Connect with us

Hukum

Pengacara Hercules: Konflik Blok Wobu di Papua harus Diselesaikan dengan Benar

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Usai Pertemuan antara Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni beserta jajarannya dan Komisaris Utama PT Nasional Suara Merdeka yang juga salah satu Tim Pengacara Hercules, R Mas MH Agus Rugiarto SH yang biasa disapa Gus Agus Floureze menggelar jumpa pers hari ini Selasa (29/6/2021) di Jakarta

Agus mengatakan kepada Media bahwa masalah Intan Jaya harus diselesaikan dengan benar, karena ini terkait tatanan Pengakuan Negara agar Pemerintah bisa selesaikan Permasalahan di Intan Jaya tersebut.

Agus mengungkapkan selain Permasalahan adanya Komplain dari 3 Kabupaten yang mengakui daerah Tambang di Intan Jaya merupakan wilayah mereka berdasarkan RT / RW, akan tetapi daerah potensi Tambang tersebut diduga menjadi konflik antara masyarakat dengan pihak Perusahaan yang akan menguasai Daerah Pertambangan tersebut.

“Sehingga kata Gus Agus, butuh Perhatian serius dari Pemerintah Pusat untuk menangani permasalahan Pertambangan di Daerah Intan Jaya tersebut,” ucapnya.

Gus Agus juga mengungkapkan, Distrik Supaga merupakan daerah potensi tambang emas yang pernah menjadi bagian dari wilayah Kontrak Karya II PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 1991.

Diketahui, dimana Eksplorasi PT Freeport Indonesia di Blok Wabu, Distrik Sugapa, mengidentifikasi cadangan sebesar lebih dari 116 juta ton bijih mineral berkandungan emas dan perak,” sebut Agus.

Lebih lanjut, Agus yang juga adalah Ketum LBH Pasific Jakarta Pusat mengatakan, bahwa setiap ton (1.000 kilogram) bijih itu rata-rata berkandungan 2,16 gram emas dan 1,76 gram perak, dengan cut off grade sekitar 1 gram per ton. Total emas yang dapat dihasilkan diperkirakan mencapai 8,1 juta ons emas.

“Tadi saya Berkunjung ke Kantor Menteri ESDM Arifin Tasrif, akan tetapi orangnya tidak berada ditempat lagi WFH karena kantornya lagi Semi Lockdown

Walaupun demikian saya telepon menteri yang lain bicarakan Blok Wagu ini agar pemerintah harus memperhatikan, karena arahan Pak Menteri ke Ditjen ESDM di Gatot Subroto, saya diterima baik disana, rencana Pertemuan dengan Bupati Intan Jaya ditunda sampai menunggu Lockdown berakhir,” terang Pengacara di Plaza Indonesia ini

Menurut Agus bahwa Blok Wabu itu dikembalikan PTFI kepada pemerintah pusat pada awal Juli 2015, sebagai bagian dari kesepakatan dalam negosiasi Kontrak Karya PTFI menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Meski sudah melakukan eksplorasi, PTFI belum pernah melakukan eksploitasi Blok Wabu.

Rencana penambangan Blok Wabu justru baru tersiar pada 22 September 2020, saat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Saat itu Erick menyatakan Kementerian BUMN telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif agar memberikan Blok Wabu kepada perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk.

Ternyata, sejak 20 Februari 2020 Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID, Orias Petrus Moedak telah mengirim surat kepada Gubernur Papua.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua merekomendasikan pemerintah pusat untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks wilayah Blok B PFFI kepada MIND ID.

Dan Pada 29 September 2020, Orias Petrus Moedak menyatakan pihaknya telah menerima surat jawaban Gubernur Papua atas permintaan rekomendasi itu.

Orias juga menyatakan Gubernur Papua meminta penambangan Blok Wabu dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Papua. Karna itu kata Orias PT Aneka Tambang Tbk dapat membuka joint venture dengan BUMD Pemerintah Provinsi Papua.

Dan setahu saya Pernyataan Orias itu berkesesuaian dengan salinan surat Gubernur Papua yang beredar luas pasca insiden penembakan Pendeta Yeremia Zanambani.

“Salinan surat bernomor 540/11625/SET tertanggal 24 Juli 2020 yang mencantumkan tanda tangan Gubernur Papua Lukas Enembe itu menyatakan Pemerintah Provinsi Papua mendukung dan merekomendasikan WIUPK Blok Wabu seluas 40 ribu hektar diberikan kepada MIND ID,” ujar Pengacara Hercules ini.

Agus mengungkapkan bisa jadi Aktivitas penambangan di Blok Wabu menjadi masalah sosial baru, karena dapat berdampak terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat adat di Intan Jaya.

Menurut Pengacara Tambang Rakyat ini, Dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Intan Jaya, maka pola-pola ketidakadilan dan marginalisasi akan menjadi konsekuensi nyata di masa mendatang dan Keberadaan Blok Emas Wabu juga akan memunculkan potensi konflik yang lebih rumit untuk diselesaikan.

Dalam pemetaan Agus, daerah pegunungan tengah Papua cenderung menjadi lokasi dari berbagai jenis konflik, Kalau tidak Pemerintah selesaikan dengan Benar. (Ahr)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Hukum

HMP Menang Di Tingkat Banding, Perisai Berkarya Suprise

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengucapkan terimakasih dan salam dari Ketum Partai Berkarya HMP atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Partai Berkarya Komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) atas kembali menang di tingkat banding.

“Partai Berkarya Komando HMP melihat sinar keadilan dan perjuangan berpihak pada Partai yang mendapat barokah dari Guru Bangsa Bapak Pembangunan Haji Jendral Besar Muhammad Soeharto,” ungkap Tri Joko kepada media, Minggu (5/9/2021).

PERISAI Berkarya menyatakan bahwa sudah waktunya kelompok kucing beranak politisi oportunis berhenti mengganggu Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra

“Para kucing beranak yang selalu bergaya jalan kemana saja mencari peluang kekuasaan walau menghancurkan partainya harus segera sadar diri, biarkan Partai Berkarya besar dan pada akhirnya kami akan potong-potong kepala ular dan ekor para kaum oportunis tersebut baik saat ini hingga pemilu usai toh tak ada yang mau menerima barisan pengkhianat ke partainya,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo juga meminta jajaran kemenkumham segera mengeksekusi keputusan PTUN Jakarta ini

“PTUN Jakarta sudah memperkuat Partai Berkarya HMP, sepenuhnya kami yakin pada kesungguhan dan kelapangan dada kepada Menkumham untuk melakukan langkah yang sebenarnya dalam menjaga harkat dan martabat hukum di negeri ini, Partai Berkarya dan kepercayaan kami bahwa Menkumham merupakan seorang negarawan,” tegas Tri Joko. (Amhar)

Continue Reading

Trending