Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Kuasa Hukum: RUPS LB PT. IBP yang Direncanakan 18 Agustus 2021 Di Medan Illegal

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Yuntri & Partners Lawfirm, Kuasa Hukum Jaiman Supnur Direktur PT. Indomas Bara Prima (PT. IBP) berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2021 dengan ini memberitahukan kepada seluruh masyarakat

Bahwa, “berdasarkan Akta No.48 tanggal 16 Maret 2018 Notaris Bonar Sihombing, SH., klein kami Jaiman Supnur adalah Direktur PT. Indomas Bara Prima dan sekaligus pemilik 90% saham perseroan, yang bergerak di bidang pertambangan yang punya IUP operasi produksi khusus,” ungkap Yuntri kepada media, Kamis (12/8/2021)

Lebih lanjut, Team Kuasa Hukum Jaiman Supnur, Muhammad Yuntri, SH.,MH., mengatakan, bahwa adanya Surat Undangan RUPS LB PT. Indomas Bara Prima tertanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani Sdr. Dingin Pakpahan, SH dan Hadian Maulana masing-masing mengaku sebagai Dirut dan Direktur PT. IBP, adalah illegal.

Yuntri menambahkan, diketahui, RUPS tersebut pelaksanaannya akan mereka rencanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di Medan Barat, Kota Medan, SUMUT pada pukul 10.00 WIB yang ditujukan kepada para pemegang saham.

“Adapun pemegang saham tersebut adalah;
Sdr. DR. Hinca IP Panjaitan XIII, SH., MH., ACCS pemegang 10% saham, Sdr. Hengky pemegang 55% saham, Sdr. DR. Iwan Dakota pemegang 10% saham dan Sdr. Jaiman Supnur pemegang 20% saham adalah tidak benar alias illegal,” tegas Yuntri.

Yuntri mengatakan bahwa, tindakan mereka tersebut didasarkan kepada akta No. 83 tanggal 26 Maret 2020 Notaris Mauliddin Shati, SH, di kota Medan yang telah melakukan perubahan dengan cara rekayasa notaril akte secara illegal tanpa sepengetahuan klien kami.

Dan mereka kata Yuntri, telah mengelabui Kemenkumham R.I untuk mendapatkan pengesahannya dengan cara mengajukan data palsu perseroan dan tanpa dilengkapi dengan izin Menteri ESDM dalam melakukan perubahan susunan pengurus dan perubahan kepemilikan saham sebagaimana diatur pada pasal 23 dan pasal 26 Permen ESDM No. 42 tahun 2017

“Mereka juga melanggar pasal Pasal 76 (1) jo. Pasal 83 (2) UU PT No. 40 tahun 2007 khususnya tentang Pelaksanaan RUPS perseroan harus di wilayah hukum domisili Perseroan (Kab. Bogor) tetapi mereka lakukan di kota Medan yang harus didahului undangan RUPS 14 hari sebelumnya,” jelasnya.

Yuntri menyebut, atas serangkaian tindakan rekayasa notaril akte, pemalsuan data yang dikirimkan ke Kemenkumham R.I untuk mendapatkan pengesahan akta serta kepemilikan saham perseroan secara melawan hukum, klien kami mereserve nya dengan berbagai pasal pidana; pasal 480, pasal 263 KUHP, dll.

“Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindakan para oknum tersebut atas hasil RUPS illegal yang akan mereka produk nantinya,” pungkas Yuntri, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

PA 212 Minta MUI Keluarkan Fatwa Penistaan Agama oleh Yaqut

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Perwakilan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Perwakilan dari PA 212 yang hadir dalam audiensi tersebut, yakni Plt Wakil Ketua Umum PA 212 Novel Bamukmin, Juru Bicara PA 212 Awit Mashuri dan dua anggota PA 212.

Juru Bicara PA 212 Awit Mashuri saat wawancara dengan wartawan mengatakan, kedatangannya terkait dugaan penistaan agama dari pernyataan video Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara Azan dengan gonggongan anjing.

“Alhamdulilah kami dari PA 212 ditemui oleh petinggi MUI pusat yaitu berkenaan dengan ucapan dari Menag tentang penyamaan yang kami lihat dari video itu, ada penyamaan antara suara azan dan gonggongan anjing. Ini kami lihat ada unsur dugaan penistaan agama,” ujarnya.

Lebih lanjut Awit menuturkan, dalam audiensi tersebut pihaknya meminta MUI mengeluarkan fatwa adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Yaqut.

“Maka kami datang ke MUI, kami minta agar dikeluarkan fatwa bahwa pernyataan Menag itu ada unsur penistaan agama. Ini kepada Menag agar dikeluarkan fatwa apa yg diucapkan Menag ada unsur penistaan agama,” ucapnya.

PA 212, kata Awit, juga menuntut agar Yaqut dicopot dari jabatan dan diproses hukum.

“Jadi tuntutan kami agar Menag dicopot dari jabatannya. Semaksimalnya agar diproses hukum,” ungkap Awit.

Menurut Awit, pernyataan Yaqut sudah membuat gaduh. Sehingga, kata Awit, MUI harus mengeluarkan fatwa adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Yaqut. (Ahr)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Jaksa Agung: Penguatan Pengawasan Mengakselerasi Perubahan Menumbuhkan Kepercayaan Publik

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyampaikan penguatan pengawasan dalam mengakselerasi perubahan dan perbaikan turut menumbuhkan kepercayaan publik (public trust), dan meminta seluruh jajaran untuk memahami hal tersebut

Oleh karenanya Jaksa Agung RI meminta jajaran Bidang Pengawasan untuk Optimalisasi Pengawasan Kepada jajaran Pengawasan agar terlebih dahulu melakukan pencegahan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner.

“Lakukan pembinaan apabila masih dapat diperbaiki perilakunya, namun jangan segan untuk menghukum mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera,” tegas Burhanudin.

Jaksa Agung minta untuk turut melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga honorer yang ada di lingkungan satuan kerja, agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan institusi.

Kecepatan Penanganan Laporan Pengaduan
Jaksa Agung meminta untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk, dan jangan dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi tunggakan, begitu juga terhadap penjatuhan hukuman disiplin.

Hal demikian disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jajaran Kejaksaan pada saat kunjungan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 7 Januari 2022. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Datangi Bareskrim, Rinaldi Laporkan Penipuan Investasi Bodong Melalui Aplikasi Online

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Korban penipuan investasi bodong melalui aplikasi online kembali terjadi, kali ini menimpa seorang lelaki bernama Rinaldi Agung bersama 1000 orang korban lainnya. Didampingi kuasa hukumnya, Rinaldi telah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri pada 20 Desember 2021 lalu.

“Saya (Rinaldi) sebagai pemegang kuasa dari para korban sebanyak 510 orang bersama kuasa hukum melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri,” ujar Rinaldi, Selasa (4/1/2022) di Bareskrim Polri.

Dijelaskan Rinaldi, awalnya ia dikenalkan oleh temannya terhadap investasi ini dan diajak untuk berinvestasi dengan mendownload aplikasi tersebut dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi tersebut. Namun sejak awal Desember aplikasi tersebut sudah tidak bisa diakses kembali.

“Kita dijanjikan keuntungan perharinya 2,25 persen profitnya Diperkirakan total kerugian ratusan milyar. Saya yakin polisi dapat menyelesaikan kasus ini,” ungkap Rinaldi.

Sementara itu, Rifqi Zulham SH, Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa maksud kedatangan kali ini untuk memberikan surat klarifikasi permohonan perkembangan Perkara ke Bareskrim Polri.

“Kita minta kesungguhan dan komitmen Polri dalam menangani perkara ini sampai tuntas, karena jika tidak ditindak lanjuti sampai tuntas fenomena investasi yang menjamur di seluruh pelosok Indonesia dan merugikan masyarakat ini..sangat berbahaya sekali hal ini akan menjadi preseden buruk kedepannya..hal ini akan menjadi motivasi bagi pelaku investasi lainnya untuk melakukan aksi nya secara merajalela ,” pungkas Rifqi. (Red)

Continue Reading

Trending