Connect with us

Hukum

Konflik! Masyarakat Desa Bojong Koneng VS PT. Sentul City Terus Berlanjut

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Hendarsam Marantoko and Partners (HMP) Lawfirm selaku Kuasa Hukum mewakili Klien yang terdiri dari penggarap tanah di Desa Bojong Koneng menyampaikan tanggapan terkait sengketa kasus tanah Kliennya dengan PT. Centul City

Sehubungan dengan tindakan yang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City secara sepihak dan sewenang- wenang melakukan penyerobotan dan eksekusi tanah yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Klien HMP selaku Penggarap di Desa Bojong Koneng baik secara materil maupun immateril, sebagai pemegang hak atas objek-objek tanah tersebut

Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Ketua Tim Kuasa Hukum menyebut, Klien Kami yaitu Ibu Aslawati, Ibu Yudiasty, Ibu Cindawani, Ibu Maria Haryanti, Ibu Indriany, dan Alm Bapak Yoesoef yang diwakili oleh Bapak Dedi selaku Ahli Waris adalah pemilik sah atas objek tanah yang berada di kawasan Blok Lapangan Tembak, Kabupaten Bogor.

“Sah! Karna ini berdasarkan Surat Oper Alih Garapan Tahun 1999, yang mana asal-usul tanah tersebut sudah digarap dan dikuasai secara fisik sejak Tahun 1942 oleh masyarakat setempat dan sama sekali tidak pernah dikuasai secara fisik oleh PT. Sentul City,” ungkapnya kepada media Senin, 3 Januari 2022 di HMP Law Firm Plaza Basmar, mampang prapatan Jakarta Selatan
 
Lebih lanjut Hendarsam menjelaskan, Klien kami secara rutin melakukan kewajiban pembayaran pajak bumi bangunan atas objek tanah garapan dimana nama wajib pajak yang tertera dalam SPPT adalah atas nama Klien Kami selaku pemilik tanah garapan tersebut.
 
Tapi, pada tahun 2021, PT. Sentul City diduga melakukan pembuldoseran dan penggusuran di dalam wilayah tanah Klien kami di Desa Bojong Koneng tanpa adanya peringatan dan penetapan dari Pengadilan, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sampai dengan saat ini tidak pernah diketahui oleh Klien kami.
 
“Informasi yang kami dapat, SHGB yang dimiliki oleh PT. Sentul City merupakan bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan XI, dimana berdasarkan data dan dokumen dari Klien Kami jika tanah garapan milik Klien Kami bukanlah tanah bekas HGU PT. Perkebunan XI,” Ujar Hendarsam.
 
Berdasarkan hal itu maka patut dipertanyakan bagaimana bisa tanah Klien Kami diklaim sebagai tanah milik PT. Sentul City sehingga diduga adanya mal administrasi dalam proses penerbitan SHGB tersebut, karena Objek tanah milik Klien Kami merupakan objek yang berbeda dan terpisah dari SHGU milik PT Perkebunan XI yang sekarang menjadi SHGB milik PT. SENTUL CITY

Dia tambahkan, Objek tanah milik Klien Kami selalu dikuasai dan digarap sejak tanah tersebut berstatus girik maupun setelah di operalih kepada Klien Kami, sehingga tidak adanya alasan PT. SENTUL CITY Tbk dapat melakukan Klaim atas Tanah Klien Kami dengan SHGB tersebut dikarenakan Klien Kami tidak pernah membiarkan adanya pengukuran yang dilakukan oleh pihak manapun terjadi di tanah miliknya sebagai salah satu syarat PT. SENTUL CITY Tbk untuk memenuhi syarat formil penerbitan SHGB tersebut.
 
Atas dasar hal-hal tersebut, maka Klien kami memberikan pernyataan sebagai berikut :

Pertama, Memohon kepada Presiden Negara Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjadikan kasus ini sebagai momentum bagi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah terutama yang melibatkan korporasi besar.

Kedua, Mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasiona Bapak Dr. Sofyan A Djalil beserta jajarannya  untuk meninjau kembali SHGB atas nama PT. Sentul City dan tidak memperpanjang SHGB tersebut jika nantinya kembali diajukan perpanjangan dikarenakan tanah tersebut tidak pernah dimanfaatkan, ditempati secara fisik dan akan merugikan masyarakat setempat dengan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.
 
Ketiga, Memohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Bojong Koneng melalui pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya.
 
Keempat, Mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung, Bapak Dr. ST. Burhanuddin untuk mengusut tuntas kasus ini dan menghentikan kegiatan pembuldoseran dan penggusuran secara sepihak di tanah milik Klien kami.
 
