Connect with us

Nasional

Jaksa Agung Kukuhkan 58 Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) 2022-2024

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Jaksa Agung RI Burhanuddin mengukuhkan 58 (lima puluh delapan) orang Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Periode 2022-2024 secara virtual dari ruang kerja di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Pengukuhan berlangsung pada Rabu, 5 Januari 2021 yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) periode 2022-2024.

Hadir dalam Pengukuhan Pengurus PJI Periode 2022-2024 yaitu Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr. Barita Simanjuntak, S.H. M.H. CFrA, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Para Pengurus Pusat, Pengurus Bidang, Pengurus Perwakilan, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang Persatuan Jaksa Indonesia di seluruh Indonesia.

Sementara itu, hadir 58 (lima puluh delapan) orang Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Periode 2022-2024, dimana hadir secara luar jaringan di Aula Lantai 10 Gedung Menara Kartika Adhyaksa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang pengurus, dan hadir secara dalam jaringan melalui zoom meeting sebanyak 19 (sembilan belas) orang pengurus.

Jaksa Agung menyampaikan Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) ini merupakan pelaksanaan dari salah satu hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) PJI Tahun 2021 yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2021, yang mana dalam Munas tersebut telah dilakukan pemilihan Ketua Umum yang baru. Untuk itu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGAE atas terpilihnya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PJI Periode 2022 – 2024.

“Setiap pergantian kepengurusan PJI tersebut tentunya merupakan sebuah dinamika yang selalu terjadi dalam perputaran organisasi. Namun dari setiap kepengurusan tersebut, tetap memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan PJI sebagai organisasi profesi Jaksa yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung menyampaikan, dirinya selaku Pelindung Persatuan Jaksa Indonesia, pada tanggal 3 Januari 2022 telah mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Periode 2022 – 2024. Pemilihan susunan kepengurusan pusat PJI ini telah dilakukan secara objektif dan profesional oleh Tim Formatur sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Jaksa Agung yakin saudara dipilih karena dianggap memiliki kompetensi, kapabilitas, dan integritas yang tinggi, sehingga dinilai mampu dan layak bergabung dalam Pengurus Pusat PJI,” ujarnya.

Khusus kepada Ketua Umum Pengurus Pusat PJI yang baru, Jaksa Agung meminta untuk jagalah amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saudara. Segera susun berbagai macam program kerja yang berkualitas dan jangan lupa untuk segera menuntaskan program kerja yang belum sempat diselesaikan oleh kepengurusan sebelumnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditambahkan, dalam menyusun suatu program, diharapkan untuk program-program yang selama ini telah berjalan baik dapat dilanjutkan dan berkesinambungan, sehingga program tersebut menjadi tumbuh nilai capaiannya.

“Tunjukkanlah kerja dan karya nyata saudara kepada institusi dan masyarakat, serta curahkanlah segala kemampuan manajerial dan pengetahuan yang saudara miliki. Saya yakin dengan kapabilitas dan kecakapan yang saudara miliki akan memberikan dedikasi dan prestasi terbaik dalam menghadirkan Kejaksaan dan PJI yang semakin berintegritas, profesional, modern, dan berhati nurani,” ujar Jaksa Agung. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Webinar SDI “Pengamanan Infrastruktur Informasi Vital Satu Data Indonesia.”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia pada 3 Agustus 2022 dengan mengangkat tema Pengamanan Infrastruktur Informasi Vital Satu Data Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 24 Mei 2022, tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, pemerintah mengatur pengelolaan insiden siber yang dalam penanganannya dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber yang terdiri dari tim tanggap insiden siber nasional yang dibentuk oleh BSSN, tim tanggap insiden siber sektoral oleh Kementerian/Lembaga, dan tim tanggap insiden siber organisasi oleh penyelenggara infrastruktur informasi vital.

