Connect with us

Hukum

Bawa Nama Prabowo, Warga Bojong Koneng Adukan Sentul City ke Komisi III DPR

Published

on

Melansir, detik.com, Jakarta – Warga Bojong Koneng beserta tim kuasa hukum mengadu ke Komisi III DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum berkaitan dengan sengketa lahan melawan PT Sentul City. Sejumlah tim kuasa hukum bahkan menyinggung adanya beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan PT Sentul City.

Rapat dengar pendapat ini digelar di ruang rapat Komisi III DPR, gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Salah satu tim kuasa hukum yang mewakili warga Bojong Koneng, Hendarsam Marantoko, menyampaikan sejumlah klaim pelanggaran yang disebutnya dilakukan PT Sentul City.

Awalnya Hendarsam menjelaskan akar masalah yang terjadi terkait sengketa lahan di Bojong Koneng. Dia menyebut saat ini PT Sentul City menguasai kurang-lebih 4.100 hektare tanah di sana yang sebagian di antaranya hak milik warga.

“Permasalahan kami to the point aja, Pak, saat ini PT Sentul City menguasai kurang-lebih 4.100 ha yang masuk SHGB atas nama Sentul City, Pak, saya kami memegang kurang lebih, adanya blok lapangan tembak, ada kurang-lebih 15 hektare dengan belasan KK yang dikuasakan kepada kami itu didapatkan berdasarkan oper alih tahun 1999, itu asalnya dari girik di tahun 1979 atas nama Pak Sutomo, sejak pada tahun 1999, sejak kami menggarap, klien kami garap terus lakukan bayar pajak taat sampai saat ini,” kata dia dalam rapat tersebut.

Dia menjelaskan persoalan atau sengketa muncul lantaran tanah milik warga Bojong Koneng mulai diakui sebagai milik PT Sentul City. Padahal, kata dia, tanah tersebut tidak pernah ditanami karet dan sudah digarap oleh masyarakat sejak 1942.

“Sudah ada surat keterangan tahun 1990 dari PTPN 11 bahwa tanah garapan di lapangan tembak tidak termasuk dari SHGU PTPN 11, ini kaitannya sejarahnya HGB PT Sentul City didapatkan dari HGU PTP 11, yang jadi pertanyaan kami kenapa kok ternyata tanah kami yang tidak termasuk ke dalam wilayah area PTPN (11) kok masuk ke dalam sertifikat tersebut, kami duga ada cacat hukum, patut diduga ada kolusi dalam penerbitan sertifikat HGB tersebut. Itu masalah hukumnya, Pak,” katanya.

Hendarsam lantas mengadukan persoalan itu yang ternyata berujung pada penggusuran secara sepihak yang disebut dilakukan oleh PT Sentul City. Dia menyebut ada ribuan masyarakat yang akhirnya menjadi korban penggusuran oleh PT Sentul City.

“Berikutnya sudah viral, kemarin beberapa bulan belakang PT Sentul City mulai lakukan penggusuran terhadap masyarakat di sana, jadi ada ribuan warga di Bojong Koneng dan Desa Cijayanti yang bertahap dilakukan penggusuran, dan khusus di blok lapangan tembak hampir rata sekarang digusur, jadi tidak ada peringatan, somasi, tidak ada surat perintah atau penetapan dari pengadilan terhadap hal tersebut,” katanya.

Tak hanya itu, Hendarsam juga mengadukan terkait sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sentul City. Beberapa di antaranya yakni tindak pidana perusakan dan memasuki lahan tanpa izin, penggusuran secara sepihak, pencurian tanaman warga, hingga pengancaman terhadap warga.

“Dan yang paling penting ini ketika warga ingin lakukan perlawanan artinya mempertahankan tanah mereka di sana, ini biasa dilaporkan ke kepolisian dan berproses, karena dasar punya sertifikat, dan warga tidak ada alas hak akhirnya diancam untuk ditindak secara pidana, bahkan beberapa ada yang dipenjara,” imbuhnya.

Kemudian salah satu kuasa hukum warga Bojong Koneng lainnya juga menyampaikan keluhan warga yang menjadi korban sengketa PT Sentul City. Dia menyebut ada 14.526 jiwa yang berada di tanah tersebut.

“Yang mau kita tambahkan kita tahu Bojong Koneng itu adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di sana terdiri dari 15 RW kemudian ada 46 RT dan 5 dusun, berdasarkan sensus terakhir masyarakat di sana da 14.562 jiwa tahun 2020, hal yang menggambarkan ada kehidupan di sana, ada masyarakat di sana,” katanya.

Dia lantas membawa nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan salah satu pemimpin negara yang berada di Bojong Koneng. Akan tetap, kata dia, hingga kini belum ada perhatian yang diberikan kepada mereka.

“Apalagi di Bojong Koneng kita tahu ada pembesar-pembesar negeri di sana salah satu yang kita tahu ada bapak Menteri Pertahanan yang kebetulan berdomisili di sana, kami sangat merasa berdekatan dan bertetangga dengan beliau tapi sama sekali tidak mendapat perhatian,” ungkapnya.

Tanggapan Gerindra

Keluhan warga Bojong Koneng ini pun ditanggapi oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman. Dia membenarkan bahwa Prabowo merupakan salah satu warga yang berdomisili di Bojong Koneng.

“Betul, Pak tadi dikatakan ada bos saya Pak Prabowo di sana, karena itu saya yang paling merasa bertanggung jawab mendengar aspirasi kawan kawan Bojong Koneng ini,” kata Habiburokhman.

Dia menyayangkan lantaran investasi yang dilakukan oleh PT Sentul City harusnya bermanfaat kepada masyarakat. Namun demikian, dia menyebut berdasarkan penjelasan warga Bojong Koneng, yang dilakukan Sentul City justru sebaliknya.

“Jadi, Pak, yang namanya investasi itu harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, investasi apapun, apalagi perumahan, dia tidak boleh merusak kehidupan di sana, apalagi sampai lakukan perampasan tanah, ada tindakan-tindakan yang disebut melanggar hukum tentu itu bertentangan dengan semangat investasi sebagaimana diatur UU, dari situ saja garis besar bisa kita persoalkan Sentul City,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini lantas menyarankan agar dilakukan audit kepada PT Sentul City berkaitan dengan HGB yang dimilikinya. Terlebih, jika HGB itu diambil dari HGU PTPN.

“Dikatakan dia ambil HGB dari HGU PTPN, kita harus audit ini, cek lagi, apa sesuai benar dengan ketentuan hukum dari HGU ke HGB,” imbuhnya.

Rapat dengar pendapat ini masih berlangsung. Beberapa anggota DPR masih memberikan masukan terkait persoalan sengketa tersebut. (Amhar)

Sumber: detik.com

Continue Reading

Hukum

Hotman Paris: Saya tidak Pernah Sebut PERADI Versi Otto tidak Sah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Saya Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dengan tegas! Membantah mengeluarkan pernyataan baik lisan maupun tertulis terkait Peradi versi Otto sebagai institusi yang tidak sah

“Saya hanya menyebut pembahasan yang dibicarakan sebetulnya adalah soal keabsahan anggaran dasar dan proses hukumnya,” ungkap Hotman Paris dalam jumpa persnya Selasa, (26/4/2022) di Kantor DPN, Prosperyti Tower SCBD Sudirman, Jakarta Selatan

Hotman Paris menjelaskan, bahwa pada waktu itu tidak ada sama sekali, tidak ada pembahasan soal apakah institusi Peradi sah atau tidak.

“Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang doktor yang tak mungkin segoblok itu,” tegas Hotman.

Kemudian, dia mengatakan semua yang dibicarakan pada waktu itu berdasarkan fakta-fakta di pengadilan. Terutama saat amar putusan di PN Lubuk Pakam disebutkan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Dia tambahkan, hal tersebut jelas tercantum pada surat keputusan No. 104 Peradi tanggal 15 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

“Jadi dalam amar putusan ini saya sebutkan batal anggaran dasar dan akibat hukumnya. Kalau seorang ahli hukumnya menilai oh yang batal itu apa saja. Itu yang kita bahas waktu itu. Anggaran dasar dan akibatnya,” jelas Hotman. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

PERADI Putuskan Hotman Paris di Berhentikan Sebagai Advokat Selama 3 Bulan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI memutuskan Hotman Paris Hutapea diberhentikan sementara dari profesi advokat selama tiga bulan untuk tidak beracara baik di luar atau pun di dalam pengadilan.

“Putusan itu dikeluarkan oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI per tanggal 12 April 2022 nomor: 19/DKP/PERADI/I/2022,” ungkap R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI dalam konferensi pers di Sekretariat DPN PERADI, Grand Tower Slipi pada Selasa (26/4/2022) di Jakarta.

Lebih jelasnya, Dwiyanto Prihartono Sh., MH., menyatakan, bahwa DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d dan f Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia

“Karna itu, menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, dengan hukuman berupa pemberhentian sementara dari profesi Advokat selama 3 (tiga) bulan

Dia tambahkan, Dewan Kehormatan PERADI juga melarang DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, untuk menjalankan profesi Advokat diluar maupun dimuka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut di atas

“Menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah),” pungkas R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Pengacara Razman Bantah Merampas Peluru Polisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tanggapan Pengacara Razman Nasution terkait adanya LP di PMJ sdr Arnold Sinaga dgn Korban sdr Peterus dan juga Pemberitaan Razman Di Duga Menganiaya dan Merampas Peluru Polisi.

“Hal ini sungguh Fitnah Keji dan mencemarkan nama baik saya serta adanya pemberitaan yang tidak berimbang dan sangat merugikan kami,” ungkap Razman pada presscon pada Minggu / 24 April 2022, di Apartement Mediterania Palace Residence (AMPR), Kemayoran Jakarta Pusat.

Razman Nasution, memberikan penjelasan terkait hal ini dan mengatakan, bahwa laporan polisi dan penganiayaan itu adalah tidak benar.

Razman menjelasakan, Arnol Sinaga adalah pengurus dan kader Pemuda Pancasila dan BPH PP Pusat. Juga sebagai kader dan anggota Forum Batak Intelektual (FBI).

“Sebagai Lawyer, Arnol Sinaga berhak, tapi idealnya, sebagai kader, harus koordinasi kepada kita,” kata Razman.

Terkait soal dugaan penganiayaan, Razman dengan tegas membantah.

“Yang benar adalah, adanya surat pernyataan dari saudara Peterus bahwa beliau mengundurkan diri dari Panmus Apertemen dan sekaligus tidak melakukan tuntutan apapun. Bahkan dia membawa-bawa polisi.

“Saya pada saat itu, justru menjaga agar jangan tejadi kegaduhan antar warga Apartemen Mediteranya Place Residence (AMPR) Kemayoran dengan oknum-oknum polisi,” kata Razman.

“Kita akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mencoba-coba merusak nama baik saya dan juga keluarga saya, serta apartemen saya,” pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending