JanoerKoening, Jakarta – Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap tahapan tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 menunjukkan bahwa, terdapat kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Selain itu, “Bawaslu juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap SIPOL, maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran dan verin berkas parpol calon peserta Pemilu 2024,” ungkap Rahmat Bagja dalam jumpa pers nya di Hotel Borobudur, Senen (15/8/2022) di Jakarta.

Selain itu juga kata Rahmat, Bawaslu juga mendapatkan adanya nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam SIPOL. Hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran parpol dan hari ke-13 tahapan vermin, setidaknya terdapat 275 nama penyelenggara pemilu yang tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan parpol.

Bawaslu mengapresiasi penggunaan SIPOL KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Namun Bawaslu merekomendasikan beberapa hal kepada KPU;

Pertama, agar KPU mengoptimalkan fungsi SIPOL dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi yang masih tersisa.

Kedua, agar KPU memberikan
meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu dalam penyelanggaraan pemilu dengan memberikan ruang dan akses sepenuhnya bagi Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas untuk menjalankan amanat undang-undang, termasuk akses untuk mengawasi secara melekat tahapan vermin berkas
parpol calon peserta pemilu.

Ketiga, terhadap hasil pengawasan berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukan ke dalam SIPOL, KPU agar segera menindaklanjuti dengan mencoret NIK tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPU. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Indah Pangestu Amaritasari menyebut, Khilafatul Muslimin merupakan pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII). Bedanya kelompok ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarluaskan idelogi. Namun, lebih kepada mengubah pola pikir para pengikutnya.

“Dia bisa berbahaya jika lingkungannya mendukung. Apalagi milai-nilai demokrasi, HAM, gender apabila tidak digunakan dengan baik itu bisa di eksploitir sama kelompok-kelompok yang mengidolakan kekerasan dan mungkin ada di organisasi tersebut,” kata Indah dalam sebuah diskusi ‘Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah Perspektif Keamanan Nasional’ di D’Hotel Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Pengamat terorisme ini menyatakan, pendekatan HAM, gender, dan demokrasi penting dilakukan dalam upaya deradikalisasi. Dalam beberapa peristiwa teror di Indonesia, perempuan belakangan digunakan sebagai alat perlawanan.

“Kalau kita tidak melakukan pendekatan gender dan nilai-nilai demokrasi, maka yang terjadi adalah semakin parah, dia bisa jadi bahaya. Jadi jangan membuat bahaya dengan kondisi kondusif untuk itu,” beber Indah.

Indah juga menjelaskan, pendekatan gender penting dilakukan terhadap perempuan yang mengalami trauma. Dia mencontohkan, korban pemerkosaan perlu diperhatikan lebih agar rasa traumanya terobati, sehingga tetap berada pada pendiriannya.

Karena itu, dalam melakukan deradikalisasi alangkah baik mengedepankan konteks kebutuhan dari individu. Hal ini pun harus melihat pada persfektif gender, dalam melakukan upaya deradikalisasi.

“Pendekatan gendrr ditanya apakah dia punya traumatik. Kalau tidak diurus, tiba-tiba dibantu ekonomi, nggak ngaruh. Karena traumanya tidak terselesaikan,” cetus Indah.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menuturkan, pendekatan budaya penting dilakukan dalam melawan radikalisme. Dia mengamini, Khilafatul Muslimin merupakan musuh utama bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Khilafatul Muslimin ini berbahaya dan lintas teritori, maka ini menjadi musuh bersama bagi warga bangsa. Karena yang diancam kemanusiaan dan peradaban,” tegas Ngatawi.

Oleh karena itu, Ngatawi menawarkan agar penyelesaian radikalisme dilakukan dengan upaya-upaya budaya yang dapat menyentuh hati masing-masing individu. Sehingga bisa menghidupkan lagi pemikiran individu yang telah diubah cara pandang berpikirnya.

“Maka perlu dirumuskan yang disebut melawan radikalisme dengan pendekatan kebudayaan. Kalau ditangani dengan operasi militer akan dianggap medan jihad dan mereka akan melegitimasi kalau kekuasaan ini togut kalau jalannya operasi militer atau pun penegakan hukum juga sama saja, karena mereka tidak meyakini itu, karena akan mereka lawan,” pungkasnya.

Editor : Amhar

JanoerKoening, Jakarta – Setelah tiga tahun tertunda, wacana pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang disempurnakan pemerintah semakin nyata. Komisi III DPR sudah menerima naskah RKUHP yang sudah disempurnakan. Meski tadinya dikabarkan akan disahkan bulan Juli, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kelanjutan pembahasan RKHUP kemungkinannya akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir, yaitu tanggal 16 Agustus 2022.

Proses perumusan RKHUP sejak awal mengundang banyak kontroversi dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Saat pemerintah melakukan sosialisasi dan perbaikan atas draft RKUHP versi tahun 2019 (draft yang tidak jadi disahkan karena mendapat penolakan keras dari masyakat, khususnya mahasiswa), masyarakat tidak diberi akses terhadap rancangan hasil perbaikan tersebut. Baru pada tanggal 6 Juli 2022, setelah RKUHP tersebut diserahkan secara resmi oleh Pemerintah ke DPR, dokumen rancangan itu disebarluaskan. Pemerintah beralasan bahwa prosedurnya memang demikian.

Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) mengatakan tindakan tersebut jelas merupakan bentuk ketidaktransparanan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan melanggar Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011.

“Pasal ini menyatakan bahwa penyebarluasan RUU seharusnya sudah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak tahap penyusunan RUU, yakni sebelum diserahkan kepada DPR untuk dibahas,” pungkas Laude dalam pernyataan persnya, Jakarta, 25 Juli 2022.

Dalam hal partisipasi masyarakat, pembahasan dan pengesahan RKUHP tidak terlihat keseriusan pemerintah dan DPR untuk secara sungguh-sungguh (genuine) untuk melibatkan publik. Ini terlihat rencana awal pemerintah untuk memproses RKHUP secara kilat. Pada bulan April 2022, pemerintah menyatakan akan segera menyerahkan RKUHP ke DPR kemudian dibahas dan disahkan bulan Juni 2022. Lalu rencana tersebut diundur ke Juli 2022. Akhirnya diundur kembali ke waktu yang belum ditetapkan karena adanya penolakan (kembali) dari masyarakat.

“Rencana pemerintah membahas RKUHP secara kilat merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 96 UU No. 13 tahun 2022 yang secara tegas mewajibkan pemerintah dan DPR untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Pelanggaran seperti ini seharusnya dihindari, karena Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPR semakin meningkat, karena banyak sekali undang-undang yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR yang miskin partisipasi bahkan dapat dikategorikan sebagai ‘undang-undang yang disembunyikan’. Contoh nyata dari undang-undang yang miskin partisipasi dapat dilihat dalam proses penyusunan revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK, dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konsitusi,” ungkap Laode M. Syarif.

Dalam hal substansi, Pemerintah dan DPR mengatakan hanya akan mendengarkan masukan untuk 14 isu pokok yang dianggap ‘masih mengganjal.’ Seperti hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai basis pemidanaan; pidana mati; penyerangan (penghinaan) terhadap Presiden dan Wakil Presiden; pidana karena memiliki kekuatan gaib; pidana bagi dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin; pidana bagi pemilik unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih; contempt of court; advokat curang; penodaan agama; penganiayaan hewan; penggelandangan; pengguguran kehamilan atau aborsi; perzinahan; dan kohabitasi.

Pemerintah dan DPR seakan menutup mata untuk pasal-pasal bermasalah lainnya, seperti pasal tentang pemidanaan bagi mereka yang dianggap menghina kekuasaan umum atau lembaga negara (Pasal 351).

KEMITRAAN menganggap pasal ini justru mengancam masa depan demokrasi Indonesia, karena mirip dengan pasal-pasal Haatzaai Artikelen yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan kebencian warisan Kolonial Hindia Belanda, dan biasa digunakan sebagai pasal karet. Sebelumnya, aturan ini telah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal yang menyangkut delik penghinaan, Pemerintah tidak memberikan ketegasan penafsiran mengenai definisi penghinaan tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena hanya pejabat pemerintah yang berhak menafsirkannya sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik kepada pemerintah dan lembaga negara. “Kita masih ingat bagaimana Adrianus Meliala, Hariz Azhar atau Robertus Robert diproses kepolisian, bahkan sebagian dijadikan tersangka, karena mengungkapkan dugaan korupsi oleh oknum Polri. Bahkan dalam kasus Robertus, hanya karena menyanyikan lagu yang dianggap menghina TNI,” ungkap Rifqi Sjarief Assegaf, Direktur Program Justice, Anti-Corruption, & Human Right (JAHR) di KEMITRAAN.

Oleh karena itu, KEMITRAAN berpendapat bahwa tidak perlu ada kategori khusus tentang “penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara” karena yang merasa dihina pribadinya dapat menggunakan pasal penghinaan dalam Pasal 437 RKUHP yang secara tegas mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan bulan) atau pidana denda paling banyak kategori II”. Penggunaan pasal ini juga menegaskan prinsip hukum “equality before the law” bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Intinya, menurut Laode M Syarif, “Perlindungan atas jabatan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai perlindungan atas pribadi, karena jabatan adalah pemberian dari masyarakat dan bersifat publik.”

Pasal-pasal RKUHP yang juga perlu disoroti adalah yang menyangkut demonstrasi karena RKUHP menjadikan perbuatan melakukan demontrasi tanpa izin menjadi delik pidana (Pasal 256), padahal dalam aturan yang berlaku saat ini, perbuatan demikian hanya dapat memberikan kewenangan bagi Polri untuk membubarkan kegiatan tersebut (Pasal 15 UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum).

Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga tidak luput dari masalah. Ancaman hukuman minimum delik korupsi tertentu, misalnya, diperingan dari 4 tahun menjadi 2 tahun (Pasal 607). Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan uraian di atas, KEMITRAAN menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Pemerintah dan DPR perlu menyediakan waktu dan sarana yang memadai untuk melakukan konsultasi publik terkait substansi RKUHP yang lebih genuine atau sepenuh hati, termasuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sesuai Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dengan jelas jika ada usulan atau masukan yang tidak diterima. Partisipasi publik yang genuine dalam penyusunan peraturan merupakan salah satu prinsip dasar dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga perlu dikedepankan. Kesungguhan dalam mendorong partisipasi ini merupakan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atas pemerintah dan DPR.

Pembahasan RKUHP agar tidak dibatasi pada 14 isu yang sudah diidentifikasi pemerintah dan DPR, namun juga pasal-pasal lain yang masih mendapat catatan dan kritik dan masyarakat dan ahli, termasuk pasal-pasal yang berpotensi membatasi secara eksesif hak menyatakan pendapat dan berdemonstrasi.
Pemerintah dan DPR sebaiknya memanfaatkan proses penyusunan RKUHP ini sebagai momentum untuk menunjukkan kesungguhannya dalam memajukan demokrasi dan negara hukum. (Amhar)

Sumber : kemitraan.or.id