Connect with us

Hukum

Dicecar Pertanyaan Soal Unsur Kebohongan, Saksi Pelapor Syahganda Emosi

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sidang minggu lalu kamis (28/1), DR. H. Syahganda Nainggolan dan Tim Kuasa Hukumnya Walk-Out lantaran keberatan saksi pelapor tak dihadirkan dalam sidang agenda mendengarkan saksi Jaksa Penuntut Umum

Kini akhirnya sidang dilanjutkan, dalam sidang lanjutan kali ini saksi yang diajukan Jaksa Penuntut umum hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis 4/2/2021.

Sidang kali ini berlangsung lebih lama dari biasanya, dan saat berita dihimpun (17.00 Wib) sidang masih berlangsung.

Saksi pelapor yang bernama Husein Shahab, dicecar pertanyaan soal unsur kebohongan dalam cuitan kliennya terkait omnibus law.

Tim kuasa hukum Syahganda meminta Husein menunjukkan bagian yang mengandung unsur kebohongan dalam cuitan tersebut.

Awalnya, Husein Shahab mengatakan cuitan Syahganda terkait omnibus law mengandung unsur berita bohong. Berita bohong itu terdapat pada cuitan Syahganda yang menyebut Gatot Nurmantyo mengutuk omnibus law.

“Kita kroscek, justru itu berbeda dengan pernyataan dengan Pak Gatot, justru Pak Gatot memuji omnibus law,” kata Husein.
“Jadi kami anggap itu karangan saja,” imbuhnya.

Dalam persidangan, salah satu pengacara Syahganda, Abdullah Alkatiri, menjelaskan, dalam pidatonya, Gatot Nurmatyo menyebut omnibus law tidak manusiawi dan merugikan. Kemudian, hal itu disimpulkan oleh Syahganda dengan kata ‘mengutuk’.

“Di dalam pidato itu, ini bahwa omnibus law ini adalah tidak manusiawi dan merugikan. Disimpulkan oleh Syahganda mengutuk, bukan Pak Gatot mengutuk. Pertanyaan di mana Syahganda bohong di sini? Pastinya kan dia ngambil dari Pak Gatot apakah pak Gatot mengutuk faktanya tidak,” kata Alkatiri. “Jadi Syahganda yang bohong,” jawab Husein.

Kemudian, Alkatiri mengatakan gerakan aksi demo buruh menolak omnibus law bukan dipicu oleh cuitan Syahganda. Sebab, ia menyebut sejumlah asosiasi buruh memang menyatakan protes dan berniat turun ke jalan.

“Apakah saudara tahu buruh seluruh Indonesia ini turun ke jalan karena memprotes omnibus law tahu tidak? Yang mulia saya bacakan. Seluruh asosiasi buruh menandatangani untuk turun ke jalan yang mengatakan ini merugikan rakyat. Nah ini saya tanya ini?” tanya Alkatiri. “Saya tidak ingat,” jawab Husein.

“Apakah saudara tahu menurut mereka ini merugikan rakyat,” tanya Alkatiri lagi. “Saya kurang tahu,” jawab Husein.

“Terus bohongnya di mana Syahganda?” cecar Alkatiri.

Alkatiri kemudian membacakan sebuah cuitan yang menyatakan orang ingin ikut aksi tolak omnibus law pada 13 Oktober 2020. Ia terus mempertanyakan unsur kebohongan dalam cuitan Syahganda itu.

“Kemudian saya pertanyakan Twitter per Twitter. Ini ada, saya mau ikut demo besok tanggal 13 dan sebagainya, di mana kebohongannya? kenapa syahganda dianggap kebohongan oleh dia, apa kebohongannya? Dijawab dong!” ujar Alkatiri.

“Menurut kami bahwa membuat provokasi terhadap masyarakat khususnya buruh. Terus bahwa embel-embel hashtag omnibus law sampah,” kata Husein.

Dalam perkara ini, Syahganda duduk sebagai terdakwa. Ia hadir secara virtual dari Rutan Bareskrim Polri.

Syahganda didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta.

Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Dakwaan pertama, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau kedua, Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau ketiga, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” kata pejabat humas PN Depok, Nanang Herjunanto, saat dimintai konfirmasi, Senin (21/12).

Dalam pasal ini, Syahganda terancam pidana penjara 10 tahun penjara. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 9 tersangka penghasutan.

Dari 9 tersangka itu, beberapa orang merupakan Ketua KAMI Medan Khairi Amri (KA) serta petinggi KAMI, Syahganda Nainggolan (SN), Jumhur Hidayat (JH), dan Anton Permana (AP).

