Connect with us

Uncategorized

Memupuk Rasa Nasionalisme, CNN Gelar Touring Bela Negara

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pada Jumat, 8 oktober 2021 bertempat di Hotel Ibis Harmoni Jakarta, Panitia Nasional Cars & Nationalism (CNN) yang diketuai oleh Irwantoko SP menggelar Kick Off meeting untuk menandai dimulainya kerja Panitia Nasional ini dalam menyelenggarakan gelaran Cars & Nationalisme selama setahun ke depan.

Acara Cars & Nationalism dengan mengambil tema Touring Bela Negara ini diinisiasi oleh Lembaga Bakorcadnas dan perwakilan beberapa club otomotif diseputaran jabodetabek yang ingin menggabungkan antara hobby otomotif dengan penanaman kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan.

Gelaran touring otomotif ini akan digelar sebanyak 6 putaran selama 1 tahun kedepan dengan mengambil tema atau momentum perayaan-perayaan hari nasional bangsa Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bakorcadnas, Mangatur Simanjuntak yang hadir pada acara ini mengatakan bahwa lembaga yg dipimpinnya memang memiliki tugas dan turut berperan aktif dalam membumikan Pancasila dan kesadaran bela negara.

“Salah satu upaya membumikan pancasila yang kita lakukan dan sudah terbukti efektif adalah melakukan kegiatan-kegiatan bersama-bersama dengan komponen masyarakat yang memiliki hobby otomotif dan sekaligus peduli terhadap nilai-nilai pancasila. Sebab kita semua tahu, banyak berita hoax yang dikuatirkan menggerus semangat persatuan dan kesatuan.”

Bakorcadnas terus melakukan upaya menggugah kesadaran bela negara dan juga pembumian nilai-nilai pancasila, salah satunya dengan menggelar acara Touring Bela Negara dan terlibat aktif dalam panitia Nasional touring ini, pungkasnya.

Acara gelaran tuoring ini juga menggelar sosialisai dan edukasi wawasan kebangsaan dengan melibatkan tokoh nasional dan kalangan cendekiawan lainnya dengan cara mengajak touring mobil bersama mengunjungi tempat-tempat yang bisa membangkitkan rasa patriotisme.

Pada kick off meeting ini pula dilakukan penandatangan sponsorship untuk mendukung acara ini, di antaranya hadir Donny pur, pengusaha hotel yang juga CEO PT. Global Inti Kapital, serta perwakilan dari beberapa sponsor di antaranya Bank CIMB Niaga, Kimia Farma, PRO Motor Mercedes – Benz , Enkasari, dan Diversey.

“Kegiatan kami juga banyak di dukung oleh club2 otomotif dengan berbagai varian jenis mobil, dari mulai MPV, sedan, SUV sampai mobil sport & mewah semua ada,” pungkas irwantoko SP yg akrab dipanggil Adoy ini saat memberikan sambutan dalam acara ini.

Donny pur saat menyampaikan sambutannya menyebutkan bahwa gelaran Touring Bela Negara ini harus didukung semua pihak. “Ke depannya dilakukan secara rutin karena sangat bagus. Salah satu upaya memupuk rasa nasionalisme” kata pria yg juga menjabat sebagai Presiden Direktur Kairos Group.

Ada beberapa lembaga atau instansi yg menyatakan akan ikut mengirimkan perwakilanmya meramaikan gelaran acara ini.

Pada acara Perdana Touring Bela Negara yg akan di selenggarakan dlm wkt dkt di tahun 2021 ini, direncanakan akan di hadiri oleh mantan Menpora Roy Suryo, Letjend TNI purn Ediwan Prabowo dan Ir Samsul Hadi (Lembaga Kajian Nawacita) serta beberapa tokoh otomotif, ketua Club dan para penggiat otomotif.

Humas Panitia Nasional CNN, Jeremy Timothy yg juga menjabat sebagai Sekjen Wuling Club Indonesia didampingi oleh Ahmad Sujay yg juga Waketum Car Club Avanza Xenia menambahkan, “Pendaftaran kepersertaan sdh di tutup dengan jumlah kendaraan sekitar 250 unit terdiri dari 42 club & komunitas otomotif di Jakarta dg berbagai varian mobil.” (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Hadiri Maulid Nabi, Frangky Sebut, FBB Persatukan Suku dan Agama

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 M / 2021 H, dan dalam rangka Haul Ke-5 Presiden FBB KH. Amirulllah (Almahrum), Front Betawi Bersatu (FBB) memberikan santunan kepada anak Yatim dan Dhuafa.

Acara tersebut di gelar di Wett Coffe Jl. Slamet Riyadi, Matraman Jakarta, pada sabtu (4/12/2021). Dalam kegiatan tersebut nampak hadir Frangky Purwanto Dewan Pembina PERI Relawan Jokowi.

Front Betawi Bersatu adalah Ormas yang mempersatu dari semua suku, agama, dan ras supaya kampung kita ini aman, nyaman, kondusif, saling koordinasi, saling hormati, saling menghargai,” ujar Frangky Purwanto saat ditemui media usai acara.

Saat ditanyakan mengenai arahnya dalam pemilihan Pilpres tahun 2024 , rasanya dia masih terlalu dini kemana karena belum mengerucut dan hanya beberapa partai yang bisa mencalonkan dan harus bekoalisi, nama yang muncul itu kan membutuhkan kendaraan yaitu partai.

Frangky berharap FBB kedepannya lebih berkembang dan sebagai relawan Jokowi mengawal program-program Jokowi supaya tidak terjadi hambatan dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”, pungkas Franky Purwanto. (Mulyono)

Continue Reading

Uncategorized

GEKANAS Kecewa UU Tentang Cipta Kerja Tetap di Berlakukan Pemerintah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada tanggal 25 November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara gugatan Judicial Review UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Para Pemohon SP/SB termasuk aliansi GEKANAS didalamnya.

Menanggapi hal tersebut, GEKANAS menilai putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu disikapi agar tidak terjadi bias makna didalamnya.

“Pasalnya, pasca dibacakannya putusan yang dalam amar putusannya menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat,” ungkap Andrian Kuasa Hukum GEKANAS

“Akan tetapi sangat disesalkan Pemerintah menyatakan UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya masih tetap diberlakukan,” ucap Andrian memambahkan.

Menyikapi hal tersebut, hari ini Rabu 1 Desember 2021 kami Presidium dan kuasa hukum GEKANAS berkumpul di sekretariat GEKANAS Jakarta, dengan tegas menyatakan sikap! :

Pertama, Kecewa terhadap sikap pemerintah yang tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja beserta seluruh aturan turunannya

Kedua, Menolak sikap Presiden Republik Indonesia yang tetap menerapkan UU Cipta
Kerja dan seluruh aturan turunannya dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perppu penangguhan keberlakuan UU Cipta Kerja

Ketiga, Berdasarkan amar putusan angka 7 dan pertimbangan hukum paragraf 3.20.5, meminta kepada seluruh Gubernur se-Indonesia untuk merevisi penetapan upah minimum yang didasarkan pada PP no 35 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Keempat, menuntut kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas khususnya bidang ketenagakerjaan dan ketenagalistrikan

Kelima, menuntut kepada Mahkamah Agung RI dan seluruh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutus perkara dengan tidak mendasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dan seluruh aturan turunannya

Keenam, GEKANAS tetap akan melakukan upaya lanjutan untuk membatalkan UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunanya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Diskusi Akhir Tahun, AKRAB: Rakyat Berdaulat Menolak Presidential Treshold

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menjelang akhir tahun 2021 ini Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat (AKRAB) mengadakan Silaturahmi & Ramah Tamah dengan tema “Rakyat Berdaulat Menolak Presidental Threshold” di Ramah Makan Bahari, Warung Buncit Jakarta, pada hari Selasa (1 Desember 2021).

Acara AKRAB dalam nuansa Demokrasi ini di masa Pandemi ini dihadiri secara online Zoom dan offline 50% yang berjalan sesuai dengan protokol 5 M, dengan menghadirkan Narasumber terkemuka seperti Amien Rais, Syilviana Murni, Fuad Bawazir, Tamsil Linrung, Eggi Sudjana, Daud Poliraja, Habib Umar Al Hamid, Rizal Ramli, Aminudin, Hendrajit, Abah Roudh Bahar.

Adanya President Threshold ini menurut para Tokoh dari AKRAB bisa diartikan mengebiri Demokrasi Pemilu dalam pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024, begitu juga yang disampaikan oleh para Tokoh terkemuka tersebut bahwa Hak dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden itu bukan hanya milik Partai Politik saja tapi milik Non Politik karena mereka jugalah termasuk pemegan saham republik. Diharapkan juga adanya harapan Presiden Threshold 0% atau Mahkamah Konstitusi juga ikut menolak Presiden Threshold sebelum memasuki Pemilu 2024 karna tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017.

Tentang terkait UU Nomor 7 tahun 2017 dapat kita bisa baca UUD NKRI 1945, hasil Amandemen, didalam pasal 6 A ayat 3 & 4 yang disebutkan perlu ada Ambang Batas Keterpilihan sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Sebaliknya, tentang Ambang Batas Pencalonan tidak ada sama sekali dan justru disebutkan pasal 6A ayat 2 yang tertulis ; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presidrn diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilu”.

Adapun yang pernah disampaikan oleh Ketua DPD Lanyalla Mahmud Matalitti bahwa ; faktanya, Presidential Thershold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak pernah kekurangan calon pemimpin tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemipin terbaiknya dan semakin sedikit kandidat yang bertarung akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik.

Continue Reading

Trending