Connect with us

POLITIK

Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Published

on

Inilah tanggapan kami atas permintaan pelaku KLB Ilegal Sibolangit ataupun relawan Jokowi agar kami meminta maaf kepada Bapak Presiden.

Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Oleh : Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Sabtu (3/4/2021).

Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal, yakni:

Yang Pertama;

A. Sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

B. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan.

Lalu Kedua, adalah;

A. Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

B. Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.

C. Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka.

Kalau kepada Presiden, sudah jelas, KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden, bukannya malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.

Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?

Lalu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan.

Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat.

Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden.

Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini.

Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden.

Continue Reading

POLITIK

Idris Sanur Dipercaya Sebagai Ketum DPP Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pasca pertemuan dengan Calon Presiden Republik Indonesia Tahun 2024, Anies Baswedan di Jakarta, H. Idris Sanur dipercaya sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan.

Kepercayaan tersebut di dapat dari Calon Presiden RI Anies Baswedan bahwa Idris Sanur sebagai Ketum DPP Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan asal Minangkabau, membawahi DPW, DPD dan DPC Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan yang berada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh pelosok negara.

Hal ini di sampaikan Idris Sanur pasca pertemuan dengan Anies Baswedan, bersama perwakilan tokoh-tokoh Minangkabau yang berada di Jakarta pada Selasa, 9 Agustus 2022 di DKI Jakarta. (dilansir dari detaksumbar)

“Alhamdulillah, sudah berlangsung pertemuan dengan Bapak Anies Baswedan, Calon Presiden RI Tahun 2024 bersama sejumlah perwakilan Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan sekitar jam 1 siang tadi,” ujar Idris Sanur melalui saluran telepon.

“Hadir dalam pertemuan tersebut 8 orang tokoh-tokoh Minangkabau diantaranya, Ahmad Faisal, Azwar Anas, Rasyid dan beberapa rekan tokoh-tokoh Minangkabau lainnya,” kata Idris.

Sebelumnya sudah banyak nama kelompok atau komunitas Relawan Anies Baswedan di Sumatera Barat. Salah satunya, Pendopo Anies Baswedan Sumatera Barat yang dipimpin oleh Idris Sanur selaku Ketua DPW Pendopo Anies Baswedan di Sumatera Barat.

“Namun sekarang, seluruh nama kelompok atau komunitas pendukung atau Relawan Anies Baswedan di Sumatera Barat akan menjadi satu dengan nama Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan. Artinya, urang Minangkabau dikampung dan di perantauan, baik perantau di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, yang mendukung Bapak Anies Baswedan tergabung di dalam satu wadah dengan nama Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan,” tegasnya.

Lanjut Idris, dalam kesempatan tersebut Bapak Anies Baswedan menyampaikan bahwa insyaallah, jika terpilih sebagai Presiden RI Tahun 2024, amanah dari urang Minangkabau akan dilaksanakan sesuai dengan falsafah di Minangkabau, yakni adat bersandi sya’ra, sya’ra bersandi kitabullah. Selain itu, dirinya akan menjadi Pemimpin sesuai dengan Sunnah Rasululluah untuk kemakmuran rakyat.

Usai pertemuan, Ketum DPP Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan, Idris Sanur akan kembali ke Padang melalui jalur udara pada Rabu besok, pukul 10.00 wib, dan akan langsung mengadakan rapat sekitar pukul 14.00 wib di Bukittinggi, Sumatera Barat. (Amhar)

Sumber : detaksumbar.com

Continue Reading

POLITIK

Isu Politik Indentitas, Lemhannas Sarankan Adopsi Teknologi dan Digitalisasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada 2024 nanti, Indonesia akan melaksanakan perhelatan akbar. Terdapat kekhawatiran penggunaan politik identitas yang dapat memecah masyarakat. Terkait hal itu, Lemhannas akan mengusulkan beberapa regulasi terkait kampanye yang mengandalkan politik identitas secara perlahan dan bertahap.

Untuk meningkatkan kualitas kampanye politik, Lemhannas juga sarankan adopsi teknologi dan digitalisasi. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto saat Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Auditorium Gajah Mada Lemhannas RI (9/8/2022), di Jakarta.

Lebih lanjut Andi mengungkapkan, “Kita perlahan secara bertahap akan mengusulkan beberapa regulasi terkait bagaimana menghilangkan kampanye yang mengandalkan politik identitas. Lalu memperbaiki meningkatkan kualitas kampanye politiknya, ya antara lain arahan presiden tadi adalah mengadopsi teknologi

“sehingga proses digitalisasi demokrasi akan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemilu ke depan dan disisi lain juga bisa meningkatkan kualitas kampanye,” kata Gubernur Andi. Ini dilakukan dengan tujuan kampanye yang dilaksanakan betul lebih terarah, untuk meningkatkan ruang partisipasi publik, untuk meningkatkan dialog tentang kebijakan program yang sangat bermanfaat bagi rakyat pemilih.

Seminar Nasional PPRA 63 Lemhannas RI dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI pada Selasa, 9 Agustus 2022 dengan menampilkan empat narasumber, yakni Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar, M.Si, dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi, PhD.

Selain para narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pendidikan Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., beserta para pejabat Lemhannas RI. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Terkait Pilpres 2024, Johan Nojeng: Kami masih Menunggu Intruksi Ketum

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah noor membuka bimbingan teknis nasional anggota DPRD Provinsi, kabupaten, kota fraksi partai bulan bintang pada 3-5 juli 2022, Senin (04/072022) di marlyn park hotel, jakarta.

Selain dihadiri anggota legislator provisni, kabupaten, serta kota, jua dihadiri koordinator badan otonom partai, Pengurus dpp hingga dpw serta dpc.

Di temui media disela-sela acara, Johan Nojeng, SE
ketua Dpc partai bulan bintang kabupaten takalar Sulawesi Selatan mengatakan, untuk calon presiden pada pilpres 2024 saat ini belum ada dan menunggu instruksi pimpinan ketua umum

“Dan tentunya kita masih perlu koalisi dengan partai lain karena di parlemen sendiri belum ada kursi partai bulan bintang,” terangnya.

Dia jelaskan, bahwa untuk persiapanya sendiri Partai Bulan Bintang tingkat DPRD para kader serta simpatisan sudah turun langsung ke masyarakat, dari wilayah tingkat Rt Kelurahan sampai tingkat kecamatan untuk persiapan kedepan partai bulan siap exis di 2024,” tutup Johan Nojeng yang juga Anggota DPRD Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan ini.

Continue Reading

Trending