Connect with us

Hukum

Dicecar Pertanyaan Soal Unsur Kebohongan, Saksi Pelapor Syahganda Emosi

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sidang minggu lalu kamis (28/1), DR. H. Syahganda Nainggolan dan Tim Kuasa Hukumnya Walk-Out lantaran keberatan saksi pelapor tak dihadirkan dalam sidang agenda mendengarkan saksi Jaksa Penuntut Umum

Kini akhirnya sidang dilanjutkan, dalam sidang lanjutan kali ini saksi yang diajukan Jaksa Penuntut umum hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis 4/2/2021.

Sidang kali ini berlangsung lebih lama dari biasanya, dan saat berita dihimpun (17.00 Wib) sidang masih berlangsung.

Saksi pelapor yang bernama Husein Shahab, dicecar pertanyaan soal unsur kebohongan dalam cuitan kliennya terkait omnibus law.

Tim kuasa hukum Syahganda meminta Husein menunjukkan bagian yang mengandung unsur kebohongan dalam cuitan tersebut.

Awalnya, Husein Shahab mengatakan cuitan Syahganda terkait omnibus law mengandung unsur berita bohong. Berita bohong itu terdapat pada cuitan Syahganda yang menyebut Gatot Nurmantyo mengutuk omnibus law.

“Kita kroscek, justru itu berbeda dengan pernyataan dengan Pak Gatot, justru Pak Gatot memuji omnibus law,” kata Husein.
“Jadi kami anggap itu karangan saja,” imbuhnya.

Dalam persidangan, salah satu pengacara Syahganda, Abdullah Alkatiri, menjelaskan, dalam pidatonya, Gatot Nurmatyo menyebut omnibus law tidak manusiawi dan merugikan. Kemudian, hal itu disimpulkan oleh Syahganda dengan kata ‘mengutuk’.

“Di dalam pidato itu, ini bahwa omnibus law ini adalah tidak manusiawi dan merugikan. Disimpulkan oleh Syahganda mengutuk, bukan Pak Gatot mengutuk. Pertanyaan di mana Syahganda bohong di sini? Pastinya kan dia ngambil dari Pak Gatot apakah pak Gatot mengutuk faktanya tidak,” kata Alkatiri. “Jadi Syahganda yang bohong,” jawab Husein.

Kemudian, Alkatiri mengatakan gerakan aksi demo buruh menolak omnibus law bukan dipicu oleh cuitan Syahganda. Sebab, ia menyebut sejumlah asosiasi buruh memang menyatakan protes dan berniat turun ke jalan.

“Apakah saudara tahu buruh seluruh Indonesia ini turun ke jalan karena memprotes omnibus law tahu tidak? Yang mulia saya bacakan. Seluruh asosiasi buruh menandatangani untuk turun ke jalan yang mengatakan ini merugikan rakyat. Nah ini saya tanya ini?” tanya Alkatiri. “Saya tidak ingat,” jawab Husein.

“Apakah saudara tahu menurut mereka ini merugikan rakyat,” tanya Alkatiri lagi. “Saya kurang tahu,” jawab Husein.

“Terus bohongnya di mana Syahganda?” cecar Alkatiri.

Alkatiri kemudian membacakan sebuah cuitan yang menyatakan orang ingin ikut aksi tolak omnibus law pada 13 Oktober 2020. Ia terus mempertanyakan unsur kebohongan dalam cuitan Syahganda itu.

“Kemudian saya pertanyakan Twitter per Twitter. Ini ada, saya mau ikut demo besok tanggal 13 dan sebagainya, di mana kebohongannya? kenapa syahganda dianggap kebohongan oleh dia, apa kebohongannya? Dijawab dong!” ujar Alkatiri.

“Menurut kami bahwa membuat provokasi terhadap masyarakat khususnya buruh. Terus bahwa embel-embel hashtag omnibus law sampah,” kata Husein.

Dalam perkara ini, Syahganda duduk sebagai terdakwa. Ia hadir secara virtual dari Rutan Bareskrim Polri.

Syahganda didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta.

Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Dakwaan pertama, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau kedua, Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau ketiga, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” kata pejabat humas PN Depok, Nanang Herjunanto, saat dimintai konfirmasi, Senin (21/12).

Dalam pasal ini, Syahganda terancam pidana penjara 10 tahun penjara. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 9 tersangka penghasutan.

Dari 9 tersangka itu, beberapa orang merupakan Ketua KAMI Medan Khairi Amri (KA) serta petinggi KAMI, Syahganda Nainggolan (SN), Jumhur Hidayat (JH), dan Anton Permana (AP).

Selain itu Ketua Tim Kuasa Hukum Syahganda, Abdullah alkatiri melalui pesan pendek (HP) timnya menyampaikan, banyak statement saksi yang berdasarkan pendapatnya

“Sedangkan saksi dalam persidangan itu hanya boleh menyampaikan yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan langsung,” ungkap Alkatiri, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Hukum

HMP Menang Di Tingkat Banding, Perisai Berkarya Suprise

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengucapkan terimakasih dan salam dari Ketum Partai Berkarya HMP atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Partai Berkarya Komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) atas kembali menang di tingkat banding.

“Partai Berkarya Komando HMP melihat sinar keadilan dan perjuangan berpihak pada Partai yang mendapat barokah dari Guru Bangsa Bapak Pembangunan Haji Jendral Besar Muhammad Soeharto,” ungkap Tri Joko kepada media, Minggu (5/9/2021).

PERISAI Berkarya menyatakan bahwa sudah waktunya kelompok kucing beranak politisi oportunis berhenti mengganggu Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra

“Para kucing beranak yang selalu bergaya jalan kemana saja mencari peluang kekuasaan walau menghancurkan partainya harus segera sadar diri, biarkan Partai Berkarya besar dan pada akhirnya kami akan potong-potong kepala ular dan ekor para kaum oportunis tersebut baik saat ini hingga pemilu usai toh tak ada yang mau menerima barisan pengkhianat ke partainya,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo juga meminta jajaran kemenkumham segera mengeksekusi keputusan PTUN Jakarta ini

“PTUN Jakarta sudah memperkuat Partai Berkarya HMP, sepenuhnya kami yakin pada kesungguhan dan kelapangan dada kepada Menkumham untuk melakukan langkah yang sebenarnya dalam menjaga harkat dan martabat hukum di negeri ini, Partai Berkarya dan kepercayaan kami bahwa Menkumham merupakan seorang negarawan,” tegas Tri Joko. (Amhar)

Continue Reading

Trending