Connect with us

Hukum

Kunjungi MK, MRP-MRPB Gugat UU No. 21/2001 Terkait Otsus

Published

on

Kunjungi MK, MRP-MRPB Gugat UU No. 21/2001 Terkait Otsus

JanoerKoening, Jakarta – Merasa kecewa karena tidak diikutsertakan pada pembahasan revisi undang-undang Otonomi khusus (UU Otsus) Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggugat UU No. 21/2001.

Hari ini, Kamis 17 Juni 2021 Rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua MRP-MRPB mengajukan uji sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) terkait perubahan kedua UU Khusus 21/2001 tentang Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia

“Hal ini dilakukan karna perubahan UU otonomi khusus (Otsus) yang ada sekarang di DPR tidak menyerap aspirasi masyarakat Papua,” ungkap kuasa hukum MRP-MRPB Dr. stefanus Roy Rening, S. H., M.H. kepada media (17/6).

Menurut Rening, menyerap aspirasi masyarakat Papua itu perintah UU, pasal 77 UU Otsus 2001 mengatakan bahwa, usulan perubahan UU Otsus dapat diajukan oleh rakyat Propinsi Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) atau dan DPRD kepada DPR-RI atau Pemerintah

“Jadi, maknanya adalah kekhususan ini memberikan kewenangan kepada rakyat Papua untuk mengusulkan perubahan Undang-undang sesuai perintah perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum PERADI Roy Rening selaku Anggota Tim Hukum dan Advokat MRP dan MRPB mengatakan, bahwa dirinya ingin mempertegas soal kewenangan terkait usulan perubahan. Kalau memang itu hak rakyat Papua, ya berikan saja.

“Jangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu namanya sewenang-wenang. Jangan-jangan ini upaya pemerintah pusat untuk menarik kewenangan yang harusnya menjadi milik rakyat Papua,” ucapnya.

Mengakhiri wawancara, Roy Rening ungkapkan harapannya agar Presiden Jokowi mengundang MRP-MRPB ke Istana untuk menyampaikan aspirasinya, mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan terkait revisi UU Nomot 21 Tahun 2001 tentang otsus bagi Propinsi Papua dan Papua Barat

“Saya juga berharap, proses menangkap aspirasi rakyat itu diserahkan pada rakyat Papua melalui lembaga yang didirikan oleh UU khusus yaitu MRP-MRPB sebagai penyalur aspirasi kultural anak Papua yang didalamnya terwakili kelompok Agama, Kelompok Masyarakat Adat dan Kelompok Perempuan,” Pungkas Rening. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Hukum

HMP Menang Di Tingkat Banding, Perisai Berkarya Suprise

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengucapkan terimakasih dan salam dari Ketum Partai Berkarya HMP atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Partai Berkarya Komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) atas kembali menang di tingkat banding.

“Partai Berkarya Komando HMP melihat sinar keadilan dan perjuangan berpihak pada Partai yang mendapat barokah dari Guru Bangsa Bapak Pembangunan Haji Jendral Besar Muhammad Soeharto,” ungkap Tri Joko kepada media, Minggu (5/9/2021).

PERISAI Berkarya menyatakan bahwa sudah waktunya kelompok kucing beranak politisi oportunis berhenti mengganggu Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra

“Para kucing beranak yang selalu bergaya jalan kemana saja mencari peluang kekuasaan walau menghancurkan partainya harus segera sadar diri, biarkan Partai Berkarya besar dan pada akhirnya kami akan potong-potong kepala ular dan ekor para kaum oportunis tersebut baik saat ini hingga pemilu usai toh tak ada yang mau menerima barisan pengkhianat ke partainya,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo juga meminta jajaran kemenkumham segera mengeksekusi keputusan PTUN Jakarta ini

“PTUN Jakarta sudah memperkuat Partai Berkarya HMP, sepenuhnya kami yakin pada kesungguhan dan kelapangan dada kepada Menkumham untuk melakukan langkah yang sebenarnya dalam menjaga harkat dan martabat hukum di negeri ini, Partai Berkarya dan kepercayaan kami bahwa Menkumham merupakan seorang negarawan,” tegas Tri Joko. (Amhar)

Continue Reading

Trending