Connect with us

Uncategorized

Rakornas Aspeksindo, Rokhmin: Dorong Percepatan Pembangunan PPKT

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 di Jakarta, 1 hingga 3 April 2021.

Melansir monitor.co.id, Ketua Umum Aspeksindo, Abdul Gafur Masud dalam sambutannya ungkapkan mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian pemerintah pusat sebagaimana sektor pertanian.

Dia tambahkan, salah satunya mendorong penyelesaian tumpang tindih beberapa peraturan atau kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat seperti batas wilayah pesisir yang kewenangannya saat ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

“Kebijakan daerah dan pusat terkadang terbentur dengan undang-undang batas wilayah. Padahal obornya harus menyala dari desa-desa,” kata Abdul Gafur yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu pada Pembukaan Rakornas, Kamis (1/4/2021).

Bersamaan, Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri mengingatkan soal pentingnya paradigma baru pembangunan wilayah yaitu melalui pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dalam membangun wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar (PPKT).

Menurutnya, sebagian besar daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) di wilayah perbatasan NKRI kurang maju dan kurang sejahtera dibandingkan dengan daerah di wilayah perbatasan negara-negara tetangga.

“Contohnya: Belawan-Asahan versus Johor (Malaysia), Batam versus Singapura, Kalbar versus Serawak, Nunukan versus Tawau, Natuna versus Thailand Selatan, dan Sangihe-Talaud versus Davao (Pilipina),” sebut Rokhmin Dahuri.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri yang juga Guru Besar IPB tersebut mengungkapkan bahwa Program pembangunan HANKAM (infrastruktur, sarana, SDM, dan anggaran) di wilayah perbatasan NKRI pun jauh lebih rendah ketimbang di negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, dan Australia).

“Akibatnya rongrongan terhadap kedaulatan NKRI dan kerugian sosial-ekonomi pun cukup signifikan dan membesar,” ungkap penasehat menteri kelautan dan perikanan itu.

Prof Rokhmin juga menjelaskan, bahwa pendekatan pengembangan PPKT menggunakan paradigma baru yaitu pendekatan ekonomi dan hankam meliputi pembangunan infrastruktur & konektivitas, pembangunan ekonomi wilayah, pembangunan hankam, dan pembangunan sumber daya manusia.

Kata Prof Rokhmin yang juga Duta Besar Kehormata Jeju Island Korea Selatan itu, sesuai dengan RTRW dan DDL (Daya Dukung Lingkungan) nya, PPK Terdepan yang tidak berpenduduk (69 pulau) dan Wilayah Perbatasan lainnya sebaiknya dikembangkan

“Untuk Kawasan Industri Manufaktur Yang Ramah Lingkungan dan Sosial (seperti Taiwan dan Hainan), Integrated Marine Tourism Industry (seperti Maldives dan Hawaii), atau pertambangan dan energi ramah lingkungan, dengan pola KEK dan a big push-integrated development,” imbuhnya.

Sedangkan sesuai dengan RTRW dan DDL nya, PPK Terdepan yang berpenduduk (42 pulau) sebaiknya dikembangkan untuk Industri Perikanan Terpadu berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri bioteknologi, dan pariwisata.

Menutupnya, Prof Rokhmin menegaskan, bahwa Investor harus yang credible, bonafide, dan baik dari daerah, nasional, maupun internasional. Para investor berkewajiban membangun infrastruktur setempat terkait dengan industrinya.

“Infrastruktur dasar, konektivitas, dan mengusahakan agar produk dari segenap industri diatas masuk ke dalam Jaringan Rantai Pasok dan Nilai Global adalah tanggung jawab pemerintah,” pungkas Prof Rokhmin Dahuri. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Menuju 2045, Wujudkan Indonesia Maju

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Jika dibandingkan dengan negara-negara Korea, Jepang, China, bahkan juga Vietnam, kita masih jauh lebih baik, karena waktu mereka mulai melaukan pembangunan, kondisinya lebih berantakan dari kita,” kata Nugroho Dewanto saat menjadi narasumber pada Peluncuran Buku Indonesia Menuju 2045 di Lemhannas RI, (6/10/2021).

Lebih lanjut Nugroho memaparkan, kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sebelumnya Indonesia sempat masuk ke level pendapatan menengah ke atas, namun karena pandemi Covid-19, turun level menjadi pendapatan menengah ke bawah.

Dia tambahkan, tidak hanya kondisi ekonomi yang mengalami penurunan, namun kesehatan generasi emas Indonesia juga masih perlu dibenahi. Sekitar 54% angkatan kerja di Indonesia terindikasi menderita stunting, yang tersebar di sektor kerja swasta, birokrasi sipil, kepolisian, dan kemiliteran.

