Connect with us

Uncategorized

Grand Launching Partai UKM: Fastabiqul Khoirot, Meningkatkan Kesejahteraan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Acara pengajian Ramadhan dan Grand Launching Nasional / Deklarasi Akbar Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM) pada 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 bertemakan Fastabiqul Khoirot untuk Meningkat Kesejahteraan Bersama

Dimana artinya dari Fastabiqul Khoirot adalah berlomba-lomba pada kebaikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, khusunya pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang.

“Kita mengajak semua kader dan anggota Partai UKM untuk terus bergerak berlomba-lomba pada kebaikan agar bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan negara,” kata Syafrudin Budiman SIP Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM melalui rilisnya, Rabu (21/04/2021) di Jakarta Pusat.

Gus Din sapaan akrabnya, seorang aktivis intelektual muda muslim mengatakan, acara Grand Launching Nasional / Deklarasi Akbar ini akan dilaksanakan di Wet Coffe Jl. Slamet Riyadi 05 Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Dimana tetap menerapkan protokol kesehatan.

Gusdin menjelaskan, acara Grand Launching Nasional / Deklarasi Akbar di DKI Jakarta di sebuah resto cafe besar yang memuat kapasitas 1000 orang.

“Namun kita akan menghadirkan undangan, tokoh, pengurus, kader dan anggota maksimal 200 orang saja, karena keterbatasan pandemi Covid-19,” terang Gus Din cicit almarhum KH. Hasan Bisri (Hasan Gipo) Ketua Tanfiziah PBNU pertama kali.

Kata Gus Din, Pembicara Kajian Ramadhan akan hadir KH. Imam Addaruqutni, MA
(Sekjen DPP Dewan Masjid Indonesia) dan Kyai Khairul Fahmi Dasuki (Wakil Ketua Umum Forum Kyai dan Santri Nusantara).

Sementara Pembaca Doa Pembuka dan Penutup adalah KH. Ahmad Sodiq Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LDNU-PBNU) dan untuk Qori Ustad Ahmad Maulana Yusuf Kabid Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta.

“Akan banyak kyai dan tokoh agama yang hadir. Kebetulan Partai UKM sebagai Partai Nasional berasaskan Pancasila dan UUD 1945 menggelar acara di bulan ramadhan,” tukas Gus Din yang juga Kordinator Inisiator/Pendiri Partai UKM ini.

Selanjutnya, akan hadir undangan khusus, Bapak LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI dan rombongan-nya, terutama anggota DPD RI dari asal daerah-daerah Propinsi.

Bahkan kata Gusdin, acara ini juga mengundang pelaku UMKM, tokoh-tokoh politik, Ketua Umum Relawan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin dan Ketua Umum Relawan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Kelahiran Partai UKM tidak lepas dari dukungan Pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang. Bahkan banyak pendiri Partai UKM adalah Ketua-Ketua Umum Relawan Jokowi – Amin dan Ketua Umum Relawan Prabowo – Sandi hadir memberikan semangat,” ucapnya.

Terakhir akan ada pidato dan sambutan dari Syafrudin Budiman SIP Kordinator Inisiator/Pendiri Nasional Partai UKM sekaligus Sekjen DPP Partai UKM.

Selanjutnya dilanjutkan sambutan H. Bustan Pinrang Ketua Umum DPP Partai UKM dan pembacaan struktur Pengurus Harian DPP Partai UKM pertama kali oleh Dipl. T. Peratikno Rz.

Dalam acara tersebut, akan ada penyerahan Bendera Pataka Partai UKM dari Pendiri Partai UKM yang diwakili Syafrudin Budiman SIP Kordinator Inisiator/Pendiri Nasional Partai UKM kepada H. Bustan Pinrang selaku Ketua Umum DPP Partai UKM. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Pasca Putusan MK-UU.CK, Kejatuhan Bisa Terjadi Jika Terlena

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Terkait putusan MK tentang UU Ciptakerja inkonstitusional bersyarat, Pegiat Sosmed, Agusto Sulistio, berpendapat agar Presiden Joko Widodo dan Lembaga Yudikatif Negara, jangan terlena dengan keadaan ini yang mungkin dianggapnya baik-baik saja.

