Connect with us

Nasional

Membuka Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2022, Jaksa Agung Berikan Pengarahan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Jaksa Agung RI Burhanuddin memberikan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2022 secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta yang berlangsung mulai Rabu 02 Februari 2022 s/d Kamis 03 Februari 2022.

Hadir dalam Rapat Kerja tersebut secara virtual yaitu Wakil Jaksa Agung RI Dr. Sunarta, Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simanjuntak SH. MH. CFrA, Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung, beserta Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia beserta jajarannya, para atase / perwakilan Kejaksaan di luar negeri dari ruang kerja atau dari kantor masing-masing.

Mengawali pengarahannya, Jaksa Agung menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran atas terselenggaranya Rapat Kerja Nasional ini, serta atas keseriusan dan dedikasinya yang telah konsisten menjalankan tugas-tugas dengan tetap penuh semangat di tengah pandemi Covid-19.

Seraya saya juga tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh jajaran, agar mengutamakan kesehatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat.

Terlebih dengan muculnya varian baru Omicron ini, saya minta kepada segenap pimpinan agar senantiasa memastikan ketersediaan fasilitas dalam penerapan protokol kesehatan dan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan mental bersama. Laporkan kepada pimpinan apabila ada anggota yang terpapar Covid-19 untuk dapat segera dilakukan penanganan. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama, ujar Jaksa Agung.

“Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 ini mengangkat tema: “Kewaskitaan Adhyaksa Menuju Indonesia Emas 2045.” Kewaskitaan memiliki arti ketajaman penglihatan dimana insan Adhyaksan memiliki penglihatan yang tajam untuk menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pilar pembangunan Indonesia di Tahun 2045 adalah penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi guna mewujudkan Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kewaskitaan ini dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilakukan dengan cara menerapkan siklus baru rapat-rapat pengambilan kebijakan institusi yang senantiasa bertitik tolak dan selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sehingga program-program kerja yang dirancang dan dihasilkan akan menjadi rangka bangun kerja mencapai Indonesia Emas 2045.

Oleh karenanya, tema dalam Rapat Kerja Nasional ini dipandang sangatlah visioner karena memiliki pandangan jauh ke depan hingga mencapai jangkauan pemikiran ke Tahun 2045.

Jaksa Agung juga menyampaikan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan 2022 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

Tujuan dari penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan 2022 ini adalah untuk:
1. Menyusun capaian kinerja Kejaksaan Tahun 2021

2. Menyusun kebutuhan riil Tahun 2023 dan kegiatan prioritas nasional Tahun 2023; dan

3. Menyiapkan langkah-langkah strategis organisasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Corporate Value Kejaksaan Republik Indonesua Tahun 2023.

Yang disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran Kejaksaan dengan mengacu pada Visi Indonesia Emas 2045, Visi-Misi Presiden 2020-2024, Dokumen RPJMN 2020-2024, dan RKP Tahun 2022, serta Rencana Strategis Kejaksaan 2020-2024.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa dalam menyusun capaian kinerja Kejaksaan Tahun 2021 harus berisi pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dan inovasi kinerja masing-masing bidang dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022 yang secara keseluruhan akan dihimpun dalam penyusunan konsep dokumen Laporan Tahunan Kejaksaan Tahun 2021.

Untuk penyusunan kebutuhan riil Tahun 2023 dan kegiatan prioritas nasional Tahun 2023 harus dikaitkan dengan 7 (tujuh) agenda prioritas berdasarkan dokumen RPJMN dan RKP yaitu:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Jaksa Agung menegaskan, Ketujuh agenda prioritas tersebut harus dapat kita terjemahkan dengan baik dalam program-program Kerja Kejaksaan.
Jaksa Agung menyampaikan, dalam rangka menyiapkan langkah-langkah strategis organisasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

“Saya minta untuk segera dibentuk tim khusus yang membahas persiapan penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang yang baru serta persiapan sarana infrastruktur pendukungnya,” ujarnya.

