Connect with us

Uncategorized

Kadin Bangun Fasilitas Sentra Vaksinasi Gotong – Royong

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun fasilitas Sentra Vaksinasi Gotong Royong yang pada hari ini dikunjungi oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, Menteri BUMN, Erick Thohir dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Spark Mall, Senayan (19/5/2021).

Menurut Rosan, hadirnya sentra vaksinasi gotong royong ini merupakan bentuk komitmen nyata dari KADIN Indonesia. Tidak hanya menginisiasi atas hadirnya program vaksinasi gotong – royong dan menfasilitasi badan usaha yang mau membeli vaksin untuk karyawan dan keluarga karyawan

“Tetapi juga dengan dibuatnya sentra vaksinasi gotong – royong KADIN Indonesia membantu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kerjasama dengan Fasilitas Layanan Kesehatan (fasyankes), terutama UMKM, khususnya yang di Jakarta untuk dapat menggunakan layanan kesehatan Sentra Vaksinasi Gotong Royong,” lanjutnya.

Jadi, kata Rosan, Kadin Vaksin Center ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi. Kami harapkan fasilitas yang ada sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk dilakukannya vaksinasi.

Dia jelaskan, Kadin Vaksin Center yang berada di Senayan Park Mall (Spark Mall) ini bisa menampung dan melakukan vaksinasi minimal 500 orang hingga maksimal 1000 orang per hari.

“Pelaku usaha menantikan vaksin ini, karena untuk mempercepat operasional usaha mereka agar segera pulih. Kita harapkan dengan adanya vaksinasi di kalangan bisnis akan turut berimbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas Rosan.

Dalam merealisasikan sentra vaksinasi gotong royong di Senayan Park Mall (Spark Mall) ini, Kadin Indonesia bersinergi erat dengan Siloam Hospitals Group dan Lippo Malls yang berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah.

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dilakukan dengan dukungan tenaga kesehatan yang disiapkan oleh Siloam Hospitals Group, dan lokasi yang di sediakan oleh pihak Lippo Malls.

Di tahun 2021, Siloam Hospitals turut berperan aktif mendukung pemerintah dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk merealisasikan target nasional 1 juta vaksin per hari.

Dimulai dengan melakukan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan pada bulan Januari 2021, vaksinasi COVID-19 kemudian dilanjutkan untuk kategori lanjut usia (atau mereka yang berumur di atas 60 tahun) yang dilaksanakan pada Maret 2021 di 10 lokasi yaitu di beberapa Siloam Hospitals dan pusat perbelanjaan Lippo Malls.

Sejalan dengan vaksinasi COVID-19 untuk lansia, dilakukan pula vaksinasi untuk kelompok UMKM (pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah) dan guru yang sudah terdaftar di PPKUKM APPBI dan Dikti.

Presiden Direktur PT Siloam International Hospitals, Tbk Darjoto Setyawan mengungkapkan, hingga April 2021, Siloam Hospitals telah melakukan vaksinasi COVID-19 kepada lebih dari 110.000 jiwa yaitu lebih dari 26.000 tenaga kesehatan dan 87.000 masyarakat lanjut usia dan profesi lainnya.

Dia juga ungkapkan, Siloam Hospitals Group turut menyukseskan program vaksinasi COVID-19 secara nasional yang dicanangkan pemerintah. Bekerjasama dengan Lippo Malls, kami mendukung upaya ini dengan menyediakan tenaga Kesehatan untuk layanan vaksinasi di sejumlah mal yang memiliki tempat luas dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Sinergi ini kami lakukan agar distribusi vaksin dapat sampai ke masyarakat secara merata. Saat ini pun kami berkoordinasi erat dengan KADIN Indonesia dalam hal operasional sentra vaksinasi gotong royong di Senayan Park Mali,” tutup Darjoto Setyawan. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending