Connect with us

Hukum

Terkait Ekspor Bijih Nikel, Uni Eropa Layangkan Gugatan Terhadap Indonesia ke WTO

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Uni Eropa melayangkan gugatan terhadap Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Hal ini terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel yang diberlakukan per 1 Januari 2020.

Menurut Saya, secara profesional hal tersebut hal yang lumrah, dan beralasan kenapa indonesia enggan membuka kran ekspornya terkait nikel ini. Jelas sekali bahwa nekel indonesia sangat di butuhkan dalam industriliasasi disana.

“Itu artinya salah satu satu pengakuan di dunia bahwa mereka tergantung pada nikel kita dengan keputusan pemerintah kita menyetop larangan ekspor tersebut,” ungkap Andi Darwin kepada media, Senen (18/1/2021).

Adanya penyetopan larangan eksport tersebut, Presidium kongres advokat Indonesia Andi Darwin R. Ranreng, SH menyebut hal itu membuat Uni Eropa berang. Alhasil Mereka pun melayangkan gugatan ke WTO.

Uni Eropa menilai apa yang di lakukan Indonesia tersebut merupakan perlakuan kebijakan yang membatasi yang dianggap ketidak adilan untuk produsen baja di UE.

Lebih lanjut Darwin mengatakan, Saya pikir tidak ada yang salah untuk pemerintah dalam mengatur regulasinya yang tentu nya bertujuan untuk kemakuran rakyatnya sendiri

Apa yang salah dengan Indonesia berkaitan dengan penghentian atau memberlakuan larangan ekspor nikel berbentuk mentah, sementara kita mampu menjadikan nikel tersebut sebagai barang jadi

“Mengapa UE melakukan gugatan tersebut? Ternyata, industri baja di negara-negara Eropa cukup terkena imbas dari regulasi pemerintah kita,” ungkap Darwin.

Dia tambahkan, Konsekwensi nya mereka sangat terpengaruh atas regulasi tersebut, dimana Indonesia menguasai sebagaian besar pasar pasokan bahan baku dunia ke industri baja benua biru tersebut.

Data Kementerian ESDM mencatat, cadangan terbukti komoditas nikel nasional mencapai 698 juta ton. Jumlah tersebut hanya mampu memenuhi suplai bijih nikel untuk smelter selama 7,6 tahun.

Di sisi lain cadangan terkira mencapai 2,8 miliar ton. “Jadi, sangat beralasan Indonesia lebih memilih melakukan program hilirisasi,” jelas Darwin.

Menurutnya, bila dikalkulasi bijih nikel diolah menjadi feronikel nilainya jauh lebih besar, yaitu naik berkali lipat. Harganya masih bisa naik hingga 19 kali lipat apabila feronikel diolah menjadi stainless steel.

“Ini sumber dari ahli yang saya dapatkan,” pungkas Andi Darwin R. Ranreng, SH

Berkaitan dengan pembelaan Indonesia di sidang panel gugatan, Pemerintah indonesia memang harus siap jangan gentar hal tersebut terkait dengan kedaulatan bangsa harus di hadapi.

“Kalau sudah digugat semesti nya diladeni, Dia jual kita beli,” ungkap Presidium Kongres Advokat Indonesia, Andi Darwin R. Ranreng, SH

Diketahui, Pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Waktu pelarangan ini lebih cepat dua tahun dari rencana Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan dan mineral yang membolehkan eksport tersebut sampai tahun 2020

Kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Indonesia.

Uni Eropa telah mengupayakan dengan melayangkan gugatannya kepada Indonesia ke WTO terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel

Komisi Eropa menilai langkah Indonesia tersebut merupakan pembatasan yang tidak adil terhadap produsen baja bagi UE.

Uni Eropa, blok perdagangan yang beranggotakan 28 negara, bahkan menuduh Indonesia telah berlaku tidak adil dengan membatasi akses produsen UE terhadap bijih nikel.