Selanjutnya Jaksa Agung menyampaikan adanya core values dan employer branding Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu “BerAKHLAK” yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai fondasi baru bagi ASN. Singkatan dari core values “BerAKHLAK” adalah Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sedangkan employer branding ASN adalah “Bangga Melayani Bangsa”. Core values ASN ini untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Nilai-nilai dasar “BerAKHLAK” menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan institusi.

“Untuk Corporate Value Kejaksaan Tahun 2023, Jaksa Agung mengusulkan “TRAPSILA ADHYAKSA”. Trapsila adalah istilah dari bahasa Jawa yang berasal dari kata “patrap” yaitu tempat berdiri dan kata “susila” yaitu baik. Arti kata Trapsila yaitu etika, tata krama, atau susila yang membahas tatanan cara bertindak dan berbuat serta menjadi acuan bagaimana kita bertindak dalam masyarakat umum. “Trapsila Adhyaksa” akan memberikan makna agar para insan Adhyaksa untuk senantiasa menjunjung etika dan tata krama dalam setiap menjalakan tugas dan profesinya,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung menjelaskan, dalam lagu Mars Adhyaksa, terdapat juga frasa “Trapsila” yang mengandung arti Satya Adhi Wicaksana yang merupakan Doktrin Tri Krama Adhyaksa sebagai landasan jiwa Kejaksaan. Frasa “Trapsila” ini di samping memiliki nilai makna yang sangat baik, juga tertuang dalam bait lagu Mars Adhyaksa, oleh karenanya saya mengusulkan agar “Trapsila Adhyaksa” dapat untuk dijadikan sebagai Corporate Value Kejaksaan Tahun 2023.

Jaksa Agung selanjutnya menekankan, bahwa setiap insan Adhyaksa harus memiliki Hati Nurani sebagai cerminan dalam bekerja untuk dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Responsif berarti kita harus cepat dan tepat dalam mencermati perkembangan hukum dan kemajuan teknologi. Adil adalah tujuan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan. Dan akuntabel merupakan keprofesionalan kita dalam bekerja yang berdasarkan integritas, sehingga setiap pekerjaan kita dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Jaksa Agung juga menekankan Corporate Value “Trapsila Adhyaksa” jangan berhenti menjadi slogan yang utopis semata tanpa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Corporate Value ini harus diterapkan oleh setiap insan Adhyaksa dan menjadi pelecut semangat setiap pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam bekerja.

“Peningkatan kualitas kerja saudara tentunya akan berdampak positif bagi kemajuan institusi. Oleh karena itu, saya berharap Corporate Value “Kejaksaan Trapsila” tersebut kiranya dapat dibahas lebih mendalam pada Rapat Kerja Nasional ini,” kata Jaksa Agung. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Disambut Dubes Aziz, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Awali Kunjungan Kerja ke Madinah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI.

Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.

“Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.

“Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz.

Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.

“Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (Amhar)

Sumber : www.lanyallacenter.id

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Indonesia dan PBB Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pengamanan GPDRR

Published

on

By

JanoerKoening, NUSA DUA – Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani perjanjian bidang kerja sama pengamanan jelang Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7. Penandatanganan nota kesepahaman antara dua pihak ini diselenggarakan di Nusa Dua, Provinsi Bali, pada Rabu (27/4/2022).

Nota Kesepahaman tersebut memfokuskan pada kerja sama pengamanan yang nantinya mengatur peran TNI, Polri dan PBB, dalam hal ini United Nations Department for Safety and Security (UNDSS).

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyampaikan bahwa ini merupakan kolaborasi bersama untuk menyukseskan pertemuan GPDRR ke-7 yang digelar di Bali pada 23 – 28 Mei 2022.

“Kolaborasi antar pihak, baik juga komitmen untuk bekerja sama sebagai tim terpadu dan solid akan menjadi kontribusi penting untuk menyukseskan GPDRR ke-7,” ujar Raditya.

Lebih lanjut Raditya mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini sebagai landasan secara legal untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menerjemahkan lebih detail operasi pengamanan bersama, termasuk dalam mengantisipasi potensi bahaya keamanan maupun bencana alam.

Koordinator UNDSS untuk Keamanan Acara Sassan Rahimi mengapresiasi dukungan selama ini dari Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang pengamanan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan GPDRR nanti. Ia juga mengatakan kerja sama yang dibangun sejak persiapan sudah sangat baik dan profesional.

“Bagi UNDRR, penyelenggaraan GPDRR ini merupakan acara yang sangat penting untuk PBB, dan kami sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah. Kami akan mendukung sepenuhnya kerja sama pengamanan untuk membangun dunia yang lebih baik dan juga acara GPDRR 2022 ini,” ujar Sassan.

Kolaborasi ini merupakan upaya bersama sebagai bagian dari langkah pengurangan risiko bencana. Setiap pihak akan melakukan analisis risiko, merancang rencana operasi, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan serta memastikan semuanya tersedia sehingga potensi yang membahayakan dapat diantisipasi sejak dini.

“Pada dasarnya ini sudah kita disepakati bagaimana cara penanganan dan pengamanan nanti. Pelaksanaannya nanti oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda sebagai pengaman wilayah,” ujar Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya Imran Baidirus.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra menambahkan bahwa pada area tertentu atau _blue zone_, yang bekerja sama dengan Polri, ini akan menjadi kewenangan dari UNDSS. Sedangkan di luar area _blue zone_, pengamanan akan menyesuaikan sesuai dengan bidang masing-masing.

“Saat berkaitan dengan VVIP adalah bergabung dengan TNI, VIP dengan Polri,” ujar Kapolda Bali

Pada kesempatan itu, Raditya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan GPDRR. Nota Kesepahaman kerja sama pengamanan dilakukan oleh Panglima Kogabwilhan 2 dan UNDSS Event Security Coordinator dan diparaf oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Apriyanto dan Kapolda Bali.

Penandatanganan MoU disaksikan perwakilan UNDRR, Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang pengamanan ini didukung sepenuhnya oleh Mabes TNI, Mabes Polri, Kogabwilhan 2, Kemlu, Paspamres, Setmilpres, Mabes Polri, Polda Bali dan BPBD Bali.

Editor : Amhar

Continue Reading

Nasional

Ditandatangani Oleh Habib Rizieq Shihab, Abdul Qohar Al Qudsi Resmi Jadi Ketum PA 212

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Selamat!! Abdul Qohar Al Qudsi, Lc., kini telah resmi menjadi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggantikan posisi Slamet Maarif sebagai ketum terdahulu.

Abdul Qohar menjadi ketum PA 212 berdasar Surat Keputusan Pembina PA 212 Nomor 153-SK-P-PA 212-2022 tentang Pengurus Dewan Tanfidzi PA 212 yang ditandatangani oleh Pembina Tunggal PA 212 Habib Rizieq Shihab.

Serah terima Jabatan Ketum PA 212 hasil evaluasi Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212, berlangsung hari Selasa, 29 Maret 2022 di Resto Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Slamet maarif membacakan susunan kepengurusan PA 212. Berikut susunan lengkap kepengurusan baru PA 212:

Pembina: M Rizieq Shihab

Ketua Dewan Majelis Syuro: Muhammad Yusuf Martak

Wakil ketua Dewan Syuro: Nasir Zein

Sekretaris Dewan Syuro: Slamet Maarif

Ketua Umum: Abdul Qohar Al Qudsi, Lc.

Waketum: Ust. Bernard Abdul Jabbar, M.pd

Sekretaris Jenderal : Ust. drh. Uus Sholihuddin

Bendahara Umum: Muhammad Iqbal

Ketua Bidang Strategi Perjuangan: M. Rizal Fadilah, SH.

Wasekjend Bidang Strategis Perjuangan: Habib Novel Bamukmin

Ketua Bidang Keorganisasian: M. Irawan Taqwa,Lc., MM

Wasekjend Bidang Keorganisasian: Ust. Ate Saifullah

Ketua bidang Jaringan: Ust. Asep Syarifuddin

Wasekjend Bidang Jaringan: H. Oke Setiadi, M.Sc

Ketua bidang Pertahanan: Dedi Subuh

Wasekjen Bidang Pertahanan: Widodo Tanjung

Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi: Ust. Supriyadi

Wasekjen Bidang Pemberdayaan Ekonomi: H. Subarkah Agus, Dip., Ing.

Penulis: Amhar

Continue Reading

Trending