Connect with us

Tokoh / Publik Figur

Polri Hanya Melayani Yang Sudah Vaksin, Betulkah?

Published

on

Oleh: Jamhari alias Amhar, Penggiat Medsos

Banyak beredar dari mulut kemulut hingga media sosial dan bahkan ada juga pemberitaan dari media-media nasional yang menyatakan layanan POLRI hanya untuk yang sudah divaksin Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, izinkan saya menyampaikan testimoni alias kesan nyata pengalaman usai melakukan giat yang berkaitan dengan pelayanan POLRI

Pada Hari Selasa, 31 Agustus 2021, Saya mengunjungi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Daan Mogot Jakarta Barat untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sesampai di lokasi saya melakukan proses pembuatan SIM secara prosedur dengan mengantri dari mulai cek kesehatan hingga menerima SIM, semua alur saya lewati tampa ada persyaratan harus sudah divaksin, dan tidak ada pertanyaan sudah divaksin atau belum. Alhamdulillah lancar, saya menerima SIM di hari itu juga.

Namun, beredar di beberapa Calo bahwa kalau mau urus SIM baik pembuatan maupun perpanjang itu harus sudah divaksin. Itu terdengar langsung oleh saya saat tanya-tanya mencari info tentang pembuatan SIM melalui calo yang beredar diluaran Kantor SATPAS Daan Mogot.

Kemudian siangnya di hari yang sama (31/8), jam 13.15 saya mengunjungi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Daan Mogot dengan keperluan untuk memblokir Pajak Progresif Kendaraan yang tidak saya gunakan

Betul! Saya saksikan sendiri dan ikutan ngantri untuk lebih tau, bahwa ternyata Info yang beredar luas benar adanya bahwa masyarakat yang ingin mengurus SIM apapun kepentingannya harus sudah di vaksin. Hal ini terjadi di Samsat Daan Mogot Jakarta Barat dan saya pun terpaksa mundur.

Lalu, Hari Senen, 13 September 2021, saya mengunjungi Kantor Samsat Jakarta Pusat di Gunung Sahari. Sesampai lokasi saya langsung tanya-tanya kepetugas dan langsung mendapat arahan dengan jelas alurnya tampa ditanya sudah vaksin atau belum.

Saya langsung ke loket target, disitu saya prin daftar kendaraan bermotor atas nama saya yang mau di blokir berikut diberi Formulir. Kemudian saya isi daftar kendaraan bermotor yang saya blokir, tandatangan diatas materai 10.000, lampirkan Foto Kopi KTP dan KK selesai. Alhamdulillah.., semua alur saya lalui tampa surat atau sertifikat divaksin.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Tetap Pro dan Menguntungkan Industri Rokok dan Memanjakan Perokok Pemula

Published

on

By

Oleh: Dr. Sudibyo Markus, Rabu 29 Desember 2021. Penulis adalah Ketua PP Muhammadiyah (2005-2010), Wakil Ketua HubLu PP Muhammadiyah / Adviser IISD.

JanoerKoening, Jakarta – Adanya kebijaksanaan setengah hati memunculkan dampak kebijakan masih tetap pro-industri dan memanjakan perokok pemula.

Semua data empiris di bidang pengendalian tembakau sepanjang tahun 2021, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, masih selalu menguntungkan industri rokok dan memanjakan perokok, termasuk perokok pemula.

Kegagalan menurunkan prevalensi perokok pemula (10-18 th) dalam periode RPJMN 2014-2019, dan target untuk menurunkan prevalensi perokok pemula pada periode RPJMN 2014-2019 menjadi 5,4% gagal, sementara pada periode RPJMN 2020-2024 dari 9,1% menjadik 8,7% diprediksi tak akan berhasil, bilamana kebijakan yang masih pro-industri dan memanjakan perokok tidak dirubah.

Selama periode RPJMN 2014-2019 praktis tidak ada perubahan dalam kebijakan yang selalu cenderung pro-industri antara lain berupa :

  1. Rokok sebagai zat adiktif masih diperlakukan berbeda dengan NAPZA (narkoba dan zat adiktif lain semisal miras): rokok elektrik yang nyata-nyata berisikan zat adiktif justru beredar lebih bebas dan menyasar generasi kuda. Alasan klasik pemerintah: rokok adalah produk legal sehingga boleh dijual secara bebas.
  2. Karena kelemahan harmonisasi, sektor kesehatan tetap diperhadapkan dengan dengan sektor pertanian, tenaga kerja, sehingga menghambat semua upaya perbaikan / Revisi peraturan perundang-undangan / kebijakan seperti Revisi UU No.32 Tahun 2002 ttg Penyiaran dan Revisi PP No. 109 Tahun 2012 ttg Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
  3. Pandemi Covid19 tidak memberikan pembelajaran bagi peningkatan prinsip kehati-hatian terhadap dampak konsumsi tembakau sebagai faktor pemberat dan komorbid, bahkan membiarkan industri memanfaatkannya untuk promosi melalui kegiatan “CSR” palsu mereka.
  4. Ironi komitmen intemasional dalam SDGs / Pembangunan Berkelanjutan tentang Goal 3a berupa pelaksanaan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sama sekali tak menunjukkan political will pemerintah ketika kini menjadi Ketua G20.
  5. Ada kecenderungan “menggantung” pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dalam pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor, sehingga target penurunan prevalensi perokok pemula pada periode RPJMN 2020-2024 diprediksi akan mengulangi kegagalan periode RPJMN 2014-2019.
  6. Pemerintah masih menganggap Cukai rokok sebagai instrumen pendapatan negara dan belum sebagai instrumen pengendalian tembakau. Pemanfaatan yang kurang tepat dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, tidak untuk mengurangi distribusi dan konsumsi produk tembakau, tapi kembali dimanfaatkan oleh rezim produsen tembakau.
Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

CDOB Kabupaten Bekasi Utara pasca dilantiknya Plt.Kabupaten Bekasi

Published

on

By

Oleh: Jamaludin, SH., Penulis adalah Advokat dan sebagai Masyarakat Bekasi.

Dari Bekasi untuk Indonesia

Setelah proses panjang penuh lika-liku di Kabupaten Bekasi mencari pemimpin, akhirnya masyarakat Kabupaten Bekasi punya orang nomor satu dengan dilantiknya Bapak Ahmad Marjuki menjadi Plt.Kabupaten Bekasi.

Sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi tentunya berharap dengan kinerja beliau, agar proses pelayanan masyarakat serta agenda kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik dan cepat.

Diantaranya agenda Persiapan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Bekasi Utara, salah satu agenda kerja Pemerintah induk Kabupaten Bekasi terpanjang sepanjang sejarah pasca terbentuknya Kabupaten Bekasi.

Apa hal yang membuat agenda Persiapan Pembentukan CDOB Kabupaten Bekasi Utara seolah tanpa ujung ?

Jika penyebabnya adalah regulasi, justru Ekesekutif dan Legislatif Kabupaten Bekasi cukup baik dalam mempersiapkan dan menyusun regulasi turunan dari Regulasi Pemerintah Pusat terhadap pembentukan CDOB.

Moratorium ?, jelas tidak bisa jadi kambing hitam karena moratorium menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun persiapan pembentukan CDOB adalah amanat Undang-undang yang mengaharuskan persiapan dalam melengkapi persyaratan Adinistratif dan tekhnis secara lengkap sebagai antisipasi jika moratorium CDOB di cabut oleh Pemerintah Pusat, maka CDOB Bekasi Utara telah siap.

Jika kita menafsirkan penyebabnya adalah kemampuan politik yang kurang, tentunya para pemegang kebijakan di Kabupaten Bekasi tidak dapat menerima alasan itu, karena faktanya mereka orang-orang terpilih yang pintar dan tidak diragukan kemampuannya apalagi dalam kemampuan politik.

Jika kita tafsirkan kelambatan diakibatkan kepentingan Politik, barangkali ini sedikit tepat, karena setiap langkah yang diambil pertimbangan “politik kepentingan” terasa kuat namun tidak kasat mata.

Alasan ideal dan mulia seharusnya pembentukan CDOB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang.

Rasanya karena alasan ideal dan mulia inilah yang belum manjadi tujuan dalam mengupayakan pembentukan CDOB oleh Pemerintah Induk Kabupaten Bekasi, berimbas menjadikan CDOB Kabupaten Bekasi Utara berjalan tanpa konsep, tidak terarah dan kabur walaupun regulasi sangat jelas mengaturnya.

Salah satu indikasinya Pemerintah Induk Kabupaten Bekasi berlaga pasif tidak tampil menjadi terdepan dalam mengambil kebijakan dalam proses langkah demi langkah Persiapan Pembentukan CDOB Kabupaten Bekasi Utara, dimana terasa Pemerintah Induk Kabupaten Bekasi seolah menunggu pergerakan-pergerakan masyarakat secara parsial.

Sikap pasif dan apatis Pemerintah Induk Kabupaten Bekasi ini menjadi penyebab kaburnya tujuan dari beban tanggung jawab yang sebenarnya.

Disamping itu sikap pasif pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sangat berbahaya terhadap pemahaman masyarakat kabupaten Bekasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas agenda persiapan pembentukan CDOB yang tak kunjung selesai, apakah tugas dan tanggung jawab itu dibebankan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi atau Pemerintah Daerah Induk Kabupaten Bekasi ?

Pembebanan tanggung jawab ini menjadi kabur sehingga salah satu akibatnya yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Bekasi terutama bagi sekelompok masyarakat yang mempunyai semangat dan menginginkan segera untuk dibentuknya CDOB Kabupaten Bekasi Utara,
muncul organisasi kemasyarakatan pegiat pemekaran Kabupaten Bekasi Utara, bermodal semangat seolah mendapat mandat penuh dari masyarakat Kabupaten Bekasi terutama wilayah bagian utara mengusung Pemekaran Wilayah Kabupaten Bekasi.

Memang munculnya kelompok masyarakat dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada untuk mendukung proses terbentuknya CDOB Kabupaten Bekasi Utara menjadi indikasi positif atas antusias masyarakat.

Akan tetapi oleh karena tidak diatur dengan baik oleh Pemerintah Induk Kabupaten Bekasi, menjadikan organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut menjadi tidak terarah dan tidak terorganisir dengan baik berakibat tidak fokusnya pada tujuan.

Yang seharusnya fokus mengiring dan mendorong Pemerintah Daerah Induk Kabupaten Bekasi untuk mengambil langkah membentuk Daerah Persiapan CDOB Kabupaten Bekasi Utara, secara kasuistik malah bermain mata melirik pada isu-isu lokal terkait korupsi, gratifikasi, dan jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bekasi,

Sehingga menghilangkan fokus ke tujuan, walupun tidak ada yang salah kecuali terjadi salah paham dan permaslahan, karena sejatinya organisasi kemasyarakatan memang berfungsi sebagai sosial kontrol.

Sekali lagi yang menjadi korban adalah niat mulia masyarakat Kabupaten Bekasi untuk terbentuknya CDOB Kabupaten Bekasi Utara jauh panggang dari api.

Jangan sampai cita-cita masyarakat Bekasi khususnya bagian utara malah mendapati jalan panjang dan terjal bahkan menimbulkan sikap antipati penolakan dari masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri akibat anomali kontraproduktif langkah-langkah pergerakan yang keliru.

Oleh karena itu terhadap pergerakan-pergerakan dimasyarakat yang memperjuangkan Pembentukan CDOB Kabupaten Bekasi Utara harus menjadi perhatian serius Plt. Bupati Kabupaten Bekasi, agar langkah yang diambil tepat sasaran, kearah tujuan sebenarnya tidak tergiur dengan isu-isu diluar tujuan pemekaran wilayah (CDOB) apalagi menjadi tunggangan kepentingan segelintir orang.

Untuk menghindari hal tersebut maka mari kita dorong pemerintah induk Kabupaten Bekasi melalui Plt.Bupati perlu membentuk tim khusus secara mandatory sah dan legal yang terdiri dari unsur eksekutiif, legislatif dan unsur perwakilan masyarakat yang bertugas mempersiapkan langkah-langkah Administratif dan tekhnis persiapan pembentukan CDOB Kabupaten Bekasi Utara

langkah startegis yang perlu dilakukan saat ini adalah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan cara persiapan – pesiapan administratif dan tekhnis yang semuanya harus dilakukan oleh Bupati dan legislatif.

Bagaimana plt.Bupati Kabupaten Bekasi, kita yakin beliau bisa, selamatkan dan perjuangkan langkah untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mencetak gol ke gawang persiapan pemekaran Kabupaten Bekasi mewujudkan Kabupaten Bekasi Utara.

Mari kita dorong PLT Bupati Kabupaten Bekasi dan kita rayakan selebrasi menyongsong kemenangan sebagaimana merayakan dengan bahagia kemenangan timnas pada malam ini.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

BADIKLAT Kejaksaan RI: 459 Peserta PPPJ Angkatan 78 Tahun 2021 Dinyatakan Lulus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tony T. Spontana, SH. M.Hum menyampaikan laporan pada Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXVIII (78) Tahun 2021 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia pada saat pelantikan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) orang Jaksa Baru

Penyampaian laporan tersebut berlangsung di tempat Aula Sasana Adhi Karya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Ragunan, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Desember 2021.

Kepala Badiklat Kejaksaan RI menyampaikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXVIII (78) Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penetapan Program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-37/I/Itf/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) serta Kurikulum Tahun 2021, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-006.01.1.666405 /2021 tanggal 23 November 2020.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXVIII (78) Tahun 2021 diselenggarakan selama 4 (empat) bulan, yang dibuka oleh Jaksa Agung RI pada Kamis 12 Agustus 2021, dan ditutup pada hari ini Rabu, 15 Desember 2021.

“Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 78 Tahun 2021 berjumlah 459 (empat ratus lima puluh sembilan) orang calon jaksa dari satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Badiklat Kejaksaan RI.

Kepala Badiklat Kejaksaan RI mengatakan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-37/I/Itf/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 jo Keputusan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Masa Pandemi Tahun 2021, maka PPPJ Angkatan 78 Tahun 2021 diselenggarakan dengan metode blended learning.

Peserta diklat dibagi dalam 12 (dua belas) kelas klasikal, dengan masing-masing kelas berjumlah maksimal 40 orang. Mekanisme pembelajaran dilakukan jarak jauh (distance learning), dengan menggunakan platform e-learning center Badiklat Kejaksaan RI.

Tempat penyelenggaraan PPPJ Angkatan 78 Tahun 2021 adalah di Badiklat Kejaksaan RI Jakarta sebanyak 2 (dua) kelas dan di sentra diklat Kejaksaan Tinggi sebanyak 10 (sepuluh) kelas.

Terdapat 20 (dua puluh) Kejaksaan Tinggi yang membantu Badiklat Kejaksaan RI menyelenggarakan PPPJ di daerah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Sementara itu, tenaga pengajar PPPJ Angkatan 78 Tahun 2021 terdiri Widyaiswara, Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan, Akademisi, dan Praktisi Hukum.

Kepala Badiklat Kejaksaan RI menyampaikan berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian yang meliputi nilai akademik (pengetahuan dan ketrampilan) dan nilai sikap perilaku, maka Rapat Evaluasi Kelulusan telah memutuskan 459 orang Peserta PPPJ Angkatan 78 Tahun 2021 dinyatakan LULUS.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, seluruh peserta PPPJ Angkatan 78 Tahun 2021 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Jaksa.

Berdasarkan hasil seleksi 10 (sepuluh) peserta terbaik oleh Tim Penguji yang beranggotakan Kepala Badan Diklat, para Jaksa Agung Muda, dan pejabat struktural lainnya terhadap 24 (dua puluh empat) orang peserta terseleksi, melalui Rapat Evaluasi Kelulusan telah pula menetapkan 10 (sepuluh) peserta terbaik, yaitu:

  1. Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf, S.H (Kejaksaan Negeri Nagan Raya)
  2. Maria Sisilia Gracela Raga, S.H (Kejaksaan Negeri Ende)
  3. Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H (Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)
  4. Nurliza Fitriyani BR Angkat, S.H (Kejaksaan Negeri Pasaman)
  5. Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H (Kejaksaan Negeri Banjarmasin)
  6. Ari Budiarti, S.H (Kejaksaan Negeri Kaur)
  7. Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H (Kejaksaan Negeri Tabanan)
  8. A. A Mirah Endraswari, S.H., M.H (Kejaksaan Negeri sulawesi Selatan)
  9. Cris Agave Valentin Berutu S. H (Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal), dan
  10. Guntur Dirga Saputra, S.H (Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe).

Selanjutnya, Kepala Badiklat Kejaksaan RI menyampaikan Predikat Adhi Adhyaksa dan Penerima Penghargaan Lainnya, yaitu:

  1. Kepada Peringkat Pertama dari 10 Peserta Terbaik (The Best Ten), yaitu peserta atas nama MUHAMMAD AGRA SYAFIQUDIN YUSUF, SH dari Kejaksaan Negeri Nagan Raya diberikan predikat penghargaan ADHI ADHYAKSA.
  2. Penghargaan kepada Peserta dengan Nilai Akademis Tertinggi diberikan kepada ARI BUDIARTI, S.H dari Kejaksaan Negeri Kaur.
  3. Penghargaan kepada Peserta Dengan Kepemimpinan Terbaik diberikan kepada ARIF DARMAWAN WIRATAMA, S.H. dari Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang selaku Ketua Senat PPPJ Angkatan 78.

Mengakhiri laporannya, Kepala Badiklat Kejaksaan RI menyampaikan sesuai ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam Pasal 8 “Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung” dan Pasal 10 ayat (1) “Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung”.

Pembacaan Laporan pada Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXVIII (78) Tahun 2021 dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Amhar)

Continue Reading

Trending