Connect with us

Hukum

Pengacara Hercules: Konflik Blok Wobu di Papua harus Diselesaikan dengan Benar

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Usai Pertemuan antara Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni beserta jajarannya dan Komisaris Utama PT Nasional Suara Merdeka yang juga salah satu Tim Pengacara Hercules, R Mas MH Agus Rugiarto SH yang biasa disapa Gus Agus Floureze menggelar jumpa pers hari ini Selasa (29/6/2021) di Jakarta

Agus mengatakan kepada Media bahwa masalah Intan Jaya harus diselesaikan dengan benar, karena ini terkait tatanan Pengakuan Negara agar Pemerintah bisa selesaikan Permasalahan di Intan Jaya tersebut.

Agus mengungkapkan selain Permasalahan adanya Komplain dari 3 Kabupaten yang mengakui daerah Tambang di Intan Jaya merupakan wilayah mereka berdasarkan RT / RW, akan tetapi daerah potensi Tambang tersebut diduga menjadi konflik antara masyarakat dengan pihak Perusahaan yang akan menguasai Daerah Pertambangan tersebut.

“Sehingga kata Gus Agus, butuh Perhatian serius dari Pemerintah Pusat untuk menangani permasalahan Pertambangan di Daerah Intan Jaya tersebut,” ucapnya.

Gus Agus juga mengungkapkan, Distrik Supaga merupakan daerah potensi tambang emas yang pernah menjadi bagian dari wilayah Kontrak Karya II PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 1991.

Diketahui, dimana Eksplorasi PT Freeport Indonesia di Blok Wabu, Distrik Sugapa, mengidentifikasi cadangan sebesar lebih dari 116 juta ton bijih mineral berkandungan emas dan perak,” sebut Agus.

Lebih lanjut, Agus yang juga adalah Ketum LBH Pasific Jakarta Pusat mengatakan, bahwa setiap ton (1.000 kilogram) bijih itu rata-rata berkandungan 2,16 gram emas dan 1,76 gram perak, dengan cut off grade sekitar 1 gram per ton. Total emas yang dapat dihasilkan diperkirakan mencapai 8,1 juta ons emas.

“Tadi saya Berkunjung ke Kantor Menteri ESDM Arifin Tasrif, akan tetapi orangnya tidak berada ditempat lagi WFH karena kantornya lagi Semi Lockdown

Walaupun demikian saya telepon menteri yang lain bicarakan Blok Wagu ini agar pemerintah harus memperhatikan, karena arahan Pak Menteri ke Ditjen ESDM di Gatot Subroto, saya diterima baik disana, rencana Pertemuan dengan Bupati Intan Jaya ditunda sampai menunggu Lockdown berakhir,” terang Pengacara di Plaza Indonesia ini

Menurut Agus bahwa Blok Wabu itu dikembalikan PTFI kepada pemerintah pusat pada awal Juli 2015, sebagai bagian dari kesepakatan dalam negosiasi Kontrak Karya PTFI menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Meski sudah melakukan eksplorasi, PTFI belum pernah melakukan eksploitasi Blok Wabu.

Rencana penambangan Blok Wabu justru baru tersiar pada 22 September 2020, saat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Saat itu Erick menyatakan Kementerian BUMN telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif agar memberikan Blok Wabu kepada perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk.

Ternyata, sejak 20 Februari 2020 Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID, Orias Petrus Moedak telah mengirim surat kepada Gubernur Papua.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua merekomendasikan pemerintah pusat untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks wilayah Blok B PFFI kepada MIND ID.

Dan Pada 29 September 2020, Orias Petrus Moedak menyatakan pihaknya telah menerima surat jawaban Gubernur Papua atas permintaan rekomendasi itu.

Orias juga menyatakan Gubernur Papua meminta penambangan Blok Wabu dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Papua. Karna itu kata Orias PT Aneka Tambang Tbk dapat membuka joint venture dengan BUMD Pemerintah Provinsi Papua.

Dan setahu saya Pernyataan Orias itu berkesesuaian dengan salinan surat Gubernur Papua yang beredar luas pasca insiden penembakan Pendeta Yeremia Zanambani.

“Salinan surat bernomor 540/11625/SET tertanggal 24 Juli 2020 yang mencantumkan tanda tangan Gubernur Papua Lukas Enembe itu menyatakan Pemerintah Provinsi Papua mendukung dan merekomendasikan WIUPK Blok Wabu seluas 40 ribu hektar diberikan kepada MIND ID,” ujar Pengacara Hercules ini.

Agus mengungkapkan bisa jadi Aktivitas penambangan di Blok Wabu menjadi masalah sosial baru, karena dapat berdampak terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat adat di Intan Jaya.

Menurut Pengacara Tambang Rakyat ini, Dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Intan Jaya, maka pola-pola ketidakadilan dan marginalisasi akan menjadi konsekuensi nyata di masa mendatang dan Keberadaan Blok Emas Wabu juga akan memunculkan potensi konflik yang lebih rumit untuk diselesaikan.

Dalam pemetaan Agus, daerah pegunungan tengah Papua cenderung menjadi lokasi dari berbagai jenis konflik, Kalau tidak Pemerintah selesaikan dengan Benar. (Ahr)

Continue Reading

Hukum

Gugat Blue Bird 11 Trilliun, Elliana Sampaikan Tuntutan Ke Presiden, Bersihkan Mafia Peradilan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Perusahaan taksi PT Blue Bird Tbk digugat oleh pemegang sahamnya Elliana Wibowo. Dalam gugatannya dengan nomor perkara 677/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL Elliana menggugat Rp 11 triliun. Gugatan terkait perubahan AD/ART Blue Bird, saham-saham Elliana di Blue Bird Taxi, Big Bird dan PT Blue Bird Tbk.

Elliana Wibowo yang didampingi kuasa hukumnya, Roy Rening menggugat PT Blue Bird Tbk ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebesar Rp 11 triliun. Dia yang tak dianggap sebagai pemegang saham mengaku ingin memperjuangkan haknya sebagai anak dari mendiang Surjo Wibowo, pendiri perusahaan taksi tersebut.

Elliana mengatakan ayahnya lah yang pertama kali mendirikan Blue Bird pada tahun 1971 dengan nama PT Sewindu Taxi dari PT Semuco. Perusahaan itu mendapat izin sebagai transportasi ber-agrometer dari Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin.

Elliana menjelaskan bahwa ayahnya, Surjo Wibowo yang disebut sebagai pendiri Blue Bird sebenarnya adalah seorang pengusaha terkenal dari Ponorogo dan Surabaya. Pada akhir 1940-an mereka pindah ke Jakarta dan meneruskan usaha-usahanya seperti pabrik rokok, pabrik batik, pabrik kembang api, transportasi, importir makanan, serta pedagang perhiasan.

“Adanya klaim dari manajemen Blue Bird, saudara Sigit Suharto Djokosoetono dan saudara Yusuf Salman bahwa Blue Bird Group adalah milik satu keluarga saja yaitu Mutiara Djokosoetono adalah sebuah penyesatan informasi dan pembohongan publik,” kata Elliana kepada wartawan di Madame Delima Cafe, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2022).

Selain layangkan gugatan, Elliana juga menyampaikan tuntutan/permohonan yang di tunjukan kepada, yakni:

Pertama, Saya memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar membersihkan mafia peradilan yang masih bergentayangan di dalam dunia peradilan kita saat ini. Saya sebagai pemegang saham pendiri sampai hari ini belum menerima pembagian dividen selama kurang lebih 10 tahun lebih sampai dengan permohonan gugatan saya sampaikan.

Kedua, Saya juga memohon kepada Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk atas nama hukum dan keadilan agar segera memerintahkan Kapolda Metro Jaya membuka kembali kasus saya yang sudah dihentikan oleh Mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dahulu Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tahun 2002 (Laporan Polisi Nomor Pol 1172/935/K/V/2000/RES JAKSEL, tertangal 25 Mei 2000) terhadap para tersangka Purnomo Prawiro, Endang Basuki, Noni Purnomo dan Indra Marki.

Ketiga, Saya memohon dengan hormat kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengawasi secara ketat kepada para hakim, jaksa dan polisi yang terlibat dalam proses perkara yang sedang kami ajukan (perkara praperadilan dan gugatan PMH) di PN Jakarta Selatan untuk menghindari terjadinya mafia peradilan dalam perkara gugatan Praperadilan Nomor
63/Prapid/2022/PN.JKT. SEL terhadap Kapolda Metro Jaya dan gugatan PMH Nomor 667/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL terhadap Purnomo Prawiro, DKK

Keempat, Saya memohon dengan hormat kepada Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengawasi secara langsung terhadap persidangan kasus Praperadilan dan gugatan PMH yang saya ajukan untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara gugatan Praperadilan Nomor 63/Prapid/2022/PN.JKT. SEL terhadap Kapolda Metro Jaya dan gugatan PMH Nomor 667/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL terhadap Purnomo Prawiro, DKK. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kuasa Hukum Pelapor Minta Penyidik Tegakan Hukum pada Roy Suryo

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada tanggal 20 Juni 2022, Kurniawan Santoso didampingi beberapa Umat Buddha, telah melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/3042/VI/SPKT/POLDA
METRO JAYA, sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 dan pasal 156 a KUHP.

“Dan saat ini laporan tersebut telah ditangani dan menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka,” ungkap Herna Sutatana, S.H., M.H., (kuasa hukum pelapor/Umat Biddha), di Batik Kuring SCBD Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Herna mengatakan, kewenangan penahanan memang ada di tangan penyidik, berdasarkan KUHAP yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan kepada para korban dengan hak menahan atau tidak menahan tersangka, namun kewenangan subyektif itu tetap mengacu pada rasa keadilan bagi Korban.

Hari ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa jangan ada lagi penistaan agama dan jangan lagi simbol agama dijadikan lelucon atau media

Di sini hadir kawan-kawan yang berbeda Keyakinan yang akan terus mengawal kasus ini sampai selesai

“Ini kami lakukan dengan tujuan tidak ada lagi kegaduhan/keonaran karena penistaan agama dan bersama-sama kita menghormati agama yang ada di Indonesia demi menjaga NKRI,” tutup Herna Sutarna. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Alami Kekerasan Pendiri Blue Bird Gugat Kapolda Metro Jaya dan Mantan Kapolri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Salah satu anak pendiri Blue Bird Elliana Wibowo (58th)
menggugat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri di PN Jakarta Selatan.

Elliana menilai kedua pihak tersebut turut bertanggungjawab atas terhentinya penyidikan tindak pidana yang telah dialaminya pada tahun 2000 dan atas tidak diterimanya dividen selama hampir 10 tahun.

Untuk itu, Elliana menunjuk Stefanus Roy Rening dan sejumlah pengacara lain sebagai kuasa hukum yang telah mendaftarkan dua jenis gugatan sekaligus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jum’at, 22 Juli lalu.

Roy Rening kuasa hukum Elliana mengungkapkan, bahwa gugatan praperadilan dengan nomor perkara No. 63/Prapid/2022/PN. JKT. SEL, kami tujukan ke Kapolda atas terhentinya penyidikan kasus pengeroyokan dan
penganiayaan. Padahal putusan praperadilan PN Jakarta Selatan memerintahkan Kepolisian untuk melimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Jadi tak ada pilihan lain kecuali
melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Roy kepada awak media di kawasan menteng, Jakarta, Rabu, (27/7/2022).

Berawal dari Rapat Umum Pemegang Saham Blue Bird pada 23 Mei 2000, Elliana dan Janti mengalami intimidasi, kekerasan, dan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum direksi dan komisaris Blue Bird. Ia melapor ke Polres Jakarta Selatan (Surat Laporan Polisi No. Pol. 1172/935/K/V/2000/Res.Jak.Sel
tertanggal 25 Mei 2000).

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, Polres Jakarta Selatan menetapkan 4 tersangka, yaitu Purnomo Prawiro, Noni Sri Aryati Purnomo, Indra Marki dan Endang Purnomo.

Polres lalu menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Namun pada 4 Agustus 2000, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk lewat Surat Nomor B-78/P-1.13.3/E.2/08/2000. Hingga kini, Polres tidak menindaklanjuti petunjuk jaksa dan mengabaikan perkara tersebut.

Roy menjelaskan, permohonan praperadilan yang diajukan Elliana adalah bagian dari pengawasan secara horizontal atas praktik penegakan hukum di Kepolisian.

“Ini juga upaya mendukung Polri dan dalam mewujudkan visi Kapolri saat ini,
yaitu Presisi. Peningkatan kinerja penegakan hukum, penguatan fungsi
pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan,” kata Roy.

Lebih lanjut Roy menambahkan, selain gugatan praperadilan, Elliana juga sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu pemegang saham pendiri. Sejak 2013 hingga kini ia belum menerima dividen dari Blue Bird Group.

Ada pun pihak-pihak yang digugat perdata adalah Dr H Purnomo Prawiro, Noni Sri Ayati Purnomo, Hj Endang Purnomo, Dr Indra Marki, Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jenderal Polisi (Purn) Drs H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., PT Big Bird, PT Blue Bird Tbk sebagai para Tergugat dan Otoritas Jasa Keuangan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 677/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

“Gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan karena Elliana merasa dirugikan secara materiil dan immaterial,” tambah Roy.

Adapun kerugian perdata yang dialami Elliana sebagai Penggugat terdiri dari kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian material akibat serangkaian tindak pidana yang dihentikan penyidikannya serta tidak dibayarkannya dividen selama 10 tahun enam bulan yang dikualifikasi sebesar Rp. 1.363.768.900.000, – (Satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah). Upaya hukum ini dilakukan, agar Elliana yang merupakan korban
kekerasan fisik segera mendapatkan hak-haknya kembali sebagai ahli waris dari pendiri Blue Bird Group.

Diketahui, Tim Hukum dan Advokasi
Pendiri Blue Bird Group, yakni: DR. S. Roy Rening, S.H., M.H., DR. Syamsuddin Rajab, S.H., M.H., M.M., Anggara Suwahyu, S.H., M.H., Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Davy Helkiah Radjawane, S.H., dan EM. Jagat Kautsar, S.H.

Editor : Amhar

Continue Reading

Trending