Kelima, Memohon kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil dan Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Hj. Ade Yasin untuk bersikap netral dan ikut aktif dalam penyelesaian masalah Klien kami selaku masyarakat Desa Bojong Koneng yang dirugikan karna adanya penyerobotan tanah ini, dan
 
Keenam, Memohon kepada Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk turut andil guna melakukan investigasi atas dugaan tindakan Pelanggaran HAM yang dialami oleh Klien kami sebagai pemilik sah objek tanah di Desa Bojong Koneng. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Hotman Paris: Saya tidak Pernah Sebut PERADI Versi Otto tidak Sah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Saya Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dengan tegas! Membantah mengeluarkan pernyataan baik lisan maupun tertulis terkait Peradi versi Otto sebagai institusi yang tidak sah

“Saya hanya menyebut pembahasan yang dibicarakan sebetulnya adalah soal keabsahan anggaran dasar dan proses hukumnya,” ungkap Hotman Paris dalam jumpa persnya Selasa, (26/4/2022) di Kantor DPN, Prosperyti Tower SCBD Sudirman, Jakarta Selatan

Hotman Paris menjelaskan, bahwa pada waktu itu tidak ada sama sekali, tidak ada pembahasan soal apakah institusi Peradi sah atau tidak.

“Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang doktor yang tak mungkin segoblok itu,” tegas Hotman.

Kemudian, dia mengatakan semua yang dibicarakan pada waktu itu berdasarkan fakta-fakta di pengadilan. Terutama saat amar putusan di PN Lubuk Pakam disebutkan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Dia tambahkan, hal tersebut jelas tercantum pada surat keputusan No. 104 Peradi tanggal 15 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

“Jadi dalam amar putusan ini saya sebutkan batal anggaran dasar dan akibat hukumnya. Kalau seorang ahli hukumnya menilai oh yang batal itu apa saja. Itu yang kita bahas waktu itu. Anggaran dasar dan akibatnya,” jelas Hotman. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

PERADI Putuskan Hotman Paris di Berhentikan Sebagai Advokat Selama 3 Bulan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI memutuskan Hotman Paris Hutapea diberhentikan sementara dari profesi advokat selama tiga bulan untuk tidak beracara baik di luar atau pun di dalam pengadilan.

“Putusan itu dikeluarkan oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI per tanggal 12 April 2022 nomor: 19/DKP/PERADI/I/2022,” ungkap R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI dalam konferensi pers di Sekretariat DPN PERADI, Grand Tower Slipi pada Selasa (26/4/2022) di Jakarta.

Lebih jelasnya, Dwiyanto Prihartono Sh., MH., menyatakan, bahwa DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d dan f Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia

“Karna itu, menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, dengan hukuman berupa pemberhentian sementara dari profesi Advokat selama 3 (tiga) bulan

Dia tambahkan, Dewan Kehormatan PERADI juga melarang DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, untuk menjalankan profesi Advokat diluar maupun dimuka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut di atas

“Menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah),” pungkas R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Pengacara Razman Bantah Merampas Peluru Polisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tanggapan Pengacara Razman Nasution terkait adanya LP di PMJ sdr Arnold Sinaga dgn Korban sdr Peterus dan juga Pemberitaan Razman Di Duga Menganiaya dan Merampas Peluru Polisi.

“Hal ini sungguh Fitnah Keji dan mencemarkan nama baik saya serta adanya pemberitaan yang tidak berimbang dan sangat merugikan kami,” ungkap Razman pada presscon pada Minggu / 24 April 2022, di Apartement Mediterania Palace Residence (AMPR), Kemayoran Jakarta Pusat.

Razman Nasution, memberikan penjelasan terkait hal ini dan mengatakan, bahwa laporan polisi dan penganiayaan itu adalah tidak benar.

Razman menjelasakan, Arnol Sinaga adalah pengurus dan kader Pemuda Pancasila dan BPH PP Pusat. Juga sebagai kader dan anggota Forum Batak Intelektual (FBI).

“Sebagai Lawyer, Arnol Sinaga berhak, tapi idealnya, sebagai kader, harus koordinasi kepada kita,” kata Razman.

Terkait soal dugaan penganiayaan, Razman dengan tegas membantah.

“Yang benar adalah, adanya surat pernyataan dari saudara Peterus bahwa beliau mengundurkan diri dari Panmus Apertemen dan sekaligus tidak melakukan tuntutan apapun. Bahkan dia membawa-bawa polisi.

“Saya pada saat itu, justru menjaga agar jangan tejadi kegaduhan antar warga Apartemen Mediteranya Place Residence (AMPR) Kemayoran dengan oknum-oknum polisi,” kata Razman.

“Kita akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mencoba-coba merusak nama baik saya dan juga keluarga saya, serta apartemen saya,” pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending