Connect with us

Hukum

Resmi! Roy Suryo Polisikan Buzzer Eko Kunthadi & Mazdjo Pray

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo resmi melaporkan dua orang yang disebutnya sebagai buzzer, yaitu Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray, ke Polda Metro Jaya.

Roy Suryo menjelaskan, Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik melalui UU ITE, atas dugaan telah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait peristiwa penyerempetan mobil dengan pesinetron Lucky Alamsyah.

Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: LP/B/2865/VI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 4 Juni 2021, dan akan ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Dalam laporannya, Eko dan Mazdjo diduga melanggar Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 dan Pasal 310, 311, KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Ini saya tegaskan, nama terlapornya sudah tertulis, “Jadi bukan lagi dalam lidik (penyelidikan). Penyidik sudah menyimpulkan nama terlapornya jelas yakni Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray. Itu jelas tertulis nama terlapornya,” ujar Roy, (4/6/).

Roy Suryo juga menegaskan, baik Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray telah menyebarkan fitnah kepada saya dengan mutarbalikan fakta lewat konten di akun YouTube yang keduanya buat berdurasi 18 menit.

“Keduanya layak disebut sebagai buzzer yang telah membuat kisruh di masyarakat. Mereka dua ini bukan YouTuber, jangan ditulis YouTuber apalagi pegiat sosial. Mereka adalah buzzer yang membuat kekacauan atas berbagai masalah,” sebut Roy Suryo, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

HMP Menang Di Tingkat Banding, Perisai Berkarya Suprise

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengucapkan terimakasih dan salam dari Ketum Partai Berkarya HMP atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Partai Berkarya Komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) atas kembali menang di tingkat banding.

“Partai Berkarya Komando HMP melihat sinar keadilan dan perjuangan berpihak pada Partai yang mendapat barokah dari Guru Bangsa Bapak Pembangunan Haji Jendral Besar Muhammad Soeharto,” ungkap Tri Joko kepada media, Minggu (5/9/2021).

PERISAI Berkarya menyatakan bahwa sudah waktunya kelompok kucing beranak politisi oportunis berhenti mengganggu Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra

“Para kucing beranak yang selalu bergaya jalan kemana saja mencari peluang kekuasaan walau menghancurkan partainya harus segera sadar diri, biarkan Partai Berkarya besar dan pada akhirnya kami akan potong-potong kepala ular dan ekor para kaum oportunis tersebut baik saat ini hingga pemilu usai toh tak ada yang mau menerima barisan pengkhianat ke partainya,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo juga meminta jajaran kemenkumham segera mengeksekusi keputusan PTUN Jakarta ini

“PTUN Jakarta sudah memperkuat Partai Berkarya HMP, sepenuhnya kami yakin pada kesungguhan dan kelapangan dada kepada Menkumham untuk melakukan langkah yang sebenarnya dalam menjaga harkat dan martabat hukum di negeri ini, Partai Berkarya dan kepercayaan kami bahwa Menkumham merupakan seorang negarawan,” tegas Tri Joko. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Rabu, Pekan Depan MK Tetapkan Sidang Uji Materi UU Pers

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akhirnya resmi menetapkan jadwal sidang perdana pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Rabu 25 Agustus 2021 pukul 13.30 siang.

Dalam keterangan tertulisnya (19/8/2021) disebutkan, kepastian tanggal sidang perdana itu disampaikan MK kepada kuasa hukum pemohon melalui surat Panggilan Sidang dengan nomor : 243.38/PUU/PAN.MK/PS/08/2021 tertanggal 18 Agustus 2021.

Kuasa hukum dan para pemohon diminta menghadap sidang Panel Mahkamah Konstitusi secara daring (online) untuk perkara : Nomor 38/PUU-XIX/2021.

Sidang perdananya akan dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Medeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (1).

Permohonan uji materi UU Pers di MK ini tercatat atas nama Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II, dan Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III.

Sementara Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Nimrod Androiha, S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H. dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H.

Sidang perdana ini menurut salah satu kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata, kemungkinan besar dapat disaksikan secara langsung oleh pihak luar melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi. (Supriyanto)

Continue Reading

Hukum

Penundaan Persidangan Pansus RUU Otsus Menciderai Orang Asli Papua

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Penundaan Persidangan dalam Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara (SKLN) Tanpa Kepastian Waktu Dapat Menciderai Rasa Keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP)

Demikian di ungkapkan oleh Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Sekretaris TIM Hukum dan Advokasi Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dalam konferensi pers melalui Zoom Meeting, Minggu (4/7/2021).

Ecoline menyebut, Kami Tim Hukum dan Advokasi MRP dan MRPB, terdiri dari ; Saor Siagian, S.H., M.H., Imam Hidayat, S.H., M.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Dr. S. Roy Rening, S.H., M.H., Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M, Lamria Siagian, S.H., M.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H., dan Haris Azhar, S.H., M.A.

“Kami mewakili Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat sebagai principal dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) melawan Presiden Republik Indonesia telah mendaftarkan permohonan SKLN kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 17 Juni 2021,” ujar Ecoline.

Di jelaskan bahwa, sengketa Kewenangan
Permohonan SKLN ini berkaitan dengan adanya sengketa kewenangan lembaga negara atas usulan Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tanpa melibatkan sama sekali rakyat Provinsi Papua melalui MRP/MRPB dan DPRP/DPRPB.

“Adapun usulan materi Perubahan Kedua RUU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang berkaitan dengan 3 pasal yakni Pasal 1 huruf a (Provinsi Papua terdiri dari provinsi-provinsi), pasal 34 (Dana Otsus) dan pasal 76 (Pemekaran wilayah),” urai Ecoline.

Menurutnya, RUU perubahan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR adalah usulan murni dari pemerintah pusat bukan aspirasi rakyat Papua yang disampaikan melalui MRP/MRPB.

“Padahal, kewenangan khusus melalui desentralisasi asimetris yang diberikan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua kepada MRP untuk mewakli Rakyat Papua (OAP) dalam rangka perubahan UU Otsus,” jelasnya.

Jadi, kata Ecoline, tanpa melibatkan Rakyat Papua dalam Perubahan UU Otsus dapat dicurigai adanya penghianatan/pengingkaran terhadap jiwa dan semangat UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

“Penundaan Sidang MK Menciderai Rasa Keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.

Perlu kami sampaikan, pada tanggal 29 Juni 2021, Panitera Mahkamah Konstitusi dalam perkara SKLN ini, telah mengirim relas panggilan nomor 1.1/SKLN/PAN.MK/PS/6/2021 guna menghadiri sidang pendahuluan secara daring (online) yang rencananya akan diadakan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021.

Dia tambahkan, dalam relaas panggilan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengingatkan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19, sehingga para pihak dalam menghadiri persidangan melalui daring (online) tanpa harus datang ke Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi pada tanggal 3 Juli 2021 kami menerima surat dari Mahkamah Nomor 2.1/SKLN/PAN.MK/PS/7/2021 perihal penundaan sidang.

Dalam Surat Penundaan Sidang dalam permohonan ini, ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, karena adanya kebijakan Mahkamah terkait upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kantor Mahkamah Konstitusi.

Kami Tim Hukum, bisa memahami dan menyatakan prihatin atas situasi Covid-19 yang sedang melanda bangsa dan negara kita hari ini.

Tentunya, penundaan sidang pendahuluan atas SKLN ini berkaitan dengan tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) yang dituangkan melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemberlakuan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

“Namun sangat disayangkan, penundaan persidangan dengan tanpa adanya kepastian waktu sidang dalam permohonan SKLN menciptakan ketidak pastian hukum bagi
principal (MRP/MRPB) dalam memperjuangkan hak-hak konsitusionalnya untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ucap Ecoline.

Lebih lanjut Ecoline mengatakan, bahwa penundaan sidang pendahuluan dalam surat MK tersebut, dengan frasa “ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian”, memberi makna, waktu persidangan menjadi tidak memiliki batasan waktu yang jelas dan sangat merugikan hak-hak konstitusional OAP melalui MRP/MRPB untuk segera mendapatkan kepastian dan keadilan.

Dilain pihak, Pansus DPR RI RUU Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua tetap berjalan ditengah pandemik Covid-19 yang melanda Ibu Kota Jakarta hari ini.

Dengan begitu, dapat dikatakan bangsa kita sedang mempertontonkan ketidak-adilan dan diskriminasi bagi rakyat Provinsi Papua (Orang Asli Papua) dalam memperoleh hak-hak konstitusionalnya melalui lembaga MK sebagai penjaga konstitusi dan merupakan benteng terakhir keadilan bagi pencari keadilan (the last fortress).

Oleh karena itu, terkait penundaan Persidangan Pansus RUU Otsus, Kami Tim Hukum meminta agar Panitera Mahkamah Konstitusi, segera menetapkan persidangan pendahuluan atas permohonan SKLN.

Karena menurut hemat kami, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 bukanlah “Libur Nasional”.

Kebijakan PPKM darurat ini mengharapkan masyarakat termasuk lembaga negara tetap Bekerja dari Rumah atau WFH (Work From Home).

Kami tetap berpandangan, bahwa semboyan lembaga pengadilan harus menegakan keadilan meski langit runtuh (Fiat Justitia ruat caelum) masih sangat relevan walaupun dalam situasi
pandemik covid-19 saat ini.

“Penundaan persidangan tanpa batas ini, dapat dinilai pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah melakukan perbuatan abuse of power yang dapat menimbulkan ketidak-pastian dan ketidak-adilan hukum bagi Orang Asli Papua,” sebut Ecoline.

Selain itu, Kami, Tim Hukum juga ingin menegaskan, penundaan atas persidangan yang tidak diiringi dengan penundaan pembahasan revisi UU Otsus di Pansus DPR RI adalah penghianatan

“Ini adalah penghianatan atas nama keadilan dan menciderai semangat lembaga peradilan yang impartial dan independen bagi semua pihak,” tegas Sekretaris TIM Hukum dan Advokasi Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat, Ecoline, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending