Connect with us

Sosial

Perlinsos Berlanjut Di 2021 Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun 2021 ini untuk pemulihan ekonomi nasional.

Perlinsos merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat, khususnya bagi permasalahan ekonomi.

Perlinsos memiliki alokasi anggaran terbesar yang bertujuan memberi
dukungan daya beli untuk menekan laju kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat.

Di dalam perlinsos terdapat sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada 2020, program ini mencapai realisasi 100%.

Sonny W. Manalau, Staf Ahli Menteri Sosial dan Anggota Komite PEN menjelaskan, Program Bansos regular Kementerian Sosial (Kemensos) disinkronkan dengan program PEN.

“Ini salah satu upaya memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat melalui perlindungan sosial, termasuk masyarakat yang terdampak langsung atau tidak langsung akibat pandemi,” ucapnya dalam dialog yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (3/2/2021).

Tahun 2021 merupakan tahap kedua dan Kemensos kembali berkonsolidasi dengan mitra-mitranya agar penyaluran program perlindungan sosial ini tepat sasaran, tepat waktu, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ada perbaikan pelaksanaan di tahun 2021 setelah melalui tahap evaluasi program di 2020 lalu.

“Terdapat tiga program perlindungan sosial dalam rangka PEN yang diluncurkan 2021 yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST),” ujar Sonny Manalau.

Lebih rinci, Sonny Manalau menjelaskan, untuk Bantuan Sembako ditargetkan menyentuh 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lalu BST ditargetkan menyentuh 10 juta keluarga penerima manfaat.

Di 2021 lanjut Sonny, Kemensos menganggarkan Rp45 Triliun untuk Bantuan Sembako, bekerja sama dengan Bank Himbara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN untuk penyalurannya. Khusus di wilayah timur Indonesia yang sulit dijangkau, disalurkan oleh PT. Pos.

Sonny juga menjelaskan, untuk anggaran BST, Kemensos mengalokasikan Rp12 Triliun. Penerimanya khusus bagi yang terdampak pandemi COVID-19 dan bukan penerima PKH maupun Bantuan Sembako. BST disalurkan secara keseluruhan oleh PT Pos langsung ke KPM dari periode Januari-April 2021.

“Selain itu, bantuan PKH dialokasikan Rp20 Triliun yang disalurkan per triwulan dan realisasinya sudah mencapai hampir 28% untuk triwulan pertama 2021 ini,” urai Sonny Manalau.

Haris Husein, SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia menyatakan PT. Pos Indonesia sudah melakukan distribusi untuk program tersebut dengan tiga cara

Adapun tiga cara yaitu disalurkan di kantor pos, penyaluran ke lokasi yang banyak KPM-nya dengan memanfaatkan balai desa, kantor kecamatan, dan sekolah-sekolah, dan mengantar langsung ke KPM khususnya bagi yang lanjut usia, sakit, dan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Husein menjelaskan, penyaluran ini bisa dipertanggungjawabkan oleh PT. Pos, maka dalam prosesnya kami memanfaatkan aplikasi pos biro mobile

Dia tambahkan, dalam proses
pertanggungjawabannya kami memberikan surat pemberitahuan kepada KPM, yang memuat informasi syarat, informasi bahwa tidak ada potongan di dalamnya, dan proses verifikasi dilakukan memanfaatkan QR Code.

“Untuk 2021 ini, rencananya akan menggunakan teknologi pengenal wajah,” sambung Haris Husein.

Bima Arya, Walikota Bogor membenarkan telah berkoordinasi untuk penyaluran ini, di Kota Bogor, kita terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PT. Pos, agar kita pastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan saat pendistribusiannya.

Ditambahkan lagi oleh Bima Arya, yang terpenting memang kita selalu memperbarui sasaran dan teknis jadwal pemberian.

“Penting bagi pemerintah kota mengetahui tahapan-tahapannya
sehingga kita bisa mengkoordinasikan dan menginformasikan kepada penerima manfaat,” ungkapnya.