“Kondisi stunting ini sangat memprihatinkan dan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas SDM di Indonesia, terutama pada usia produktif,” jelas Nugroho.

Oleh sebab itu, Nugroho menyampaikan ada tiga pondasi yang dimiliki negara maju untuk membenahi masalah tersebut, yaitu, investasi di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan saat bersamaan membangun infrastruktur secara massive. Selain itu, juga melakukan investasi pada riset di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Peluncuran buku Indonesia Menuju 2045 berlangsung pada  Rabu, 6 Oktober 2021,  pukul 15.00 s.d. 18.00 WIB dilaksanakan secara hybrid dengan menghadirkan narasumber terkemuka

Narsum tersebut di antaranya, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P; Direktur Eksekutif CSIS, Phillips J. Vermonte; Penulis Buku Indonesia Menuju 2045, Nugroho Dewanto; serta Direktur Komunikasi Kompas Group, Glory Ojong. Hadir sebagai moderator Wakil Pemred Kompas, Tri Agung Kristanto.

Kegiatan ini diharapkan mampu menggambarkan capaian dan juga tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka. Sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara lain untuk mewujudkan generasi emas Indonesia Maju. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Berpotensi Rugikan Rakyat, Presidium GEKANAS Tolak IPO PLN

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan aliansi 18 Serikat Pekerja tingkat Nasional termasuk didalamnya Serikat, Akademisi, Peneliti dan Advokat atas nama rakyat Indonesia, mendukung perjuangan SP PLN Group dan Menolak rencana kebijakan Holdingisasi dan Initial Public Offering (IPO)

Adapun Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional, yakni: FSP KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSPI, FSPKEP-KSPI, PPMI’98, FSP PAR REF, FSP RTTM SPSI, FSP TSK SPSI, FSP PPMI KSPI, IKAGI, GOBSI, GASPERMINDO, PPIP, SP PLN, SP PJB, SPDAG, FSPBI, ELKAPE, PAKKAR.

Kepada media, Koordinator Presidium GEKANAS, R. Abdullah mengatakan, Privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis Initial Public Offering (IPO), akan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan amanat dan perintah Konstitusi negara.

“Sebab, dengan melakukan Privatisasi Perusahaan Plat Merah yang bernama PT.PLN (Persero), maka kepemilikannya akan berubah menjadi Milik Umum (Swastanisasi). Padahal tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak,” ungkapnya, Selasa (5/10/2021).

Menurutnya, Privatisasi terhadap PT. PLN dengan dalih program Holdingisasi dan IPO, menunjukkan Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara tidak taat azas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan amanat dan perintah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

“Masyarakat sebagai pengguna Listrik Negara patut mengantisipasi bahwa Privatisasi berpotensi besar menimbulkan peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha, akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkelanjutan demi mecapai keuntungan PT. PLN (Persero) sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran pemilik modal (saham),” ujar R. Abdullah. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Said Iqbal terpilih sebagai ketua Umum Partai Buruh

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – ketua umum (KSPI) Said Iqbal secara resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Buruh 2021-2026. Iqbal/ terpilih dalam deklarasi dan kongres Partai Buruh ke-4 yang digelar pada 4-5 Oktober di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

“Dan ini sudah dimulai dengan 11 elemen yang bergabung dan dipimpin, dan kita percayakan kepada Bung Said Iqbal untuk memimpin di pemilu yang akan datang,” kata mantan Ketua Umum Partai Buruh, Sonny Pudjisasono dalam pidatonya, Selasa (5/10/2021).

Sonny mengatakan bahwa pendirian partai buruh sudah lama ia bicarakan dengan Iqbal. Ia sempat mendorong agar partai buruh ikut dalam Pemilu 2019, namun gagal. Kini, kata Sonny, Partai Buruh diproyeksikan dapat bersaing dalam Pemilu pada 2024.

Ia berharap deklarasi kembali Partai Buruh kali ini bisa belajar dari pendirian partai itu sebelumnya. Ia mengingat peristiwa saat Partai Buruh didirikan pada 2003, dengan penuh gegap gempita. Namun, semangat itu luntur menjelang pemilu.

Ia mengapresiasi saat Partai Buruh menempatkan wakilnya di tingkat kabupaten kota. Namun, ia menyayangkan partai Buruh yang masih gagal menempatkan wakilnya di tingkat pusat dalam beberapa pemilu terakhir.

“[Partai Buruh] masih mampu tetap eksis di dalam dua kali pemilu dan berhasil menempatkan wakil-wakilnya di tingkat provinsi kabupaten dan kota tetapi belum berhasil menempatkan wakilnya di tingkat nasional atau pun DPR RI,” kata dia.

Continue Reading

Trending