Connect with us

Uncategorized

Published

on

Tolak UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022, Buruh Serukan Jangan Pilih Partai Politik Pendukung Omnibus Law

JanoerKoening, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak omnibus law UU Cipta Kerja dibahas kembali oleh DPR RI dan Pemerintah. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Rabu (12/1).

“Dengan segala daya upaya, KSPI bersama serikat pekerja yang lain akan melakukan langkah-langkah untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional bersyarat,” kata Said Iqbal.

“Pesan yang ingin kami sampakan kepada DPR dan Pemerintah jelas. Keluarkan UU Cipta Kerja dari program legislasi nasional. Karena dibahasnya Kembali omnibus law UU Cipta Kerja hanya akan meimbulkan kegaduhan menjelang tahun politik,” lanjutnya.

Disampaikan Said Iqbal, langkah pertama yang akan dilakukan KSPI bersama-sama dengan elemen gerakan lain untuk menolak masuknya omnibus law UU Cipta Kerja di dalam Prolegnas 2022 adalah dengan melakukan aksi besar pada tanggal 14 Januari 2022 yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini akan diikuti 50 ribu buruh dan elemen masyarakat yang lain seperti petani, nelayan, mahasiwa, dengan melibatkan 4 konfederasi, 60 federasi, Jala PRT, Urban Poor Consortium, dan organisasi masyarakat lainnya.

“Tidak hanya di Jakarta. Secara serempak, aksi juga akan dilakukan di 34 Provinsi,” tegas Said Iqbal.

Aksi 34 provinsi ini dilakukan dengan dukungan dari Partai Buruh yang saat ini sudah terbentuk kepengurusan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

“Partai Buruh memberikan dukungan penuh kepada serikat pekerja dan elemen masyarakat yang lain dalam menolak UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, partai juga akan menginstruksikan kader-kadernya untuk ikut aksi bersama-sama dengan buruh,” kata Said Iqbal.

Dalam aksi 14 Januari, buruh mengusung 4 tuntutan. Keempatnya adalah, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), revisi SK Gubernur terkait UMK dengan kenaikan antara 5-7%, dan revisi UU KPK

Setelah 14 Januari, apabila UU Cipta Kerja tetap dibahas, maka di setiap sidang pembahasan kaum buruh akan melakukan aksi-aksi besar untuk memastikan agar beleid ini bisa digagalkan.

“Selain melakukan aksi besar-besaran, KSPI akan mengkampanyekan agar jangan memilih partai politik yang ikut serta membahas omnibus law UU Cipta Kerja” pungkasnya. (red)

Continue Reading

Uncategorized

Festival Kopi, Bangun Mitra Hutan Sosial antara Petani dan Pasar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan kegiatan pengembangan mitra Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemberdayaan masyarakat melalui Mitra Hutan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil.

Mitra Hutan Sosial mengembangkan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah tertentu. Lewat kemitraan ini, masyarakat setempat mendapatkan manfaat secara langsung dari pemanfaatan hutan dan berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Direktur Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Jo Komala Dewi mengatakan pekerjaan rumah justru baru dimulai ketika izin pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan. “Setelah izin diberikan, masih ada pekerjaan untuk kelola kelembagaan dan kelola usaha karena itu membangun mitra hutan sosial adalah mutlak dilakukan agar tujuan perhutanan sosial dapat tercapai,”kata Jo Komala Dewi dalam Seminar “Bangun Mitra Hutan Sosial” pada Festival Pesona Kopi Agroforestri di Jakarta (25/01/2022).

Syarat utama yang harus dipenuhi oleh multipihak yang terlibat dalam perhutanan sosial menurut Jo Komala adalah prinsip mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan yang dikelolanya.

Misalnya Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Bantaeng Sulawesi Selatan, melalui proses pendampingan, sejak 2010 mendapatkan izin Perhutanan Sosial untuk mengelola lahan seluas 342 hektar melintasi tiga desa dengan prioritas komoditas yaitu kopi. Tidak hanya peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tetapi Hasri, Ketua LPHD Bantaeng dan BUMDes Ganting, mengatakan perambahan hutan sudah jauh berkurang karena masyarakat menyadari pentingnya memelihara hutan untuk tanaman kopi mereka.

Tantangan dalam pengembangan usaha kopi menurut Hasri adalah infrastruktur karena lokasi tanam, produksi dan kelola jauh sekitar dua kilometer dengan jalan menanjak dan memerlukan dukungan tak hanya pemerintah tapi juga swasta dalam penyelesaiannya.

Dalam proses mendampingi masyarakat Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Andri Santosa mencatat beberapa tantangan selain infrastruktur, yaitu mengubah paradigma petani yang bekerja sendiri untuk membangun kelembagaan. Lewat kelembagaan inilah justru usaha hutan sosial bisa dikembangkan melalui kemitraan dengan berbagai pihak termasuk pasar. “Tetapi di lapangan, seringkali tantangan lain yang ditemui termasuk akses pada informasi dan pengetahuan, kapasitas SDM petani dan akses permodalan,” tambah Andri.

Peran pendampingan dan pengembangan kapasitas petani ini yang kemudian dilengkapi oleh kemitraan bersama lembaga usaha yang sudah memiliki kemampuan mengembangkan produk dan mengakses pasar. Dalam Talkshow “Bangun Mitra Hutan Sosial” ini menghadirkan dua pengusaha sosial yang telah bekerjasama dengan kelompok petani kopi yaitu Sunda Hejo dan Javanero.

Eko Purnomowidi pendiri Sunda Hejo menekankan pada pentingnya proses regeneratif dalam pengembangan usaha hutan sosial dengan pelibatan generasi muda mulai proses tanam hingga pemasaran. Lewat sekolah lapangan atau sekolah kopi yang dikembangkan oleh Sunda Hejo tak hanya berhasil meningkatkan pendapatan petani kopi, melestarikan lingkungan sekitarnya tapi juga mencegah kasus-kasus perdagangan manusia sekitar hutan.

“Sifat kopi yang hanya perlu 40% sinar matahari dan bergantung pada ekosistem di sekitarnya, menjadikan tanaman ini jawaban dalam krisis iklim. Lalu untuk menyelamatkan manusia di masa datang, kita perlu menanam untuk memetik dan bangun ruang-ruang bermain anak agar ide-ide konservasi yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia,” kata Eko.

Sementara Teddy Sumantri, Presiden Direktur Javanero mengajak multipihak untuk membangun kepercayaan dan keterlacakan proses produksi kopi yang lestari, kopi Indonesia dapat menembus pasar domestik dan internasional. Kepercayaan tersebut dibangun antara pengusaha dan petani di tingkat hulu, dan antara pengusaha dengan para pembeli di pasar.

“Kemitraan, pendampingan dan pengembangan kapasitas mulai dari hulu ke hilir tentunya akan membuka peluang pasar yang lebih baik. Apalagi 90% produksi kopi Indonesia dihasilkan oleh petani kecil yang membutuhkan pendampingan di hulu dan akses pasar di hilir,” kata Teddy.

Pendekatan pasar melalui Market Access Players dapat menjadi strategi dalam mendorong pertumbuhan usaha hutan berbasis masyarakat dan memperkuat Mitra Hutan Sosial. Keahlian para pengusaha dalam mengembangkan inovasi untuk penyelesaian isu dalam mencapai akses pasar dapat didayagunakan untuk mengoptimalkan nilai sumber daya hutan yang didapatkan oleh masyarakat.

Hingga Januari 2022, izin pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial telah mencapai hampir lima juta hektar dari target nasional 12,7 juta hektar dengan lebih dari satu juta keluarga penerima manfaat. Salah satu tantangan Perhutanan Sosial dalam catatan Kemitraan Lingkungan KLHK adalah membuat petani dapat mengelola perhutanan sosial secara professional. Melalui kemitraan hutan sosial, pemerintah menyakini tantangan ini dapat diselesaikan dan tujuan Perhutanan Sosial untuk tata kelola hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat meningkat dapat tercapai. (Amhar)
Sumber: www.menlhk.go.id

Continue Reading

Uncategorized

Kasus Vidio 61 Detik, Presiden KPI Nilai Polri Perlu Panggil MK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kongres Pemuda Indonesia (KPI) telah meneliti dari berbagai Video serta menampung aspirasi dari beberapa Masyarakat terkait Kasus Video 61 Detik.

Dalam penelitian tersebut, KPI menemukan petunjuk berupa adanya kemiripan Tato, Kursi dan List Dinding yang pernah digunakan oleh MK,” ungkap Pitra Romadoni Nasution, SH. MH., Presiden Kongres Pemuda Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/1/2022).

Menyikapi hal tersebut kata Pitra, Kongres Pemuda Indonesia Menilai Kepolisian perlu memanggil MK untuk mengklarifikasi adanya petunjuk Kemiripan ditato, dibangku serta list dingding yang digunakan MK.

“Kongres Pemuda Indonesia juga berharap agar Polri Melakukan Face Recognition dan Face Comparation terhadap Video 61 detik tersebut ke Inafis Mabes Polri,” pungkas Presiden KPI Pitra Romadoni Nasution. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Gandeng Universitas Teuku Umar, KPU MoU: Sukseskan Kampus Merdeka

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjalin kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar berlangsung di di ruang rapat lt. 1 KPU RI, Jakarta pada Senen (17/1/2022).

Kerja sama tersebut yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) ini ditandatangani langsung Ketua KPU RI Ilham Saputra dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Basri.

Kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

Pertama adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kedua, yakni Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Ketiga, yaitu Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, dan

Keempat, Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Hadir pada kegiatan MoU, yakni: Anggota KPU RI, Sekretaris Jenderal KPU RI, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Deputi Bidang Administrasi, Inspektur Utama, Kepala Biro serta Inspektur.

Sementara dari Universitas Teuku Umar mengundang Rektor Universitas Teuku Umar, Wakil Rektor I Universitas Teuku Umar, Wakil Dekan I FISIP Universitas Teuku Umar, dan Wakil Dekan II FISIP Universitas Teuku Umar. (Amhar)

Continue Reading

Trending