Connect with us

Hukum

Kuasa Hukum Syahganda : Saksi Pelapor Keterangannya Tidak Qualified

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Setelah dalam sidang Minggu lalu kuasa hukum pertanyakan keterangan Saksi pelapor yang dianggap tidak sesuai fakta, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda yang sama keterangan saksi pelapor.

Pengacara Syahganda Nainggolan meminta majelis hakim menghadirkan penyidik yang memeriksa saksi bernama Hendra.

Sebab, pengacara Syahganda menilai ada ketidaksesuaian antara keterangan Hendra dan berita acara pemeriksaan (BAP).

Hendra merupakan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong Syahganda Nainggolan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (10/2/2021).

Kehadirannya sebagai saksi karna Hendra ikut bersama Husein Shahab melaporkan Syahganda ke Bareskrim Polri.

Awalnya, salah satu pengacara Syahganda, Abdullah Alkatiri, menanyakan perihal waktu pengambilan BAP saksi Hendra. Namun, ternyata jawaban Hendra tidak sesuai dengan BAP.

“Malam, jam setengah 10 malam, mulai jam 10 malam,” ujar Hendra.

“Anda yakin? Di sini tercatat dalam BAP barang bukti diserahkan pukul 02.13 WIB. Kedua diperiksa itu pukul 00.40 WIB. Bohong dua nih ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada dua kebohongan. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan dengan sumpah?” tanya Alkatiri.

Kemudian, majelis hakim memanggil jaksa penuntut umum, pengacara Syahganda, dan saksi Hendra untuk melihat BAP. Alkatiri kemudian menunjukkan keterangan BAP yang dipertanyakan itu ke meja hakim.

Tak hanya itu, Alkatiri juga mempermasalahkan isi BAP Hendra. Alkatiri menilai isi BAP Hendra sama persis dengan BAP saksi yang dihadirkan sebelumnya, yakni Husein Shahab dan Febri.

“Apakah saat di-BAP Saudara dengan Husein dan Febri itu pisah-pisah? Dengan penyidik yang sama?” tanya Alkatiri.

“Saya tidak ingat,” jawab Hendra.

“Karena Saudara ini dengan Husein dan Febri dan Saudara itu setiap nomor, titik koma sama jawabannya,” kata Alkatiri dengan nada meninggi.

“Jadi gini, apa yang saya tuangkan di BAP itu pertanyaan penyidik,” jawab Hendra.

Alkatiri merasa ada kejanggalan dalam penyusunan BAP para saksi. Ia meminta majelis hakim menghadirkan penyidik yang memeriksa Hendra.

“Majelis ini sangat substansi, saya mohon penyidik dihadirkan. Banyak hal yang bertentangan seperti saksi Husein itu seperti ahli bahasa, penyidiknya sama, jamnya sama. Kami mohon untuk dihadirkan penyidik penting bagi kami,” pinta Alkatiri.

“Kalau keterangan saksi berbeda kita hadirkan,” jawab hakim ketua Ramon.

“Loh ini kok bisa sama semua saksi, titik, komanya,” tutur Alkatiri.

Syahganda didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Dakwaan pertama, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau kedua, Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau ketiga, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” kata pejabat humas PN Depok, Nanang Herjunanto, saat dikonfirmasi, Senin (21/12). (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Hukum

HMP Menang Di Tingkat Banding, Perisai Berkarya Suprise

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengucapkan terimakasih dan salam dari Ketum Partai Berkarya HMP atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Partai Berkarya Komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) atas kembali menang di tingkat banding.

“Partai Berkarya Komando HMP melihat sinar keadilan dan perjuangan berpihak pada Partai yang mendapat barokah dari Guru Bangsa Bapak Pembangunan Haji Jendral Besar Muhammad Soeharto,” ungkap Tri Joko kepada media, Minggu (5/9/2021).

PERISAI Berkarya menyatakan bahwa sudah waktunya kelompok kucing beranak politisi oportunis berhenti mengganggu Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra

“Para kucing beranak yang selalu bergaya jalan kemana saja mencari peluang kekuasaan walau menghancurkan partainya harus segera sadar diri, biarkan Partai Berkarya besar dan pada akhirnya kami akan potong-potong kepala ular dan ekor para kaum oportunis tersebut baik saat ini hingga pemilu usai toh tak ada yang mau menerima barisan pengkhianat ke partainya,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo juga meminta jajaran kemenkumham segera mengeksekusi keputusan PTUN Jakarta ini

“PTUN Jakarta sudah memperkuat Partai Berkarya HMP, sepenuhnya kami yakin pada kesungguhan dan kelapangan dada kepada Menkumham untuk melakukan langkah yang sebenarnya dalam menjaga harkat dan martabat hukum di negeri ini, Partai Berkarya dan kepercayaan kami bahwa Menkumham merupakan seorang negarawan,” tegas Tri Joko. (Amhar)

Continue Reading

Trending