Connect with us

Hukum

Satukan Advokat, Otto ajak Lihut Pangaribuan & Juniver Girsang Munas

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Menggelar Konferensi Pers, Jum’at, 20 Mei 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta. Ketua Umum PERADI Prof. DR. Otto. Hasibuan, SH., MM., mengajak Luhut Pangaribuan dan Juniver Girsang bermusyawarah guna menyatukan persatuan organisasi profesi advokat

Otto mengungkapkan, setelah Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2015 di Makassar Peradi pecah menjadi 3 organisasi yakni: Peradi di bawah pimpinan Fauzie Hasibuan, Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) yang diketuai Juniver Girsang, dan Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) yang dikomandoi Luhut MP Pangaribuan.

Menyikapi perpecahan di tubuh Peradi, “Saya mengajak Juniver Girsang serta Luhut Pangaribuan menggelar musyawarah nasional membicarakan persatuan organisasi advokat. Ini usulan dari kami, bahkan saya konkret tidak hanya ngomong. Saya tulis surat kepada Luhut Pangaribuan juga kepada Juniver Girsang,” jelas Otto.

Lebih lanjut Otto menjekaskan, bahwa komunikasi untuk mengadakan munas hingga kini belum mencapai kesepakatan. Karna Juniver maupun Luhut Pangaribuan meminta sesuatu yang sulit untuk kami penuhi yakni, semua pengurus-pengurus Peradi itu tidak boleh lagi jadi calon pengurus.

“Kami tegaskan, permintaan tersebut tak bisa dilakukan, karna kami tidak bisa menghalangi atau menahan jika ada pengurus advokat Peradi yang sudah lama menjadi pengurus dan ingin kembali menjadi calon pengurus,” ungkap Otto tegas!

Terkait pernyataan Hotman Paris yang menuding Saya melakukan berbagai cara agar terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua DPN Peradi. Saya tegaskan! Itu tuduhan tidak berdasar dan fitnah bagi organisasi Peradi.

Dalam catatan saya, Hotman juga menyebut pendidikan profesi advokat (PKPA) dan kartu advokat Peradi tidak sah. Dampak dari pernyataan itu adalah munculnya kegaduhan di berbagai daerah, bahkan ada advokat yang mau membakar kartu advokat Peradi karena dianggap tidak bisa digunakan untuk beracara

“Dampat pernyataan, itu tak sedikit DPC Peradi yang melaporkan Hotman ke aparat kepolisian,” ujar Otto menambahkan.

Tapi yang pasti, kekisruhan yang terjadi saat ini, Saya Otto menegaskan Peradi yang saya pimpin sebagai organisasi advokat yang sah secara hukum dan dikuatkan melalui putusan pengadilan. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Dituduh Penipu dan PHP, Dito Mahendra Polisikan Nikita Mirzani

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra atas dugaan pencemaran nama baik dan dijerat pasal berlapis UU ITE dan KUHP, yakni Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat 2 UU ITE atau Pasal 311 KUHP.

Dalam jumpa persnya, Sabtu, (25/6/2022) di 8 Office Senopati, Jakarta. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rissy menjelaskan kliennya melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Serang Kota pada 16 Juni 2022, sehari setelah Nikita Mirzani mengunggah Insta Story.

Yafet sebut, bahwa alasan Dito Mahendra melaporkan yakni lantaran merasa nama baiknya dicemarkan oleh Nikita Mirzani. Menurut Yafet, jelas ini pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikmir melalui unggahan dalam akunnya di Instagram.

“Bentuk postingan Instagram Story milik Nikita Mirzani dinilai sangat merugikan Dito Mahendra. Dalam postingan yang diunggah pada 15 Mei 2022, Nikita menyebut bahwa Dito Mahendra adalah seorang penipu dan PHP,” ungkap Yafet.

Guna menindaklanjuti hal tersebut, saat ini pihak Dito Mahendra berharap pihak kepolisian dapat bergerak cepat dan segera melengkapi berkas yang diperlukan untuk diserahkan ke kejaksaan.

“Selanjutnya kami berharap kepolisian RI khususnya penyidik Serang Kota dapat menjalankan tugasnya dengan profesional sesuai dengan KUHP, dapat melengkapi berkas dengan cara yang diperlukan agar cepat persoalan ini naik ke pihak kejaksaan. itu harapan kami,” pungkas Yafet, berharap. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Unjuk Rasa di KPK, Gubsu dan 2 Pimpinan DPRD Diduga Buat Pemufakatan Jahat Proyek 2,7 Triliun

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komunitas Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (Kampak) Merah Putih menggelar unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan pemufakatan jahat proyek 2,7 Triliun antara Gubernur Sumut dan dua pimpinan DPRD Sumut.

Direktur eksekutif Kampak Merah Putih, Sahala Pohan, Jum’at (24/6), dalam orasinya meminta KPK untuk mengusut pelanggaran administrasi proyek infrastruktur 2,7 Triliun di Sumut yang dimenangkan oleh Waskita Karya sebagai pemenang tender.

“Jelas terjadi pemufakatan jahat antara Gubernur dan 2 Pimpinan DPRD Sumut, sehingga proyek yang menyalahi prosedur tersebut terus berjalan dan terkesan dipaksakan. Jangan pakai alasan benahi infrastruktur tapi merampok uang rakyat,” teriak Sahala saat berorasi di Gedung KPK.

