Connect with us

Hukum

Laskar Bima Bersatu Kecam NM atas Pelecehan Ibadah Umat Islam

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan dengan adanya dugaan penghinaan terhadap tata cara ibadah Umat Islam yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani, Kami Organisasi Laskar Bima Bersatu (Masyarakat Bima NTB) mengencam tundakan artis tersebut.

“Insya Allah kami akan lanjutkan ke ranah hukum. Saat ini kami sedang kami kaji materinya, jika ada deliknya maka nanti Pak Sahlan sebagai Ketua Laskar Kuda Hitam yang akan melaporkan ke Pokda Metro Jaya dan kami akan mendampingi,” ujar Moh. Firdaus selaku ketua Tim pengacara, Minggu (24/10/2021) di Markas Laskar Kuda Hitam, Kebon Jeruk, Jakarta.

Muhammad Firdaus katakan, selain melaporkan ke Polda, kami juga mencari cara untuk bagaimana cara menegur NM agar tidak terus-terusan membawa-bawa tata cara ibadah Umat Muslim beribadah, membawa-bawa Kiai, Para Habib, dicela secara nyeleneh, dan karna itu kami mendukung dan kedepannya akan kami laporkan muncul deliknya.

“Sebelum menemukan delik hukumnya, tindakan kami saat ini adalah sanksi izin sosial kita boikot NM, stop siaran program. Kami minta diboikot NM karena beberapa kali telah melecehkan Agama Islam, Para Kiai, Para Habib. Hentikan kegiatan NM di media sosial karena ini menjadi preseden buruk bagi generasi masyarakat,” tegas Firdaus.

Dia tambahkan, sanksi sosial dan sanksi moral kita boikot semua kegiatan NM di media sosial, khususnya Pak Menkominfo Johnny Gerard Plate, S.E., harus bertindak tegas menegur KPI agar menghentikan tayangan NM dengan baik Instagram dan Youtube. Agar ini dijadikan pelajaran yang sangat tidak mengedukasi masyarakat secara positif.

Menurut Firdaus, jika pihak-pihak terkait tidak segera memboikot semua kegiatan Nikita Mirzani, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap anak-anak bangsa. Sebagai umat Islam, Firdaus tidak terima bacaan shalat dalam agama yang dianutnya dipraktekkan seperti itu oleh mantan istri Dipo Latief tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

JAM PIDSUS Periksa 1 Orang Terkait Korupsi Satelit di
Kemhan Tahun 2015 – 2021

Published

on

By

Rabu 26 Januari 2022, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.

“Saksi yang diperiksa yaitu TW selaku Mantan Presiden Direktur PT. Dini Nusa Kusuma, diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjutak, SH. MH.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

JAM PIDSUS Periksa 4 Tersangka Korupsi PT. Garuda Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjutak, SH. MH., menyebut, saksi-saksi yang diperiksa antara lain: R selaku Senior Manager PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara, lalu Capt. AW selaku Executive Project Manager PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara

“Dua lagi yakni: WW selaku PV Strategis and Network Planning PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara, dan AB selaku Vice President (VP) Bagian Treasury PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara,” imbuh Kapuspenkum dalam release, Selasa (25/1/2022).

Leonard mengungkapkan, Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengelolaan Keuangan PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Korupsi Satelit Kemhan, Jaksa AGung: Saat ini Kami Sedang Menyidik Pihak Swasta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Jaksa Agung RI Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Asisten Umum Jaksa Agung (ASUM) Kuntadi, dan Asisten Khusus Jaksa Agung (ASUS) Hendro Dewanto menyampaikan perkembangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, bertempat di Lobby Gedung Menara Kartika Adhyaksa Jakarta Selatan. Pada Rabu, 19 Januari 2022.

Selanjutnya, mengenai perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan sedang melakukan penyidikan hanya terhadap yang tersangkanya adalah sipil atau pihak swasta, bukan pada militer. Namun, untuk menentukan apakah militer terlibat, Jaksa Agung mengatakan perlu adanya rapat koordinasi dengan polisi militer dan kewenangannya berada di polisi militer kecuali nanti ditentukan lain menjadi koneksitas.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, tentunya melalui tahapan-tahapan proses hukum dan dari hasil penyelidikan, perkara ini naik ke tahap penyidikan.

“Kalau naik ke penyidikan, berarti ada bukti temuan yang cukup. Ini kita lihat bagaimana mengidentifikasi rekan-rekan penyidik bahwa ada perbuatan melawan hukum saat prosesnya. Kemudian, kita juga meyakini bahwa telah terjadi kerugian dan tinggal bagaimana kita akan melihat perkembangan dalam proses penyidikan untuk melihat siapa yg bertanggung jawab atau untuk menetapkan siapa tersangkanya,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta yang paling bertanggung jawab karena sebagai rekanan pelaksana dan juga telah dilaksanakan penggeledahan terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021 dimana bahwa pihak swasta ini yang memang sebagai rekanan pelaksana, penyidik mendalami peran dari awal dan melihat apakah perusahaan ini cukup dinilai mampu ketika diserahkan pekerjaan ini.

“Kemudian yang kedua, kita ingin melihat proses pelaksanaan dari rekan pelaksana, dan ini masih pendalaman dan tentunya kita periksa dari rekanan pelaksana karena ini pihak yang kita anggap paling bertanggung jawab dan ini adalah pihak swasta,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Sedangkan terkait dengan pihak militer, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa tentunya perkara ini diserahkan ke Puspom TNI melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer dimana seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Bidang Tindak Pidana Khusus akan terus berkoordinasi dalam progres penyidikan termasuk nanti ekspose atau gelar perkara yang dilakukan setelah hasil penyidikan cukup untuk menentukan tersangka. (Amhar)

Continue Reading

Trending