Connect with us

Uncategorized

Bersama Lintas Mitra, HIPKI Bangun Ekonomi Melalui LKP

Published

on

Janoerkoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (DPP HIPKI) menyelenggarakan Seminar secara daring melalui Zoom Meeting dengan mengangkat tema “Membangun Ekonomi melalui LKP bersama Lintas Mitra”.

Acara yang di kemas dalam Halal Bihalal berlangsung pada Rabu, 26 Mei 2021, dihadiri Dirjen Vokasi Wikan Sakarinto, Ph.D, Direktur Kursus dan Pelatihan Dr. Wartanto, Ketua Umum RKIH (Rumah Kreasi Indonesia Hebat) Kris Budiharjo, Ketua Umum DEKOPIN Dr. Sri Untari, para Pengurus DPP HIPKI, DPD, DPC.

Selain itu hadir juga Anggota HIPKI seluruh Indonesia serta tamu undangan dari Lintas Mitra yang ikut serta memeriahkan acara HIPKI lebih kurang dari 500 partisipan.

Dalam Tausiyah Halal Bihalal, Ketua Dewan Pembina DPP HIPKI yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Dr. KH Abun Bunyamin, MA. berpesan agar dalam setiap gerak langkahnya DPP HIPKI berada dalam jalur yang penuh rahmah dan barokah dalam karunia Alloh SWT.

“Karena itu jadikan program HIPKI sebagai ladang amal ibadah yang memberi sebesar-besar kemanfaatan bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui kursus dan pelatihan vokasi, agar lulusan bisa bekerja dan berwirausaha demi masa depannya,” harapnya.

Lalu, Ketua Umum DPP HIPKI Dr. H. Asep Syaripudin, M.Si. dalam sambutannya mengapresiasi para pejabat, para Ketua dan Pengurus HIPKI Se-Indonesia atas peran sertanya.

Selanjutnya Asep berharap kolaborasi, sinergitas, kemitraan dan pernikahan massal antara LKP dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dapat terwujud dengan fasilitasi Ditjen Vokasi Kemendikbud yang berperan sebagai Mak Comblangnya.

Dalam paparannya, Ketua Umum HIPKI mengungkapkan kesiapan HIPKI ikut serta membangun SDM melalui Kursus dan Pelatihan bersama Dirjen Vokasi dalam Program Go HIPKI yaitu sebuah Platform Pelatihan Kursus dan Pelatihan yang siap melayani anggotanya

“HIPKI juga membentuk KOVINDO (Koperasi Vokasi Indonesia) dalam rangka melayani Pelatihan dan Permodalan Anggota, sedangkan untuk mencerdaskan anggotanya di bidang Hukum HIPKI membentuk LBH Profindo (Profesi Indonesia) yang bertujuan untuk memberikan edukasi hukum tentang kerjasama dan kemitraan,” pungkas Asep Syaripudin, M.Si.

Bersamaan, Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto, Ph.D. memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para pejuang Pendidikan Non Formal yg telah ikut serta mencerdaskan anak bangsa di daerahnya masing masing dan Bapak Wikan siap bekerjasama serta memfasilitasi berbagai hal yang bisa dikerjasamakan.

Komitmen kerjasama tersebut diperkuat pula oleh Dr. Wartanto selaku Direktur Kursus dan Pelatihan agar HIPKI selalu membina LKP dengan pola Jaman Now, Dr. Wartanto juga menanggapi keluhan dari lapangan bahwa dunia Kursus dan Pelatihan sekarang sedang kondisi menurun dan ini bukan saja pada dunia LKP namun semua sektor dampak dari pandemi Covid-19.

Sementara itu Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Kris Budiharjo selaku organisasi pendukung Presiden Jokowi berharap agar HIPKI bisa bekerjasama dengan Kementerian lain dalam rangka penempatan kerja dan pemagangan serta berkomitmen untuk bahu-membahu mendukung HIPKI untuk membesarkan dunia LKP.

Tak kalah dari itu Sekjen DEKOPIN Drs. Sarjono Amsan, beliau berharap agar HIPKI bisa bersama membesarkan LAPENKOP DEKOPIN yaitu Lembaga Pelatihan Koperasi yang membangun kompetensi perkoperasian dan mempunyai lulusan yang tersertifikasi.

Asep dalam pernyataan Closing Statementnya menyatakan bahwa HIPKI akan senantiasa berjuang untuk meng-upgrade LKP agar adaptif dengan pola perubahan kursus dan pelatihan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan pasar dan jamannya agar bisa diterima oleh semua kalangan. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending