Connect with us

Nasional

YLBHI: Draf Perpres Pelibatan TNI Tangani Aksi Terorisme Perlu Di Rubah

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Joko Widodo tidak menandatangani Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pelibatan TNI dalam menangani terorisme.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyatakan draf Perpres yang lama harus diubah, karena berbahaya dan melabrak banyak peraturan perundang-undangan lainnya. YLBHI pun meminta pemerintah terlebih dulu menyerap masukan dari masyarakat.

Dalam keterangan tertulisnya Isnur mengatakan, perlu dilakukan perumusan kembali draf rancangan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi yang konsern terhadap masalah terorisme

“Tentu perlu juga dilibatkan masyarakat sipil yang selama ini bekerja dalam penanganan kekerasan ekstrem,” kata Isnur, dilansir dari sindonews.com, pada hari Senin (15/3/2021).

Lebih lanjut Isnur mengatakan, bahwa raperpres tentang Pelibatan TNI dalam menangani terorisme harus diupayakan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan agar selaras.

“Sangat dibutuhkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sehingga aturan yang lahir selaras dengan aturan yang telah ada sebelumnya, dan tidak mengalami tumpang tindih,” pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Elsam, Imparsial, PBHI, KontraS, YLBHI, Setara Institute, HRWG, LBH Pers, YPII, PPHD Univ. Brawijaya, Pusham Unimed, Public Virtue Research Institute, IDeKa Indonesia, Centra Initiatives, LBH Jakarta, ICJR menguraikan pasal-pasal bermasalah dalam perpres itu.

Pada pasal-pasal perpres itu, yang disebut akan mengubah model penanganan terorisme di Indonesia dari model sistem kontrol kejahatan melalui penegakan hukum (crime control model) menjadi model perang (war model).

Permasalahan lainnya adalah menyangkut potensi pertentangan pasal dengan peraturan di atasnya seperti UU TNI.

Misalnya, dalam UU TNI, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme dapat dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI).

Lalu mengenai penggunaan APBD untuk TNI ketika terlibat dalam penanganan terorisme. Itu bertentangan dengan Pasal 66 UU TNI yang mengatur anggaran TNI hanya dari APBN.

Sebelumnya, pada November 2020, Komisi III DPR RI sempat memberi catatan terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Menurut Komisi III, pelibatan TNI membutuhkan payung hukum yang jelas dan komprehensif sesuai maksud dan tujuan Pasal 43I UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu, Komisi III juga meminta pemerintah berhati-hati dalam menetapkan Perpres tersebut.

Sebab, Perpres itu diketahui akan mengatur ketentuan tentang mekanisme penggunaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap tugas TNI dalam lingkup UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PLN Pasok 59 Gardu Listrik untuk Jakarta Saat Idul Fitri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1421 H, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah melakukan siaga pasokan listrik di ibukota, atau DKI Jakarta dan sekitarnya pada  6-21 Mei 2021. 

Listrik di DKI Jakarta saat ini disuplai dari enam subsistem kelistrikan dengan total kapasitas 10.315 Mega Watt (MW) melalui 59 gardu induk 150 kilo Volt (kV) dan 20 KV.

Beban puncak listrik yang pernah dicapai 4.938 MW pada 2020. Realisasi beban puncak saat Hari Raya Idul Fitri 2020 sebesar 3.038 MW pada pukul 21.00 WIB.

Sementara itu, prediksi beban puncak listrik saat Hari Raya Idul Fitri 2021 pada 13 Mei mendatang sebesar 3.103 MW. 

“Prediksi kami untuk beban puncak Lebaran ada kenaikan 2% dibandingkan dengan tahun lalu,” kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Doddy B Pangaribuan di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Dari sisi kecukupan pasokan, lanjut dia, kelistrikan saat Hari Raya Idul Fitri di Jakarta dan sekitarnya tahun ini dalam kondisi aman dan cukup.

Melengkapi siaga dalam menghadapi Idul Fitri, PLN pun menyiapkan 2.356 personel, 17 posko, 17 unit gardu bergerak, 6 unit mobil deteksi, 4 unit kabel bergerak, 20 unit power bank, dan 4 unit crane.

Sebelum masa siaga, PLN juga memastikan bahwa kondisi peralatan pendukung dalam keadaan baik dan siap beroperasi. “Setiap hari, PLN selalu siap dan siaga menjaga keandalan pasokan listrik. Namun, di hari-hari besar tertentu siaganya ditingkatkan,” ungkap Doddy. 

Dia menegaskan, pada masa siaga Hari Raya Idul Fitri tahun ini, tidak ada pekerjaan terencana yang memerlukan pemadaman listrik kecuali dalam kondisi mendesak (force major).

Rumah sakit rujukan dan fasilitas penunjang penanganan Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya juga tetap dalam status siaga dengan dilengkapi dua sumber tegangan.

Petugas yang siaga selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. 

Pada Hari Raya Idul Fitri nanti, masjid yang menjadi pantauan utama yaitu Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Masjid ini dipasok dari 2 sumber listrik berbeda yang keandalannya sama.

Apabila terdapat kendala dari sumber utama, pasokan listriknya bisa langsung dialihkan ke sumber cadangan. Masjid Istiqlal juga dilengkapi dengan Uninterruptible Power Supply (UPS) berdaya 40 kVA agar tegangan listrik lebih stabil. 

“Bagi masjid dan rumah ibadah lain yang daya listriknya kurang bisa memanfaatkan tambah daya hemat pada program Ramadan Berkah dari PLN,” ujar Doddy, menutupnya. (Ahr)

Continue Reading

Nasional

Doni: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Published

on

By

JanoerKoening – Pandemi COVID-19 di Tanah Air belum berakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total kasus positif di Indonesia per 4 Mei 2021 adalah sebanyak 1.686.373 orang.

Mengantisipasi kenaikan angka positif tersebut, Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No.13 Tahun 2021

Surat edaran tersebut tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

“Keputusan Pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis,” kata Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 “Jaga Keluarga, Tidak Mudik” pada Rabu (5/5/2021).

Berkaca dari tahun sebelumnya, Doni mengungkapkan bahwa data menunjukkan angka positif harian naik pada setiap momen hari raya besar di Indonesia.

“Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020, angka kasus positif naik sebanyak 949 orang. Dua minggu pasca lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air,” urai Doni

Dia tambahkan, hal yang sama juga terjadi pasca libur panjang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Doni menekankan, keputusan pelarangan mudik ini harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha, dan yang paling utama adalah masyarakat.

Kepala BNPB juga berpesan kepada pejabat pemerintah di pusat maupun di daerah untuk terus mensosialisasikan pelarangan kegiatan mudik kepada masyarakat. Peraturan pelarangan mudik ini demi menekan angka kenaikan kasus positif COVID-19.

“Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban COVID-19 berderet-deret,” pesan Doni.

Doni juga menyebutkan masih ada 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik. Kerjasama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah khususnya masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka tersebut.

“7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin,” ungkap Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 itu.

Penerapan protokol kesehatan juga tidak boleh putus untuk terus diingatkan kepada semua pihak. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk terhindar dari ancaman COVID-19.

“Tetap waspada, waspada, dan waspada. Jangan lelah untuk patuhi protokol kesehatan. Jangan mudik. Mari bersabar dan menahan diri.” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Resmikan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dr. Zainoel Abidin

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo meresmikan Pengembangan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Banda Aceh, Selasa (20/4/2021).

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan membaca basmallah dan memotong pita oleh Ketua Satgas bersama Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan perwakilan Kementerian PUPR di depan gedung Instalasi Pinere.

Usai memotong pita, peresmian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bismillahirrohmanirrohim dengan ini Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin diresmikan,” ucap Doni Monardo dan Gubernur Nova Iriansyah dalam releasenya (20/4)

Dalam sambutan peresmian, Doni memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan Adhi Karya atas prestasi pengerjaan pengembangan rumah sakit rujukan yang hanya dilakukan dalam waktu lima minggu saja.

Menurut Doni, hal itu merupakan prestasi yang sangat baik sekali sekaligus merupakan bentuk respon cepat dari Pemerintah dalam upaya mengendalikan pandemi di Tanah Air.

“Ini prestasi yang sangat baik sekali,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni berharap agar nantinya rumah sakit rujukan tersebut tidak terisi banyak pasien terkonfirmasi COVID-19.

Artinya kata Doni, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu harus dapat dikendalikan dengan upaya pencegahan 3M dan menjalankan 3T serta dengan menyukseskan program vaksinasi bersama Pemerintah.

“Jangan sampai digunakan. Andai digunakan maka pasien tidak terlalu banyak,” kata Doni.

“Pencegahan adalah solusi yang terbaik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nova Iriansyah memberikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB yang telah membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan COVID-19 melalui pengembangan rumah sakit lapangan tersebut.

Dia berharap semoga dukungan tersebut ke depannya dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

“Semoga dukungan BNPB yang begitu besar selama ini dapat kita pertahankan,” ungkap Gubernur Nova Iriansyah.

Sebagai informasi, Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin dibangun di atas lahan seluas 3.826,75 meter persegi menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Adapun total pembangunan pengembangan rumah sakit ini dilakukan total selama 46 hari, terhitung sejak 02 November – 17 Desember 2020.

Rumah sakit rujukan ini memiliki kapasitas 17 tempat tidur untuk pasien isolasi dan 70 tempat tidur untuk pasien observasi.

Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki fasilitas satelit operasional, satelit bersih, koridor, kantong parkir, powerhouse, gardu PLN, gardu medis dan clean water tank (CWT). (Amhar)

Continue Reading

Trending