Connect with us

IPTEK

Partai Ummat: e-Voting Berbasis Blockchain Tak Hanya Hemat 90T tapi juga Kurangi Pelanggaran dan Korban Jiwa Petugas

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Tim kajian Partai Ummat mengenai e-Voting berbasis blockchain menemukan bahwa teknologi baru ini tidak hanya menghemat keuangan negara sampai 90 triliun rupiah, tetapi juga mampu mengurangi kecurangan dan pelanggaran serta menghindari jatuhnya korban petugas pemilu seperti terjadi pada pemilu sebelumnya.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi yang sekaligus memimpin tim kajian e-Voting mengatakan dari 110 triliun rupiah anggaran Pemilu 2024, sejumlah 76,6 triliun rupiah dialokasikan untuk KPU. Sebesar 54,9% atau 42,08 triliun rupiah di antaranya akan digunakan untuk membayar honor badan ad hoc.

Ridho melanjutkan pada Pemilu 2019, badan ad hoc terdiri dari 7.201 PPK, 83.404 PPS, 809.500 KPPS, 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan 783 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Setiap PPK dan PPS beranggotakan tiga orang, setiap KPPS beranggotakan tujuh orang, dan masing-masing PPLN dan KPPSLN beranggotakan tiga hingga tujuh orang.

“Jika kita simulasikan, maka paling sedikit ada 5.941.054 orang dan paling banyak ada 5.944.706 orang yang masuk di badan ad hoc KPU. Tak heran jika setengah lebih anggaran KPU
dipergunakan untuk honor badan tersebut. Jumlah ini belum termasuk jumlah pegawai KPU yang lebih dari 14 ribu orang,“ kata Ridho dalam konferensi pers di DPP Partai Umat, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Tim menemukan bahwa 21,97% anggaran KPU 2024 atau sebesar 16,84 triliun rupiah akan digunakan untuk kebutuhan surat suara, formulir, tinta, sampul, kelengkapan TPS, dan lain-lainnya. Pemilu 2019 membutuhkan 4 juta lebih kotak suara, 75 juta lebih keping segel, 51 juta lebih lembar sampul, 990 juta lebih lembar surat suara, 1,6 juta lebih alat bantu tunanetra, 2,1 juta lebih bilik suara, 1,6 juta lebih botol tinta, 62,2 juta lebih keping hologram, 561 juta lebih lembar formulir, dan 3,9 juta lebih lembar daftar pasangan calon dan daftar calon tetap.

Selanjutnya, kata Ridho, 1,02% atau sebesar 781,89 miliar rupiah untuk pemutakhiran data pemilih, 1,68% atau sebesar 1,29 triliun rupiah untuk pencalonan, dan 1,6% atau sebesar 1,23 triliun rupiah untuk sosialisasi. Yang terakhir, 18,83% atau sebesar 14,43 triliun rupiah akan digunakan untuk kebutuhan pendukung seperti pembangunan atau renovasi kantor, gedung arsip, pengadaan kendaraan, gaji pegawai KPU, belanja operasional kantor, dukungan IT, dan seleksi komisioner.

“Alokasi anggaran untuk Bawaslu adalah 33 triliun rupiah. Secara umum, dapat kita perkirakan, penggunaan anggaran oleh Bawaslu akan lebih banyak untuk kegiatan pengawasan, yang berarti tidak jauh dari kebutuhan sumber daya manusia, kegiatan, dan infrastruktur pendukung,“ kata Ridho.

Ridho melanjutkan paling tidak ada sekitar 834.080 pegawai Bawaslu, termasuk yang tetap dan yang ad hoc. Dari Pemilu 2019, dari total anggaran Bawaslu yang berjumlah 8 triliun rupiah, 964 miliar lebih di antaranya digunakan untuk belanja pegawai, seperti gaji. Kemudian 7,6 triliun rupiah lebih digunakan untuk belanja barang, seperti biaya perjalanan, dan 141 miliar lebih untuk belanja modal seperti renovasi bangunan.

Sebagai perbandingan, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 berturut-turut adalah, 4,4 triliun, 8,5 triliun, 15,6 triliun, dan 25,6 triliun. Dengan demikian, kata Ridho,
anggaran Pemilu 2024 adalah 19 kali lipat lebih besar daripada biaya Pemilu 2004, dan tiga kali lipat daripada Pemilu 2019.

Kecurangan dan Korban Jiwa dalam Pemilu

Ridho Rahmadi mengatakan luasnya wilayah RI yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau dan 190 juta lebih pemilih memungkinkan timbulnya banyak pelanggaran serta kecurangan pemilu,
kebutuhan sumber daya yang banyak, dan biaya yang sangat tinggi.

Pada hari pemilu orang-orang diminta untuk hadir ke TPS untuk memberikan suaranya dengan cara mencoblos surat suara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di setiap TPS kemudian menghitung suara dan mengirimkan rekapitulasi suara beserta kotak-kotak berisi surat suara ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor desa, untuk transit sambil menunggu semua kotak suara masuk dari seluruh TPS yang ada di suatu desa.

Selanjutnya kotak suara dikirim ke Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di kantor kecamatan. Setelah genap kotak suara dan selesai rekapitulasi suara dari seluruh desa yang berada di suatu kecamatan, kotak-kotak suara tersebut dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Daerah.

Dengan pola yang sama, pengiriman kotak-kotak suara dan rekapitulasi suara akan dilakukan hingga ke jenjang berikutnya, yakni KPU Provinsi dan KPU Pusat, sebelum akhirnya dilakukan rekapitulasi nasional.

Secara keseluruhan, proses ini dapat memakan waktu hingga satu bulan lebih. Menurut beberapa sumber, proses perjalanan rekapitulasi suara dan kotak suara di antara TPS dan PPK merupakan tahapan yang sangat rentan terhadap praktik kecurangan dan sangat memakan waktu.

Ada sekitar 4 juta kotak suara yang tersebar di 800 ribu lebih TPS, yang kemudian transit di 83 ribu kantor desa dan 7.000 kantor kecamatan.

“Dari alur di atas, dapat kita lihat di mana letak titik rentan kecurangan dan ketidakefektifan sistem pemilu tradisional, dan betapa sulit cara pengawasannya. Dari Laporan Bawaslu pada Pemilu 2019, ada 16.134 pelanggaran administrasi, 374 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran
pidana, dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya yang dilaporkan,“ Ridho menjelaskan.

Dia melanjutkan total ada sekitar 6 juta orang yang bertugas dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2019, 32 ribu personil TNI-Polri yang terlibat di dalam pengamanan, dan
sekitar 12 juta orang perwakilan partai politik sebagai saksi.

“Selain itu proses penghitungan suara sangatlah melelahkan. Tercatat ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia, dan 5.175 di antaranya jatuh sakit. Ini berita sangat menyedihkan dalam
perhelatan demokrasi modern,“ kata Ridho.

Namun jika mekanisme yang dipakai masih rapuh terhadap kecurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengantisipasinya, kata Ridho, maka cita-cita bersama untuk mewujudkan demokrasi yang sehat akan selamanaya menjadi mimpi yang tidak pernah terwujud. (Amhar)

Continue Reading

IPTEK

Hadir di Pameran APKASI, UNINET Siap Menjadikan Masyarakat Digital

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mendukung bangkitnya ekonomi Indonesia UNINET hadir menyukseskan Pameran APKASI OTONOMI EXPO 2022, dengan Tema Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui Jejaring Global yang digelar pada 20-22 Juli 2022 di JCC Jakarta.

UNINET melalui berbagai programnya mendukung memulihkan ekonomi melalui penyediaan hulu ke hilir dalam jasa informasi teknologi yang siap mendukung pembangunan ekonomi era transformasi digital melalui penguatan digital ekonomi, digital masyarakat dan digital pemerintah siap menghadapi era transformasi digital 4.0/5.0.

Pertemuan besar kepala daerah yang diselenggarakan APKASI ini merupakan momentum luar biasa untuk UNINET yang berpartisipasi dengan mengangkat tema “Transformasi Digital Bersama Putra Daerah”. Dalam hal ini UNINET mengajak para putra Daerah menjadi mitra UNINET sebagai kepanjangan jejaring cabang di setiap daerah di Indonesia.

Hardini Puspasari, S.Sos, M.Si selaku Director of Sales & Marketing Communication UNINET kepada media mengatakan, bahwa UNINET mendukung pembangunan smart city di sejumlah daerah di Indonesia – UNINET memiliki program salah satunya adalah “INOVASI PEMBIAYAAN DAERAH” dimana UNINET siap berpartisipasi dalam Investasi “Saluran Jaringan Utility Terpadu (SJUT)” khususnya pada “Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi” di seluruh Kota dan Kabupaten Indonesia.

Inisiasi ini merupakan inisiatif kami dari swasta (private) dalam membangun Infrastruktur jaringan untuk penyediaan layanan internet, Smart Pole dan sub-duct untuk mengakomodasi kabel-kabel yang berseliweran – bahkan mengganggu pengguna jalan- sehingga pemandangan di jalan-jalan protokol menjadi lebih rapi.

Sementara untuk implementasi smart city, serta pemetaan kondisi demografi yang ditampilkan secara geospasial. Dalam program ini UNINET berinvestasi dalam menciptakan dan mengkondisikan lingkungan di jalan-jalan menjadi rapi dengan membangun Smart Pole Sensor yaitu disebut juga “Tiang Pintar” yaitu semacam tiang lampu jalan penerangan umum yang berisikan lampu dari solar panel sebagai sumber tenaganya, juga dilengkapi dengan wifi dan penguat sinyal seluler, pendeteksi kadar oksigen, kamera CCTV dengan resolusi tinggi yang dapat digunakan untuk pengenalan wajahdan fitur-fitur tambahan lainnya yang dapat diakses dari datu pusat komando (command center).

Hardini menjelaskan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/ Public Private Partnership (PPP) sesuai dengan Perpres 38/2015 Tentang KPBU, ini merupakan langkah baik untuk menghasilkan sejumlah benefit yaitu :

1. Lingkungan sekitar jalan-jalan raya menjadi lebih baik, rapi dan indah di pandang mata

2. Pekerjaan SJUT ini tidak menggunakan dana APBD karena murni dana operasional dari pihak swasta

3. Siap mendukung pelaksanaan smart city dengan menghadirkan kualitas broadband yang sesungguhnya

4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi yang dibayarkan pertahun selama kerjasama dengan pihak UNINET.

5. Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu tanggung jawab pihak swasta terhadap masyarakat melalui program ini terlaksana dengan baik.

Hardini juga mengungkapkan, UNINET hadir di tengah pandemi yang melandai namun tetap kekuatiran terhadap ancaman covid tetap ada. Untuk itulah perlunya transformasi digital oleh semua lapisan masyarakat yang dilanda kekuatiran munculnya covid 19 versi baru jika masyarakat terlena. Transformasi digital bukan hanya untuk dan oleh pemerintah atau swasta – bahkan masyarakat digital menjadi sasaran utama pemerintah saat ini.

Di samping itu Pemerintah juga mempunyai program peta jalan digital yang dicanangkan 2021 hingga 2024 targetnya pemerintah digital dari sektor kesehatan, pendidikan hingga terwujudnya ekonomi digital dan masyarakat digital. Pemerintah pusat juga memiliki program utama yaitu akselerasi pengembangan infrastruktur.

Untuk itu Uninet hadir sebagai perusahaan di hulu sekaligus juga ke hilir di dunia digital. Selain sebagai operator internet service providemya yaitu penyediaan wifi dan koneksinya UNINET juga menyediakan hyperscale green data center yang memiliki kapasitas besar. UNINET juga mencari mitra di daerah untuk mengembangkan transformasi digital bersama putra daerah.

Pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia – bagi Hardini menjadi tantangan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian baik secara ekonomi maupun politik ini. Hal ini menjadikan motivasi yang kuat dalam menghadapi pandemi COVID 19. Hardini menjelaskan tentang pandangannya dalam menghadapi pandemi yang begitu berat. “Dengan melewati pasca pandemi Covid-19 yang saat ini sudah melandai namun kondisi perekonomian terjadi penurunan termasuk di bidang kesehatan dan sosial budaya.

“Virus covid 19 telah menyebabkan ketidakpastian (uncertainty) global, oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan berinovasi dalam memenangkan situasi ini,” ujar Hardini, ia juga mengatakan sikap yang harus dipegang dalam menghadapi situasi saat ini adalah dengan memiliki mental PEMENANG dengan cara Never give up, dan menerapkan sikap pemikiran Partnership and Collaboration better than competition, karena saat ini kita menghadapi situasi dimana kita harus merespon perubahan alam dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif di tengah menghadapi wabah pandemi Covid-19 dan juga era disruption pada revolusi industri 4.0/5.0.

UNINET adalah perusahaan salah satu penyedia jasa internet pertama di Indonesia. UNINET telah beroperasi selama 25 Tahun sheingga memiliki pengalaman luas dan juga keberhasilan berbagai proyek serta rekam jejak yg terbukti sangat baik.

UNINET memiliki komitmen yang besar dan sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki peringkat daya saing digital Indonesia melalui program pemerintah yaitu Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang disusun untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai kelompok perusahaan besar UNINET menyediakan berbagai layanan premium yang inovatif, kami juga mempersiapkan pemberian jasa layanan Hulu dan Hilir dalam Bisnis di bidang Informasi Teknologi yang saat ini menghadapi tantangan di Era Transfomasi Digital.

Selain itu, UNINET memiliki Green Hyper Scale Data Center yang yang memiliki standarisasi yang memenuhi syarat dan Pusat Operasi Jaringan 24/7 dengan kapasitas Tier III. Beberapa titik cakupan area dengan berbagai Infrastruktur telekomunikasi yang dihubungkan dengan fiber optic internet internasional backbone dan local exchange. UNINET terus meningkatkan skala jaringan, jangkauan Pelanggan, dan pengalaman operasional yang luas dan membentuk industri Teknologi Informasi dan Telekomunikasi terdepan

Edotor Amhar

Continue Reading

IPTEK

Dewan Pengarah SDI Sepakati 7 Poin Berikut

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) telah membuat 7 kesepakatan dalam rapat yang digelar, Rabu (6/7/2022).

Hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informasi,perwakilan Menteri dalam Negeri, perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala BPS, Kepala BIG, dan Kepala BSSN.

Adapun 7 kesepakatan yang telah dibuat hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagai pelaksana proses clearance pada kegiatan pendataan Kementerian/Lembaga, serta menugaskan Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan kode referensi khusus untuk penyelenggaraan SDI.

Kedua, menetapkan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai pelaksanaan domain data dan informasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk percepatan transformasi digital pemerintahan.

Ketiga, mendorong penggunaan pusat data nasional untuk SPBE dan bagipakai data antar Kementerian/Lembaga/ Daerah.

Keempat, mendorong instansi pusat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan data di portal SDI untuk Big Data Analytics dan Artificial Intelligence.

Kelima, mendukung Raperpres Perlindungan Sosial Ekonomi dan pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi dalam Forum SDI tingkat pusat.

Keenam, mendorong peran Kementerian dalam Negeri untuk mendukung Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Ketujuh, mendorong peningkatan data literacy bagi aparat pemerintahan dan menyusun strategi baru untuk pemenuhan SDM talenta digital di pemerintahan. (Amhar)

Continue Reading

IPTEK

Pentingnya Membangun Kapabilitas Data Science di Instansi Pemerintah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia dengan tema “Membangun Kapabilitas Data Science di Instansi Pemerintah” pada hari Kamis, 9 Juni 2022.

Sebagai salah satu arahan Presiden Jokowi dalam mendukung pemulihan nasional melalui kebijakan berbasis data, di acara pencanangan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, Presiden menyebutkan bahwa data merupakan jenis kekayaan baru, dan lebih berharga dari minyak.

Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa diperlukan data scientist atau talenta digital yang mumpuni dan berkompeten, karena SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi unsur operasional yang sangat krusial dalam tata kelola data.

“Namun sayangnya saat ini SDM yang tersedia tidak sebanding dengan demand yang dibutuhkan. Bahkan dalam asesmen Satu Data Indonesia yang dilakukan pada November 2021, ditemukan bahwa SDM atau talenta digital menjadi salah satu aspek yang paling tertinggal,” ujarnya.

Oktorialdi mengungkapkan, menurut data Kemenkominfo, Indonesia saat ini butuh 600 ribu talenta digital per tahun, sedangkan universitas baru mampu memenuhi 100-200 ribu per tahun.

“Di sisi lain menurut data BPS 2019, hanya 0,7% ASN (Aparatur Sipil Negara) saja yang merupakan fungsional stastisi dan prakom dari 953 ribu ASN,” imbuhnya.

Dalam dinamika digitalisasi yang saat ini semakin banyak dijalankan di berbagai wilayah, data telah menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung berjalannya proses bisnis digital.

Dorongan atas terjadinya transformasi digital otomatis mendorong peningkatan volume data secara sangat signifikan, hingga diproyeksikan mengalami kenaikan 75 kali lipat lebih besar pada 2024, dari jumlah data pada tahun 2010 yang hanya berukuran 2 zettabytes.

Oleh karena itulah, kata Oktorialdi Satu Data Indonesia menjadikan aspek penguatan SDM dan talenta penyelenggara sebagai salah satu Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024. Sedangkan di sektor publik, permasalahan umum yang menyebabkan minimnya expertise pengelolaan data di instansi pemerintah adalah kurangnya jumlah aparatur, kebijakan mutasi aparatur negara, dan minimnya kesadaran tentang pentingnya data.

“Penguatan SDM dan talenta digital berperan penting dalam penguatan penyelenggaraan tata kelola data, karena SDM menjadi kunci penting dalam memastikan terjadi keberlanjutan implementasi baik di tingkat pusat maupun daerah,” pungkas Oktorialdi.

Yan Inderayana, Chief Data Management Officer (CTO), Kementerian Keuangan menambahkan, supaya tidak hanya latah bicara automasi, pemerintah harus mulai membangun tahapan maturity IT, yang terdiri dari penerapan Operation (cost reduction), BI and Data Warehousing (modernization), Self-service Analytics (insight-driven) dan Data Driven Policy (transformation).

“Jangan sampai ada tumpang tindih aturan untuk masuk sistem one stop window (pelayanan terpadu satu pintu), sehingga sistem automasi dapat terintegrasi ke seluruh Kementerian dan Lembaga,” tuturnya.

Pemerintah sendiri, terutama di Kementerian Keuangan sudah memulai untuk memiliki data culture yang baik, yang menurut Risman Adnan Mattotorang, CTO Samsung R&D Indonesia sudah on the right track. Apabila bisa ditingkatkan melalui kolaborasi dengan private sector, tentu banyak hal positif yang bisa dilakukan.

Dia tambahkan, dalam kesempatan tersebut, seluruh pengisi acara turut menyampaikan harapan dan masukan terkait pentingnya penguatan kapabilitas Data Science dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

“Karena ini so complex ya, and also emerging technology is so new. Kita juga tahu kita ada issue lack of resources sama expertise, itu kalau saya musti summarize in one word tuh cuma satu, collaborate,” jelas On Lee, CEO dan CTO GDP Labs. “Kalau kita bersatu ya makin kuat lah,” lanjutnya.

Rasa kepemilikan antar stakeholder menjadi suatu keharusan untuk membangun kolaborasi, karena itu Wahyu Andrianto selaku Manager Bidang Perencanaan, Analisis, dan Pemanfaatan Data, Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan, di SDI (Satu Data Indonesia) data itu menjadi milik negara, milik rakyat, kita juga harus ada kedaulatan data juga.

“Jadi data itu milik nasional, milik negara, milik bersama rakyat Indonesia,” tegas!Wahyu Andrianto menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending