Connect with us

Hukum

Terkait Ekspor Bijih Nikel, Uni Eropa Layangkan Gugatan Terhadap Indonesia ke WTO

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Uni Eropa melayangkan gugatan terhadap Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Hal ini terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel yang diberlakukan per 1 Januari 2020.

Menurut Saya, secara profesional hal tersebut hal yang lumrah, dan beralasan kenapa indonesia enggan membuka kran ekspornya terkait nikel ini. Jelas sekali bahwa nekel indonesia sangat di butuhkan dalam industriliasasi disana.

“Itu artinya salah satu satu pengakuan di dunia bahwa mereka tergantung pada nikel kita dengan keputusan pemerintah kita menyetop larangan ekspor tersebut,” ungkap Andi Darwin kepada media, Senen (18/1/2021).

Adanya penyetopan larangan eksport tersebut, Presidium kongres advokat Indonesia Andi Darwin R. Ranreng, SH menyebut hal itu membuat Uni Eropa berang. Alhasil Mereka pun melayangkan gugatan ke WTO.

Uni Eropa menilai apa yang di lakukan Indonesia tersebut merupakan perlakuan kebijakan yang membatasi yang dianggap ketidak adilan untuk produsen baja di UE.

Lebih lanjut Darwin mengatakan, Saya pikir tidak ada yang salah untuk pemerintah dalam mengatur regulasinya yang tentu nya bertujuan untuk kemakuran rakyatnya sendiri

Apa yang salah dengan Indonesia berkaitan dengan penghentian atau memberlakuan larangan ekspor nikel berbentuk mentah, sementara kita mampu menjadikan nikel tersebut sebagai barang jadi

“Mengapa UE melakukan gugatan tersebut? Ternyata, industri baja di negara-negara Eropa cukup terkena imbas dari regulasi pemerintah kita,” ungkap Darwin.

Dia tambahkan, Konsekwensi nya mereka sangat terpengaruh atas regulasi tersebut, dimana Indonesia menguasai sebagaian besar pasar pasokan bahan baku dunia ke industri baja benua biru tersebut.

Data Kementerian ESDM mencatat, cadangan terbukti komoditas nikel nasional mencapai 698 juta ton. Jumlah tersebut hanya mampu memenuhi suplai bijih nikel untuk smelter selama 7,6 tahun.

Di sisi lain cadangan terkira mencapai 2,8 miliar ton. “Jadi, sangat beralasan Indonesia lebih memilih melakukan program hilirisasi,” jelas Darwin.

Menurutnya, bila dikalkulasi bijih nikel diolah menjadi feronikel nilainya jauh lebih besar, yaitu naik berkali lipat. Harganya masih bisa naik hingga 19 kali lipat apabila feronikel diolah menjadi stainless steel.

“Ini sumber dari ahli yang saya dapatkan,” pungkas Andi Darwin R. Ranreng, SH

Berkaitan dengan pembelaan Indonesia di sidang panel gugatan, Pemerintah indonesia memang harus siap jangan gentar hal tersebut terkait dengan kedaulatan bangsa harus di hadapi.

“Kalau sudah digugat semesti nya diladeni, Dia jual kita beli,” ungkap Presidium Kongres Advokat Indonesia, Andi Darwin R. Ranreng, SH

Diketahui, Pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Waktu pelarangan ini lebih cepat dua tahun dari rencana Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan dan mineral yang membolehkan eksport tersebut sampai tahun 2020

Kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Indonesia.

Uni Eropa telah mengupayakan dengan melayangkan gugatannya kepada Indonesia ke WTO terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel

Komisi Eropa menilai langkah Indonesia tersebut merupakan pembatasan yang tidak adil terhadap produsen baja bagi UE.

Uni Eropa, blok perdagangan yang beranggotakan 28 negara, bahkan menuduh Indonesia telah berlaku tidak adil dengan membatasi akses produsen UE terhadap bijih nikel.

Tidak itu saja, tuduhan itu lebih berkembang dengan mengatakan bahwa langkah penyetopan ekspor nikel mentah tersebut adalah bagian dari rencana untuk mengembangkan industri baja Indonesia.

UE juga menambahkan tuduhannya bahwa industri pengolahan yang akan dikembangkan Indonesia itu akan menghasilkan karbon dioksida hingga tujuh kali lebih banyak daripada proses yang digunakan di Eropa.

“Risikonya adalah bahwa baja yang sangat murah dan berpolusi tinggi menggantikan baja yang lebih bersih dari produsen domestik UE dan mitra dagang tradisionalnya, tuduh Eurofer, asosiasi produsen baja Eropa,” ungkap Darwin.

Pendapat yang sama juga diungkapkan Komisioner Perdagangan UE Cecilia Malmstrom. Menurutnya, langkah-langkah Indonesia menempatkan pekerjaan lebih lanjut di sektor baja UE yang sudah berjuang menghadapi risiko.

Hal ini, mengikuti UU Minerba (UU No. 4/2009), kebijakan tersebut telah berlaku sejak 2014. Jadi, tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut.

Adapun menurut Pasal 95 huruf (c) UU Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara.

Ketentuan ini memang menjadi dasar hukum kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara.

Menurut Darwin, Nilai tambah ini diperoleh dari pengolahan dan pemurnian mineral dan batu bara atau sering disebut sebagai proses penghiliran dalam dunia pertambangan. Nikel ini merupakan salah satu jenis mineral yang utama dan strategis.

“Bahkan, Pasal 102 UU Minerba dengan tegas mengamanatkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batu bara,” jelasnya.

Darwin menambahkan, Mengacu regulasi tersebut, hak Indonesia untuk menetapkan larangan ekspor mineral mentah dll nya, kita berbicara kedaulatan NKRI di mata dunia dan memang harus dijelaskan di sana sebagai pemohon dalam gugatan atas hal tersebut.

“Kita punya aturan dan sistimatikan tersendiri tanpa di intervensi negara lain. Saya pikir semua negara akan melindungi aset dari nilai nya yang berkaitan dengan sumber daya alamnya,” ucapnya.

Meng’akhiri wawancara, Darwin ungkapkan harapannya. Semoga dengan polemik ini Pak Jokowi bisa tepat mengutus pengacara nya di kanca permasalahan tersebut.

“Dalam hal ini, Kongres Advokat Indonesia bersedia mengawal permasalan tersebut,” pungkas Presidium Kongres Advokat Indonesia, Andi Darwin R. Ranreng, SH. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Cuitan Syahganda Di Medsos itu Aspirasi dan Hak Konstitusional, Alkatiri : Kenapa Terdakwa Ditahan?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang lanjutan ke XI, DR. H Syahganda Nainggola, perkara dugaan hoax dan ujaran kebencian seputar demo Omnibuslaw digelar siang tadi hingga malam pukul 19.00 Wib, pada Rabu, 24 Februari 2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Dalam sidang pada hari ini Jaksa Penuntut Umum hadirkan Dua Saksi Ahli, DR Trubus (Ahli Sosiologi) dan DR (Saksi ITE).

Dalam keteranganya Ahli Sosiologi, sebut bahwa menyampaikan pendapat di sosmed adalah perkembangan tekhnologi, yang kemudian menjadi lingkungan baru dimana satu sama lain bisa berkomunikasi.

“Dalam ilmu sosiologi itu disebut sosiologi manusia. Dalam fungsinya sosmed memberi kemudahan manusia untuk saling berkomunikasi, menyampaikan pendapat dll,” ujar Ahli Sosiologi tersebut.

Lalu, Ahli sosiolog beri keterangan terkait dakwaan terhadap Syahganda, dalam perspektif sosiologi. Ia ungkap bahwa menyampaikan pendapat di medsos itu merupakan aspirasi dan merupakan hak konstitusional.

Keterangan saksi ahli sosiologi dipertanyakan Kuasa Hukum Syahganda, semua yang anda uraikan tadi, lalu dimana letak kesalahan terdakwa sehingga terdakwa ditahan sejak Oktober 2020 hingga saat ini.

“Saudara Ahli, anda tadi katakan bahwa apa yang ditulis terdakwa di tweeternya merupakan bentuk ekspresi aspirasi, lalu dimana letak hoaxnya Syahganda sehingga kemudian ditahan?”, tandas Advokad Senior, Abdullah Alkatiri.

“Kalo soal penahanan terdakwa itu bukan kapasitas saya,” jawab Ahli Sosiologi,” DR. Trubus.

Lanjut Kuasa Hukum menyinggung soal isi Twitter Syahganda yang diperkarakan, bahwa dalam cuitannya terdakwa menulis selamat bergerak kaum buruh, kawan-kawan PPMI yang akan turun berdemonstrasi menolak RUU Omnibuslaw.

“Apakah cuitan Syahganda menulis kalimat selamat kepada kaum buruh yang akan berunjuk rasa itu salah,” tanya Alkatiri ke Saksi Ahli.

Saksi Ahli yang juga dosen Trisakti menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, bahwa cuitan itu tidak salah dan itu dalam sosiologi merupakan ekspresi.

Alkatiri kembali tanya Saksi Ahli, tadi Anda sebut bahwa dalam penyampaian pendapat di sosmed ada beda pendapat dan pro kontra dari orang yang membaca, itu biasa.

“Tapi Anda menyebut cuitan terdakwa di twitternya menimbulkan kekacauan, kegaduhan dan sejenisnya,” tambah Alkatiri.

Lebih lanjut ia menanyakan keterangan Ahli Sosiologi bahwa cuitan Syahganda memicu kegaduhan, maksudnya kegaduhan seperti apa dan dimana kalimat Syahganda yang bisa munculkan kegaduhan.

“Padahal tadi Ahli sebut bahwa penyampaian pendapat di medsos boleh dan apa yang ditulis terdakwa di Twitternya itu merupakan hak konstitusional,” imbuhnya.

Diakhir sidang sesi pertama keterangan saksi ahli sosiologi, terdakwa DR. Syahganda sampaikan pendapatnya bahwa apa yang tadi kita dengar bersama, ada 10 poin keterangan ahli yang berbeda dengan BAP.

“Antara lain, saksi ahli sampaikan dirinya turut senang mahasiswanya ikut turun sampaikan aspirasinya menolak RUU Omnibuslaw, kemudian dakwaan hoax serta ujaran kebencian yang menimbulkan demo anarkis menolak RUU Omnibuslaw yang disangkakan kepada saya harus dikuatkan dengan survey, research,” terang Syahganda.

Secara terpisah Kuasa Hukum terdakwa, Abdullah Alkatiri sampaikan bahwa dari fakta persidangan terlihat banyak keterangan saksi yang tidak nyambung

“Keterangannya loncat-loncat jika kita tanya terkait dakwaan, waktu saat memberikan keterangan dll, keterangan saksi, baik ahli, ahli fakta dan pelapor yang tidak sesuai BAP,” pungkas Alkatiri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Sidang Lanjutan ke 9 Dr Syahganda, Saksi Sebut ada Gerombolan Anarko

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam sidang lanjutan dugaan hoax seputar demo anarkis penolakan Omnibuslaw oleh DR. H Syahganda yang ke 9, Rabu, 17/2/2021 di PN Depok, Jaksa Penuntut kembali mengajukan saksi.

Saksi fakta Andika Fahreza adalah merupakan tahanan Polda Metro Jaya dalam kasus demo omnibus law pada 8 Oktober 2020.

Dalam keterangannya di depan Majelis Hakim, saksi mengaku mendengar ada organisasi bernama KAMI saat mengikuti demo omnibus law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Keterangan pengakuan Andika dicecar Majelis Hakim Andika soal pengakuannya itu. Andika merupakan tahanan Polda Metro Jaya dalam kasus demo omnibus law pada 8 Oktober 2020.

Awalnya, Andika mengaku datang ke Patung Kuda, Jakarta Pusat sekitar pukul 11.00 WIB untuk ikut demo setelah melihat ajakan via Instagram. Saat tiba di Patung Kuda, dia melihat situasi sudah rusuh.

“Jam 11.00 sampai Patung Kuda sudah terjadi kerusuhan,” ujar Andika dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021).

Jaksa kemudian menanyakan siapa saja peserta demo yang ada di sana. Andika menyebutkan ada sejumlah organisasi, salah satunya ada organisasi KAMI.

“Selain Organisasi KAMI, ada juga Gerombolan anarko, buruh, mahasiswa, gitu-gitu,” ungkap Andika.

Hakim ketua Ramon Wahyudi kemudian mencecar Andika soal organisasi KAMI. Andika menyebut saat itu hanya mendengar ada organisasi KAMI.

“Kalau tadi KAMI, anarko?” tanya Ramon kepada saksi soal adanya lambang organisasi saat demo.

“Ada lambangnya Anarko, kalau KAMI saya dengar-dengar di belakang. Ada dengar-dengar ada organisasi KAMI, mahasiswa juga. Cuma dengar-dengar doang,” jawab Andika.

Andika mengatakan saat itu mendengar ada ajakan untuk menyerang aparat keamanan. Saksi bahkan mengaku saat itu membawa katapel dan kelereng sehingga akhirnya diciduk polisi.

Namun, Andika menyebut tidak mendengar ada seruan dari organisasi KAMI untuk berbuat rusuh.

“Saat menyerang aparat ada enggak bilang dari KAMI kemudian suruh menyerang polisi?” cecar hakim.

“Nggak ada. Nggak pak, saya cuma dengar doang (ada KAMI),” ungkap Andika.

Hakim juga menanyakan apakah Andika mengetahui KAMI sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Andika pun menjawab tidak tahu.

“Tahu nggak KAMI, tadi itu, Koalisi Aksi?” tanya hakim.

“Enggak,” jawab Andika.

Dalam perkara ini, Syahganda Nainggolan didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta.

Karna itu, Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam pasal ini, Syahganda Nainggolan terancam pidana penjara 10 tahun.

Lebih lanjut pihak pengacara Syahganda dalam keterangannya ke pihak media, Abdullah Alkatiri, menjelaskan bahwa clientnya tidak menyampaikan ajakan demo melalui instagram, dalam hal ini keterangan saksi fakta berbeda dengan fakta yang dilakukan terdakwa. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Penangkapan Wartawan, FWJ: Polres Enrekang Salah Kaprah!

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – lagi-lagi hal yang menciderai tatanan hukum di Kepolisian kembali tercorong akibat adanya penangkapan salah seorang wartawan media online gegara pemberitaan yang diduga mencemarkan nama baik Pemda Enrekang oleh Pihak Polres Enrekang

Demikian hal itu dikatakan Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan, Jum’at (12/2/2021) malam.

“Polisi sudah salah kaprah. Pemberitaan dari media masa bukan kejahatan Pers dan bukan juga kejahatan UU ITE. Pers punya UU Nomor 40 Tahun 1999, dimana semua telah diatur sesuai konstitusi. Jika UU ITE diberlakukan untuk media masa, maka itu sama halnya telah mengangkangi UU Pers,” Tegas Opan.

Ia juga menyinggung soal polisi yang tidak paham aturan hukum, dimana tidak seharusnya laporan kepolisian yang dbuat atas pemberitaan bukanlah sesuatu object vital masuk ke KUHP, melainkan melalui pertimbangan Dewan Pers dan sanksinya Hak Jawab serta Hak Koreksi.

“Pembredelan terhadap pewarta adalah tindakan melanggar UUD’45 dan itu melawan Negara. Untuk itu penyidik Polres Enrekang untuk segera membebaskan wartawan yang diduga melanggar pasal UU ITE atas pemberitaannya di media masa (siber),” Pintanya.

Selain itu berbagai seruan bebaskan Wartawan yang ditangkap atas adanya laporan terkait pemberitaan telah digulirkan oleh puluhan insan pers, lembaga kewartawanan Nasional maupun lokal, serta LSM.

Aliansi Wartawan dan LSM Anti Kriminalisasi Takalar dikabarkan telah menggaungkan dan menyerukan agar Kapolda Sulsel segera mencopot Kapolres Enrekang. Bahkan akan menggelar aksi unjuk rasa yang akan melibatkan seluruh organisasi kewartawanan yang ada di Takalar.

“Jika terjadi perselisihan dalam sebuah pemberitaan sebaiknya gunakan UU Pers, dan bukan KUHP, karena ada mekanismenya jika berkaitan dengan pemberitaan. Ini polisi jangan mentang mentang yang melapor pihak penguasa, lantas serta merta melakukan penangkapan, ingat polisi itu bukan alat kekuasaan, tapi Alat Negara. “Ujar Dirman Dangker dengan Nada Tinggi.

Hal senadapun dikatakan Anggreany Haryani Putri pakar ilmu pidana menyebut UU Pers menjadi hukum materil (berkaitan hukuman) sedangkan KUHAP (hukum formil) berkaitan dengan bagaimana hukum materil bisa diterapkan.

“UU Pers merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers.

Selain itu menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali).

Ini karena polisinya tidak mau memahami apa yang ada di Perkab Kapolri dan dan KUHAP mereka menganggap pers itu obyek. “Kesel bangett sama oknum penegak hukum yang bukannya menegakkan hukum tapi malah menggunakan hukum sebagai penggebuk yang belum. “Pungkasnya.

Continue Reading

Trending