Connect with us

Uncategorized

Hari Lingkungan Hidup 2021: Restorasi Ekosistem untuk Lingkungan Lebih Baik

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Hari Lingkungan Hidup (HLH) diperingati seluruh dunia pada tanggal 5 Juni. Tahun ini, puncak peringatannya dipusatkan di Pakistan. HLH ke-47 tahun ini mengambil tema Restorasi Ekosistem.

Tema ini berkaitan dengan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mendeklarasikan tahun 2021-2030 sebagai Dekade PBB Restorasi Ekosistem (UN Decade on Ecosystem Restoration).

Berdasarkan literatur dan informasi dari berbagai ahli, dalam sepuluh tahun kedepan merupakan periode terpenting untuk mencegah bencana akibat perubahan iklim, serta untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Dekade Restorasi Ekosistem juga untuk mencegah, menghentikan dan membalikkan degradasi ekosistem di seluruh dunia. Peringatan HLH tahun ini merupakan saatnya untuk dapat melakukan penyesuaian berpikir dan bertindak.

“Inilah momen kita. Kita tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi kita bisa mengambalikan kondisi lingkungan, melalui berbagai aktivitas positif dalam menjaga dan merawat lingkungan. Kita adalah generasi yang berdamai dengan alam.”

Demikian diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat memberikan sambutan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2021 secara virtual, Sabtu (5/6/2021).

Tema Restorasi Ekosistem juga sejalan dengan semangat dan langkah-langkah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Sejumlah langkah tersebut diantaranya restorasi dan rehabilitasi hutan dan kawasan guna mendukung upaya mengatasi krisis perubahan iklim.

Kemudian, memastikan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Pemerintah juga menempuh upaya dalam pemulihan ekonomi nasional, melalui kegiatan padat karya, penanaman serta rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut. Restorasi hutan pun dilakukan untuk mengatasi krisis lingkungan elemen udara, air dan tanah/tutupan lahan.

Yang tidak kalah penting yaitu restorasi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Secara praktis, restorasi ekosistem dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu 2015 hingga saat ini, berupa pemulihan lahan dengan total area tidak kurang dari 4,69 juta ha lahan dipulihkan, termasuk gambut dan mangrove.

Tujuannya dengan untuk mengembalikan suatu ekosistem hutan terdegradasi menuju kondisi yang semaksimal mungkin mendekati keadaan semula, dalam hal komposisi dan kondisi biodiversitas.

Hal penting lainnya, Restorasi Ekosistem akan sangat membantu dan dibutuhkan dalam upaya menurunkan emisi GRK dan meningkatkan stok karbon.

Dalam hal ini, lndonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengendalian laju deforestasi, penghentian konversi hutan primer dan gambut, serta penurunan kebakaran hutan dan lahan, serta rehabilitasi hutan dan mangrove, ekonomi sirkuler, pengembangan energi baru dan terbarukan, proklim dll.

Hal yang tidak kalah penting dalam Restorasi Ekosistem dan ketahanan iklim yang berkelanjutan adalah kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh elemen masyarakat.

Demikian pula kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang masif dan sistematis menjadi keniscayaan untuk dijalankan semua pihak.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2021 menjadi momen penting untuk terus menggugah, menumbuhkan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik tentang ekosistem dan pengelolaannya secara optimal.

“Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup ini, diharapkan dapat menambah semangat kita untuk senantiasa terus memperbaiki diri dalam berperilaku adil terhadap lingkungan,” ungkap Menteri Siti.

Lingkungan yang sehat membutuhkan dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat lokal, sehingga masyarakat berdaya dalam mengatur dan mengelola lahan tempat mereka dengan lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat berkontribusi memajukan solusi lokal dan mendorong partisipasi aktif dalam restorasi ekosistem.

“Mari kita bekerja, bahu-membahu, dalam satu arah vektor, bagi kemajuan bangsa ini. Jangan kontraproduktif, dan jangan menegasikan. Karena kita harus maju tanpa pilihan. Di 2030 itu puncak, apakah kita menjadi seperti apa. Begitulah situasinya dan itulah tantangan kita bersama,” pesan Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyerahkan penghargaan kepada dua orang pemenang program Winner Climate Adaptation Challenge 2021, yang mendapatkan masing-masing EURO 5.000.

Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran alumni Belanda dari Indonesia terhadap isi dan potensi Agenda Aksi Adaptasi Global, melalui ide-ide kreatif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kampanye agenda tersebut.

Puncak Peringatan HLH 2021 juga diisi dengan dialog Menteri LHK Siti Nurbaya dengan siswa-siswi sekolah Adiwiyata, bertajuk “Ibu Menteri Menjawab”.

Sejumlah publik figur turut hadir dan memeriahkan agenda hari ini diantaranya Tasya Kamila, Ridho Hafidz, Ramon Y Tungka, Nugie, Hamish Daud, Alshad Ahmad, Inez Amelia, dan Cinthia K Rani. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending