Connect with us

POLITIK

Menteri Terlibat Bisnis PCR, Partai Ummat Desak Jokowi Mundur!

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Partai Ummat mengecam pejabat yang disebut terlibat dalam bisnis tes PCR di masa pandemi karena telah melanggar etika, kepatutan, dan keadaban publik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara demokrasi modern yang beradab.

“Kapitalisasi bencana di masa pandemi sungguh tak bisa diterima oleh akal sehat dan adab kita sebagai sebuah bangsa. Pertama, karena ini mengandung unsur kezaliman di dalamnya. Kedua, lebih-lebih bila dilakukan oleh pejabat publik, jelas ini berlipat kali dosanya,“ Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan.

Ridho mengatakan terdapat konflik kepentingan yang besar bila para pejabat publik ikut berbisnis tes PCR karena mereka adalah pembuat regulasi sekaligus. Itu sebabnya, tambah Ridho, kecurigaan publik bahwa peraturan yang dibuat tujuannya untuk mengeruk keuntungan bagi perusahaan mereka menjadi masuk akal dan mendapatkan pembenaran.

Dua menteri dalam kabinet Jokowi dan beberapa tokoh yang dekat dengan kekuasaan disebut media terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan yang mereka dirikan baik secara langsung ataupun tidak.

Di antaranya adalah Menkomarves Luhut Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Menperindag Enggartiasto Lukita, Ketua Kadin Arsjad Rasjid, dan sejumlah nama lainnya yang dicurigai publik bagian dari oligarki yang selama ini mendapatkan keistimewaan dari penguasa.

Meskipun kewajiban tes PCR untuk naik pesawat di Pulau Jawa dan Bali telah dihapus dan digantikan dengan tes antigen sejak Senin, 1 November 2021, tapi ini tidak menghilangkan pelanggaran sangat serius oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya tersebut, kata Ridho.

Indikasi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang potensial dilakukan oleh kedua menteri, lanjut Ridho, adalah dengan munculnya kebijakan mengenai penanganan pandemi, khususnya tes PCR, yang terus berubah, inkonsisten, dan dibuat asal-asalan.

“Penentuan harga tes PCR terus berubah yang semula sangat mahal, tetapi karena besarnya kritik publik lalu harga diturunkan. Dan sekarang kita dikejutkan lagi ternyata tes PCR naik pesawat di Pulau Jawa dan Bali tidak diwajibkan, cukup pakai tes antigen. Kebijakan ini sangat berbau kepentingan oligarki,“ kata Ridho.

Partai Ummat menemukan harga tes PCR sebelumnya sangat besar, mulai dari harga tidak resmi mencapai Rp 2.000.000.

Pada 5 Oktober 2020 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 mematok harga tes PCR sebesar Rp 900.000.

Pada 16 Agustus 2021 harga turun menjadi Rp 495.000 (Pulau Jawa dan Bali) dan Rp 525.000 (luar Pulau Jawa dan Bali) yang tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2845/2021.

Terakhir, pada 27 Oktober 2021 harga kembali turun menjadi Rp 275.000 (Pulau Jawa dan Bali) dan Rp 300.000 (luar Pulau Jawa dan Bali) yang termuat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3843/2021.

Dengan biaya tes PCR sebesar Rp 1.500.000 pada awal pandemi, keuntungan diperkirakan bisa mencapai Rp 900.000 per tes. Sekarang setelah diturunkan menjadi Rp 275.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, perkiraan keuntungan mencapi Rp 60.000 per tes.

“Bisnis tes PCR ini bisnis yang keuntungannya sangat fantastis. Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan keuntungan penyedia jasa tes PCR sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021 mencapai Rp 10,46 triliun,“ Ridho menjelaskan.

Data sekunder yang didapatkan Partai Ummat menyebutkan bahwa nilai pasar tes Covid-19 selama pandemi telah mencapai 15 triliun rupiah, dan angka ini diperkirakan akan terus naik bila keputusan wajib tes PCR diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.

Impor alat tes PCR menurut data Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 23 Oktober 2021 mencapai Rp 2,27 triliun. Nilai ini hampir empat kali jumlah impor pada bulan Juni yang mencapai Rp 523 miliar.

“Bila kita lihat lonjakan jumlah impor alat tes PCR ini yang hampir mencapai empat kali dari bulan Juni ke Oktober, kita bisa berspekulasi bahwa para importir ini sudah tahu pemerintah akan mewajibkan tes PCR. Seolah ada main mata antara pemerintah dengan importir. Tetapi alhamdulillah, setelah mendapatkan tekanan publik akhirnya keputusan wajib tes PCR yang tidak masuk akal ini dibatalkan,” kata Ridho.

Data BPS menyebutkan bahwa impor terbesar alat tes PCR selama kurun waktu Januari-Agustus 2021 berasal dari Cina dan Korea Selatan, masing-masing senilai 174 juta dolar AS dan 181 juta dolar AS, lalu disusul oleh AS sebesar 45 juta dolar AS, dan Jerman 33 juta dolar AS.

Di dalam negeri, perusahaan-perusahaan importir adalah pihak yang paling diuntungkan atas impor alat tes PCR karena menguasai 88,16 persen dari keseluruhan impor, lalu disusul oleh LSM sejumlah 6,04 persen, dan pemerintah sejumlah 5,81 persen.

“Dari angka ini kita bisa simpulkan bahwa pemerintah bukanlah pemain utama dalam kebijakan impor alat tes PCR. Pemerintah memberikan kepada swasta untuk menjadi pemain utama. Bagaimana mungkin urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diberikan ke swasta?” tanya Ridho.

Itulah sebabnya, kata Ridho, berdasarkan fakta-fakta ini Partai Ummat sejalan dengan kecurigaan banyak pihak bahwa keputusan rezim Jokowi untuk mewajibkan tes PCR lebih banyak unsur bisnisnya daripada unsur kesehatan dan kemaslahatan publiknya.

“Partai Ummat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat dari kalangan LSM, khususnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang telah mengawal kebijakan yang sangat tidak masuk akal dan merugikan konsumen ini,” kata Ridho.

Kecurigaan YLKI bahwa kebijakan mewajibkan tes PCR diambil untuk menghabiskan stok alat tes PCR menjadi sangat masuk akal, kata Ridho. “Di mana letak urgensisnya? Kan sekarang kurva kasus Covid-19 sedang melandai.“

Puncak Gunung Es

Ridho Rahmadi mengatakan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kebijakan tes PCR yang merugikan publik ini hanyalah puncak dari gunung es yang sudah berlangsung tujuh tahun selama rezim Jokowi berkuasa.

“Kita harus bisa menangkap gambar besarnya, yaitu keadaan politik dan demokrasi kita selama tujuh tahun ini mengalami kemunduran yang besar. Kasus alat tes PCR ini hanya satu saja dari banyaknya kasus sebagai bukti salah kelola dan kemunduran demokrasi kita,“ jelas Ridho.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata Ridho, adalah kemunduran demokrasi ini ditandai dengan terancamnya pemilu yang jujur dan adil, intensifnya pemberangusan kebebasan berkumpul dan berpendapat, pembunuhan KPK untuk melindungi korupsi oligarki, dan meningkatnya jabatan sipil yang dipegang oleh Polri dan TNI.

Ridho mengutip hasil temuan kajian sejumlah peneliti dan lembaga baik dari dalam maupun luar negeri yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi akibat salah kelola dan ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam mengurus negara.

Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan skor indeks demokrasi Indonesia menurun di era pemerintahan Presiden Jokowi. Skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir.

Di Asia Tenggara, kata Ridho, Indonesia menempati peringkat keempat di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. “Ini jelas memalukan. Masa negara kita kalah oleh Timor Leste yang pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia?”

Malaysia tercatat memiliki skor indeks demokrasi sebesar 7,19 pada 2020, menjadi yang tertinggi di kawasan. Setelahnya ada Timor Leste dengan skor indeks demokrasi sebesar 7,06. Posisinya disusul oleh Filipina dengan skor indeks demokrasi mencapai 6,56.

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019.

EIU menggarisbawahi menurunnya kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagai pangkal utama dari penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Rezim Jokowi memberlakukan pendekatan represif kepada kelompok yang berbeda pandangan politik.

Ridho Rahmadi menyebut sejumlah contoh mencolok bagaimana Jokowi menggunakan tangan besi dalam memberangus perbedaan politik.

“Di antaranya adalah pembubaran HTI tanpa putusan pengadilan, pembubaran FPI tanpa proses pengadilan, dihentikannya penayangan ILC di TV One, kriminalisasi aktivis Muslim dan ulama, penangkapan dan pemenjaraan aktivis KAMI, dan yang paling brutal, pembunuhan enam laskar FPI secara biadab di Kilometer 50,” kata Ridho.

Tidak cuma itu, kata Ridho, pemberangusan kebebasan bicara juga sudah masuk kampus dengan meluasnya intimidasi terhadap para mahasiswa yang berani memberikan kritik dan melakukan demonstrasi.

“Partai Ummat sangat prihatin dengan kemunduran ini. Sejumlah mahasiswa bahkan kena skorsing di kampusnya,“ kata Ridho. Dia menambahkan keadaan ini tidak terjadi pada pemerintahan sebelumnya.

Rezim Jokowi melakukan pembungkaman kebebasan berkumpul dan berpendapat, kata Ridho, tujuannya agar kekuasaan dapat dijalankan tanpa pengawalan.

“Dalam kondisi ini terjadi kolaborasi antara para oligark politik dan oligark ekonomi tanpa perlawanan sama sekali sehingga mereka leluasa dapat merumuskan berbagai kebijakan ekonomi yang pro korporasi dan kebijakan politik yang pro status quo,” demikian Ridho Rahmadi.

Sekarang, kata Ridho, jalan menuju negara otoriter sedang dipersiapkan rezim Jokowi setelah berhasil mengkooptasi, mengangkangi dan melumpuhkan semua lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai checks and balances.

“Kita lihat sekarang bangsa ini menuju kehancuran. DPR, media, sebagian besar LSM hampir semuanya mendukung rezim. Mereka yang takut terpaksa tiarap. Mereka yang masih berani melakukan kritik akan diberi label kadrun, radikal, anti NKRI, anti Pancasila, dan sejenisnya,“ pungkas Ridho.

Opsi Mundur Jokowi

“Berdasarkan fakta-fakta di atas, dan dalam rangka melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, Partai Ummat mendesak agar Presiden Jokowi berpikir keras dan bersungguh-sungguh untuk memikirkan opsi mengundurkan diri karena telah gagal mengurus kepentingan publik yang vital di masa pandemi,“ kata Ridho.

Ridho menambahkan memberhentikan kedua menteri ini saja tidak cukup. Lanjutnya, kedua menteri yang berada di bawah pengawasan dan koordinasi langsung dengan Presiden Jokowi telah melanggar kepatutan dan sumpah sebagai pejabat publik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.

Sekali lagi, kata Ridho, sejalan dengan tuntutan para mahasiswa dalam demonstrasi terakhir, Partai Ummat mendesak agar Presiden Jokowi mempertimbangkan opsi pengunduran diri demi penyelamatan bangsa dan negara yang sudah dicengkram oleh kaum oligark.

“Apalagi demokrasi kita sudah semakin terbenam dalam rawa-rawa nihilisme dan anarkisme. Ini adalah pilihan terbaik di tengah salah kelola negara ini,“ pungkas Ridho. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Sambut Dewan Pakar yang Baru, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyambut bergabungnya Dewan Pakar PKS yang baru dilantik pada Senin (24/01/2022) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

“Selamat datang dan menjadi keluarga besar PKS. Bahagia sekali pada hari ini saya bisa berjumpa dengan bapak dan Ibu Dewan Pakar PKS,” sambut Syaikhu.

Syaikhu menyatakan siap bersinergi dan menerima masukan yang bernas, berharga, serta jernih untuk masa depan Indonesia.

“Kami menyadari bahwa di tengah kompleksitas permasalahan kehidupan berbangsa ini tentu memerlukan pemikiran-pemikiran jernih yang solutif. Pemikiran yang mampu memberikan sebuah keajegan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujar Syaikhu.

Menatap kondisi persoalan Indonesia yang semakin kompleks, Syaikhu berharap kehadiran Dewan Pakar PKS dapat memberikan solusi konkrit untuk kehidupan bernegara.

“Dengan adanya kepakaran-kepakaran dari bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan insya Allah kita akan mampu menjawab berbagai persoalan yang sedemikian kompleks. Mari kita bersinergi bersama, membuat PKS bisa semakin diterima di tengah masyarakat kita dan memberikan soluksi konkrit bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan,” urai Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan terpilihnya Dewan Pakar PKS telah melalui proses yang sangat panjang, dari mulai penyeleksian tim hingga dapat terbentuk menjadi Dewan Pakar dari berbagai lintas sektoral.

“Penyeleksian ini dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Irwan Prayitno. Kami juga meminta masukan dari berbagai struktur yang ada di PKS bahkan juga dari masyarakat serta tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa setiap kami melakukan silaturahim kebangsaan,” jelas Syaikhu.

“Alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir dan dilantik berbagai potensi-potensi kepakaran lintas sektoral. Kalau ini bergabung dan berkolaborasi menjadi satu, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat,” lanjut Syaikhu.

Syaikhu menutup sambutannya dengan sebuah pantun.

“Indah bunga berwarna-warni
Menakjubkan mata saat mekar
PKS semakin kokoh melayani
Bersama anggota dewan pakar,” ucap Syaikhu.

Berikut adalah Jajaran Pengurus Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Pusat Masa Bakti 2021-2025:

Ketua Umum: Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, M.Sc, Psikolog
Sekretaris: Dr. Agus Ismail, M.Eng.

Anggota:
Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS
Brig Jen Pol (Purn) Drs. Abdul Ghany Abubakar
Prof Abuzar Asra, M.Sc, Ph.D
Ade Syaefuddin, S.Pd.I, M.M.
Adya Novali
Ir. Ahmad Yuhani, IPM
Ali Murtadlo, S.H., M.M.
Arif Nursalim
H. Basir Bustomi, S.E.
Cholil Hasan, S.E., M.B.A.
Dikki Akhmar, S.Si., M.M.
Eka Gumilar
Eko Rudianto
Dr (C) Eman Sulaeman Nasim, S.Sos, M.H., MIPR
Dr. Eric Hermawan, M.M., M.B.A.
Prof. Erry Yulian T. Adesta, Ph.D., C.Eng., MIMechE, IPM
Evalina Heryanti DS, S.Pd.
dr. Fuad Amsyari, Ph.D.
Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS
Drs. Kelana Sukma Anggun Jatnika, S.Pd.
dr. Mahdian Nur Nasution, Sp.BS.
Muhammad Yunus
Mustofa Bawazir, S.E.
Drs. Oman Rochmana, M.M.
Drs. H. R. Prastowo Sidhi, S.H., M.H., M.Kn
Rizal Bawazier, S.Sos.
Dr. Ir. Robby Dwiko Juliardi, M.T
Dr. H. Solichul Huda, M.Kom.
Kolonel (Purn) Subagio Alex Santoso, S.Sos, M.Si.
Dr. dr. Titi Masrifahati, M.K.M., M.A.R.S
Ir. Walujanto, M.Eng, M.B.A.
Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi, M.Si.
Zamrony Zamir, S.Pd.
H. Zain Badjeber. (Amhar)

Sumber : pks.id

Continue Reading

POLITIK

Ketum PKP: Beruntung Hari Jadi PKP Bertepatan dengan Hari Dharma Samudera

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Bertempat di Auditorium North Jakarta Intercultural School (NJIS), Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Sabtu (15/1/2022). Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) hari ini, 15 Januari 2022 adalah acara puncak memperingati hari jadinya (HUT) yang ke-23.

Dimana dalam tanggal tersebut bertepatan juga dengan peringatan Hari Dharma Samudra untuk mengenang Pertempuran Laut Aru tanggal 15 Januari 1962, di mana 25 ABK RI Matjan Tutul gugur menjadi putra terbaik bangsa dalam Operasi Pembebasan Irian Barat.

Dalam paparannya kepada awak media, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Mayjen TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien, menyatakan, sangat beruntung sekali hari jadi PKP bertepatan dengan Hari Dharma Samudera.

Menurut Yussuf, pesan dari Komodor Yos Sudarso bersama 25 ksatria, ‘Kobarkan Semangat Pertempuran’ saat berperang hidup mati melawan penjajah di Laut Arafuru harus menjadi semangat para pengurus dan kader PKP.

Semangat itu, kata Yussuf juga harus ditularkan kepada masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai negara maritim.

“Jika dahulu ‘Kobarkan Semangat Pertempuran’ hanya dikhususkan untuk merebut Irian Barat, maka kali ini ialah untuk mewujudkan negara maritim,” ujarnya.

PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi garda terdepan dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, serta cita-cita menuju negara maritim dalam bingkai poros maritim dunia.

Menurut dia, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menguasai teknologi dan berdaya saing unggul dalam upaya menjadi negara maritim yang besar.

“Jadi, kami minta juga kepada pemerintah untuk terus membangun orientasi maritim sebagai kebijakan pembangunannya, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19,” pungkas Yussuf.

Diketahui, PKP didirikan pada 15 Januari 1999 oleh Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan mantan Panglima ABRI mendiang Jenderal TNI Edy Sudrajat. PKP tidak pernah absen dalam setiap perhelatan Pemilu dari 1999 hingga 2019

Walaupun sempat berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada tahun 2002. Lalu nama tersebut berubah lagi menjadi PKP pada Munaslub tanggal 25 Mei 2021 dan pada momen itu pula, Yussuf Solichien ditunjuk sebagai Ketum DPN PKP. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Puncak Acara, Partai Gelora Gelar Sagara Film Festival Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar puncak acara Sagara Film Festival Indonesia di Jakarta International Equestrian Park, Pulomas, Jakarta Timur, Minggu (9/1/2022).

Gelaran puncak acara, yakni sebuah ajang yang memerepresentasikan budaya, kreatifitas dan imajinasi seluruh masyarakat Indonesia dalam sebuah karya berbentuk film pendek.

Hadir Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta kepada media mengatakan, melalui Sagara Film Festival ini pihaknya ingin menciptakan ekosistem industri film Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

Saat ini ekonomi kreatif khususnya industri film masih memiliki kontribusi cukup rendah untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) jika dibandingkan industri lainnya seperti kuliner dan fashion.

“Kita mulai dengan sebuah langkah kecil membuat festival film pendek seperti ini mudah-mudahan menjadi awal dari sebuah kebudayaan besar yang akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan budaya di mata dunia,” ujar Ketum Partai Gelora.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Partai Gelora, Deddy Mizwar mengungkapkan, film memiliki daya pikat tersendiri untuk khalayak luas dan dapat memberi pengaruh kepada yang menyaksikan.

Ia mengibaratkan alur film layaknya ‘sihir’ yang bisa memberi reaksi luar biasa kepada penontonya ketika film itu tengah diputarkan.

“Amerika kalah perang di Vietnam bikin film Rambo lalu bisa menang di Vetnam dan kita percaga fakta pun bisa diubah. Film adalah sihir dalam tanda petik, satu detik menggerakan 24 frame tapi kita orang waras bisa menangis, tertawa lewat sebuah film,” pungkasnya.

Lebih lanjut Dedi Mizwar menjelaskan, bagwa Sagara Film Festival bertema ‘Show Your Culture With Short Movie’ ini diperuntukkan untuk penggiat film khususnya generasi muda Indonesia yang mempunyai keterampilan dan mau belajar tentang dunia perfilman.

“Sagara Film adalah program yang menampung berbagai individu maupun komunitas yang kreatif dan dapat mengetahui lebih dalam seputar perfilman, sastra, budaya dan juga ekraf,” katanya.

Dia tambahkan, Sagara Film Festival merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Seni Budaya dan Ekraf Partai Gelora dalam rangkaian HUT Ke -2 Partai gelora Indonesia pada 28 November 2021 lalu.

“Sagara Film festival ini, diperuntukkan untuk penggiat film khususnya Generasi muda Indonesia yang mempunyai keterampilan dan mau belajar tentang dunia perfilman,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending