Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Jaksa Agung: Penguatan Pengawasan Mengakselerasi Perubahan Menumbuhkan Kepercayaan Publik

Published

on

Janoerkoening, Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyampaikan penguatan pengawasan dalam mengakselerasi perubahan dan perbaikan turut menumbuhkan kepercayaan publik (public trust), dan meminta seluruh jajaran untuk memahami hal tersebut

Oleh karenanya Jaksa Agung RI meminta jajaran Bidang Pengawasan untuk Optimalisasi Pengawasan Kepada jajaran Pengawasan agar terlebih dahulu melakukan pencegahan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner.

“Lakukan pembinaan apabila masih dapat diperbaiki perilakunya, namun jangan segan untuk menghukum mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera,” tegas Burhanudin.

Jaksa Agung minta untuk turut melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga honorer yang ada di lingkungan satuan kerja, agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan institusi.

Kecepatan Penanganan Laporan Pengaduan
Jaksa Agung meminta untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk, dan jangan dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi tunggakan, begitu juga terhadap penjatuhan hukuman disiplin.

Hal demikian disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jajaran Kejaksaan pada saat kunjungan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 7 Januari 2022. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Datangi Bareskrim, Rinaldi Laporkan Penipuan Investasi Bodong Melalui Aplikasi Online

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Korban penipuan investasi bodong melalui aplikasi online kembali terjadi, kali ini menimpa seorang lelaki bernama Rinaldi Agung bersama 1000 orang korban lainnya. Didampingi kuasa hukumnya, Rinaldi telah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri pada 20 Desember 2021 lalu.

“Saya (Rinaldi) sebagai pemegang kuasa dari para korban sebanyak 510 orang bersama kuasa hukum melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri,” ujar Rinaldi, Selasa (4/1/2022) di Bareskrim Polri.

Dijelaskan Rinaldi, awalnya ia dikenalkan oleh temannya terhadap investasi ini dan diajak untuk berinvestasi dengan mendownload aplikasi tersebut dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi tersebut. Namun sejak awal Desember aplikasi tersebut sudah tidak bisa diakses kembali.

“Kita dijanjikan keuntungan perharinya 2,25 persen profitnya Diperkirakan total kerugian ratusan milyar. Saya yakin polisi dapat menyelesaikan kasus ini,” ungkap Rinaldi.

Sementara itu, Rifqi Zulham SH, Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa maksud kedatangan kali ini untuk memberikan surat klarifikasi permohonan perkembangan Perkara ke Bareskrim Polri.

“Kita minta kesungguhan dan komitmen Polri dalam menangani perkara ini sampai tuntas, karena jika tidak ditindak lanjuti sampai tuntas fenomena investasi yang menjamur di seluruh pelosok Indonesia dan merugikan masyarakat ini..sangat berbahaya sekali hal ini akan menjadi preseden buruk kedepannya..hal ini akan menjadi motivasi bagi pelaku investasi lainnya untuk melakukan aksi nya secara merajalela ,” pungkas Rifqi. (Red)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Datangi Bareskrim, Tukang Bubur Minta Polisi Kawal Laporan Penipuan yang Viral di Medsos

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Didampingi oleh Kuasa Hukum dari Komite Pendukung Presisi Polri (KP3) Sita Tri Utami, hari ini Selasa, 04 Januari 2021 mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan terimakasih kepada Bpk. Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Ini terkait kasus penipuan yang sempat viral di media sosoial (medsos)

Kedatangannya sekaligus memohon untuk mengawal ketat terhadap prosen hukum atas Laporan penipuan dan/atau penggelapan di Wilayah Polres Metro Jakarta Utara / Polsek Cilincing yang oknum sdg di tangani propam Polda metro dan saat ini sudah laporan dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi.

Sita Tri Utami selaku korban penipuan dan penggelapan juga turut menyampaikan kepada rekan-rekan media sebagai keterangan pers diloby Bareskim Mabes Polri (4/01/22)

Saya minta agar Kapolri dan Kapolda metro Jaya menanggapi kasus video viral Saya seorang yang hanya penjual bubur.

“Saya hanya tukang bubur yang nggak tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada relasi serta pengetahuan hukum, makanya saya ke sini berkeinginan mengucapkan terima kasih dan saya juga terima kasih buat para media yang mengawal kasus saya sampai saat ini dan selebihnya saya serahkan pada Pak Mukmin selaku kuasa hukum,” ungkap Sita.

Advokat Mukmin yang mendampingi klien nya mengatakan, tujuan kami ke sini adalah sebagai kuasa hukum dari Sita Tri Utami selaku korban untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri yang cepat merespon terkait dengan laporan yang tidak pernah berjalan hampir 1 tahun lebih.

“Rencananya kami juga akan ke Polda Metro Jaya dan Kapolda juga cepat juga merespon terkait dengan masalah ini,” tambahnya.

Mukmin menuturkan supaya oknum oknum Polri yang nakal yang bisa merusak Citra Polri agar kita dorong Kapolri untuk memperbaiki ke depannya supaya tidak ada korban.

“Hingga adanya proses laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang tidak paham hukum sehingga tidak berjalan proses hukum nya alias berjalan di tempat dan tidak ada kejelasan atau kepastian hukum,” harapnya.

Mukmin mengaharapkan kelanjutan terkait dengan laporannya karena ini ada dua konteks persoalan yaitu laporan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh oknum sipil l dan berlanjut kepada kenalannya salah satu penyidik oknum anggota anggota Polri di Polsek Cilincing Jakarta Utara selanjutnya juga minta tolong secara pribadi lewat komunikasi wa sehingga beliau lah yang katanya datang untuk minta tolong dengan delik penggelapan sebuah motor.

“Dan yang kita laporkan ke Polres Jakarta Utara karena lokus ataupun tempat kejadian peristiwa pidana nya di Bekasi makanya dilimpahkan ke Polres Bekasi. Sekarang dalam proses kita tunggu dulu proses Selanjutnya apa keadilan didapatkan,” ujar Mukmin mempertegas.

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Permen ATR/BPN 11/2016 Memakan Korban Mantan Kanwil BPN DKI Jakarta

Published

on

By

PERMEN ATR/BPN 11/2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditetapkan tanggal, 21 Maret 2016 dan mulai diberlakukan tanggal 14 April 2016 berdasarkan BN 2016/NO 569; ATRBPN; setebal 43 halaman ternyata pelaksanaannya telah memakan korban di internal ATR/BPN.

Dalam Konferensi Persnya, Erlangga Lubai, SH.MH kuasa hukum Mantan Kanwil BPN DKI Jakarta Jaya SH., MM menjelaskan,” Pelaksanaan PERMEN ATR/BPN 11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dilaksanakan secara kolektif kolegial dengan runtutan pelaksana dari mulai kantor pertanahan dan kantor wilayah BPN ternyata meninggalkan korban pelaksanaannya yaitu mantan KANWIL BPN DKI Jakarta. Jaya, SH., MM.,” Ungkapnya kepada puluhan awak media di Kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat pada hari Rabu 15 Desember 202.

Dalam keterangan persnya Erlangga Lubai, SH., MH., menjelaskan, “Bermula dari adanya beberapa kali pengaduan masyarakat atas nama Abdul Halim di kantor pertanahan Jakarta Timur yang mengklaim memiliki tanah seluas 77.852 m2 yang terletak di Kampung Baru RT.009,RW008, Kecamatan Cakung Barat,Kota Jakarta Timur, maka kantor pertanahan Jakarta Timur melakukan penelitian dan Analisa atas kebenaran pengaduan tersebut.” Paparnya.

“Berdasarkan validasi dan Analisa atas sertifikat yang terdaftar atas nama PT. SALVE VERITATE dan selanjutnya dilakukan peninjauan Lokasi oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan No.07/BAPL/VI/2019/PM&PP – Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2019 yang selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur mengirim surat permohonan pembatalan sertifikat Nomor 887/600-31.75/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan kemudian dilakukan proses pembatalan berdasarkan PERMEN ATR/BPN 11/2016 Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor wilayah BPN DKI Jakarta terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan paparan kasus di wilayah Kantor BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 September 2019 dan merekomendasikan pembatalan 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya (38 sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT. SALVE VERITATE seluas 77.852 m2 yang terletak di Kampung Baru RT.009,RW.008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur dikarenakan Cacat Prosedur; diantaranya pada umumnya jual beli dilakukan dengan menggunakan PPAT Camat Bekasi, sementara berdasarkan peraturan pemerintah No.45/1974 jo Surat Keputusan Mendagri No. 51/1975 jo Surat Keputusan Gub. DKI Jakarta No. 1251/1986, tanah ini masuk dalam Kecamatan Cakung, Kelurahan Cakung Barat sehingga cacad prosedur.” Lanjutnya.

“Sehingga diterbitkan Surat Keputusan Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Kesemuanya Tercatat atas Nama PT. SALVE VERITATE, dengan Total Luas 77.852 M2, dimana pembatalannya adalah bukti haknya, yaitu Buku sertipikat yang dibatalkan bukan hak keperdataannya sebagaimana diatur dalam pasal 24 Ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah sebagai berikut: “Pembatalan Sertipikat Hak dimana yang dibatalkan adalah bukti kepemilikannya (buku Sertipikat) tetapi tidak serta merta membatalkan Hak Kepemilikannya.

Akibatnya Sdr. Jaya, SH., MM. Mantan Kanwil BPN DKI Jakarta dicopot dari jabatannya oleh Menteri ATR BPN bahkan dianggap sebagai bagian dari mafia tanah, terlebih juru bicara Kementerian ATR BPN Sdr Taufik menyampaikan adanya kerugian negara sebesar 1,4 T yang tidak terbukti merugikan negara,” Terang Erlangga Lubai SH., MH.

“Dan akibatnya Sdr. Jaya, S.H., M.M Mantan Kanwil DKI Jakarta diterpa proses hukum terus menerus sebagai kesalahan pemahaman atas pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan adanya laporan di kejaksaan timur atas dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : Prin-01/M.1.13/Fd.1/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan dinyatakan Tersangka tetapi telah ditolak berdasarkan putusan praperadilan nomor 11/Pid.Pra/2021/PN.JKT.Tim dimana Sdr. Jaya, SH., MM. Mantan Kanwil DKI hanya melaksanakan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,” Lanjut Angga panggilan akrab Erlangga Lubai.

“Saat ini Sdr. Jaya, SH., MM. Mantan Kanwil DKI Jakarta tengah disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor SP.Sidik/1104.2a/IX/2021 Dittipidum tanggal 3 September 2021 atas laporan Remon Arka berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/0613/2020/Bareskrim tanggal 28 Oktober 2020 dengan permasalahan yang sama yaitu atas dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembatalan 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya (38 Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT Salve Veritate dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 4931 atas nama Abdul Halim seluas 77.852 m2 yang terletak di Kampung Baru RT. 009, Rw. 008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.” Ungkapnya.

“Melalui konferensi pers ini, kami berharap agar pemerintah dapat berlaku adil dan obyektif dalam menyelesaikan perkara ini. Jangan sampai ada orang tidak bersalah tetapi dihukum. Padahal Sdr. Jaya, SH.,MM. merupakan orang yang berprestasi di BPN selama beliau menjabat. Saya percaya pihak kepoilisian akan bertindak professional dan menegakkan Progam Presisi Kapolri,” Harapnya.

Sampai dengan berita ini dilansir, awak media masih menunggu konfirmasi dari pihak pihak terkait untuk mendapatkan informasi proses hukumnya.

Continue Reading

Trending