Untuk mekanisme penyaluran hingga tingkat penerima manfaat, Bima Arya menyebut, ada beberapa mekanisme, pertama kita ada surat edaran berjenjang dari Kemensos, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Lurah, RT/RW. Itu mekanisme resminya.

“Kedua, di Kota Bogor penerima manfaat bisa langsung memasukkan data ke aplikasi Salur sehingga mereka bisa tahu masuk ke dalam daftar penerima bantuan atau tidak,” pungkas Bima Arya. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Monardo: Penanganan NTT Terdampak Seroja Berlangsung Optimal

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kepala BNPB Doni Monardo telah mengunjungi beberapa wilayah terdampak bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Senin lalu (5/4/2021).

Dalam releasenya, Sabtu (10/4/2021) menyebut, Kehadiran Doni Monardo di lokasi bencana tak hanya melihat dampak hebat siklon tropis Seroja tetapi juga penanganan darurat, khususnya warga terdampak bencana.

Selama berada di NTT, Doni telah melihat secara langsung kondisi lokasi terdampak di Lembata, Alor dan Adonara. Ia mengajak pemerintah daerah di kawasan terdampak dan semua pihak untuk melakukan penanganan darurat secara optimal.

Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menginstruksikan kepada kepala daerah setempat untuk melakukan penanganan prioritas terhadap kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan disabilitas.

Dalam mengoptimalkan penanganan darurat pascabencana, BNPB mengerahkan sejumlah helikopter, SAR Dog, dan personel untuk membantu pemerintah daerah.

Bantuan logistik pun terus dikirimkan BNPB melalui udara. Selain itu, dukungan penuh dari TNI, Polri dan kementerian serta lembaga sangat membantu dalam percepatan penanganan darurat.

Pelayanan kebutuhan dasar diberikan oleh berbagai pihak, seperti pengoperasian dapur umum oleh Tagana, TNI dan BPBD, kemudian penyediaan tenda-tenda keluarga serta pelayanan medis kepada warga yang mengalami luka-luka.

Saat berada di NTT, Doni juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum, pelayanan kesehatan dan pos pengungsian. Hal ini menjadi penting, mengingat dalam kondisi darurat banyak warga yang terdampak perlu mendapatkan bantuan yang maksimal.

Menyikapi upaya untuk menghindari Covid-19, Doni menginstruksikan untuk mengurangi kerumunan warga terdampak di pos pengungsian.

BNPB kata Doni akan memberikan dana tunggu hunian sehinga mereka dapat memanfaatkan untuk menyewa tempat tinggal yang layak.

“Dana tersebut digunakan untuk menyewa tempat tinggal atau rumah keluarga terdekat sebagai hunian sementara yaitu sebesar Rp500 ribu per bulan,” sebut Doni Monardo.

Bagi anak-anak yang mengalami trauma, BNPB juga berpesan untuk penyelenggaraan proses penyembuhan pascatrauma sehingga mereka bisa melanjutkan hidup tanpa ada bayang-bayang kejadian tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Peduli Bencana, Demokrat Salurkan Bantuan Ke NTB dan NTT

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) melalui Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Peduli dan Berbagi, menyalurkan bantuan untuk korban bencana Alam di NTB dan NTT.

Kepala Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) DPP Partai Demokrat, Ali Muhammad Johan Suharli, menjelaskan bahwa DPP Partai Demokrat telah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat korban bencana di kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha, Bima, NTB pada hari Senin (5/4/2021).

“Penyaluran dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Imam Syuhadi, beserta jajarannya. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, A. Rahman H. Abidin, juga telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat korban bencana di Bima dan Dompu,” jelas Ali.

Sementara bantuan untuk NTT, lanjut Ali, akan dilaksanakan besok, Rabu (7/4), bekerjasama dengan DPD dan DPC Partai Demokrat.

Sesuai arahan Ketum AHY, pimpinan dan kader Partai Demokrat harus terus melaksanakan Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Peduli dan Berbagi untuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat terdampak Covid-19, maupun yang terdampak bencana alam seperti yang terjadi di NTT dan NTB. Partai Demokrat ingin terus menjadi bagian dari solusi atas masalah-masalah rakyat.

“Sesuai arahan Ketum AHY, Partai Demokrat kembali fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk rakyat. Bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di NTT dan NTB ini adalah salah satu aksi nyata dari banyak aksi nyata yang sudah kami lakukan,” pungkas Ali.

Sebelumnya Ketum AHY telah menyampaikan ucapan duka cita atas terjadinya bencana alam di NTT dan NTB. “Turut berduka cita atas bencana banjir dan longsor di Flores Timur, NTT dan NTB yang menelan korban jiwa dan korban hilang,” ucapnya.

AHY juga ungkapkan harapannya, “Semoga proses evakuasi berjalan lancar, seluruh korban bisa segera diselamatkan. Bagi teman-teman di mana pun berada, mari waspada cuaca ekstrem di sekitar kita,” pungkas Ketum AHY. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Kunjungi Banjir Bandang NTT, Monardo: Beri Bantuan Maksimal Pada Warga

Published

on

By

JanoerKoening, Lembata – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jendral TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo melakukan peninjauan pasca bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Lembata, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada selasa (6/4/2021).

Kabupaten Lembata termasuk lokasi yang mengalami dampak dengan kategori berat. Kondisi pemukiman yang berada di bawah bukit menjadi salah satu pemicu besarnya dampak yang terjadi.

Cuaca ekstrem Siklon Tropis Seroja menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di lokasi tersebut. Akses jalan sempat terputus akibat banyak batu besar dan material yang terbawa saat longsor.

Dalam kunjungannya, Doni Monardo sempat berbincang kepada para warga yang terdampak langsung untuk menanyakan beberapa kebutuhan darurat yang sangat diperlukan bagi warga sekitar.

Doni Monardo menegaskan bahwa para warga yang terdampak harus mendapatkan pertolongan secara maksimal.

“Memastikan mereka yang menderita luka ringan atau berat mendapatkan perawatan kesehatan yang maksimal,” kata Doni.

Sebelumnya rombongan juga sempat meninjau dapur umum serta kondisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba.

Penerapan protokol kesehatan dalam penanganan korban juga menjadi perhatian penting untuk bertujuan menekan angka penularan Covid-19.

Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, BNPB sudah mengerahkan tiga helikopter. Dua Helikopter ini berjenis Heli MI-8 dengan daya angkut delapan ton, heli Kamov 32 A dengan daya angkut lima ton, dan heli EC-115 dengan kapasitas dua belas seats.

Dua helikopter difungsikan untuk menjangkau distribusi logistik di beberapa desa yang terisolir pasca terputusnya akses diakibatkan longsor, satu helikopter lainnya untuk mengakomodir para warga yang membutuhkan pertolongan darurat terutama kelompok rentan.

Selain itu, helikopter juga mengangkut para tenaga medis yang ditugaskan di posko penanganan darurat.

BNPB melakukan koordinasi dengan TNI-Polri, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial, Kementrian PUPR, Gubernur NTT, Bupati Flores Timur, BPBD Flores Timur, dan tim gabungan lainnya untuk segera menambah alat berat guna proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun lumpur.

Disamping itu penyediaan bahan logistik dan non logistik juga sudah terdistribusi di beberapa lokasi terdampak.

Untuk titik pengungsian di Kabupaten Lembata ada tujuh titik yaitu di aula kantor lurah Lewoleba Timur, aula kantor lurah Lewoleba Tengah, Aula kantor lurah Selandoro, aula kantor lurah Lewoleba Tengah, Aula kantor Kecamatan Nubatukan, aula kantor BKDSDM, aula kantor Kecamatan Ile Ape Timur dan SMP Negeri 1 Ile Ape Timur. (Amhar)

Continue Reading

Trending