Selain itu Ketua Tim Kuasa Hukum Syahganda, Abdullah alkatiri melalui pesan pendek (HP) timnya menyampaikan, banyak statement saksi yang berdasarkan pendapatnya

“Sedangkan saksi dalam persidangan itu hanya boleh menyampaikan yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan langsung,” ungkap Alkatiri, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Satukan Advokat, Otto ajak Lihut Pangaribuan & Juniver Girsang Munas

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menggelar Konferensi Pers, Jum’at, 20 Mei 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta. Ketua Umum PERADI Prof. DR. Otto. Hasibuan, SH., MM., mengajak Luhut Pangaribuan dan Juniver Girsang bermusyawarah guna menyatukan persatuan organisasi profesi advokat

Otto mengungkapkan, setelah Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2015 di Makassar Peradi pecah menjadi 3 organisasi yakni: Peradi di bawah pimpinan Fauzie Hasibuan, Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) yang diketuai Juniver Girsang, dan Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) yang dikomandoi Luhut MP Pangaribuan.

Menyikapi perpecahan di tubuh Peradi, “Saya mengajak Juniver Girsang serta Luhut Pangaribuan menggelar musyawarah nasional membicarakan persatuan organisasi advokat. Ini usulan dari kami, bahkan saya konkret tidak hanya ngomong. Saya tulis surat kepada Luhut Pangaribuan juga kepada Juniver Girsang,” jelas Otto.

Lebih lanjut Otto menjekaskan, bahwa komunikasi untuk mengadakan munas hingga kini belum mencapai kesepakatan. Karna Juniver maupun Luhut Pangaribuan meminta sesuatu yang sulit untuk kami penuhi yakni, semua pengurus-pengurus Peradi itu tidak boleh lagi jadi calon pengurus.

“Kami tegaskan, permintaan tersebut tak bisa dilakukan, karna kami tidak bisa menghalangi atau menahan jika ada pengurus advokat Peradi yang sudah lama menjadi pengurus dan ingin kembali menjadi calon pengurus,” ungkap Otto tegas!

Terkait pernyataan Hotman Paris yang menuding Saya melakukan berbagai cara agar terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua DPN Peradi. Saya tegaskan! Itu tuduhan tidak berdasar dan fitnah bagi organisasi Peradi.

Dalam catatan saya, Hotman juga menyebut pendidikan profesi advokat (PKPA) dan kartu advokat Peradi tidak sah. Dampak dari pernyataan itu adalah munculnya kegaduhan di berbagai daerah, bahkan ada advokat yang mau membakar kartu advokat Peradi karena dianggap tidak bisa digunakan untuk beracara

“Dampat pernyataan, itu tak sedikit DPC Peradi yang melaporkan Hotman ke aparat kepolisian,” ujar Otto menambahkan.

Tapi yang pasti, kekisruhan yang terjadi saat ini, Saya Otto menegaskan Peradi yang saya pimpin sebagai organisasi advokat yang sah secara hukum dan dikuatkan melalui putusan pengadilan. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Hotman Paris: Saya tidak Pernah Sebut PERADI Versi Otto tidak Sah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Saya Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dengan tegas! Membantah mengeluarkan pernyataan baik lisan maupun tertulis terkait Peradi versi Otto sebagai institusi yang tidak sah

“Saya hanya menyebut pembahasan yang dibicarakan sebetulnya adalah soal keabsahan anggaran dasar dan proses hukumnya,” ungkap Hotman Paris dalam jumpa persnya Selasa, (26/4/2022) di Kantor DPN, Prosperyti Tower SCBD Sudirman, Jakarta Selatan

Hotman Paris menjelaskan, bahwa pada waktu itu tidak ada sama sekali, tidak ada pembahasan soal apakah institusi Peradi sah atau tidak.

“Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang doktor yang tak mungkin segoblok itu,” tegas Hotman.

Kemudian, dia mengatakan semua yang dibicarakan pada waktu itu berdasarkan fakta-fakta di pengadilan. Terutama saat amar putusan di PN Lubuk Pakam disebutkan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Dia tambahkan, hal tersebut jelas tercantum pada surat keputusan No. 104 Peradi tanggal 15 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

“Jadi dalam amar putusan ini saya sebutkan batal anggaran dasar dan akibat hukumnya. Kalau seorang ahli hukumnya menilai oh yang batal itu apa saja. Itu yang kita bahas waktu itu. Anggaran dasar dan akibatnya,” jelas Hotman. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

PERADI Putuskan Hotman Paris di Berhentikan Sebagai Advokat Selama 3 Bulan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI memutuskan Hotman Paris Hutapea diberhentikan sementara dari profesi advokat selama tiga bulan untuk tidak beracara baik di luar atau pun di dalam pengadilan.

“Putusan itu dikeluarkan oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI per tanggal 12 April 2022 nomor: 19/DKP/PERADI/I/2022,” ungkap R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI dalam konferensi pers di Sekretariat DPN PERADI, Grand Tower Slipi pada Selasa (26/4/2022) di Jakarta.

Lebih jelasnya, Dwiyanto Prihartono Sh., MH., menyatakan, bahwa DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d dan f Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia

“Karna itu, menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, dengan hukuman berupa pemberhentian sementara dari profesi Advokat selama 3 (tiga) bulan

Dia tambahkan, Dewan Kehormatan PERADI juga melarang DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, untuk menjalankan profesi Advokat diluar maupun dimuka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut di atas

“Menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah),” pungkas R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI. (Amhar)

Continue Reading

Trending