Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Jika ada Satu atau Dua Orang Notaris Lakukan kekeliruan tidak seharusnya disamaratakan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Yualita Widyadhari didampingi Sekum Tri Firdaus Akbarsyah, Kabid Organisasi Taufik dan Kabid Perlindungan Anggota Agung Iriantoro menggelar konferensi pers di sekretariat PP INI Jl. Minangkabau Timur, Jakarta Selatan, Minggu (21/11/2021).

Dalam kesempatan itu Ketum PP INI Yualita Widyadhari mengatakan untuk diketahui bahwa semua Notaris di Indonesia itu tergabung di dalam sebuah wadah yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, harus berlandaskan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan sumpah jabatan Notaris.

Yualita menegaskan, sebagai sebuah organisasi besar Notaris, PP INI mencatat ada sekitar 20.000 anggota yang terdaftar sehingga jika ada satu atau dua orang Notaris yang melakukan kekeliruan tidak seharusnya disamakan.

“Untuk itu kami menghargai semua proses hukum yang berlaku bagi anggota Notaris yang melakukan kekeliruan, tetapi kita juga harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah bagi Notaris yang melakukan tugas jabatannya sehingga terjerat masalah hukum,” ujarnya saat menggelar konferensi pers terkait dugaan mafia tanah yang memakan korban artis Nirina Zubir.

Selanjutnya Yualita mengungkapkan jika terdapat Notaris yang melakukan tindak pidana, tentunya hal itu sudah ada mekanisme tersendiri yang diatur di dalam hukum acara pidana dan juga UUJN. Jika Notaris berpedoman pada UUJN, sudah pasti akan melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam undang-undang.

“Untuk itu, kami Ikatan Notaris Indonesia menyerahkan sepenuhnya persoalan yang sedang terjadi kepada para penyidik kepolisian. Karena kami percaya kepada profesionalisme mereka untuk melawan mafia tanah, tentunya siapapun bisa dijadikan tersangka jika memang sudah memenuhi beberapa alat bukti yang cukup,” terangnya.

Sementara itu, Sekum PP INI Tri menyatakan jika ada Notaris terlibat kasus mafia tanah tak bisa lantas dijustifikasi kalau lembaga yang menaungi notaris merupakan komplotan mafia tanah. Ketika ada satu kealpaan yang dilakukan oknum notaris misalnya itu menjadi tanggung jawab pribadi si Notaris.

“Nah, jika terjadi keadaan tersebut maka itu oknum. Tak bisa kita ngomong lembaganya, tapi oknum. Oknum ini tentunya akan dapat sanksi dan saya menghormati proses penegakan hukumnya,” ujarnya.

Menurut Tri, bukan hanya notaris terlibat kasus mafia tanah baru-baru ini saja, tapi setiap notaris yang kedapatan melakukan unsur pidana dengan sengaja tentunya harus diproses hukum.

Dia tambahkan, Pihaknya saat mendapatkan notaris yang tak menjalankan tugas dan jabatannya sesuai norma serta terbukti secara sah melakukan pidana bukan hanya sanksi pidana saja, tapi juga diberikan sanksi pemberhentian dari kelembagaan.

“Ada beberapa notaris melakukan kesalahan itu kita tindak. Ada juga notaris yang kita pecat dan skorsing. Jadi, supaya masyarakat jelas untuk melaksanakan jabatan notaris. Kita tak boleh lari dari aturan, semua aturan undang-undang jabatan notaris yang ada melalui mekanisme bila terjadi pelanggaran,” pungkas Tri Firdaus. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Jaksa Agung: Penguatan Pengawasan Mengakselerasi Perubahan Menumbuhkan Kepercayaan Publik

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyampaikan penguatan pengawasan dalam mengakselerasi perubahan dan perbaikan turut menumbuhkan kepercayaan publik (public trust), dan meminta seluruh jajaran untuk memahami hal tersebut

Oleh karenanya Jaksa Agung RI meminta jajaran Bidang Pengawasan untuk Optimalisasi Pengawasan Kepada jajaran Pengawasan agar terlebih dahulu melakukan pencegahan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner.

“Lakukan pembinaan apabila masih dapat diperbaiki perilakunya, namun jangan segan untuk menghukum mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera,” tegas Burhanudin.

Jaksa Agung minta untuk turut melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga honorer yang ada di lingkungan satuan kerja, agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan institusi.

Kecepatan Penanganan Laporan Pengaduan
Jaksa Agung meminta untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk, dan jangan dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi tunggakan, begitu juga terhadap penjatuhan hukuman disiplin.

Hal demikian disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jajaran Kejaksaan pada saat kunjungan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 7 Januari 2022. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Datangi Bareskrim, Rinaldi Laporkan Penipuan Investasi Bodong Melalui Aplikasi Online

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Korban penipuan investasi bodong melalui aplikasi online kembali terjadi, kali ini menimpa seorang lelaki bernama Rinaldi Agung bersama 1000 orang korban lainnya. Didampingi kuasa hukumnya, Rinaldi telah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri pada 20 Desember 2021 lalu.

“Saya (Rinaldi) sebagai pemegang kuasa dari para korban sebanyak 510 orang bersama kuasa hukum melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri,” ujar Rinaldi, Selasa (4/1/2022) di Bareskrim Polri.

Dijelaskan Rinaldi, awalnya ia dikenalkan oleh temannya terhadap investasi ini dan diajak untuk berinvestasi dengan mendownload aplikasi tersebut dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi tersebut. Namun sejak awal Desember aplikasi tersebut sudah tidak bisa diakses kembali.

“Kita dijanjikan keuntungan perharinya 2,25 persen profitnya Diperkirakan total kerugian ratusan milyar. Saya yakin polisi dapat menyelesaikan kasus ini,” ungkap Rinaldi.

Sementara itu, Rifqi Zulham SH, Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa maksud kedatangan kali ini untuk memberikan surat klarifikasi permohonan perkembangan Perkara ke Bareskrim Polri.

“Kita minta kesungguhan dan komitmen Polri dalam menangani perkara ini sampai tuntas, karena jika tidak ditindak lanjuti sampai tuntas fenomena investasi yang menjamur di seluruh pelosok Indonesia dan merugikan masyarakat ini..sangat berbahaya sekali hal ini akan menjadi preseden buruk kedepannya..hal ini akan menjadi motivasi bagi pelaku investasi lainnya untuk melakukan aksi nya secara merajalela ,” pungkas Rifqi. (Red)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Datangi Bareskrim, Tukang Bubur Minta Polisi Kawal Laporan Penipuan yang Viral di Medsos

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Didampingi oleh Kuasa Hukum dari Komite Pendukung Presisi Polri (KP3) Sita Tri Utami, hari ini Selasa, 04 Januari 2021 mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan terimakasih kepada Bpk. Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Ini terkait kasus penipuan yang sempat viral di media sosoial (medsos)

Kedatangannya sekaligus memohon untuk mengawal ketat terhadap prosen hukum atas Laporan penipuan dan/atau penggelapan di Wilayah Polres Metro Jakarta Utara / Polsek Cilincing yang oknum sdg di tangani propam Polda metro dan saat ini sudah laporan dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi.

Sita Tri Utami selaku korban penipuan dan penggelapan juga turut menyampaikan kepada rekan-rekan media sebagai keterangan pers diloby Bareskim Mabes Polri (4/01/22)

Saya minta agar Kapolri dan Kapolda metro Jaya menanggapi kasus video viral Saya seorang yang hanya penjual bubur.

“Saya hanya tukang bubur yang nggak tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada relasi serta pengetahuan hukum, makanya saya ke sini berkeinginan mengucapkan terima kasih dan saya juga terima kasih buat para media yang mengawal kasus saya sampai saat ini dan selebihnya saya serahkan pada Pak Mukmin selaku kuasa hukum,” ungkap Sita.

Advokat Mukmin yang mendampingi klien nya mengatakan, tujuan kami ke sini adalah sebagai kuasa hukum dari Sita Tri Utami selaku korban untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri yang cepat merespon terkait dengan laporan yang tidak pernah berjalan hampir 1 tahun lebih.

“Rencananya kami juga akan ke Polda Metro Jaya dan Kapolda juga cepat juga merespon terkait dengan masalah ini,” tambahnya.

Mukmin menuturkan supaya oknum oknum Polri yang nakal yang bisa merusak Citra Polri agar kita dorong Kapolri untuk memperbaiki ke depannya supaya tidak ada korban.

“Hingga adanya proses laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang tidak paham hukum sehingga tidak berjalan proses hukum nya alias berjalan di tempat dan tidak ada kejelasan atau kepastian hukum,” harapnya.

Mukmin mengaharapkan kelanjutan terkait dengan laporannya karena ini ada dua konteks persoalan yaitu laporan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh oknum sipil l dan berlanjut kepada kenalannya salah satu penyidik oknum anggota anggota Polri di Polsek Cilincing Jakarta Utara selanjutnya juga minta tolong secara pribadi lewat komunikasi wa sehingga beliau lah yang katanya datang untuk minta tolong dengan delik penggelapan sebuah motor.

“Dan yang kita laporkan ke Polres Jakarta Utara karena lokus ataupun tempat kejadian peristiwa pidana nya di Bekasi makanya dilimpahkan ke Polres Bekasi. Sekarang dalam proses kita tunggu dulu proses Selanjutnya apa keadilan didapatkan,” ujar Mukmin mempertegas.

Continue Reading

Trending