Connect with us

Hukum

Jaksa Agung Sebut, Dugaan Korupsi Proyek Pabruk Blast Furnance oleh PT. Krakatau Steel Masuk Penyelidikan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnance oleh PT. Krakatau Steel (Persero) di hadapan rekan-rekan media bertempat di Lantai 1 Gedung Menara Kartika Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada hari Kamis 24 Februari 2022.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa kasus tersebut telah dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print- 22/F.2/Fd.1/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

“Kasus tersebut terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2019, dimana PT Krakatau Steel (Persero) membangun Pabrik Blast Furnance (BFC) dengan menggunakan bahan bakar Batubara agar biaya produksi yang lebih murah, jika dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar gas maka biaya produksi akan lebih mahal. Proyek tersebut dibangun dengan maksud untuk memajukan industri baja nasional,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung melanjutkan, pada awalnya proyek pembangunan pabrik Blast Furnace (BFC) tersebut dilaksanakan oleh Konsorsium MCC CERI dan PT Krakatau Engineering sesuai hasil lelang tanggal 31 Maret 2011 dengan nilai kontrak setelah mengalami perubahan adalah Rp 6.921.409.421.190 (enam triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar empat ratus sembilan juta empar ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah)

Lalu, kata Burhanuddin, kemudian telah dilakukan pembayaran ke pihak pemenang lelang senilai Rp. 5.351.089.465.278 (lima triliun tiga ratus lima puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)

“Namun demikian pekerjaan kemudian dihentikan pada tanggal 19 Desember 2019 padahal pekerjaan belum 100% dan setelah dilakukan uji coba operasi biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasar. Selain itu, pekerjaan sampai saat ini belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi lagi.
“Oleh karena itu peristiwa pidana tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara,” ungkapnya.

Jaksa Agung mengatakan, pada saat ini masih berlangsung proses penyelidikan, dan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 50 (lima puluh) orang. Dan, tim Penyelidik juga telah berkoordinasi dan meminta keterangan kepada Ahli, antara lain dari PPATK, LKPP, Ahli Teknis Terkait Pekerjaan.

“Dalam penyelidikan kasus tersebut penyelidik telah menemukan peristiwa pidana. Oleh karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama kasus tersebut akan ditingkatkan penanganannya ke tahap penyidikan umum dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab adalah pihak Krakatau Steel dan Rekanan,” jelasnya.

Pernyataan Jaksa Agung mengenai Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnance oleh PT. Krakatau Steel (Persero) disampaikan dalam konferensi pers pada Kamis 24 Februari 2022 di Lantai 1 Gedung Menara Kartika Kebayoran Baru Jakarta Selatan. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Hotman Paris: Saya tidak Pernah Sebut PERADI Versi Otto tidak Sah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Saya Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dengan tegas! Membantah mengeluarkan pernyataan baik lisan maupun tertulis terkait Peradi versi Otto sebagai institusi yang tidak sah

“Saya hanya menyebut pembahasan yang dibicarakan sebetulnya adalah soal keabsahan anggaran dasar dan proses hukumnya,” ungkap Hotman Paris dalam jumpa persnya Selasa, (26/4/2022) di Kantor DPN, Prosperyti Tower SCBD Sudirman, Jakarta Selatan

Hotman Paris menjelaskan, bahwa pada waktu itu tidak ada sama sekali, tidak ada pembahasan soal apakah institusi Peradi sah atau tidak.

“Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang doktor yang tak mungkin segoblok itu,” tegas Hotman.

Kemudian, dia mengatakan semua yang dibicarakan pada waktu itu berdasarkan fakta-fakta di pengadilan. Terutama saat amar putusan di PN Lubuk Pakam disebutkan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Dia tambahkan, hal tersebut jelas tercantum pada surat keputusan No. 104 Peradi tanggal 15 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

“Jadi dalam amar putusan ini saya sebutkan batal anggaran dasar dan akibat hukumnya. Kalau seorang ahli hukumnya menilai oh yang batal itu apa saja. Itu yang kita bahas waktu itu. Anggaran dasar dan akibatnya,” jelas Hotman. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

PERADI Putuskan Hotman Paris di Berhentikan Sebagai Advokat Selama 3 Bulan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI memutuskan Hotman Paris Hutapea diberhentikan sementara dari profesi advokat selama tiga bulan untuk tidak beracara baik di luar atau pun di dalam pengadilan.

“Putusan itu dikeluarkan oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI per tanggal 12 April 2022 nomor: 19/DKP/PERADI/I/2022,” ungkap R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI dalam konferensi pers di Sekretariat DPN PERADI, Grand Tower Slipi pada Selasa (26/4/2022) di Jakarta.

Lebih jelasnya, Dwiyanto Prihartono Sh., MH., menyatakan, bahwa DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d dan f Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia

“Karna itu, menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, dengan hukuman berupa pemberhentian sementara dari profesi Advokat selama 3 (tiga) bulan

Dia tambahkan, Dewan Kehormatan PERADI juga melarang DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, untuk menjalankan profesi Advokat diluar maupun dimuka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut di atas

“Menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah),” pungkas R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Pengacara Razman Bantah Merampas Peluru Polisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tanggapan Pengacara Razman Nasution terkait adanya LP di PMJ sdr Arnold Sinaga dgn Korban sdr Peterus dan juga Pemberitaan Razman Di Duga Menganiaya dan Merampas Peluru Polisi.

“Hal ini sungguh Fitnah Keji dan mencemarkan nama baik saya serta adanya pemberitaan yang tidak berimbang dan sangat merugikan kami,” ungkap Razman pada presscon pada Minggu / 24 April 2022, di Apartement Mediterania Palace Residence (AMPR), Kemayoran Jakarta Pusat.

Razman Nasution, memberikan penjelasan terkait hal ini dan mengatakan, bahwa laporan polisi dan penganiayaan itu adalah tidak benar.

Razman menjelasakan, Arnol Sinaga adalah pengurus dan kader Pemuda Pancasila dan BPH PP Pusat. Juga sebagai kader dan anggota Forum Batak Intelektual (FBI).

“Sebagai Lawyer, Arnol Sinaga berhak, tapi idealnya, sebagai kader, harus koordinasi kepada kita,” kata Razman.

Terkait soal dugaan penganiayaan, Razman dengan tegas membantah.

“Yang benar adalah, adanya surat pernyataan dari saudara Peterus bahwa beliau mengundurkan diri dari Panmus Apertemen dan sekaligus tidak melakukan tuntutan apapun. Bahkan dia membawa-bawa polisi.

“Saya pada saat itu, justru menjaga agar jangan tejadi kegaduhan antar warga Apartemen Mediteranya Place Residence (AMPR) Kemayoran dengan oknum-oknum polisi,” kata Razman.

“Kita akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mencoba-coba merusak nama baik saya dan juga keluarga saya, serta apartemen saya,” pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending