Connect with us

Uncategorized

Peringati 17 Tahun Lahirnya UU SJSN, PKJS-UI Gelar Diskusi: Keadilan dalam Pembiayaan Kesehatan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dalam rangka memperingati 17 tahun lahirnya UU SJSN yang jatuh setiap tanggal 19 Oktober, PKJS-UI, menggelar Webinar dan Diskusi Publik terkait Keadilan dalam Pembiayaan Kesehatan

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021, dimulai pikul: 09.00 – 13.00 WIB, bertempat : Hybrid (Hotel Mulia Senayan Jakarta dan Aplikasi Zoom Meeting)

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pembiayaan Kesehatan yang Bermanfaat Bagi Kaum Miskin: Evaluasi Ekuitas Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia.”

PKJS-UI berbagi penelitian untuk menjadi diskusi kepada publik agar tidak menjadi bias penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dalam penelitiannya, salah satu Peneliti yakni Dr. Trihono dari Thinkwell Institute Indonesia memaparkan hasil temuan kedalam diskusi publik.

Trihono mengatakan, “Memang secara nilai atau besarannya, efek penurunan dari JKN tersebut mungkin belum cukup memuaskan. Hal ini justru menunjukkan bahwa sistem JKN harus terus diperkuat ke depannya,” kata Trihono.

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Trihono dalam diskusi tersebut dari sisi demand, perkuat sosialisasi terkait paket manfaat JKN kepada masyarakat luas, tingkatkan cakupan kepesertaan dari JKN, dan perbaikan regulasi terkait JKN yang memiliki tendensi untuk menghambat utilisasi.

Webinar dan Diskusi Publik ini dalam Dwibahasa, Gratis Sertifikat Elektronik, dan Live Streaming pada Channel YouTube Pusat Kajian Jaminan Sosial UI. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Hadiri Maulid Nabi, Frangky Sebut, FBB Persatukan Suku dan Agama

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 M / 2021 H, dan dalam rangka Haul Ke-5 Presiden FBB KH. Amirulllah (Almahrum), Front Betawi Bersatu (FBB) memberikan santunan kepada anak Yatim dan Dhuafa.

Acara tersebut di gelar di Wett Coffe Jl. Slamet Riyadi, Matraman Jakarta, pada sabtu (4/12/2021). Dalam kegiatan tersebut nampak hadir Frangky Purwanto Dewan Pembina PERI Relawan Jokowi.

Front Betawi Bersatu adalah Ormas yang mempersatu dari semua suku, agama, dan ras supaya kampung kita ini aman, nyaman, kondusif, saling koordinasi, saling hormati, saling menghargai,” ujar Frangky Purwanto saat ditemui media usai acara.

Saat ditanyakan mengenai arahnya dalam pemilihan Pilpres tahun 2024 , rasanya dia masih terlalu dini kemana karena belum mengerucut dan hanya beberapa partai yang bisa mencalonkan dan harus bekoalisi, nama yang muncul itu kan membutuhkan kendaraan yaitu partai.

Frangky berharap FBB kedepannya lebih berkembang dan sebagai relawan Jokowi mengawal program-program Jokowi supaya tidak terjadi hambatan dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”, pungkas Franky Purwanto. (Mulyono)

Continue Reading

Uncategorized

GEKANAS Kecewa UU Tentang Cipta Kerja Tetap di Berlakukan Pemerintah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada tanggal 25 November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara gugatan Judicial Review UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Para Pemohon SP/SB termasuk aliansi GEKANAS didalamnya.

Menanggapi hal tersebut, GEKANAS menilai putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu disikapi agar tidak terjadi bias makna didalamnya.

“Pasalnya, pasca dibacakannya putusan yang dalam amar putusannya menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat,” ungkap Andrian Kuasa Hukum GEKANAS

“Akan tetapi sangat disesalkan Pemerintah menyatakan UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya masih tetap diberlakukan,” ucap Andrian memambahkan.

Menyikapi hal tersebut, hari ini Rabu 1 Desember 2021 kami Presidium dan kuasa hukum GEKANAS berkumpul di sekretariat GEKANAS Jakarta, dengan tegas menyatakan sikap! :

Pertama, Kecewa terhadap sikap pemerintah yang tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja beserta seluruh aturan turunannya

Kedua, Menolak sikap Presiden Republik Indonesia yang tetap menerapkan UU Cipta
Kerja dan seluruh aturan turunannya dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perppu penangguhan keberlakuan UU Cipta Kerja

Ketiga, Berdasarkan amar putusan angka 7 dan pertimbangan hukum paragraf 3.20.5, meminta kepada seluruh Gubernur se-Indonesia untuk merevisi penetapan upah minimum yang didasarkan pada PP no 35 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Keempat, menuntut kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas khususnya bidang ketenagakerjaan dan ketenagalistrikan

Kelima, menuntut kepada Mahkamah Agung RI dan seluruh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutus perkara dengan tidak mendasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dan seluruh aturan turunannya

Keenam, GEKANAS tetap akan melakukan upaya lanjutan untuk membatalkan UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunanya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Diskusi Akhir Tahun, AKRAB: Rakyat Berdaulat Menolak Presidential Treshold

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menjelang akhir tahun 2021 ini Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat (AKRAB) mengadakan Silaturahmi & Ramah Tamah dengan tema “Rakyat Berdaulat Menolak Presidental Threshold” di Ramah Makan Bahari, Warung Buncit Jakarta, pada hari Selasa (1 Desember 2021).

Acara AKRAB dalam nuansa Demokrasi ini di masa Pandemi ini dihadiri secara online Zoom dan offline 50% yang berjalan sesuai dengan protokol 5 M, dengan menghadirkan Narasumber terkemuka seperti Amien Rais, Syilviana Murni, Fuad Bawazir, Tamsil Linrung, Eggi Sudjana, Daud Poliraja, Habib Umar Al Hamid, Rizal Ramli, Aminudin, Hendrajit, Abah Roudh Bahar.

Adanya President Threshold ini menurut para Tokoh dari AKRAB bisa diartikan mengebiri Demokrasi Pemilu dalam pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024, begitu juga yang disampaikan oleh para Tokoh terkemuka tersebut bahwa Hak dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden itu bukan hanya milik Partai Politik saja tapi milik Non Politik karena mereka jugalah termasuk pemegan saham republik. Diharapkan juga adanya harapan Presiden Threshold 0% atau Mahkamah Konstitusi juga ikut menolak Presiden Threshold sebelum memasuki Pemilu 2024 karna tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017.

Tentang terkait UU Nomor 7 tahun 2017 dapat kita bisa baca UUD NKRI 1945, hasil Amandemen, didalam pasal 6 A ayat 3 & 4 yang disebutkan perlu ada Ambang Batas Keterpilihan sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Sebaliknya, tentang Ambang Batas Pencalonan tidak ada sama sekali dan justru disebutkan pasal 6A ayat 2 yang tertulis ; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presidrn diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilu”.

Adapun yang pernah disampaikan oleh Ketua DPD Lanyalla Mahmud Matalitti bahwa ; faktanya, Presidential Thershold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak pernah kekurangan calon pemimpin tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemipin terbaiknya dan semakin sedikit kandidat yang bertarung akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik.

Continue Reading

Trending