Rudy S Prawiradinata, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa agenda Indonesia Emas 2045 berupaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Tentunya lanjut Rudy, data akan memegang peranan krusial, yaitu data yang berkualitas, dapat dibagi-pakaikan, akurat dan dapat menghasilkan penyusunan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu Satu Data Indonesia memiliki peran sebagai fondasi pembangunan, di mana data digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan penyediaan keamanan yang mumpuni untuk menghindari ancaman siber, sehingga dalam proses penerjemahan kebijakan menjadi layanan publik, terhindar dari gangguan dan dapat dioperasikan optimal untuk merasakan manfaat yang sebesar-besarnya,” ungkap Rudy S.

Pada tanggal 6 Juli 2022, telah dilaksanakan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia yang menyepakati tujuh poin, salah satunya adalah peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK nasional untuk bagi pakai data.

Dalam implementasinya, peningkatan tersebut harus ditopang oleh keamanan yang kuat, sehingga disepakati untuk menyusun pedoman bagi Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) dalam meminimalkan ancaman siber dan mencegah kerugian yang ditimbulkan. Dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, instansi pemerintah perlu meyiapkan langkah komprehensif dari antisipasi hingga mitigasi.

Saat ini Kemenkominfo sedang membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang diharapkan dapat digunakan untuk mengatur akses data di portal Satu Data Indonesia dan akses pemanfaatan aplikasi-aplikasi pemerintah. Dengan memiliki national access gateway, perlindungan data dan akses antar instansi pemerintah dapat lebih mudah dikelola dan meningkatkan kepercayaan antar produsen dan konsumen data.

Eko Yon Handri, Koordinator Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Pertahanan, dan Penegakan Hukum BSSN, menjelaskan bahwa saat ini batasan ruang siber hampir tidak ada halang rintang yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa negara lain seperti Belarusia, India, Swedia dan Cina, sudah memiliki kebijakan untuk menjaga kedaulatan siber dengan membatasi data yang masuk dan keluar dari negara masing-masing.

“Jadi sudah satu kewajiban, keharusan, bahwa negara Indonesia harus melindungi kedaulatan data di dunia sibernya,” imbuh Eko Yon Handri, menjelasnya.

Eva Noor, Founder PT. Xynexis International & PT. NOOSC Global, menambahkan bahwa BSSN sendiri sudah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hal ini sejak tahun 2018. Terlebih sejak pandemi, transformasi digital sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, sehingga ketergantungan industri atau organisasi terhadap Information and Communication Technology (ICT) menjadi semakin tinggi, begitu pula ketergantungan antar sektor IIV menjadi sangat erat dan kompleks. Semakin kompleksnya ketergantungan, akan membuka celah ancaman siber baru setiap harinya.

“Seperti kita semua sadari, ada ledakan data. Bahwa kita memproduksi data, mengolah data, mempertukarkan data secara jauh lebih masif. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal perlindungan data, senjata kita paling kuat ya kriptografi,” jelas Martianus Frederic Ezerman, Ph.D Senior Research Fellow, Nanyang Technological University, Singapore selaku Ketua Tim Perumus SKKNI Kriptografi BSSN.

Menurutnya, untuk memperkuat bidang kriptografi, pemerintah harus berupaya memperkuat sumber daya manusia seperti di bidang matematika, komputasi maupun engineering.

Sedangkan menurut Eva Noor, pemenuhan kebutuhan SDM keamanan siber ini harus menjadi kerja sama antara industri, komunitas dan pemerintah.

Wahyu Andrianto selaku Manager Bidang Perencanaan, Analisis, dan Pemanfaatan Data, Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan, bahwa sudah tersedianya perangkat regulasi untuk keamanan siber harus disambut positif.

“Tinggal kita pakai, kita koordinasikan dan dicanangkan di dalam kelembagaan dan tata kelola yang benar.” Jelas Andri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Bawaslu Apresiasi Penggunaan SIPOL KPU Verifikasi Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap tahapan tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 menunjukkan bahwa, terdapat kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Selain itu, “Bawaslu juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap SIPOL, maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran dan verin berkas parpol calon peserta Pemilu 2024,” ungkap Rahmat Bagja dalam jumpa pers nya di Hotel Borobudur, Senen (15/8/2022) di Jakarta.

Selain itu juga kata Rahmat, Bawaslu juga mendapatkan adanya nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam SIPOL. Hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran parpol dan hari ke-13 tahapan vermin, setidaknya terdapat 275 nama penyelenggara pemilu yang tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan parpol.

Bawaslu mengapresiasi penggunaan SIPOL KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Namun Bawaslu merekomendasikan beberapa hal kepada KPU;

Pertama, agar KPU mengoptimalkan fungsi SIPOL dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi yang masih tersisa.

Kedua, agar KPU memberikan
meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu dalam penyelanggaraan pemilu dengan memberikan ruang dan akses sepenuhnya bagi Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas untuk menjalankan amanat undang-undang, termasuk akses untuk mengawasi secara melekat tahapan vermin berkas
parpol calon peserta pemilu.

Ketiga, terhadap hasil pengawasan berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukan ke dalam SIPOL, KPU agar segera menindaklanjuti dengan mencoret NIK tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPU. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gelar Diskusi, Puskamnas Angkat Tema “Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Indah Pangestu Amaritasari menyebut, Khilafatul Muslimin merupakan pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII). Bedanya kelompok ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarluaskan idelogi. Namun, lebih kepada mengubah pola pikir para pengikutnya.

“Dia bisa berbahaya jika lingkungannya mendukung. Apalagi milai-nilai demokrasi, HAM, gender apabila tidak digunakan dengan baik itu bisa di eksploitir sama kelompok-kelompok yang mengidolakan kekerasan dan mungkin ada di organisasi tersebut,” kata Indah dalam sebuah diskusi ‘Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah Perspektif Keamanan Nasional’ di D’Hotel Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Pengamat terorisme ini menyatakan, pendekatan HAM, gender, dan demokrasi penting dilakukan dalam upaya deradikalisasi. Dalam beberapa peristiwa teror di Indonesia, perempuan belakangan digunakan sebagai alat perlawanan.

“Kalau kita tidak melakukan pendekatan gender dan nilai-nilai demokrasi, maka yang terjadi adalah semakin parah, dia bisa jadi bahaya. Jadi jangan membuat bahaya dengan kondisi kondusif untuk itu,” beber Indah.

Indah juga menjelaskan, pendekatan gender penting dilakukan terhadap perempuan yang mengalami trauma. Dia mencontohkan, korban pemerkosaan perlu diperhatikan lebih agar rasa traumanya terobati, sehingga tetap berada pada pendiriannya.

Karena itu, dalam melakukan deradikalisasi alangkah baik mengedepankan konteks kebutuhan dari individu. Hal ini pun harus melihat pada persfektif gender, dalam melakukan upaya deradikalisasi.

“Pendekatan gendrr ditanya apakah dia punya traumatik. Kalau tidak diurus, tiba-tiba dibantu ekonomi, nggak ngaruh. Karena traumanya tidak terselesaikan,” cetus Indah.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menuturkan, pendekatan budaya penting dilakukan dalam melawan radikalisme. Dia mengamini, Khilafatul Muslimin merupakan musuh utama bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Khilafatul Muslimin ini berbahaya dan lintas teritori, maka ini menjadi musuh bersama bagi warga bangsa. Karena yang diancam kemanusiaan dan peradaban,” tegas Ngatawi.

Oleh karena itu, Ngatawi menawarkan agar penyelesaian radikalisme dilakukan dengan upaya-upaya budaya yang dapat menyentuh hati masing-masing individu. Sehingga bisa menghidupkan lagi pemikiran individu yang telah diubah cara pandang berpikirnya.

“Maka perlu dirumuskan yang disebut melawan radikalisme dengan pendekatan kebudayaan. Kalau ditangani dengan operasi militer akan dianggap medan jihad dan mereka akan melegitimasi kalau kekuasaan ini togut kalau jalannya operasi militer atau pun penegakan hukum juga sama saja, karena mereka tidak meyakini itu, karena akan mereka lawan,” pungkasnya.

Editor : Amhar

Continue Reading

Trending