Ia menjelaskan, proyek 2,7 Triliun itu tidak pernah dibahas di KUA PPAS bersama DPRD, tapi 2 pimpinan DPRD menandatangani persetujuan, dan 3 pimpinan DPRD lainnya tidak. KPK harus bergerak cepat menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan sebelum banyak orang yang terlibat di pusaran korupsi mega proyek tersebut.

Katanya, contoh pemufakatan jahat di eksekutif bisa dilihat dari cepatnya proses perencanaan proyek yang sangat dadakan dan menabrak semua aturan, sehingga kuat indikasi Edy Rahmayadi selalu Gubernur, Ismael Sinaga Kepala BPKAD dan Bambang Pardede Kadis Bina Marga punya niat merampok uang pemerintah melalui proyek 2,7 Triliun tersebut. Di DPRD, pemufakatan jahat itu dilihat dari adanya persetujuan Ketua DPRD Baskami Ginting dan Wakil Ketua DPRD Rahmansyah Sibarani yang menandatangani persetujuan proyek, meskipun tak dibahas di DPRD.

“Sebenarnya KPK sudah bisa masuk ke tahap penyidikan karena sudah ada prosedur yang dilanggar. Tak hanya Gubernur dan Pimpinan DPRD Sumut yang harus diperiksa, tapi KPK juga harus memeriksa pihak Waskita Karya selaku pemenang tender, karena bisa jadi ada sesuatu dibalik menangnya Waskita pada proyek 2,7 Triliun tersebut,” tutup Sahala.

Editor: Amhar

Continue Reading

Hukum

Mantan WamenkumHAM: Maraknya Mafia Hukum di Kalsel, Bisnis Mandek, Pengusaha Jadi Korban

Published

on

By

Mantan WamenkumHAM Denny Indrayana menyoroti masih kuatnya pengaruh mafia hukum di lembaga-lembaga penegak hukum di tanah air. Para mafia hukum bisa dengan leluasa mengatur keputusan penegak hukum.

Di Indonesia, kata Denny Indrayana, Kalimantan Selatan bisa jadi contoh daerah dengan potret persoalan mafia hukum yang kasat mata terjadi sehari-hari. Kalimantan Selatan seolah menjadi daerah yang subur praktik mafia hukum. Akibatnya, bisnis menjadi stagnan padahal potensi daerahnya sangat banyak.

“Jadi mafia hukum ini masih ada, masih kuat dan masih belum tuntas. Kalimantan Selatan adalah potret bahwa kita punya persoalan mafia hukum yang sangat telanjang yang menyebabkan dunia bisnis akhirnya tidak bisa bergerak kalau tidak berpilin (bersekongkol) dengan backing-backing dari aparat. Ini persoalan yang harus kita tuntaskan dan pasti tidak mudah,” katanya saat menjadi pemateri pada diskusi Indonesian Young Leaders Forum dalam rangka HUT 50 Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Sabtu (11/6/2022).

Praktik mafia hukum di Kalimantan Selatan terjadi pada semua sektor usaha. Paling anyar adalah sektor Batubara. Denny mengungkapkan setiap hari menerima laporan tentang praktik penambangan ilegal di Kalimantan Selatan.

“(Dulu hutan) dan sekarang Batubara. Saya ini setiap hari mendapatkan Whatsapp dari warga di Kalimantan Selatan tentang illegal mining, tentang tanah yang diserobot hampir tiap hari. Jadi yang namanya illegal mining itu merampok di siang bolong, di depan mata yang punya izin, punya lahan tiba-tiba ada orang masuk dengan alat-alat beratnya merampok dan tidak ditangkap. Kenapa? karena mafia hukum. Kenapa? karena yang merampok sudah nyetor kepada oknum-oknum aparat penegak hukum,” katanya.

Dia juga menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurut dia tengah berada pada masa-masa kelumpuhannya. Dia mencontohkan, ada kasus suap di Kalimantan Selatan yang ditangani KPK. Saat penanganan perkara, barang bukti perkara suap itu hilang atau dihilangkan.

Menariknya, penerima suap sudah dipanggil, diperiksa bahkan sudah divonis. Sementara pelaku suap sama sekali tak pernah dipanggil KPK.

“Pada saat yang sama ada yang dilaporkan di Kalimantan Selatan juga langsung diproses. Saya tak perlu menyebut siapa karena teman-teman HIPMI juga paham. Ini luar biasa KPK nya dibawah kontrol, independensinya hilang,” katanya.

Sementara itu, Yuston, salah satu peserta Indonesian Young Leaders Forum asal NTT mengaku khawatir dengan praktik mafia hukum di Indonesia. Dia mensinyalir praktik mafia hukum itu, telah banyak memakan korban. Salah satunya dialami Ketua Umum HIPMI H. Mardani H. Maming.

“Saat ini saya mencermati kondisi di media sosial kita, Ketua umum kami sedang difitnah. Ketua umum kami sedang diusahakan untuk dikriminalisasi,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah telah meminta kepada HIPMI untuk membantu pemerintah meningkatkan jumlah pengusaha muda di Indonesia. Pada saat HIPMI sedang menjalankan itu, Ketua Umum HIPMI justru mengalami upaya kriminalisasi.

“Kami diminta harus melakukan upaya peningkatan jumlah pengusaha muda dan ini sedang dikerjakan, jangan sampai ini dihentikan, jangan sampai ini dibunuh, kalau pimpinan kami dibunuh (dikriminalisasi) kami semua akan mundur untuk membantu bangsa ini. Ini penting. Jangan sampai kita kalah menghadapi mafia hukum,” katanya. (Amhar)

Continue Reading

Trending