Connect with us

Hukum

Cuitan Syahganda Di Medsos itu Aspirasi dan Hak Konstitusional, Alkatiri : Kenapa Terdakwa Ditahan?

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sidang lanjutan ke XI, DR. H Syahganda Nainggola, perkara dugaan hoax dan ujaran kebencian seputar demo Omnibuslaw digelar siang tadi hingga malam pukul 19.00 Wib, pada Rabu, 24 Februari 2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Dalam sidang pada hari ini Jaksa Penuntut Umum hadirkan Dua Saksi Ahli, DR Trubus (Ahli Sosiologi) dan Dr. Ronny, S.Kom., MH dari STIE Perbanas Surabaya (Ahli ITE).

Dalam keteranganya Ahli Sosiologi, sebut bahwa menyampaikan pendapat di sosmed adalah perkembangan tekhnologi, yang kemudian menjadi lingkungan baru dimana satu sama lain bisa berkomunikasi.

“Dalam ilmu sosiologi itu disebut sosiologi manusia. Dalam fungsinya sosmed memberi kemudahan manusia untuk saling berkomunikasi, menyampaikan pendapat dll,” ujar Ahli Sosiologi tersebut.

Lalu, Ahli sosiolog beri keterangan terkait dakwaan terhadap Syahganda, dalam perspektif sosiologi. Ia ungkap bahwa menyampaikan pendapat di medsos itu merupakan aspirasi dan merupakan hak konstitusional.

Keterangan saksi ahli sosiologi dipertanyakan Kuasa Hukum Syahganda, semua yang anda uraikan tadi, lalu dimana letak kesalahan terdakwa sehingga terdakwa ditahan sejak Oktober 2020 hingga saat ini.

“Saudara Ahli, anda tadi katakan bahwa apa yang ditulis terdakwa di tweeternya merupakan bentuk ekspresi aspirasi, lalu dimana letak hoaxnya Syahganda sehingga kemudian ditahan?”, tandas Advokad Senior, Abdullah Alkatiri.

“Kalo soal penahanan terdakwa itu bukan kapasitas saya,” jawab Ahli Sosiologi,” DR. Trubus.

Lanjut Kuasa Hukum menyinggung soal isi Twitter Syahganda yang diperkarakan, bahwa dalam cuitannya terdakwa menulis selamat bergerak kaum buruh, kawan-kawan PPMI yang akan turun berdemonstrasi menolak RUU Omnibuslaw.

“Apakah cuitan Syahganda menulis kalimat selamat kepada kaum buruh yang akan berunjuk rasa itu salah,” tanya Alkatiri ke Saksi Ahli.

Saksi Ahli yang juga dosen Trisakti menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, bahwa cuitan itu tidak salah dan itu dalam sosiologi merupakan ekspresi.

Alkatiri kembali tanya Saksi Ahli, tadi Anda sebut bahwa dalam penyampaian pendapat di sosmed ada beda pendapat dan pro kontra dari orang yang membaca, itu biasa.

“Tapi Anda menyebut cuitan terdakwa di twitternya menimbulkan kekacauan, kegaduhan dan sejenisnya,” tambah Alkatiri.

Lebih lanjut ia menanyakan keterangan Ahli Sosiologi bahwa cuitan Syahganda memicu kegaduhan, maksudnya kegaduhan seperti apa dan dimana kalimat Syahganda yang bisa munculkan kegaduhan.

“Padahal tadi Ahli sebut bahwa penyampaian pendapat di medsos boleh dan apa yang ditulis terdakwa di Twitternya itu merupakan hak konstitusional,” imbuhnya.

Diakhir sidang sesi pertama keterangan saksi ahli sosiologi, terdakwa DR. Syahganda sampaikan pendapatnya bahwa apa yang tadi kita dengar bersama, ada 10 poin keterangan ahli yang berbeda dengan BAP.

“Antara lain, saksi ahli sampaikan dirinya turut senang mahasiswanya ikut turun sampaikan aspirasinya menolak RUU Omnibuslaw, kemudian dakwaan hoax serta ujaran kebencian yang menimbulkan demo anarkis menolak RUU Omnibuslaw yang disangkakan kepada saya harus dikuatkan dengan survey, research,” terang Syahganda.

Secara terpisah Kuasa Hukum terdakwa, Abdullah Alkatiri sampaikan bahwa dari fakta persidangan terlihat banyak keterangan saksi yang tidak nyambung

“Keterangannya loncat-loncat jika kita tanya terkait dakwaan, waktu saat memberikan keterangan dll, keterangan saksi, baik ahli, ahli fakta dan pelapor yang tidak sesuai BAP,” pungkas Alkatiri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Hukum

HMP Menang Di Tingkat Banding, Perisai Berkarya Suprise

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengucapkan terimakasih dan salam dari Ketum Partai Berkarya HMP atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Partai Berkarya Komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) atas kembali menang di tingkat banding.

“Partai Berkarya Komando HMP melihat sinar keadilan dan perjuangan berpihak pada Partai yang mendapat barokah dari Guru Bangsa Bapak Pembangunan Haji Jendral Besar Muhammad Soeharto,” ungkap Tri Joko kepada media, Minggu (5/9/2021).

PERISAI Berkarya menyatakan bahwa sudah waktunya kelompok kucing beranak politisi oportunis berhenti mengganggu Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra

“Para kucing beranak yang selalu bergaya jalan kemana saja mencari peluang kekuasaan walau menghancurkan partainya harus segera sadar diri, biarkan Partai Berkarya besar dan pada akhirnya kami akan potong-potong kepala ular dan ekor para kaum oportunis tersebut baik saat ini hingga pemilu usai toh tak ada yang mau menerima barisan pengkhianat ke partainya,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo juga meminta jajaran kemenkumham segera mengeksekusi keputusan PTUN Jakarta ini

“PTUN Jakarta sudah memperkuat Partai Berkarya HMP, sepenuhnya kami yakin pada kesungguhan dan kelapangan dada kepada Menkumham untuk melakukan langkah yang sebenarnya dalam menjaga harkat dan martabat hukum di negeri ini, Partai Berkarya dan kepercayaan kami bahwa Menkumham merupakan seorang negarawan,” tegas Tri Joko. (Amhar)

Continue Reading

Trending