Tidak itu saja, tuduhan itu lebih berkembang dengan mengatakan bahwa langkah penyetopan ekspor nikel mentah tersebut adalah bagian dari rencana untuk mengembangkan industri baja Indonesia.

UE juga menambahkan tuduhannya bahwa industri pengolahan yang akan dikembangkan Indonesia itu akan menghasilkan karbon dioksida hingga tujuh kali lebih banyak daripada proses yang digunakan di Eropa.

“Risikonya adalah bahwa baja yang sangat murah dan berpolusi tinggi menggantikan baja yang lebih bersih dari produsen domestik UE dan mitra dagang tradisionalnya, tuduh Eurofer, asosiasi produsen baja Eropa,” ungkap Darwin.

Pendapat yang sama juga diungkapkan Komisioner Perdagangan UE Cecilia Malmstrom. Menurutnya, langkah-langkah Indonesia menempatkan pekerjaan lebih lanjut di sektor baja UE yang sudah berjuang menghadapi risiko.

Hal ini, mengikuti UU Minerba (UU No. 4/2009), kebijakan tersebut telah berlaku sejak 2014. Jadi, tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut.

Adapun menurut Pasal 95 huruf (c) UU Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara.

Ketentuan ini memang menjadi dasar hukum kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara.

Menurut Darwin, Nilai tambah ini diperoleh dari pengolahan dan pemurnian mineral dan batu bara atau sering disebut sebagai proses penghiliran dalam dunia pertambangan. Nikel ini merupakan salah satu jenis mineral yang utama dan strategis.

“Bahkan, Pasal 102 UU Minerba dengan tegas mengamanatkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batu bara,” jelasnya.

Darwin menambahkan, Mengacu regulasi tersebut, hak Indonesia untuk menetapkan larangan ekspor mineral mentah dll nya, kita berbicara kedaulatan NKRI di mata dunia dan memang harus dijelaskan di sana sebagai pemohon dalam gugatan atas hal tersebut.

“Kita punya aturan dan sistimatikan tersendiri tanpa di intervensi negara lain. Saya pikir semua negara akan melindungi aset dari nilai nya yang berkaitan dengan sumber daya alamnya,” ucapnya.

Meng’akhiri wawancara, Darwin ungkapkan harapannya. Semoga dengan polemik ini Pak Jokowi bisa tepat mengutus pengacara nya di kanca permasalahan tersebut.

“Dalam hal ini, Kongres Advokat Indonesia bersedia mengawal permasalan tersebut,” pungkas Presidium Kongres Advokat Indonesia, Andi Darwin R. Ranreng, SH. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Syahganda Divonis 10 Bulan, Kuasa Hukum: Sejak Awal Akan Banding.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam persidangan virtual di PN Kota Depok dengan agenda putusan hukuman (vonis) Ketua Majelis Hakim Ramon, pada hari Kamis (29/4/2021) telah menjatuhkan vonis hukuman selama 10 bulan penjara kepada Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan.

Terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terbukti menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan terkait pro-kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Oktober 2020 tahun lalu.

Menanggapi keputusan tersebut
Koordinator tim Penasehat Hukum (PH) DR. H. Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri pada Kamis siang, 6/5/2021 memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait tanggapan keputusan vonis hukuman kepada Kliennya.

Dalam keterangannya kepada awak media ia jelaskan bahwa sejak awal pihaknya menyatakan banding atas putusan Hakim tersebut, dan hal ini telah disampaikan secara resmi kepada pihak terkait pada Rabu 5/5/2021 lalu.

Terkait latar belakang lakukan banding Alkatiri ungkap bahwa ini adalah semata demi keadilan hukum, bahwa dalam fakta sidang terbukti dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti.

“DR Syahganda tidak terbukti bersalah, jelas didalam sidang keputusan, bahwa Hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 15 tahun 1946, bahwa terdakwa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan, itu artinya sangkaan Jaksa kepada Syahganda telah beritakan kebohongan tidak terbukti,” ujar Alkatiri.

