Connect with us

Nasional

Wamen LHK Resmikan Sekolah Sampah Nusantara Di Bumi Perkemahan Cibubur

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong resmikan Sekolah Sampah Nusantara di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, pada Senin, (15/3/2021).

Sekolah sampah ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peresmian tersebut juga berkat kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan bersinergi dengan Mountrash Avatar Indonesia, juga Buperta Cibubur.

Program ini digagas sebagai pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengendalian dan penanggulangan sampah.

Peluncuran program ini juga menjadi rangkaian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 dan merupakan tonggak sejarah baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Menteri LHK dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wamen LHK, Alue Dohong, mengapresiasi Gerakan Pramuka yang sangat peduli dengan persoalan pengurangan sampah.

Wamen Alue mengatakan, Pramuka harus dapat menjadi agen perubahan dalam persoalan persampahan karena menyangkut kepedulian dan perubahan perilaku.

Menurutnya, dengan jumlah anggota Pramuka sebanyak 20-30 juta di seluruh Indonesia, maka akan menjadi kekuatan besar dalam perubahan perilaku masyarakat untuk mencapai target pengelolaan sampah

“Melalui pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%, sehingga pada tahun 2025 sampah dapat terkelola 100%, menuju Indonesia Bebas Sampah,” tambah Alue.

Alue menekankan, persoalan sampah harus menjadi perhatian utama, dan dalam penanganannya perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri, karena sampah berada dan bersumber dari segala tempat, terutama rumah tangga, industri, pasar-pasar dan dari berbagai aktivitas manusia lainnya,” imbuhnya.

Alue juga menegaskan, hal ini menjadi persoalan yang sangat serius dengan multi dimensi, forward and backward linkage yang ada

“Sehingga pelibatan seluruh komponen masyarakat menjadi penting dan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus menerus, sungguh-sungguh diperlukan,” terangnya.

Dia tambahkan, “Kita juga tahu bahwa persoalan sampah semakin kompleks dan dengan magnitude yang semakin besar, serta pekerjaan penanganannya yang semakin berat,“ tegasnya.

Pada tahun 2019 KLHK mencatat jumlah timbulan sampah sebesar 67,8 juta ton/tahun, yang terdiri dari sampah organik dengan persentase sebesar 57%, sampah plastik 15%, sampah kertas 11% dan sampah lainnya 17%.

Alue mengatakan, hal  ini akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

“Kondisi-kondisi seperti ini yang perlu kita kelola dengan baik, yang direfleksikan dalam langkah-langkah, komunikasi, informasi, dan penyadar-tahuan atau edukasi (KIE),” ungkapnya.

Lebih lanjut, Alue menjelaskan amanat utama pengelolaan sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah

“Dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang sumber daya (resources recycle),” ujarnya.

Alue katakan, pendekatan dimaksud tepat menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi kerja pendekatan end of pipe yang selama ini dijalankan

“Yakni dengan mengimplementasikan pendekatan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsibility, EPR),” urainya

Kemudian kata Alue, pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi terbarukan, serta pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan.

Alue juga menyampaikan pada tahun 2020, pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kepolisian RI tentang Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri.

Diharapkan dengan terbitnya SKB ini dapat menyediakan bahan baku industri daur ulang dan circular economy dengan memanfatkan sampah dalam negeri.

Lalu, Alue menyebut, lahirnya Program Sekolah Sampah Nusantara menjadi salah satu bentuk nyata menyambut kebijakan tersebut karena secara proaktif mengimplementasikan kebijakan ke dalam aksi nyata.

“Sekolah Sampah Nusantara menekankan pada pendekatan edukasi dan upaya perubahan perilaku kepada masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap sampahnya,” tandasnya.

Ke depan kata Alue, diharapkan Program Sekolah Sampah Nusantara juga akan mencakup pendekatan ekonomi dalam penyediaan bahan baku daur ulang dalam negeri, untuk mendukung circular economy dalam pengelolaan sampah.

“Lahirnya program ini sangat cocok dan sejalan dengan tema HPSN 2021 yaitu Sampah Bahan Baku Ekonomi Di Masa Pandemi,” ujar Alue.

Untuk menjaga konsistensi program dan mencapaian tujuan bersama, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung penuh program Sekolah Sampah Nusantara ini

Kementerian LHK juga akan terus melakukan pendampingan, karena program ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan sampah menuju Indonesia Bersih Sampah 2025.

Launching Sekolah Sampah Nusantara dihadiri oleh Undangan dari berbagai kalangan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, aktivis lingkungan dan elemen masyarakat lainnya, dilaksanakan secara Hybrid (daring dan luring) – .(Amhar)

Continue Reading

Nasional

Lolos Fit and Proper Tes, 7 Hakim Agung Dilantik Ketua MA

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., telah melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang hakim agung pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.

Tujuh nama Hakim Agung ini merupakan pilihan dari sebelas orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial ke Komisi III DPR RI. Ketujuhnya merupakan calon hakim agung yang telah lulus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI pada Senin, 20 September 2021.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung.

Berikut Tujuh Hakim Agung Baru yang telah dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

  1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
  2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan.
  3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
  4. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
  6. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan
  7. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.

Adapun acara pelantikan telah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh jumlah undangan yang terbatas. Acara juga bisa disaksikan secara langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum selaku Guru Besar dan Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa Webinar yang berlangsung hari ini, Senen 11 Oktober 2021 adalah kerjasama dengan LPPM UPI dengan BAPPENAS

Adapun tema dalam webinar ini yang disepakati tentang PAUD Holistik Integratif untuk SDM Unggul dan Berdaya saing (Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak).

Tema PAUD menjadi penting karena melibatkan literasi dasar bagi sekurang kurangnya 72% anak usia 7 hingga 17 tahun berdasarkan Data BPS dan data Kemendikbud Ristek yang diantaranya 27% anak usia balita yang artinya banyak anak bangsa yang menjadi lingkup diskusi webinar tersebut.

Pada webinar kali ini, bahwa kita masih memiliki Pekerjaan Rumah 1,75% keaksaraan nasional dengan tantanga APK 8,2 tahun, dan kita mengetahui bahwa kemenko PMK sebagai koordinator bidang Pendidikan dan sosial lainnya akan mampu mereduksi persoalan dari mulai PAUD sampai Pendidikan menengah.

“Kerjsama ini dilakukan karena Universitas yang selalu berada di garda depan dari PAUD Hingga Sarjana, UPI ada jenjang studi PAUD dari S1 sampai S3 begitu juga untuk Pendidikan dasar dan menengah,” ujar Prof. Dadang Sunendar.

Dikatakan Dadang, bahwa Di LPPM ada satu kajian Pengembangan Wanita, Gender dan Perlindungan Anak yang bersinergi langsung dengan Kementerian PNN / BAPPENAS dan KPPPA, hal tersebut lah yang mendasari terlaksananya Webinar PAUD HI.

Sementara itu, Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc. Menyampaikan keynote pada Webinar bertema “PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing” yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah (Bappenas) dan Perguruan Tinggi (Lembaga Pengabdian dan Penelitain Masyarakat-UPI).

“Di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda penting dan dan strategis dalam pembangunan nasional. Diyakini sepenuhnya, modal manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan,” papar Subandi.

Dia tambahkan, “untuk itu, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” jelasnya.

Pembangunan Manusia dilaksanakan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan, yaitu: Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, Pembangunan Manusia mencakup banyak dimensi merujuk suatu intervensi kebijakan, yang diarahkan antara lain untuk:

  1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas; dan
  3. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Pembangunan Manusia tidak hanya menjadi Komitmen Nasional, namun juga merupakan Komitmen Dunia melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Amhar)
Continue Reading

Nasional

EKSAMINASI PUTUSAN PERKARA HRS DKK

Published

on

By


Pada kesempatan ini disampaikan hasil kajian ekasaminasi perkara Habib Rizieq Syihab dkk (Putusan PN. Jakarta Timur Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim), yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Bahwa pada awalnya telah terjadi rekayasa sistematis melalui pengelompokan (klasterisasi) perkara (in casu Prokes Petamburan, Megamendung dan RS UMMI) tanpa menggunakan ketentuan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Seandainya ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP diterapkan, maka dapat dipastikan tidak akan pernah ada klasterisasi perkara yang didalamnya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  2. Bahwa Judex Factie bahwa telah menyalahi asas legalitas dengan melakukan analogi terhadap makna “keonaran”. Tidak dapat dibenarkan penentuan adanya hubungan antara sikap batin (mens rea) dengan perbuatan (actus reus) dan timbulnya akibat ditentukan secara menyimpang dan tidak ada keterpautan hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  3. Bahwa delik penyertaan (deelneming) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tergolong kejahatan terhadap Kemanan Negara. Dengan demikian mempersyaratkan harus adanya permufakatan jahat (dolus premeditatus) dan oleh karena itu kesengajaan yang terjadi bukan bercorak ‘dengan kemungkinan’, melainkan bercorak ‘dengan maksud’ (als oogmerk).
  4. Bahwa terdapat keterhubungan yang siqnifikan antara pemenuhan unsur “dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dengan tindakan plagiarisme dalam pertimbangan hukum putusan aquo. Doktrin opzet metwaarschijnlijkheidsbewustzijn/dolus eventualis yang menjadi dalil Judex Factie dalam pemenuhan unsur “kesengajaan dengan kemungkinan” tidak sesuai dengan maksud penggunaannya.
  5. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan pembuktian hubungan sebab akibat (kausalitas) guna menentukan secara objektif sebab terjadinya akibat. Mengacu pada doktrin kausalitas, maka sebab yang relevan dan paling dominan terjadinya kegaduhan di media sosial termasuk aksi demonstrasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Factie justru oleh media-media sosial yang sebelumnya menebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian kepada Pemohon Kasasi (in casu Habib Rizieq Syihab). Diduga kuat media-media tersebut memang sengaja dibentuk guna kepentingan rekayasa pemenuhan dalil terjadinya kegaduhan di media sosial.
  6. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019. Berdasarkan interpretasi futuristik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana seharusnya tidak lagi dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara Habib Rizieq Syihab dkk tidaklah murni perkara hukum, namun mengandung kepentingan politis. Dengan demikian pemenuhan unsur delik cenderung sangat dipaksakan.

Kami memberikan dukungan penuh kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk memutus dengan keberanian dan kejujuran agar terwujud kepastian hukum yang adil. Demikian Siaran Pers ini disampaikan.
 
Jakarta, Senin 11 Oktober 2021.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
(Direktur HRS Center selaku Ketua Tim Eksaminasi)

Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H.
(Dewan Penyantun HRS Center)

Continue Reading

Trending