Connect with us

Hukum

Syahganda Divonis 10 Bulan, Kuasa Hukum: Sejak Awal Akan Banding.

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dalam persidangan virtual di PN Kota Depok dengan agenda putusan hukuman (vonis) Ketua Majelis Hakim Ramon, pada hari Kamis (29/4/2021) telah menjatuhkan vonis hukuman selama 10 bulan penjara kepada Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan.

Terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terbukti menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan terkait pro-kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Oktober 2020 tahun lalu.

Menanggapi keputusan tersebut
Koordinator tim Penasehat Hukum (PH) DR. H. Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri pada Kamis siang, 6/5/2021 memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait tanggapan keputusan vonis hukuman kepada Kliennya.

Dalam keterangannya kepada awak media ia jelaskan bahwa sejak awal pihaknya menyatakan banding atas putusan Hakim tersebut, dan hal ini telah disampaikan secara resmi kepada pihak terkait pada Rabu 5/5/2021 lalu.

Terkait latar belakang lakukan banding Alkatiri ungkap bahwa ini adalah semata demi keadilan hukum, bahwa dalam fakta sidang terbukti dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti.

“DR Syahganda tidak terbukti bersalah, jelas didalam sidang keputusan, bahwa Hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 15 tahun 1946, bahwa terdakwa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan, itu artinya sangkaan Jaksa kepada Syahganda telah beritakan kebohongan tidak terbukti,” ujar Alkatiri.

Kemudian ia jelaskan bahwa keputusan Hakim berbeda dengan dakwaan Jaksa yang menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 14 tahun 1946 yaitu membuat kabar bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat, artinya DR Syahganda tidak membuat kabar bohong, jadi jelas terdakwa tidak terbukti bersalah seperti yang disangkakan dalam dakwaan Jaksa.

“Maka disini sangat jelas DR Syahganda terbukti tidak bersalah karenanya demi keadilan dan kebenaran terdakwa harus dibebaskan dari hukuman,” pungkas pengacara senior, Alkatiri.

Terkait putusan vonis 10 bulan kliennya, Alkatiri sebut keputusan Hakim adalah langkah yang berani, dimana Majelis Hakim yang diketuai Bapak Ramon Wahyudi berani mengambil keputusan yang berbeda dari tuntutan Jaksa. (Ahr)

Continue Reading

Hukum

JAM PIDSUS Periksa 1 Orang Terkait Korupsi Satelit di
Kemhan Tahun 2015 – 2021

Published

on

By

Rabu 26 Januari 2022, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.

“Saksi yang diperiksa yaitu TW selaku Mantan Presiden Direktur PT. Dini Nusa Kusuma, diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjutak, SH. MH.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

JAM PIDSUS Periksa 4 Tersangka Korupsi PT. Garuda Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjutak, SH. MH., menyebut, saksi-saksi yang diperiksa antara lain: R selaku Senior Manager PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara, lalu Capt. AW selaku Executive Project Manager PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara

“Dua lagi yakni: WW selaku PV Strategis and Network Planning PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara, dan AB selaku Vice President (VP) Bagian Treasury PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara,” imbuh Kapuspenkum dalam release, Selasa (25/1/2022).

Leonard mengungkapkan, Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengelolaan Keuangan PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Korupsi Satelit Kemhan, Jaksa AGung: Saat ini Kami Sedang Menyidik Pihak Swasta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Jaksa Agung RI Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Asisten Umum Jaksa Agung (ASUM) Kuntadi, dan Asisten Khusus Jaksa Agung (ASUS) Hendro Dewanto menyampaikan perkembangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, bertempat di Lobby Gedung Menara Kartika Adhyaksa Jakarta Selatan. Pada Rabu, 19 Januari 2022.

Selanjutnya, mengenai perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan sedang melakukan penyidikan hanya terhadap yang tersangkanya adalah sipil atau pihak swasta, bukan pada militer. Namun, untuk menentukan apakah militer terlibat, Jaksa Agung mengatakan perlu adanya rapat koordinasi dengan polisi militer dan kewenangannya berada di polisi militer kecuali nanti ditentukan lain menjadi koneksitas.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021, tentunya melalui tahapan-tahapan proses hukum dan dari hasil penyelidikan, perkara ini naik ke tahap penyidikan.

“Kalau naik ke penyidikan, berarti ada bukti temuan yang cukup. Ini kita lihat bagaimana mengidentifikasi rekan-rekan penyidik bahwa ada perbuatan melawan hukum saat prosesnya. Kemudian, kita juga meyakini bahwa telah terjadi kerugian dan tinggal bagaimana kita akan melihat perkembangan dalam proses penyidikan untuk melihat siapa yg bertanggung jawab atau untuk menetapkan siapa tersangkanya,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta yang paling bertanggung jawab karena sebagai rekanan pelaksana dan juga telah dilaksanakan penggeledahan terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021 dimana bahwa pihak swasta ini yang memang sebagai rekanan pelaksana, penyidik mendalami peran dari awal dan melihat apakah perusahaan ini cukup dinilai mampu ketika diserahkan pekerjaan ini.

“Kemudian yang kedua, kita ingin melihat proses pelaksanaan dari rekan pelaksana, dan ini masih pendalaman dan tentunya kita periksa dari rekanan pelaksana karena ini pihak yang kita anggap paling bertanggung jawab dan ini adalah pihak swasta,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Sedangkan terkait dengan pihak militer, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa tentunya perkara ini diserahkan ke Puspom TNI melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer dimana seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Bidang Tindak Pidana Khusus akan terus berkoordinasi dalam progres penyidikan termasuk nanti ekspose atau gelar perkara yang dilakukan setelah hasil penyidikan cukup untuk menentukan tersangka. (Amhar)

Continue Reading

Trending