Kemudian ia jelaskan bahwa keputusan Hakim berbeda dengan dakwaan Jaksa yang menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 14 tahun 1946 yaitu membuat kabar bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat, artinya DR Syahganda tidak membuat kabar bohong, jadi jelas terdakwa tidak terbukti bersalah seperti yang disangkakan dalam dakwaan Jaksa.

“Maka disini sangat jelas DR Syahganda terbukti tidak bersalah karenanya demi keadilan dan kebenaran terdakwa harus dibebaskan dari hukuman,” pungkas pengacara senior, Alkatiri.

Terkait putusan vonis 10 bulan kliennya, Alkatiri sebut keputusan Hakim adalah langkah yang berani, dimana Majelis Hakim yang diketuai Bapak Ramon Wahyudi berani mengambil keputusan yang berbeda dari tuntutan Jaksa. (Ahr)

Continue Reading

Hukum

Tak Bisa Jawab Pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, Saksi Ahli Pidana Undur Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang virtual lanjutan ke XII kasus hoax dan pencemaran nama baik yang disangkakan kepada DR. H Syahganda Nainggolan terkait pro-kontra RUU Omnibuslaw tahun lalu, diwarnai pengunduran diri Saksi Ahli Pidana.

Dr. Effendi Saragih, selaku Saksi Ahli Pidana mengundurkan diri tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Kuasa Hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri soal Peraturan Kapolri (Perkap) terkait barang bukti agar dijamin keaslian dan keamanannya maka perlu dilakukan uji digital ferensik.

“Bagaimana Anda bisa mengaku sebagai Saksi Ahli, jika Peraturan Kapolri saja tak paham, dalam perkara Pidana seputar ITE Perkap sangat diperlukan,” tandas Alkatiri dalam Sidang virtual lanjutan ke XII, Kamis 25/2/2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya ia telah sampaikan keberatan kepada Majelis Hakim bahwa Saksi Ahli Pidana yang diajukan JPU tidak kompeten.

“Hakim kami keberatan dengan saksi ini, sebab ia bukan Ahli Pidana melainkan ia Ahli Perdata, mohon Hakim meneriman keberatan kami,” ujar Alkatiri memohon.

Sebelumnya Alkatiri sudah tanyakan gelar S3 ahli desertasinya soal Hukum Perdata, hal itu akui oleh Ahli.

“Sarjana S3 saya adalah benar desertasinya soal Hukum Perdata,” terang Effendi Saragih menjawab Alkatiri.

Namun demikian permintaan Kuasa Hukum agar Saksi Ahli Pidana tidak diajukan dipersidangan ditolak Hakim.

“Silakan Saudara Ahli Pidana lanjutkan,” terang Hakim.

“Tidak Hakim yang mulia saya tidak akan melanjutkan memberi keterangan atas pertanyaan yang diajukan ke saya, untuk itu saya mengundurkan diri,” ujar Dosen Universitas Trisakti.

Ditanya terkait pengunduran diri Saksi Ahli itu, Alkatiri jelaskan apa yang saya tanyakan saksi ahli tidak tahu, ditanya waktu pemerisaan oleh Penyidik tidak tahu, bahkan dia sendiri akui bahwa Sarjana S3nya terang Hukum Perdata. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Cuitan Syahganda Di Medsos itu Aspirasi dan Hak Konstitusional, Alkatiri : Kenapa Terdakwa Ditahan?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang lanjutan ke XI, DR. H Syahganda Nainggola, perkara dugaan hoax dan ujaran kebencian seputar demo Omnibuslaw digelar siang tadi hingga malam pukul 19.00 Wib, pada Rabu, 24 Februari 2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Dalam sidang pada hari ini Jaksa Penuntut Umum hadirkan Dua Saksi Ahli, DR Trubus (Ahli Sosiologi) dan Dr. Ronny, S.Kom., MH dari STIE Perbanas Surabaya (Ahli ITE).

