Connect with us

POLITIK

Didampingi 34 DPD, AHY Serahkan Bukti-bukti Illegalitas KLB Sumut ke Kemenkum HAM

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan berkas-berkas legalitas Partai Demokrat yang sah dan bukti-bukti illegalitas KLB Sumut, ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, dilanjutkan ke Kantor KPU, Senin (8/3/2021).

Ketum AHY hadir bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, termasuk anggota DPR RI Partai Demokrat Komisi III.

“Yang spesial tentu karena saya hari ini didampingi oleh 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mewakili seluruh Ketua DPC dan seluruh Kader Partai Demokrat di wilayah Indonesia, Aceh sampai dengan Papua. Mereka adalah para pemilik suara yang sah,” terang Ketum AHY di Kantor Kemenkum HAM.

Pada kesempatan tersebut, AHY berterima kasih kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar dan jajaran Ditjen (Direktorat Jenderal AHU) yang telah menerimanya dengan baik, memberikan ruang yang luas untuk mendengarkan langsung laporan sekaligus harapan Partai Demokrat.

“Laporan yang disampaikan siang hari ini tidak hanya secara verbal, tapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang autentik,” jelas Ketum AHY.

AHY menyebut, ada lima kontainer yang kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) yang mengklaim telah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional.

Partai Demokrat menyerahkan Konstitusi Partai Demokrat, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang juga telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.

Juga kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020.

AHY mengungkapkan, berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta bahwa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa pun. Ini langkah-langkah yang kami tempuh, kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan.

“Tapi saya memiliki keyakinan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini, bahwa penyelenggaraan KLB Deli Serdang, panitianya, pesertanya juga tidak sah berdasarkan konstitusi kami,” Ketum AHY menjelaskan.

AHY tambahkan, Kami ingin berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi lebih dari segalanya kami juga ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita.

“Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semuanya terang benderang dan keadilan dapat kita nikmati bersama,” tutupnya. (Amhar)

 

Continue Reading

POLITIK

1 Oktober, Partai Cinta Indonesia Akan Di Deklarasikan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Cinta Indonesia, Titi Kusumawati S.AK dalam rilisnya Selasa 7 September 2021 mengatakan akan mendeklarasikan Partai Cinta Indonesia (PCI) pada 1 Oktober mendatang.

“Hal ini dalam rangka mempersiapkan Varifikasi KPU RI secara nasional untuk administrasi Partai guna mengikuti Pemilu 2024 maka Partai Cinta Indonesia akan di deklarasikan pada tanggal 1 Oktober 2021 di Jakarta bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Aktivis perempuan alumni Universitas Gajah Mada ini menjelasakan, bahwa Dokumen Partai Cinta Indonesia kami lagi lengkapi untuk didorong pengesahan Partai melalui Varifikasi Kementrian Hukum Dan Ham RI.

“Setelah kami mengantongi SK (Surat Keputusan) pengesahan Partai dari Kementrian Hukum Dan Ham RI, maka tahapan selanjutnya yaitu kami akan mengikuti proses Varifikasi nasional oleh KPU RI,” ujar Titi.

Sekjen DPP PCI juga menjelaskan, bahwa Kami memilih Deklarsi Partai Cinta Indonesia bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila di karenakan hari tersebut adalah hari bersejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Partai Cinta Indonesia harus lahir dalam momentum bersejarah karena Partai Cinta Indonesia berideologi Pancasila dengan mengusung thema besar Partai yaitu Cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Cinta Kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cinta Kepada Budaya Indonesia Cinta Kepada Sesama Rakyat Indonesia dan Cinta Kepada Keluarga,” sambungya.

Titi berharap agar sebelum deklarsi Partai Cinta Indonesia pada taggal 1 Okotber 2021 di Jakarta maka semua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten dan Kota se-Indonesia yang sudah mendapatkan dokumen administrasi Partai Cinta Indonesia untuk segera di lengkapi

“Dokumennya dan di kirim ke DPP PCI untuk di verikasi dan selanjutnya kami akan kirim ke kantor Kementerian Hukum dan Ham RI untuk di varifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk proses pendirian partai baru,” pungkas Titi Kusumawati, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Persiapkan verifikasi faktual, Pengurus Pinter Gelar Rakor Internal di Jakarta

Published

on

By


JanoerKoening, Jakarta – Dalam Rangka persiapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, pengurus Partai Indonesia Terang (Pinter) menggelar Rapat koordinasi (Rakor).

Rakor tersebut berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pinter, Jalan KH Abdullah Syafei No. 9B, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (25/8/2021).

Rakor tersebut berlangsung antara Ketua Umum DPP Pinter, Dr (Cn) Hj. Rizayati, SH, MM, didampingi Sekjen DPP Pinter, Dr (Cn) Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI, M.Sc, CM, CTT (K), dan Wakil Ketua Umum DPP Pinter, Dr. Drs. Sayid Fadhil, SH,M.Hum dengan Ketua Dewan Pembina DPP Pinter, Dr. Moh. Gempar Soekarnoputra SH MBA.

Ketua Umum (Ketum) DPP Pinter, Dr (Cn) Hj. Rizayati, SH, MM, mengatakan, dalam rapat koordinasi itu antara lain membahas tentang persiapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Partai Indonesia Terang oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menkumham RI Nomor 34 Tahun 2017 juncto UU No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik, Perubahan AD/ART Partai Politik serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, juncto UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dikatakan Hj Rizayati, kepengurusan Pinter saat ini telah eksis di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan kini sedang terus menerus berkonsolidasi, supaya semakin eksis demi mencapai kepengurusan di setiap Provinsi, minimal bisa tercapai 75 persen.

“Begitu juga kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota minimal bisa terbentuk mencapai 50 persen,” terang Srikandi Indonesia yang dijuluki Cut Nyak Cahaya Jeumpa.

Pengusaha asal Bireuen, Aceh ini mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, agar Pinter bisa menjadi salah satu partai politik (Parpol) peserta pemilu tahun 2024 mendatang.

“Partai Indonesia Terang lahir atas dasar keinginan dan dukungan masyarakat Indonesia, yang berawal dari Program Indonesia Terang, yang bertujuan untuk membawa perubahan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik dan terang, sesuai dengan mottonya Terang Pangannya, Terang Sandangnya dan Terang Papannya, serta Terang Hatinya,” pungkas Hj Rizayati.

Sementara itu, Wakil Presiden Pinter yang juga Jubir Pinter, Dr. Drs. Sayid Fadhil, SH,M.Hum menambahkan, pertemuan hari ini merupakan suatu pertemuan yang memiliki arti yang sangat penting terhadap kemajuan Partai Indonesia Terang ke depannya.

“Karena para fungsionaris Pinter telah bertekad untuk maju pada Pemilu 2024. Dan para teman-teman di Sekretariat terus bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan waktu, serta dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi,” terang Sayid Fadhil. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Daftarkan ke Kemkumham, Partai Emas Targetkan Masuk Parlemen

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) siap melakukan pendaftaran sebagai partai politik di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Rencananya, pendaftaran di tingkat pusat ini dilakukan pada Senin (23/8/2021).

“Partai Emas sudah siap melakukan pendaftaran di hari Senin. Kita akan menggelar konferensi pers,” kata Hasnaeni melalui keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).

Ketua Umum Partai Emas, Hasnaeni berharap, Kemenkumham segera mengesahkan badan hukum Partai Emas. Sehingga Partai bisa menjalankan fungsinya.

“Mudah-mudahan keputusan Menkumham segera terbit, kita bisa berbadan hukum secara nasional. Tapi secara de facto puluhan pengurus wilayah kita di provinsi. Bahkan kepengurusan kami sudah sampai di ranting,” ujarnya.

Jika telah resmi berdiri, Hasnaeni berharap Partai Emas bisa bersaing di pemilu. Tak hanya itu, ia ingin partai bisa masuk ke parlemen. Sehingga kepentingan masyarakat yang hendak diperjuangkan Partai Emas bisa tercapai.

“Karena konsep kami Partai Emas itu membuka lapangan kerja dan peluang bisnis buat kader dan simpatisan. Sehingga siapa pun pemimpinnya ke depan kita akan bersinergi dan insya Allah bisa ikut di pemilu nanti, mohon doa restunya. Apalagi keadaan negara ini dan dunia sedang terpuruk akibat pandemi,” paparnya.

“Mudah-mudahan kita bisa masuk di arena parlemen dan menyuarakan suara rakyat,” pungkas “Wanita Emas” sapaan Hasnaeni. (Amhar)

Continue Reading

Trending