Connect with us

Nasional

Kunjungi KPU, AHY Serahkan Berkas Legalitas Partai Demokrat yang Sah

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Usai dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan berkas-berkas legalitas Partai Demokrat, Senin (8/3/2021) siang.

AHY bersama dengan jajaran Pengurus Pusat Partai Demokrat dan 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat yang merepresentasikan 514 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota menyerahkan kepada Pimpinan KPU Ilham Saputra dan para komisioner.

“Penyerahan surat tersebut terkait keabsahan kepemimpinan dan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil kongres ke V, 15 Maret 2020,” ujar AHY.

AHY juga menyerahkan AD/ART konstitusi partai yang juga sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tahun 2020 lalu.

Dengan demikian, kata AHY, keabsahan ini sekaligus menggugurkan apa yang tengah dilakukan oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) melalui apa yang mereka akui sebagai Kongres Luar Biasa

“Yang tentunya kami anggap ilegal dan abal-abal. Kami serahkan berkas ini untuk menjadi periksa dan perhatian,” tegas Ketum AHY menjelaskan.

Berkas-berkas yang diserahkan Ketum AHY ke KPU juga termasuk surat keputusan terkait status kepemimpinan para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia yang sinkron dengan Sistem Informasi Partai Politik (sipol) di KPU.

“Ini yang kami bisa sampaikan kepada KPU. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM bisa menjadi periksa dan menjadi perhatian jika kemudian permasalahan ini menjadi panjang dan tidak produktif di tengah-tengah masyarakat kita,” terang AHY.

AHY menambahkan, Kami hanya ingin menjaga ini semuanya. Mohon tentunya kepada KPU sebagai salah satu mitra utama partai politik untuk bisa bantu menjelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak mana pun.

“Kami setiap saat siap memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya, sekaligus kami juga siap membantu KPU yang membutuhkan data apa pun yang masih diperlukan untuk meyakinkan tidak ada dualisme kepemimpinan, dan bahwa KLB Deli Serdang Sumatera Utara itu tidak sah, tidak legal. Dan kami solid dan bersatu untuk melawan ketidakadilan di negeri ini,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketum AHY dan jajaran disambut baik oleh empat orang Komisioner KPU, diantaranya Plt Ketua Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan Aziz dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum selaku Guru Besar dan Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa Webinar yang berlangsung hari ini, Senen 11 Oktober 2021 adalah kerjasama dengan LPPM UPI dengan BAPPENAS

Adapun tema dalam webinar ini yang disepakati tentang PAUD Holistik Integratif untuk SDM Unggul dan Berdaya saing (Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak).

Tema PAUD menjadi penting karena melibatkan literasi dasar bagi sekurang kurangnya 72% anak usia 7 hingga 17 tahun berdasarkan Data BPS dan data Kemendikbud Ristek yang diantaranya 27% anak usia balita yang artinya banyak anak bangsa yang menjadi lingkup diskusi webinar tersebut.

Pada webinar kali ini, bahwa kita masih memiliki Pekerjaan Rumah 1,75% keaksaraan nasional dengan tantanga APK 8,2 tahun, dan kita mengetahui bahwa kemenko PMK sebagai koordinator bidang Pendidikan dan sosial lainnya akan mampu mereduksi persoalan dari mulai PAUD sampai Pendidikan menengah.

“Kerjsama ini dilakukan karena Universitas yang selalu berada di garda depan dari PAUD Hingga Sarjana, UPI ada jenjang studi PAUD dari S1 sampai S3 begitu juga untuk Pendidikan dasar dan menengah,” ujar Prof. Dadang Sunendar.

Dikatakan Dadang, bahwa Di LPPM ada satu kajian Pengembangan Wanita, Gender dan Perlindungan Anak yang bersinergi langsung dengan Kementerian PNN / BAPPENAS dan KPPPA, hal tersebut lah yang mendasari terlaksananya Webinar PAUD HI.

Sementara itu, Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc. Menyampaikan keynote pada Webinar bertema “PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing” yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah (Bappenas) dan Perguruan Tinggi (Lembaga Pengabdian dan Penelitain Masyarakat-UPI).

“Di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda penting dan dan strategis dalam pembangunan nasional. Diyakini sepenuhnya, modal manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan,” papar Subandi.

Dia tambahkan, “untuk itu, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” jelasnya.

Pembangunan Manusia dilaksanakan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan, yaitu: Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, Pembangunan Manusia mencakup banyak dimensi merujuk suatu intervensi kebijakan, yang diarahkan antara lain untuk:

  1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas; dan
  3. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Pembangunan Manusia tidak hanya menjadi Komitmen Nasional, namun juga merupakan Komitmen Dunia melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Amhar)
Continue Reading

Nasional

EKSAMINASI PUTUSAN PERKARA HRS DKK

Published

on

By


Pada kesempatan ini disampaikan hasil kajian ekasaminasi perkara Habib Rizieq Syihab dkk (Putusan PN. Jakarta Timur Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim), yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Bahwa pada awalnya telah terjadi rekayasa sistematis melalui pengelompokan (klasterisasi) perkara (in casu Prokes Petamburan, Megamendung dan RS UMMI) tanpa menggunakan ketentuan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Seandainya ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP diterapkan, maka dapat dipastikan tidak akan pernah ada klasterisasi perkara yang didalamnya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  2. Bahwa Judex Factie bahwa telah menyalahi asas legalitas dengan melakukan analogi terhadap makna “keonaran”. Tidak dapat dibenarkan penentuan adanya hubungan antara sikap batin (mens rea) dengan perbuatan (actus reus) dan timbulnya akibat ditentukan secara menyimpang dan tidak ada keterpautan hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  3. Bahwa delik penyertaan (deelneming) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tergolong kejahatan terhadap Kemanan Negara. Dengan demikian mempersyaratkan harus adanya permufakatan jahat (dolus premeditatus) dan oleh karena itu kesengajaan yang terjadi bukan bercorak ‘dengan kemungkinan’, melainkan bercorak ‘dengan maksud’ (als oogmerk).
  4. Bahwa terdapat keterhubungan yang siqnifikan antara pemenuhan unsur “dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dengan tindakan plagiarisme dalam pertimbangan hukum putusan aquo. Doktrin opzet metwaarschijnlijkheidsbewustzijn/dolus eventualis yang menjadi dalil Judex Factie dalam pemenuhan unsur “kesengajaan dengan kemungkinan” tidak sesuai dengan maksud penggunaannya.
  5. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan pembuktian hubungan sebab akibat (kausalitas) guna menentukan secara objektif sebab terjadinya akibat. Mengacu pada doktrin kausalitas, maka sebab yang relevan dan paling dominan terjadinya kegaduhan di media sosial termasuk aksi demonstrasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Factie justru oleh media-media sosial yang sebelumnya menebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian kepada Pemohon Kasasi (in casu Habib Rizieq Syihab). Diduga kuat media-media tersebut memang sengaja dibentuk guna kepentingan rekayasa pemenuhan dalil terjadinya kegaduhan di media sosial.
  6. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019. Berdasarkan interpretasi futuristik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana seharusnya tidak lagi dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara Habib Rizieq Syihab dkk tidaklah murni perkara hukum, namun mengandung kepentingan politis. Dengan demikian pemenuhan unsur delik cenderung sangat dipaksakan.

Kami memberikan dukungan penuh kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk memutus dengan keberanian dan kejujuran agar terwujud kepastian hukum yang adil. Demikian Siaran Pers ini disampaikan.
 
Jakarta, Senin 11 Oktober 2021.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
(Direktur HRS Center selaku Ketua Tim Eksaminasi)

Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H.
(Dewan Penyantun HRS Center)

Continue Reading

Nasional

Partai Ummat Nilai Jokowi Gagal Kelola Konflik Agraria

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Partai Ummat menilai Presiden Jokowi gagal mengelola konflik agraria yang terjadi selama lima tahun terakhir yang menyebabkan meluasnya ketimpangan dan ketidakadilan di seluruh tanah air.

Data yang dihimpun Partai Ummat menunjukkan dalam lima tahun terakhir telah terjadi 2.288 konflik agraria yang mengakibatkan 1.437 orang mengalami kriminalisasi, 776 orang mengalami penganiayaan, 75 orang tertembak, dan 66 orang tewas.

Padahal, kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, al-Qur’an telah mengingatkan melalui Surat al-Maidah Ayat 32, “bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.”

“Mereka adalah korban ketidak-adilan struktural, tetapi pemerintah masih berkilah dan memberikan kesan seolah-olah mereka korban konflik horizontal,” jelas Ridho dalam jumpa persnya di DPP Partai Ummat, jum’at (8/10/2021) di Jakarta.

Tidak cuma itu, lanjut Ridho, penguasaan tanah oleh segelintir elit oligarki semakin menunjukkan ketimpangan yang memperdalam jurang kaya-miskin yang ujung-ujungnya rakyat banyaklah yang menjadi korban dan mengalami ketidak-adilan struktural.

“Sebanyak 68 persen tanah yang ada di seluruh Indonesia saat ini dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Sementara itu, di sisi lain, lebih dari l6 juta rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya dari bertani, masing-masing hanya menguasai lahan di bawah setengah hektar,“ Ridho menambahkan.

Berdasarkan data di atas, Partai Ummat menyimpulkan bahwa ketimpangan dan ketidak-adilan penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat parah. Konflik yang berakar pada perampasan tanah yang hampir merata terjadi di seluruh Indonesia sering tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan rakyat.

Namun ironisnya, Partai Ummat menyesalkan, meskipun konflik agraria ini sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan di mana keutuhan bangsa jadi taruhannya, tapi belum ada tanda-tanda upaya penyelesaian yang komprehensif dan menyentuh akar masalah.

“Pemerintah masih bermain-main dengan cara penyelesaian yang parsial, kagetan, bahkan tak jarang melibatkan aparat keamanan yang haram hukumnya dalam negara demokrasi,“ ujar Ketum Partai Umat.

Ridho Rahmadi mengibaratkan cara pemerintah menyelesaikan konflik agraria selama ini tak ubahnya seperti mengobati kanker stadium lanjut dengan menempelkan koyo pada bagian tubuh yang sakit.

“Untuk menutupi wajah konflik agraria yang sudah pucat-pasi digerogoti kanker ganas, mereka memoleskan lipstik di bibir untuk menyembunyikan kenyataan,” ungkapnya.

Yang lebih ironis lagi, lanjutnya, di masa pandemi ini justru konflik agraria meningkat. Ini karena perusahaan besar memanfaatkan pandemi untuk melakukan ekspansi bisnis di wilayah pedesaan yang kondisinya tidak separah perkotaan.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa khusus di masa pandemi ini (2020) terjadi peningkatan konflik agraria masing-masing 28 persen di sektor perkebunan dan 100 persen di sektor kehutanan dibandingkan tahun sebelumnya (2019).

Ridho menegaskan sebagai kekuatan politik bangsa, Partai Ummat merasa berkewajiban untuk memberi peringatan kepada pemerintah supaya jangan lagi bermain-main atau menganggap sepele konflik agraria yang sangat potensial menyulut kerusuhan sosial.

“Soal ketidak-adilan ini adalah soal redistribusi lahan, bukan soal sertifikasi lahan. Dengan segala hormat, jangan lagi anggap bagi-bagi sertifikat sebagai solusi,” lanjut Ridho.

Atas dasar hal di atas, Partai Ummat dengan ini menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah;
Pertama, agar pemerintah segera membentuk Badan Otorita Reforma Agraria, yang merupakan perintah dari Tap MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA dan PSDA).

Kedua, agar pemerintah segera mengumpulkan data penguasaan agraria yang valid dan terintegrasi.

Dan ketiga, agar pemerintah segera mewujudkan “Peta Tunggal Agraria” dan road map penyelesaian sengketa agraria.

Selanjutnya, Ridho Rahmadi melanjutkan, sebagai bentuk konkret partisipasi dan peran aktif Partai Ummat dalam upaya menyelesaikan konflik agraria di tanah air, insya Allah Partai Ummat akan mendirikan Kantor Bantuan Hukum Ummat (Kabah Ummat).

Lembaga bantuan hukum ini, kata Ridho, akan memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang menjadi korban konflik agraria atau konflik struktural lainnya, juga akan memberikan pendampingan kepada anggota masyarakat untuk mendapatkan sertifikat atau kepastian hukum dari lahan yang sudah digarap dan dikuasainya sangat lama.

“Terakhir, Partai Ummat juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut aktif mengawasi pelaksanaan Perpres No. 86/2018 tentang penyelenggaraan Reforma Agraria,” pungkas Ridho Rahmadi. (Amhar)

Continue Reading

Trending