya menaikkan pajak dan menaikkan harga-harga barang yang jelas sangat memberatkan ekonomi rakyat. Ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban,” kata Ridho.

Kata Ridho, pemerintah seharusnya bisa lebih inovatif, misalnya dengan meningkatkan pemberantasan korupsi serta memangkas ekonomi biaya tinggi yang memberatkan negara. (Amhar)

Continue Reading

Trending