Connect with us

Hukum

BERSIDANG 66 KALI SELAMA 15,5 BULAN, ANTON PERMANA PETINGGI KAMI DIVONIS 10 BULAN.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Suasana tegang namun adem melanda ruang utama sidang Pengadilan Jakarta Selatan hari ini. Karena, hari ini adalah tepat agenda pembacaan vonis terdakwa Anton Permana, Petinggi KAMI yang sudah berjalan 66 kali selama 15,5 bulan. Menurut Abdullah Alkatiri, ketua penasihat hukum, sidang pidana ini adalah paling lama selama Indonesia berdiri.

Suasana tegang namun adem dikarenakan, banyak hadir para tokoh nasional baik dari purnawirawan TNI, aktifis, ulama dan emak-emak. Tampak hadir Mayjen Sunarko, mantan Danjen Koppasus, Mayjen Herros Padupai juga Jendral Koppasus berserta jajarannya, Kolonel Sugeng Waras, Kapten Ruslan Buton, Ustad Alfian Tanjung, Hersubeno Arif, Radhar Tribaskoro, dan banyak lagi yang lainnya.

Sidang dimulai tepat pukul 10.00 WIB pagi. Ruangan yang hampir penuh sesak tetap tenang dan tertib hingga Majelis Hakim membacakan vonisnya secara bergantian.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Anton Permana dengan menggunakan dakwaan dari pasal 15 Peraturan Pidana nomor 1 tahun 1946. Serta mengabaikan dakwaan primer dari JPU pasal 14 (ayat) 1 dan 2. Alasan hakim menjatuhkan vonis bersalah adalah, “ Karena terdakwa Anton Permana dengan sadar dan terbukti membuat video yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat “.

Putusan vonis dari majelis Hakim ini ditanggapi dingin oleh ketua tim penasihat hukum Anton Permana. Karena, sudah mudah di tebak sejak awal akan disamakan dengan vonis pendahulu petinggi KAMI sebelumnya yang divonis juga sama-sama 10 bulan.

Abdullah Alkatiri mengatakan, “Kalaulah vonisnya juga akan sama, buat apa kita melakukan sidang berlama-lama seperti ini. Sehingga boleh dikatakan ini adalah sidang pidana terbanyak dan bisa dapat rekor MURI.” Jelas Alkatiri.

Selanjutnya, Abdullak Alkatiri menambahkan, “Yang menjadi catatan penting bagi kami penasihat hukum adalah dari awal sidang hingga sidang vonis, setiap dakwaan dan tuntutan dibacakan, tidak ada satu patah katapun atau satu kalimatpun yang bisa dinyatakan itu sebagai berita bohong atau berlebih-lebihan. Ini adalah fakta persidangan yang diabaikan. Ini sangat aneh bin ajaib.” Tegas Alkatiri yang namanya lagi melambung dalam dunia pengacara saat ini.

Begitu juga ketika dikonfirmasikan kepada Anton Permana mengenai tanggaannya atas putusan Hakim. “Kita akan hormati apapun putusan Hakim. Tapi yang jelas, saya mengenal sebuah prinsip hidup yang berbunyi ; Kebenaran bisa disalahkan (dalam satu masa sementara), tetapi kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Dan semua kita pasti juga paham bahwa kasus yang menimpa saya saat ini tidak lebih dari bentuk arogansi kekuasaan politik, yang ingin membungkam demokrasi di negeri ini. “ jelas Anton Permana yang ketika sidang menggunakan jas navy dan berkopiah hitam.

Ketika majelis Hakim menanyakan para pihak, apakah akan menerima atau banding atas putusan Hakim, baik ketua tim penasihat hukum dan JPU sama-sama menyatakan akan berpikir-pikir dahulu. Dan akhirnya sidang pun ditutup Majelis Hakim tepat pukul 12.50 WIB.

Anton Permana adalah seorang aktivis, penulis aktif, pengamat politik dan pertahanan (Militer) alumni Lemhannas PPRA LVIII tahun 2018. Anton Permana juga direktur lembaga kajian Tanhana Dharma Mangruva Institute yang didirikan oleh almarhum Jendral Purn Djoko Santoso mantan Panglima TNI.

Anton Permana ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020, dan dibebaskan atas penangguhan pada tanggal 27 Mei 2021 setelah ditahan di Rutan Mabes Polri.

Tulisan dan video Anton Permana terkenal sangat tajam, cerdas, dan memberi pencerahan kepada masyarakat luas. Namun di satu sisi dianggap mengancam dan mengganggu kepentingan penguasa hari ini. Sampai akhirnya Anton Permana ditangkap atas dua tuduhan videonya yang berjudul “TNI KU SAYANG, TNI KU MALANG “ serta video “DUKUNGAN MOGOK NASIONAL MENOLAK RUU CIPTAKER”. Dimana hal ini yang menjadi “gunjingan” kritis kelompok intelektual terhadap prilaku penegak hukum rezim hari ini. (Ita)

Continue Reading

Hukum

Kuasa Hukum Pelapor Minta Penyidik Tegakan Hukum pada Roy Suryo

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada tanggal 20 Juni 2022, Kurniawan Santoso didampingi beberapa Umat Buddha, telah melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/3042/VI/SPKT/POLDA
METRO JAYA, sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 dan pasal 156 a KUHP.

“Dan saat ini laporan tersebut telah ditangani dan menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka,” ungkap Herna Sutatana, S.H., M.H., (kuasa hukum pelapor/Umat Biddha), di Batik Kuring SCBD Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Herna mengatakan, kewenangan penahanan memang ada di tangan penyidik, berdasarkan KUHAP yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan kepada para korban dengan hak menahan atau tidak menahan tersangka, namun kewenangan subyektif itu tetap mengacu pada rasa keadilan bagi Korban.

Hari ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa jangan ada lagi penistaan agama dan jangan lagi simbol agama dijadikan lelucon atau media

Di sini hadir kawan-kawan yang berbeda Keyakinan yang akan terus mengawal kasus ini sampai selesai

“Ini kami lakukan dengan tujuan tidak ada lagi kegaduhan/keonaran karena penistaan agama dan bersama-sama kita menghormati agama yang ada di Indonesia demi menjaga NKRI,” tutup Herna Sutarna. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Alami Kekerasan Pendiri Blue Bird Gugat Kapolda Metro Jaya dan Mantan Kapolri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Salah satu anak pendiri Blue Bird Elliana Wibowo (58th)
menggugat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri di PN Jakarta Selatan.

Elliana menilai kedua pihak tersebut turut bertanggungjawab atas terhentinya penyidikan tindak pidana yang telah dialaminya pada tahun 2000 dan atas tidak diterimanya dividen selama hampir 10 tahun.

Untuk itu, Elliana menunjuk Stefanus Roy Rening dan sejumlah pengacara lain sebagai kuasa hukum yang telah mendaftarkan dua jenis gugatan sekaligus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jum’at, 22 Juli lalu.

Roy Rening kuasa hukum Elliana mengungkapkan, bahwa gugatan praperadilan dengan nomor perkara No. 63/Prapid/2022/PN. JKT. SEL, kami tujukan ke Kapolda atas terhentinya penyidikan kasus pengeroyokan dan
penganiayaan. Padahal putusan praperadilan PN Jakarta Selatan memerintahkan Kepolisian untuk melimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Jadi tak ada pilihan lain kecuali
melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Roy kepada awak media di kawasan menteng, Jakarta, Rabu, (27/7/2022).

Berawal dari Rapat Umum Pemegang Saham Blue Bird pada 23 Mei 2000, Elliana dan Janti mengalami intimidasi, kekerasan, dan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum direksi dan komisaris Blue Bird. Ia melapor ke Polres Jakarta Selatan (Surat Laporan Polisi No. Pol. 1172/935/K/V/2000/Res.Jak.Sel
tertanggal 25 Mei 2000).

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, Polres Jakarta Selatan menetapkan 4 tersangka, yaitu Purnomo Prawiro, Noni Sri Aryati Purnomo, Indra Marki dan Endang Purnomo.