Jika tak segera ada langkah konkrit bisa akibatkan investor akan ragu lalu hengkang, atau tak jadi berinvestasi di Indonesia, sebab rules of law tidak berjalan baik, sehingga stabilitas keamanan dalam negeri tak menentu. Maka Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah positif dan terpuji kepada para korban dan mereka yang ditahan yang terkait dengan aksi secara langsung maupun tidak, pasca penolakan RUU Ciptakerja pada Oktober Tahun 2020 lalu.

Selain itu mantan aktivis PIJAR era tahun 90-an ini mengharapkan kelegowoan Penyelenggara Negara atas putusan MK soal UU CK tersebut, ini baik dan bisa menjadi pelajaran, contoh kedepan, kita akan terbiasa selalu melakukan koreksi, permintaan maaf jika ada kesalahan, apalagi bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang penuh toleran dan sopan santun yang tinggi, tambahnya.

“Sejarah bangsa ini kan selalu gunakan langkah etika kesantunan disamping UU Hukum, jika terjadi persoalan, apa sih yang nggak bisa diselesaikan oleh Pemerintah kita sejak jaman Soekarno, Soeharto, Habibie, GusDur, Mega, SBY, bahkan Jokowi diawal kepemimpinannya? Bangsa ini telah lewati persoalan besar dan berpotensi pecah, tapi Alhamdulillah selesai. Semua bisa diselesaikan jika nilai etika kesantunan dan hukum dikedepankan, kemudia rasa egois serta mau menang sendiri dihilangkan,” beber Agusto.

Selanjutnya ia sampaikan bahwa akibat penerapan UU ini tentu banyak buruh pekerja yang terkena dampak, mungkin ada yang terkena PHK, Gajinya dipotong, dan lainnya, itu sebabnya mungkin ini yang menjadi dasar putusan MK. Jika demikian, baik dan positif jika Penyelenggara negara khususnya yang berkaitan dengan terbitnya UU Ciptakerja melakukan semacam koreksi yang ditujukan langsung kepada para buruh pekerja, aktivis dan masyarakat luas, terangnya melalui pesan pendek pada Senin pagi (29/11/2021).

Soal langkah apa yang harus dilakukan atas Pemerintah atas putusan MK ini, Agusto jelaskan bahwa setiap pemerintahan suatu negara punya aturan hukum tatacara menyelenggarakan negara, saya pikir Pemerintah lebih pandai dan paham soal apa yang seharusnya dilakukan jika aturan yang dibuatnya dinyatakan secara SAH oleh lembaga Yudikatif bertentangan dengan konstitusi negara, saya sebagai warga negara hanya bisa memberi kritik saran saja, sebagaimana yang diatur konstitusi yang berlaku di negara kita ini, keputusan tetap ada ditangan Pemerintah dalam hal ini lembaga Yudikatif dan Presiden sebagai Kepala Negara

Ditanya soal kasus yang menimpa Aktivis KAMI, ia uraikan bahwa Syahganda, Jumhur Hidayati, Anton Permana, jika mengacu pada fakta persidangan yang saya ikuti, bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada mereka, pasca penolakan RUU Omnibuslaw, saya berpendapat bahwa kritik dan tulisan mereka di media sosial merupakan hak konstitusional dan tak ada tindakan pidana misalnya lakukan tindakan anarkis, dan ini pun disampaikan oleh sejumlah saksi ahli yang dihadirkan JPU, namun mau apa lagi? Nyatanya Hakim putuskan Syahganda, Jumhur bersalah, ya itulah Politik,” terang Agusto heran.

Menutup keterangannya ia sampaikan bahwa korban dari UU CK ini, baik saat masih berstatus RUU hingga jadi UU tak hanya dari Aktivis KAMI, namun dari buruh pekerja dan masyarakat luas lainnya, karena ini menyangkut nasib dan penderitaan rakyat, maka akan baik jika Pemerintah segera dilakukan langkah konkrit langsung secara kenegaraan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang terdampak langsung UU Ciptakerja, guna kepastian hukum dan kepercayaan para Investor. (Zohiri)

Continue Reading

Uncategorized

Issue Reshuffle Kabinet Jokowi Kian Kencang, Benarkah?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rumor mengenai Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet berembus sangat kencang akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan oleh Pegiat Sosmed, Agusto Sulistio yang menduga bahwa Presiden Jokowi akan melakukannya sebelum akhir tahun.

Adapun menteri-menteri yang akan terkena reshuffle menurut dugaan Agusto adalah menteri yang belakangan ini kurang menonjol prestasi kerjanya, seperti Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR Sofyan A Djalil.

Ditanya bocorannya menteri yang akan masuk, Agusto kembali memprediksi bahwa yang akan masuk ke dalam kabinet Jokowi adalah beberapa dari Partai, sisanya dari profesional yang didorong oleh partai.

“Kemungkinan ada satu orang yang jadi menteri dari partai baru bergabung,” tambah Agusto, saat dikonfirmasi, Sabtu siang, 27/11/2021.

Lebih lanjut pegiat sosmed yang juga mantan aktivis PIJAR (Pusat Informasi Jaringan Aksi Reformasi) era tahun 90-an, kemungkinan akan masuk dalam kabinet dari kalangan aktivis, tapi kesemuanya tergantung nanti keputusan Presiden, meski diluar ada banyak saran dan masukan.

Menutup keterangannya, Agusto sampaikan bahwa reshuffle adalah hal wajar dalam penyelenggaraan negara, namun jika pergantian menteri terlalu sering itu menunjukkan lemahnya pengamatan dan penganalisaan calon menteri, yang disebabkan antara lain oleh tekanan atau bargaining power politik, semua kembali kepada Presiden, mau atau tidak. (Apip)

Continue Reading

Uncategorized

Kejagung akan Lelang Barang Mewah Hasil Rampasan Jiwasraya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melelang hasil barang rampasan dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada 24 November 2021. Barang yang dilelang itu terdiri atas 15 mobil mewah dan 1 motor gede dengan nilai total sekira Rp11,193 miliar.

“Dalam rangka penyelesaian barang rampasan negara dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya ini sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan,” ujar pelaksana tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Sartono, di Kantor Jiwasraya, Jakarta Pusat, dilansir okezone Minggu (21/11/2021).

Sartono menjelaskan, empat mobil yang dilelang berasal dari terpidana Heru Hidayat, yakni mobil Land Rover seharga Rp 806 juta, Jeep Lexus Rp936 juta, Toyota Vellfire Rp624 juta, dan Toyota Vellfire Rp680 juta.

Kemudian, empat mobil dilelang dari terpidana Benny Tjokrosaputro, yaitu Jeep Land Rover Rp2 miliar, Jeep Audi Rp962 juta, Toyota Alphard Rp829 juta, dan Mercedes Benz S.500 Rp1 miliar.

Selanjutnya, tiga kendaraan yang disita dari terpidana Hendrisman Rahim, yaitu Toyota Alphard Rp 600 juta, Mercedes Benz E.300 Rp285 juta, dan motor Harley Davidson Rp361 juta.

Berikutnya, mobil disita berasal dari Harry Prasetyo, yakni Mercedes Benz E.300 Rp626 juta dan Toyota Alphard Rp697 juta

Sartono melanjutkan, dua mobil dari Syahmirwan, yakni Honda CRV Rp167 juta dan Toyota Kijang Innova Rp253 juta. Selanjutnya, mobil dari terpidana Joko Hartono Tirto, Toyota Kijang Innova Rp259 juta.

“Bahwa dari rangkaian penilaian tersebut diperoleh hasil penilaian yang selanjutnya tentunya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pelelangan. Dalam rangka kegiatan pelelangan barang rampasan kasus Jiwasraya ini, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan. Lelang akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,” kata Sartono.

Lelang akan dilakukan secara online pada Rabu (24/11/2021) melalui situs lelang.go.id. (Ahr)

Continue Reading

Trending