Connect with us

Nasional

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kembali Digelar, ini Daftar Pendaftarannya

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 telah digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa mengajukan atau mendaftarkan inovasinya pada 18 Maret hingga 11 Mei 2021.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan kompetisi yang telah digelar sejak 2014 merupakan upaya Kementerian PANRB untuk membudayakan inovasi bagi penyelenggara pelayanan.

“KIPP merupakan langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan yang dilahirkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ungkap Atmaji pada acara Launching KIPP 2021, secara virtual, Rabu (17/03/2021).

Tahun ini, Kementerian PANRB mengangkat tema Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Transfer Pengetahuan di Tatanan Normal Baru.

Penekanan kali ini ada pada penerapan inovasi pada tatanan normal baru, yang sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Atmaji menegaskan, pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti pada kegiatan kompetisi untuk penciptaan inovasi.

“Namun juga meliputi pengembangan inovasi melalui transfer pengetahuan atau replikasi, serta pelembagaan inovasi agar berkelanjutan,” imbuhnya.

Pelayanan publik adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Dengan inovasi pelayanan publik, persepsi masyarakat tentang pelayanan yang berbelit akan berubah.

Perubahan sistem pelayanan yang semakin modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dan prioritas.

“Dengan demikian, tujuan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendorong capaian reformasi birokrasi dapat segera terpenuhi,” tegas Atmaji, yang didampingi oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.

Perlu ditekankan, Kementerian PANRB tidak bertindak sebagai penilai. Seluruh proposal inovasi yang terkumpul, akan dinilai oleh Tim Evaluator yang terdiri dari para akademisi dan pakar.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas, netralitas, serta integritas.

Proposal yang terkumpul secara _online_ melalui aplikasi Sistem Inovasi Pelayanan Publik atau Sinovik, akan diseleksi oleh Tim Evaluator dan menghasilkan 99 inovasi atau disebut Top 99.

Top 99 inovasi pelayanan publik tersebut kemudian akan dinilai oleh Tim Panel Independen (TPI), yang bertugas menilai presentasi dan wawancara, verifikasi, dan observasi lapangan.

TPI kemudian akan menentukan 45 inovasi terbaik atau Top 45. Khusus bagi pemda yang inovasinya masuk dalam jajaran Top 45, Kementerian PANRB memberi hadiah berupa pengusulan Dana Insentif Daerah (DID) kepada Kementerian Keuangan.

Pemberian DID tersebut tentunya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pemda wajib memenuhi kriteria utama yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebelum berhak menerima alokasi DID.

Inovasi pada kompetisi ini dibagi dalam tiga kelompok. Pertama adalah kelompok umum, yakni bagi inovasi yang belum pernah mengikuti atau belum pernah mendapat penghargaan pada KIPP periode sebelumnya. Inovasi yang masuk dalam kelompok ini juga harus belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak dua kali.

Kelompok kedua adalah replikasi, yakni inovasi yang merupakan adaptasi atau modifikasi inovasi yang termasuk Top 99 periode KIPP 2014-2020, serta belum pernah mendapat penghargaan pada ajang sebelumnya.

Sedangkan ketiga adalah kelompok khusus, yakni inovasi yang ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji pada periode sebelumnya, dan paling sedikit berusia satu tahun sejak ditetapkan sebagai Top Terpuji. Inovasi yang masuk kelompok khusus juga tidak pernah mendapat penghargaan sebagai 5 pemenang _Outstanding Achievements Public Service Award_ 2020.

Untuk persyaratan lebih rinci tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB.

Harapannya, inovasi yang terkumpul dalam ajang ini semakin mempermudah masyarakat, meningkatkan kualitas birokrasi, hingga meningkatkan ekonomi daerah dan nasional.

“Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Atmaji, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

LKPASI Gelar Simposium Nasional Maklumat Raja Sultan Datu Penglingsir kepala suku marga Pemangku Adat Seluruh Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Lembaga Komukasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) yang diketuai oleh YM Datuk Juanda Datuk Bentara dari Kesultanan Deli Serdang menggelar Kegiatan Simposium Nasional dan Deklarasi Maklumat Raja Sultan Datu Penglingsir kepala suku marga Pemangku Adat Seluruh Indonesia pada 19 sampai 20 Mei 2022, bertempat di Grand Cempaka Hotel Jakarta Pusat.

Ditemui media usai acara, Sultan Siak dari Kesultanan Riau Sultan Sarif Nazir bergelar Sultan Aisaidis Sarif Nazir abdul jalil Saifudin Kesultanan Siak ke 13 mengatakan dengan diadakan Simposium Nasional Raja Sultan se-Nusantara. Para Raja bersatu untuk menyampaikan hak-haknya.

“Kami sebagai pemilik diperhatikan oleh Pemerintah sebagai pengelola, dan kami sebagai pemilik awal dari terbentuknya negeri ini tidak diperhatikan sama sekali. Jadi bersatunya kami melalui Simposium Nasional melalui LKPASI supaya pemerintah ini menyetujui apa yang menjadi hak – hak kami”.

“Kami harapkan kepada Presiden Jokowi supaya apa yang menjadi hak kami sebagai pewaris supaya di sahkan. Contohnya hak adat dan hak wilayat hak komunal. Supaya pemerintah segera merealisasikannya”.

Berkumpulnya ratusan keturunan para Raja dari belahan bumi Nusantara bersatu melalui Simposium Lembaga Komunikssi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) ingin menyampaikan kepada Pemerintah selaku pengelola negeri bahwa apa yang menjadi hak mereka sejak nenek moyang bisa mereka miliki dan kelola kembali.

Usai acara salah satu keturunan para Raja yaitu Sultan Pajajaran Raden Haji Dadan mohendar keturunan Kerajaan Pajajaran Gunung Agung yang juga menjabat sebagai dewan pendiri dan dewan kode etik LKPASI mengatakan bahwa acara secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

“Tujuan dan semuanya sudah tercapai mungkin ada permasalahan interen yang harus diselesaikan dalam rangka penyempurnaan kegiatan kedepan, kemudian penyesuaian penyesuaian yang menjadi target yang harus diselesaikan” ujarnya.

“Harapan saya Pemerintah harus bisa kerjasama dengan raja-raja sehingga fungsi raja kembali dan masyarakat menjadi Gemahripahlojinawi yang artinya Sejahtera.

Karena inilah tujuan dari kerajaan pajajaran untuk masyarakat dunia bukan Indonesia saja. Jadi Sahaning anungaku ayanakula yang berarti siapa saja yang mengakui adanya saya maka saya ada ditengah dia. Itu sumpah eyang prabu” imbuhnya.

Ditempat yang sama Sultan buton ke 40 bergelar Kaimudin Halifahtulhamis dr. Hj. Laode Mohammad Ijab Manarfa berharap melalui acara ini supaya pemerintah aman-aman saja. NKRI harus jaya.

“Kita sebagai lembaga kesultanan dan lembaga adat supaya bisa melaksanakan tugas untuk kesejahteraan dan Kemakmuran masyarakat. Melalui acara ini supaya pemerintah bisa menyelesaikan semua masalah, dan selama ini kita tahu banyak orang nakal disingkirkannya” tutupnya.

Editor : Chris – Amhar

Continue Reading

Nasional

Penolakan UAS, Adi Supriadi : Singapura Takut Pada Kebangkitan Nasionalisme Melayu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Analis  dan Pengamat Masalah Sosial Politik & Keagamaan, Adi Supriadi turut memberikan tanggapan mengenai kasus deportasi Ustaz Abdul Somad yang menjadi perbincangan di tanah air. Mereka mengakui telah menolak pendakwah Islam yang akrab disapa UAS tersebut.