Polres lalu menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Namun pada 4 Agustus 2000, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk lewat Surat Nomor B-78/P-1.13.3/E.2/08/2000. Hingga kini, Polres tidak menindaklanjuti petunjuk jaksa dan mengabaikan perkara tersebut.

Roy menjelaskan, permohonan praperadilan yang diajukan Elliana adalah bagian dari pengawasan secara horizontal atas praktik penegakan hukum di Kepolisian.

“Ini juga upaya mendukung Polri dan dalam mewujudkan visi Kapolri saat ini,
yaitu Presisi. Peningkatan kinerja penegakan hukum, penguatan fungsi
pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan,” kata Roy.

Lebih lanjut Roy menambahkan, selain gugatan praperadilan, Elliana juga sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu pemegang saham pendiri. Sejak 2013 hingga kini ia belum menerima dividen dari Blue Bird Group.

Ada pun pihak-pihak yang digugat perdata adalah Dr H Purnomo Prawiro, Noni Sri Ayati Purnomo, Hj Endang Purnomo, Dr Indra Marki, Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jenderal Polisi (Purn) Drs H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., PT Big Bird, PT Blue Bird Tbk sebagai para Tergugat dan Otoritas Jasa Keuangan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 677/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

“Gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan karena Elliana merasa dirugikan secara materiil dan immaterial,” tambah Roy.

Adapun kerugian perdata yang dialami Elliana sebagai Penggugat terdiri dari kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian material akibat serangkaian tindak pidana yang dihentikan penyidikannya serta tidak dibayarkannya dividen selama 10 tahun enam bulan yang dikualifikasi sebesar Rp. 1.363.768.900.000, – (Satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah). Upaya hukum ini dilakukan, agar Elliana yang merupakan korban
kekerasan fisik segera mendapatkan hak-haknya kembali sebagai ahli waris dari pendiri Blue Bird Group.

Diketahui, Tim Hukum dan Advokasi
Pendiri Blue Bird Group, yakni: DR. S. Roy Rening, S.H., M.H., DR. Syamsuddin Rajab, S.H., M.H., M.M., Anggara Suwahyu, S.H., M.H., Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Davy Helkiah Radjawane, S.H., dan EM. Jagat Kautsar, S.H.

Editor : Amhar

Continue Reading

Hukum

Pengusaha Kelapa Sawit Gugat Ke PN Jakarta Pusat atas panahanan oleh Penyidik PPNS KLHK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Direktur PT SIPP Erick Kurniawan dan Manajernya yakni Agus Nugroho mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait pengangkapan, penahanan dirinya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementrian LHK.

Gugatan semula didaftarkan di PN selatan, tapi kemudian dipindah ke pengadilan negeri Jakarta Pusat
Melalui Tim pengacaranya, antara lain Bambang Sripujo, Helmisyam Damanik, dan Rizal Nur, mengungkapkan, Gugatan kepada 2 PPNS cq menteri LHK. Mereka kecewa karena pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang kedua di PN Jakarta Pusat.

Diketahui sidang dipimpin Panji Surono berlangsung singkat di ruang Purwoto Gondo Subroto Lantai 3 PN Pusat, di jalan Raya Bungur Kemayoran Jakarta Pusat, senen (4/7/2022).

Adapun materi gugatan yang disampaikan antara lain terkait sah tidaknya penahanan, penetapan tersangka dan penerapan pasal pencemaran lingkungan yang di tuduhkan.

Menurut pihak penggugat, PPNS Kementrian LHK dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan tersebut telah bertindak arogan Antara lain, pemaksaan tuduhan pencemaran limbah baku air yang tidak berdasar, kemudian tindakan semena-mena yang dinilai melanggar peraturan Kapolri.

“Menurut peraturan Kapolri Penyidik Pengawai Negeri sipil dalam menegakkan hukum tidak diperkenankan memakai senjata Laras Panjang,” ujarnya. (Herkist)

Continue Reading

Trending