Dalam keteranganya Ahli Sosiologi, sebut bahwa menyampaikan pendapat di sosmed adalah perkembangan tekhnologi, yang kemudian menjadi lingkungan baru dimana satu sama lain bisa berkomunikasi.

“Dalam ilmu sosiologi itu disebut sosiologi manusia. Dalam fungsinya sosmed memberi kemudahan manusia untuk saling berkomunikasi, menyampaikan pendapat dll,” ujar Ahli Sosiologi tersebut.

Lalu, Ahli sosiolog beri keterangan terkait dakwaan terhadap Syahganda, dalam perspektif sosiologi. Ia ungkap bahwa menyampaikan pendapat di medsos itu merupakan aspirasi dan merupakan hak konstitusional.

Keterangan saksi ahli sosiologi dipertanyakan Kuasa Hukum Syahganda, semua yang anda uraikan tadi, lalu dimana letak kesalahan terdakwa sehingga terdakwa ditahan sejak Oktober 2020 hingga saat ini.

“Saudara Ahli, anda tadi katakan bahwa apa yang ditulis terdakwa di tweeternya merupakan bentuk ekspresi aspirasi, lalu dimana letak hoaxnya Syahganda sehingga kemudian ditahan?”, tandas Advokad Senior, Abdullah Alkatiri.

“Kalo soal penahanan terdakwa itu bukan kapasitas saya,” jawab Ahli Sosiologi,” DR. Trubus.

Lanjut Kuasa Hukum menyinggung soal isi Twitter Syahganda yang diperkarakan, bahwa dalam cuitannya terdakwa menulis selamat bergerak kaum buruh, kawan-kawan PPMI yang akan turun berdemonstrasi menolak RUU Omnibuslaw.

“Apakah cuitan Syahganda menulis kalimat selamat kepada kaum buruh yang akan berunjuk rasa itu salah,” tanya Alkatiri ke Saksi Ahli.

Saksi Ahli yang juga dosen Trisakti menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, bahwa cuitan itu tidak salah dan itu dalam sosiologi merupakan ekspresi.

Alkatiri kembali tanya Saksi Ahli, tadi Anda sebut bahwa dalam penyampaian pendapat di sosmed ada beda pendapat dan pro kontra dari orang yang membaca, itu biasa.

“Tapi Anda menyebut cuitan terdakwa di twitternya menimbulkan kekacauan, kegaduhan dan sejenisnya,” tambah Alkatiri.

Lebih lanjut ia menanyakan keterangan Ahli Sosiologi bahwa cuitan Syahganda memicu kegaduhan, maksudnya kegaduhan seperti apa dan dimana kalimat Syahganda yang bisa munculkan kegaduhan.

“Padahal tadi Ahli sebut bahwa penyampaian pendapat di medsos boleh dan apa yang ditulis terdakwa di Twitternya itu merupakan hak konstitusional,” imbuhnya.

Diakhir sidang sesi pertama keterangan saksi ahli sosiologi, terdakwa DR. Syahganda sampaikan pendapatnya bahwa apa yang tadi kita dengar bersama, ada 10 poin keterangan ahli yang berbeda dengan BAP.

“Antara lain, saksi ahli sampaikan dirinya turut senang mahasiswanya ikut turun sampaikan aspirasinya menolak RUU Omnibuslaw, kemudian dakwaan hoax serta ujaran kebencian yang menimbulkan demo anarkis menolak RUU Omnibuslaw yang disangkakan kepada saya harus dikuatkan dengan survey, research,” terang Syahganda.

Secara terpisah Kuasa Hukum terdakwa, Abdullah Alkatiri sampaikan bahwa dari fakta persidangan terlihat banyak keterangan saksi yang tidak nyambung

“Keterangannya loncat-loncat jika kita tanya terkait dakwaan, waktu saat memberikan keterangan dll, keterangan saksi, baik ahli, ahli fakta dan pelapor yang tidak sesuai BAP,” pungkas Alkatiri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending