Connect with us

Hukum

JAM-Pidum Menyetujui 5 Permohonan Penghentian Penututan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana hari ini, Kamis 17 Maret 2022, melakukan ekspose dan menyetujui 5 (lima) Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H., M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu serta Para Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat Oharda.

Kapuspekum, Dr. Ketut Sumedana mengurai, adapun 5 (lima) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

Pertama, tersangka EDI HARYANTO bin SLAMET dari Kejaksaan Negeri Prabumulih yang disangkakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kedua, tersangka SUSANTO alias SANTOK bin SAKEMIN dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan

Ketiga, tersangka SEPTI ARIADI Als ARI bin MANSUR dan Tersangka HERMAN bin NURSIN dari Kejaksaan Negeri Lamandau yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan

Keempat, tersangka FRANSISKUS PASKALIS RAHANAU dari Kejaksaan Negeri Kaimana yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan

Kelima, tersangka NANA AMBANG SARI als NANA binti BUKRI NASIDI dari Kejaksaan Negeri Lebong yang disangkakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

1. Para Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum

2. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

3. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf

4. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

5. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi

6. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar

7. Pertimbangan sosiologis;

8. Masyarakat merespon positif;

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait apabila ada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan Restorative Justice, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum membuka hotline layanan Restorative Justice melalui nomor 0813-9000-2207. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kuasa Hukum Pelapor Minta Penyidik Tegakan Hukum pada Roy Suryo

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada tanggal 20 Juni 2022, Kurniawan Santoso didampingi beberapa Umat Buddha, telah melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/3042/VI/SPKT/POLDA
METRO JAYA, sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 dan pasal 156 a KUHP.

“Dan saat ini laporan tersebut telah ditangani dan menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka,” ungkap Herna Sutatana, S.H., M.H., (kuasa hukum pelapor/Umat Biddha), di Batik Kuring SCBD Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Herna mengatakan, kewenangan penahanan memang ada di tangan penyidik, berdasarkan KUHAP yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan kepada para korban dengan hak menahan atau tidak menahan tersangka, namun kewenangan subyektif itu tetap mengacu pada rasa keadilan bagi Korban.

Hari ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa jangan ada lagi penistaan agama dan jangan lagi simbol agama dijadikan lelucon atau media

Di sini hadir kawan-kawan yang berbeda Keyakinan yang akan terus mengawal kasus ini sampai selesai

“Ini kami lakukan dengan tujuan tidak ada lagi kegaduhan/keonaran karena penistaan agama dan bersama-sama kita menghormati agama yang ada di Indonesia demi menjaga NKRI,” tutup Herna Sutarna. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Alami Kekerasan Pendiri Blue Bird Gugat Kapolda Metro Jaya dan Mantan Kapolri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Salah satu anak pendiri Blue Bird Elliana Wibowo (58th)
menggugat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri di PN Jakarta Selatan.

Elliana menilai kedua pihak tersebut turut bertanggungjawab atas terhentinya penyidikan tindak pidana yang telah dialaminya pada tahun 2000 dan atas tidak diterimanya dividen selama hampir 10 tahun.

Untuk itu, Elliana menunjuk Stefanus Roy Rening dan sejumlah pengacara lain sebagai kuasa hukum yang telah mendaftarkan dua jenis gugatan sekaligus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jum’at, 22 Juli lalu.

Roy Rening kuasa hukum Elliana mengungkapkan, bahwa gugatan praperadilan dengan nomor perkara No. 63/Prapid/2022/PN. JKT. SEL, kami tujukan ke Kapolda atas terhentinya penyidikan kasus pengeroyokan dan
penganiayaan. Padahal putusan praperadilan PN Jakarta Selatan memerintahkan Kepolisian untuk melimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Jadi tak ada pilihan lain kecuali
melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Roy kepada awak media di kawasan menteng, Jakarta, Rabu, (27/7/2022).

Berawal dari Rapat Umum Pemegang Saham Blue Bird pada 23 Mei 2000, Elliana dan Janti mengalami intimidasi, kekerasan, dan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum direksi dan komisaris Blue Bird. Ia melapor ke Polres Jakarta Selatan (Surat Laporan Polisi No. Pol. 1172/935/K/V/2000/Res.Jak.Sel
tertanggal 25 Mei 2000).

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, Polres Jakarta Selatan menetapkan 4 tersangka, yaitu Purnomo Prawiro, Noni Sri Aryati Purnomo, Indra Marki dan Endang Purnomo.

Polres lalu menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Namun pada 4 Agustus 2000, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk lewat Surat Nomor B-78/P-1.13.3/E.2/08/2000. Hingga kini, Polres tidak menindaklanjuti petunjuk jaksa dan mengabaikan perkara tersebut.

Roy menjelaskan, permohonan praperadilan yang diajukan Elliana adalah bagian dari pengawasan secara horizontal atas praktik penegakan hukum di Kepolisian.

“Ini juga upaya mendukung Polri dan dalam mewujudkan visi Kapolri saat ini,
yaitu Presisi. Peningkatan kinerja penegakan hukum, penguatan fungsi
pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan,” kata Roy.

Lebih lanjut Roy menambahkan, selain gugatan praperadilan, Elliana juga sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu pemegang saham pendiri. Sejak 2013 hingga kini ia belum menerima dividen dari Blue Bird Group.

Ada pun pihak-pihak yang digugat perdata adalah Dr H Purnomo Prawiro, Noni Sri Ayati Purnomo, Hj Endang Purnomo, Dr Indra Marki, Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jenderal Polisi (Purn) Drs H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., PT Big Bird, PT Blue Bird Tbk sebagai para Tergugat dan Otoritas Jasa Keuangan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 677/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

“Gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan karena Elliana merasa dirugikan secara materiil dan immaterial,” tambah Roy.

Adapun kerugian perdata yang dialami Elliana sebagai Penggugat terdiri dari kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian material akibat serangkaian tindak pidana yang dihentikan penyidikannya serta tidak dibayarkannya dividen selama 10 tahun enam bulan yang dikualifikasi sebesar Rp. 1.363.768.900.000, – (Satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah). Upaya hukum ini dilakukan, agar Elliana yang merupakan korban
kekerasan fisik segera mendapatkan hak-haknya kembali sebagai ahli waris dari pendiri Blue Bird Group.

Diketahui, Tim Hukum dan Advokasi
Pendiri Blue Bird Group, yakni: DR. S. Roy Rening, S.H., M.H., DR. Syamsuddin Rajab, S.H., M.H., M.M., Anggara Suwahyu, S.H., M.H., Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Davy Helkiah Radjawane, S.H., dan EM. Jagat Kautsar, S.H.

Editor : Amhar

Continue Reading

Hukum

Pengusaha Kelapa Sawit Gugat Ke PN Jakarta Pusat atas panahanan oleh Penyidik PPNS KLHK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Direktur PT SIPP Erick Kurniawan dan Manajernya yakni Agus Nugroho mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait pengangkapan, penahanan dirinya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementrian LHK.

Gugatan semula didaftarkan di PN selatan, tapi kemudian dipindah ke pengadilan negeri Jakarta Pusat
Melalui Tim pengacaranya, antara lain Bambang Sripujo, Helmisyam Damanik, dan Rizal Nur, mengungkapkan, Gugatan kepada 2 PPNS cq menteri LHK. Mereka kecewa karena pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang kedua di PN Jakarta Pusat.

Diketahui sidang dipimpin Panji Surono berlangsung singkat di ruang Purwoto Gondo Subroto Lantai 3 PN Pusat, di jalan Raya Bungur Kemayoran Jakarta Pusat, senen (4/7/2022).

Adapun materi gugatan yang disampaikan antara lain terkait sah tidaknya penahanan, penetapan tersangka dan penerapan pasal pencemaran lingkungan yang di tuduhkan.

Menurut pihak penggugat, PPNS Kementrian LHK dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan tersebut telah bertindak arogan Antara lain, pemaksaan tuduhan pencemaran limbah baku air yang tidak berdasar, kemudian tindakan semena-mena yang dinilai melanggar peraturan Kapolri.

“Menurut peraturan Kapolri Penyidik Pengawai Negeri sipil dalam menegakkan hukum tidak diperkenankan memakai senjata Laras Panjang,” ujarnya. (Herkist)

Continue Reading

Trending