Connect with us

EKONOMI

Eric Thohir Terpilih Jadi Ketum MES, KAFOSSEI: Munas MES Sudah Tepat

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – KAFOSSEI (Korps Alumni Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam) menilai terpilihnya Eric Thohir sebagai Ketua Umum MES (Masyrakat Ekonomi Syariah) sudah tepat.

Pengurus Pusat MES telah selesai Melaksanakan Musyawarah Nasional dan menghasilkan keputusan terpilihnya Eric Thohir sebagai Ketua Umum dan Iggi Achsin sebagai Sekjend PP MES periode 2021-2023.

“Dengan Terpilihnya Eric Thohir sebagai Ketua Umum MES dan Iggi Achsin sebagai Sekjend MES, KAFOSSEI mendukung penuh hasil MUNAS tersebut,” ungkap Djihadul Mubarok dalam releasenya, Sabtu (30/1/2021)

KAFOSSEI menilai tepat sekali forum MUNAS MES memilih Eric Thohir sebagai Ketua Umum dan Iggi Achsin sebagai Sekjend, sebagaimana dikatakan oleh Ketua MPP KAFOSSEI Djihadul Mubarok disela-sela SILAKBAR dan TEMU NASIONAL ALUMNI KAFOSSEI yang dilaksanakan tanggal 28-30 Januari 2021

KAFOSSEI mengucapkan selamat dan sukses kepada Eric dan Iggi Achsin serta kami mendoakan semoga ketum dan Sekjend terpilih diberikan kekuatan untuk mengakselerasi gerakan Ekonomi Syariah lewat PP MES.

“Kami menilai beliau berdua memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak diragukan lagi, yaitu Eric Thohir yang merupakan Menteri BUMN dan Iggi Achsin merupakan Stafsus Wapres,” sebut Mubarok.

Selanjutnya Djihadul Mubarok menegaskan, KAFOSSEI Siap bersinergi dan berkolaborasi PP MES dalam agenda-agenda ekonomi syariah kedepan.

Ditambahkan, KAFOSSEI juga siap memback up dan mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk membantu kepengurusan PP MES Kedepan

“Karena Anggota KAFOSSEI sampai hari ini masih banyak yang focus dan konsisten di gerakan ekonomi syariah baik di tataran praktisi, akademisi, lembaga-lembaga keuangan syariah dan lembaga-lembaga pengambil kebijakan ekonomi syariah,” pungkas Mubarok.

Bersamaan, Sekretaris Jenderal MPP KAFOSSEI, Ari Permana juga menyampaikan harapannya, Saya berharap dengan selesainya Munas MES yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk peningkatan peran ekonomi dan keuangan syariah

Dan saya juga berharap, Ketua Umum Eric Thohir serta Sekjend Iggi Achsin dapat mengatasi permasalahan ekonomi umat, terlebih dalam masa pandemi ini yg juga berdampak pada perlambatan ekonomi.

“Kami berharap juga Tim Formatur bersama Ketum dan Sekjend MES terpilih, dalam penyusunan pengurus PP MES bisa melakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh steak holder Ekonomi Syariah,” ujar Ari Permana.

Terkait KAFOSSEI

KAFOSSEI merupakan salah satu steakholder gerakan ekonomi syariah tentunya menyambut baik hasil MUNAS MES, dikarenakan MUNAS MES menjadi moment untuk mengakslerasi gerakan pembumian ekonomi syariah di Indonesia.

KAFOSSEI adalah Korps Alumni Forum silaturrahim Studi Ekonomi Islam yang merupakan tempat berkumpulnya para Alumni FOSSEI (Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam) yang telah konsisten dalam gerakan ekonomi syariah

KAFOSSEI akan selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh steakholder Gerakan Ekonomi Syariah salah satunya PP MES (Masyarakat Ekonomi Syariah).

KAFOSSEI sejak awal pendirian MES telah banyak melakukan kolaborasi dan sinergi sehingga KAFOSSEI dan MES ini bagaikan ayah dan Anak.

Setelah PP MES melaksanakan MUNAS, KAFOSSEI melaksanakan agenda SILAKBAR (Silaturrahim Akbar) dan Temu NAsional Alumni pada tanggal 28-30 Januari 2021. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

Suharso: Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas dan Tuntas

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar konferensi pers yang mengusung tema “Perkembangan Ekonomi Indonesia: Optimisme Dengan Kerja Cerdas, Lekas dan Tuntas”. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Februari 2021 secara offline maupun virtual.

Pasca Covid-19 pertumbuhan 5% tidak cukup untuk keluar dari _Middle Income Trap_ (MIT). Bappenas memproyeksikan bahwa untuk mengembalikan status Indonesia menjadi _upper middle income_ country pada tahun 2022 membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 Persen per tahun.

Menteri Perencanaan pembangunan Nasional menyampaikan, beberapa negara yang telah berhasil mengendalikan penyebaran virus Covid-19, mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Misalnya, China tumbuh sebesar 2,3 persen dan Taiwan tumbuh sebesar 3,0 persen.

“Faktor-faktor yang menyebabkan Cina, dan Taiwan tumbuh positif adalah dengan memberlakukan _Quick Respon_. Cina memulai lockdown selama 76 hari pada 23 januari sampai 8 april, membangun rumah sakit khusus dalam 10 hari.” ucap Menteri.

Sementara itu, Taiwan menetapkan protokol pengendalian di perbatasan negara dan karantina semenjak 31 Desember 2019, Januari-Maret 2020 memanfaatkan _big data_ untuk pendistribusian masker, menerapkan denda bagi pelanggar aturan karantina dan penumpang kendaraan publik tanpa masker.

“Pemerintah Indonesia telah melakukan 3 upaya penanganan Covid-19. Pertama, memperluas upaya kuratif untuk penanganan terhadap penderita Covid-19. Kedua, melakukan upaya promotif dan preventif termasuk vaksinasi Covid-19, dan ketiga yaitu _Herd Immunity_ di Indonesia (70%) yang diperkirakan akan dicapai pada Maret 2022,” ujar Menteri Suharso.

Menteri Suharso menjelaskan, kondisi pandemi menyebabkan Tren _e-commerce_ di dunia terus meningkat tajam. Penjualan _e-commerce_ di Indonesia meningkat mencapai 15,4 persen, jauh di atas pertumbuhan global sebesar 8,1 persen dan lebih tinggi dibanding negara-negara seperti India yang tumbuh sebesar 13,1 persen dan Afrika Selatan sebesar 10,0 persen.

“Pemenang nobel bidang ekonomi tahun 2015, Angus Deaton, dalam salah satu paper nya di bulan Januari 2021 mengatakan bahwa tidak ada _Trade-Off_ antara Kesehatan dan ekonomi: _fewer death means more income_. Negara yang berhasil menangani Covid-19, mengalami pemulihan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Di sisi lain, negara-negara yang mengalami tingkat kematian yang tinggi akibat Covid-19, mengalami penurunan pendapatan per kapita yang lebih besar, lanjut Menteri.

Kepala Bappenas menyampaikan, penangangan Covid-19 perlu difokuskan pada upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 melalui kerjasama antara berbagai pihak: masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, meningkatkan jumlah _testing_ dan _tracing_ di seluruh daerah, sehingga menurunkan _positivity rate_ dan menurunkan angka reproduksi virus (Rt); serta melaksanakan vaksinasi sesuai sasaran yang ditetapkan.

Selanjutnya, di sisi pemulihan ekonomi, perlu difokuskan pada upaya untuk melakukan implementasi program pemulihan ekonomi secara tepat dan terukur, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, sehingga dapat melakukan aktivitas ekonomi, melakukan reformasi sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, dan sistem kebencanaan, serta mengembalikan jam kerja pada sektor industri dan pariwisata, serta mendorong investasi padat karya.

“Kita butuh kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak untuk mengatasi pandemi dan mencapai sasaran ini, kita mesti optimis dengan kerja cerdas, lekas dan tuntas,” tutupnya. (Zohiri)

Continue Reading

EKONOMI

KB PII Wati Gelar Reuni Akbar dan Seminar Penguatan Ekonomi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada Rabu 23 Desember 2020 pukul 09.00-13.00 Wib telah berlangsung kegiatan Reuni Akbar nasional KB PII Wati Dengan Rangkaian acara Seminar Penguatan Economi Dan Ketahanan Keluarga.

Kegiatan ini diadakan oleh Badan Otonom Muslimah dan Ketahanan Keluarga PP KB PII dengan ketua BO Muslimah Ibu Istianah Hamid, serta Ketua Panitia Eka Setiawati. M. Pd

Pembicara pada acara ini adalah Dr. Femmy Eka Kartika Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kualitas anak, perempuan Dan Pemuda yg mewakili Pak Menko Bidang PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendi M. AP.

Pembicara Kedua adalah Ibu Dr (HC) Nurhayati Subakat. Apt. Selaku CEO dan founder PT paragon technology and innovation.

Pembicara ketiga. Dra Hj. Wirianingsih.MSI (Praktisi Pendidikan anak Dan Ibunda dari 10 Hafiz Qur’an)

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang dihadiri sekitar 200 peserta alumni PII Dan umum yang berasal dari berbagai daerah.

Adapun tujuan dari diadakannya webinar ini diharapkan mampu menghimpun kekuatan PIIWati serta menyatukan asa dan cita bersama dalam acara Reuni Akbar Nasional KB PII Wati

Setelah Sesi Seminar acara dilanjukan Dengan Kegiatan Sharing Learning Bisnis dari Tim Wardah Dan Alumni PIIWati Kemudian diLanjutkan dengan Konsolidasi Akbar Dan Pengumuman Dorprize. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

APINDO Kecewa, Sejumlah Kepala Daerah Tidak Menetapkan UM Sesuai SE Menteri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan dengan adanya sejumlah Kepala Daerah yang menetapkan UM 2021 tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada COVID-19

APINDO menilai kondisi saat Ini seharusnya seluruh elemen mengedepankan rasa terhadap krisis yang terjadi, sehingga segala tindakan dan keputusan yang diambil mustinya diajarkan untuk menangani dan menyelesaikan krisis bukan malah memperparah kondisi yang terjadi.

Oleh karenanya, APINDO mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala2 daerah lain yang menetapkan tidak sesuai dengan SE Menaker tersebut.

Penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker seharusnya mengacu kepada PP 78/2015, yaitu dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL bukan malah mengambil diskresi tersendiri yang tidak mendasar.

Berdasarkan data analisis dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS didapati bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait pembayaran upah (sekitar 53,17 persen Usaha Menengah dan Besar dan 62,21% Usaha Mikro dan Kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional).

Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan, dengan penetapan UM yang tidak sesuai dengan SE, pihaknya dapat memastikan bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha

“Yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senen, 2 November 2020, di kantor APINDO, Jakarta Selatan.

Hariyadi mengatakan, jika Asosiasi pengusaha pada dasarnya sulit menerima SE Menaker tersebut, karena dalam kondisi memburuknya situasi ekonomi seperti ini seharusnya UM diturunkan sehingga kelangsungan bekerja pekerja/buruh dapat terjaga.

Dengan berbagai proses dialog dan diskusi, “kami berusaha untuk dapat memahami keputusan pemerintah, sehingga Pemerintah Pusat menetetapkan UM 2021 sama dengan UM 2020,” pungkas Hariyadi.

Senada dengan Hariyadi, Wakil Sekretaris Umum APINDO yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz menambahkan jika PP 78/2015 serta aturan turunannya merupakan aturan yang disusun pada kondisi normal.

“Saat ini kita dalam kondisi tidak normal, yaitu pandemi Covid-19. Aturan PP 78 yang seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan karena situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan,” ujarnya

Dengan demikian, menurut Adi kondisi UM yang ada saat ini sudah berada di atas median upah. Hal tersebut menunjukan bahwa UM yang ada saat ini sulit dijangkau oleh dunia usaha.

Kondisi ini sebetulnya membuat dunia usaha kita sebagai bangsa menjadi tidak kompetitif. Kami sebagai pengusaha sudah berusaha sedapat mungkin untuk bertahan dalam terpaan covid dengan nilai UM yang demikian tinggi.

“Hal tersebut harus dipandang bahwa sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan, sehingga penetapan UM 2021 sama dengan 2020 merupakan jalan tengah maupun sulit kami terima,” Adi menambahkan.

Untuk itu, APINDO mendorong pemerintah pusat untuk dapat membina kepala-kepala daerah yang melanggar SE tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penetapan UM. (Amhar)

Continue Reading

Trending