Connect with us

Uncategorized

APTB Dukung KPK Hukum Mati Megakorupsi Bansos

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Membentuk Alumni Perguruan Tinggi Bersatu, yakni: Universitas Indonesia – UI WATCH (Andi Kosala, Dr Hakim & Taufik Bahaudin), ITB – KAPPAK ITB (Muli), IPB – FAM IPB (Rosyid), UGM – RELAGAMA (Irfan), ITS – ITS Bersatu, UNAIR – UNAIR Bergerak (Zulkifli Ekomei).

Berkumpul menyatu di Starbuck Rasuna Epicentrum Kuningan, Alumni Perguruan Tinggi Bersatu (APTB) menyampaikan memorandum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Minggu 23 Februari 2021, mulai pukul : 15.00 – 17.30 wib di Jakarta Selatan.

Memorandum ini dalam upaya mendukung KPK sebagai ujung tombak dalam memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Kami bangga KPK pada akhir 2020 berhasil membongkar dua kasus besar yang melibatkan dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju.

Kasus pertama adalah ditangkapnya Menteri KKP dan yang kedua adalah Mega Korupsi Menteri Sosial.

Kasus kedua ini menjadi sangat berbeda, disamping sebagai Mega Korupsi triliunan rupiah pada kasus Bantuan Sosial (BANSOS), karena dana yang dikorupsi adalah dana untuk bantuan masyarakat yang sedang sulit dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dari memorandum ini, ALUMNI PERGURUAN TINGGI BERSATU juga menengarai Indikasi yang kuat adanya KKN di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang melibatkan beberapa elit partai politik pendukung pemerintah dalam skandal Mega Korupsi, seperti Jiwasraya, Asabri, BPJS ketenagakerjaan dan lain-lain.

Salah satu indikasi KKN ini adalah penunjukan perusahaan swasta untuk proyek goodie bag senilai lebih dari Rp 150 milyar oleh Kementerian Sosial.

Hal ini mengarahkan persepsi masyarakat akan adanya KKN yang melibatkan anggota keluarga Presiden dan itu harus dituntaskan oleh KPK.

Lambannya penanganan hukum dalam menuntaskan kasus Mega Skandal korupsi di atas menyebabkan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini.

Oleh karena itu, Alumni Perguruan Tinggi Bersatu terpanggil untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK agar lebih berani menghadapi kekuatan-kekuatan dahsyat dengan jaringan koruptif yang melibatkan petinggi-petinggi di berbagai lembaga saat ini, dibarengi dengan indikasi kuatnya KKN.

Khusus dalam hal kasus korupsi BANSOS yang sangat mencederai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab pada rakyat Indonesia yang tengah menderita karena pandemi Covid-19, KPK tidak boleh ragu ketika harus memutuskan bahwa pelaku harus dihukum mati, demi kepentingan untuk kebaikan bangsa dan negara.

Kami mengapresiasi dan mendukung penuh apabila KPK memutuskan hukuman maksimal yaitu hukuman mati kepada para pelaku korupsi bansos tersebut di atas.

Memorandum ini didasarkan atas temuan dan kajian dari berbagai informasi resmi dan informasi yang beredar luas di masyarakat seperti media massa dan media sosial, serta laporan resmi dari pihak yang kompeten. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Menuju 2045, Wujudkan Indonesia Maju

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Jika dibandingkan dengan negara-negara Korea, Jepang, China, bahkan juga Vietnam, kita masih jauh lebih baik, karena waktu mereka mulai melaukan pembangunan, kondisinya lebih berantakan dari kita,” kata Nugroho Dewanto saat menjadi narasumber pada Peluncuran Buku Indonesia Menuju 2045 di Lemhannas RI, (6/10/2021).

Lebih lanjut Nugroho memaparkan, kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sebelumnya Indonesia sempat masuk ke level pendapatan menengah ke atas, namun karena pandemi Covid-19, turun level menjadi pendapatan menengah ke bawah.

Dia tambahkan, tidak hanya kondisi ekonomi yang mengalami penurunan, namun kesehatan generasi emas Indonesia juga masih perlu dibenahi. Sekitar 54% angkatan kerja di Indonesia terindikasi menderita stunting, yang tersebar di sektor kerja swasta, birokrasi sipil, kepolisian, dan kemiliteran.

“Kondisi stunting ini sangat memprihatinkan dan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas SDM di Indonesia, terutama pada usia produktif,” jelas Nugroho.

Oleh sebab itu, Nugroho menyampaikan ada tiga pondasi yang dimiliki negara maju untuk membenahi masalah tersebut, yaitu, investasi di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan saat bersamaan membangun infrastruktur secara massive. Selain itu, juga melakukan investasi pada riset di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Peluncuran buku Indonesia Menuju 2045 berlangsung pada  Rabu, 6 Oktober 2021,  pukul 15.00 s.d. 18.00 WIB dilaksanakan secara hybrid dengan menghadirkan narasumber terkemuka

Narsum tersebut di antaranya, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P; Direktur Eksekutif CSIS, Phillips J. Vermonte; Penulis Buku Indonesia Menuju 2045, Nugroho Dewanto; serta Direktur Komunikasi Kompas Group, Glory Ojong. Hadir sebagai moderator Wakil Pemred Kompas, Tri Agung Kristanto.

Kegiatan ini diharapkan mampu menggambarkan capaian dan juga tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka. Sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara lain untuk mewujudkan generasi emas Indonesia Maju. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Berpotensi Rugikan Rakyat, Presidium GEKANAS Tolak IPO PLN

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan aliansi 18 Serikat Pekerja tingkat Nasional termasuk didalamnya Serikat, Akademisi, Peneliti dan Advokat atas nama rakyat Indonesia, mendukung perjuangan SP PLN Group dan Menolak rencana kebijakan Holdingisasi dan Initial Public Offering (IPO)

Adapun Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional, yakni: FSP KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSPI, FSPKEP-KSPI, PPMI’98, FSP PAR REF, FSP RTTM SPSI, FSP TSK SPSI, FSP PPMI KSPI, IKAGI, GOBSI, GASPERMINDO, PPIP, SP PLN, SP PJB, SPDAG, FSPBI, ELKAPE, PAKKAR.

Kepada media, Koordinator Presidium GEKANAS, R. Abdullah mengatakan, Privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis Initial Public Offering (IPO), akan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan amanat dan perintah Konstitusi negara.

“Sebab, dengan melakukan Privatisasi Perusahaan Plat Merah yang bernama PT.PLN (Persero), maka kepemilikannya akan berubah menjadi Milik Umum (Swastanisasi). Padahal tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak,” ungkapnya, Selasa (5/10/2021).

Menurutnya, Privatisasi terhadap PT. PLN dengan dalih program Holdingisasi dan IPO, menunjukkan Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara tidak taat azas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan amanat dan perintah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

“Masyarakat sebagai pengguna Listrik Negara patut mengantisipasi bahwa Privatisasi berpotensi besar menimbulkan peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha, akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkelanjutan demi mecapai keuntungan PT. PLN (Persero) sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran pemilik modal (saham),” ujar R. Abdullah. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Said Iqbal terpilih sebagai ketua Umum Partai Buruh

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – ketua umum (KSPI) Said Iqbal secara resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Buruh 2021-2026. Iqbal/ terpilih dalam deklarasi dan kongres Partai Buruh ke-4 yang digelar pada 4-5 Oktober di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

“Dan ini sudah dimulai dengan 11 elemen yang bergabung dan dipimpin, dan kita percayakan kepada Bung Said Iqbal untuk memimpin di pemilu yang akan datang,” kata mantan Ketua Umum Partai Buruh, Sonny Pudjisasono dalam pidatonya, Selasa (5/10/2021).

Sonny mengatakan bahwa pendirian partai buruh sudah lama ia bicarakan dengan Iqbal. Ia sempat mendorong agar partai buruh ikut dalam Pemilu 2019, namun gagal. Kini, kata Sonny, Partai Buruh diproyeksikan dapat bersaing dalam Pemilu pada 2024.

Ia berharap deklarasi kembali Partai Buruh kali ini bisa belajar dari pendirian partai itu sebelumnya. Ia mengingat peristiwa saat Partai Buruh didirikan pada 2003, dengan penuh gegap gempita. Namun, semangat itu luntur menjelang pemilu.

Ia mengapresiasi saat Partai Buruh menempatkan wakilnya di tingkat kabupaten kota. Namun, ia menyayangkan partai Buruh yang masih gagal menempatkan wakilnya di tingkat pusat dalam beberapa pemilu terakhir.

“[Partai Buruh] masih mampu tetap eksis di dalam dua kali pemilu dan berhasil menempatkan wakil-wakilnya di tingkat provinsi kabupaten dan kota tetapi belum berhasil menempatkan wakilnya di tingkat nasional atau pun DPR RI,” kata dia.

Continue Reading

Trending