Mengutip apa yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri Singapura yang menyatakan UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura.

“Ini Alasan yang mengada-ada, Karena sejatinya UAS di sangat di idolakan di Malaysia dan Brunei Darussalam, Masyarakat Melayu Singapura pun dapat dikatakan semuanya mengidolakan UAS, Lalu Apa alasan kuat dibalik penolakan Singapura ? Saya melihat ketakutan penguasa Singapura pada Kebangkitan Nasionalisme Melayu “ Ujar Adi Supriadi kepada Media, Kamis (19/05/2022).

Misalnya, Dalam ceramahnya UAS di berbagai kesempatan di Malaysia, Brunei Darussalam mengangkat bahwa Bangsa Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam disatukan oleh Budaya dan Bahasa yang sama yaitu Melayu, dan Melayu identik kuat dengan Islam.

Menurut Jurnalis dan Penggiat Media Sosial ini juga bahwa alasan Singapura tentang UAS merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal “jin kafir”. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non muslim sebagai kafir “ adalah alasan yang dibuat untuk disukai kaum Islamphobia di Semua Negara Serumpun termasuk Indonesia, Sehingga kaum Liberalis Sekuler, Pemuja Komunis di Indonesia termasuk Buzzer Istana saat ini menyerang UAS dan membela Singapura, diantaranya Permadi Arya (Abu Janda) dkk.

“ Alasan sebenarnya bukan soal itu, tetapi diduga pada Kebangkitan Nasionalisme Melayu di Singapura, Saya pernah mendapat langsung curhat dari orang-orang Melayu Singapura, ketika jelang Pemilu di Singapura, mereka mengatakan Melayu harus ambil alih kekuasaan di Negeri Melayu ini, China harus dihentikan, walaupun itu tidak mungkin “ Kata Pria kelahiran Ketapang Kalimantan Barat ini menjelaskan.

UAS Disegani di Malaysia dan Brunei, Mengapa Singapura Menolaknya?

Adi Supriadi juga dalam cuitannya di Twitter @coachaddie_off menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Singapura adalah Penghinaan kepada Etnis Melayu dan tentunya Ummat Islam yang menghormati Ulama.

UAS adalah Ulama Serumpun, Dicintai bukan saja sebagai Ulama tetapi Tokoh Pemersatu Melayu di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura, UAS sangat disukai dan diidolakan oleh warga Melayu Singapura, ketidak sukaan Warga Melayu Singapura terhadap Penguasa Singapura saat ini membuat UAS sosok yang paling dinanti kehadirannya. Tentunya Penguasa Singapura tidak suka berkaitan dengan Kepentingan Politik mereka.

“Ini bukan soal Ceramah UAS, Sekali lagi ini masalah Sosok UAS sebagai Pemersatu Melayu dan punya potensi kebangkitan Nasionalisme Melayu di negeri serumpun,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi UAS merupakan masalah sensitif sehingga Masyarakat Indonesia bisa mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengusir pulang Duta Besar Singapura di Indonesia dan memutuskan hubungan Diplomatik kedua negara.

UAS Diidolakan Rakyat Melayu Singapura, Apakah Penguasa Singapura Takut Pada Kebangkitan Nasionalisme Melayu?

Pemerintah Singapura harus jujur mengenai ini. Soalnya bocoran Informasi Penguasa yang diatur oleh anak-anak Lee kuan Yew terpecah menjadi menjadi dua, ada yang kuat memihak kepentingan China ada juga yang sangat ingin mengembalikan roda pemerintahan kepada Masyarakat Asli Singapura yaitu Melayu.

Editor : Amhar

Continue Reading

Nasional

Disambut Dubes Aziz, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Awali Kunjungan Kerja ke Madinah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI.

Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.

“Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.

“Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz.

Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.

“Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (Amhar)

Sumber : www.lanyallacenter.id

Continue Reading

Trending