Connect with us

Nasional

Monardo Optimis PPKM Mampu Tekan Angka Kasus COVID-19

Published

on

Janoerkoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang dapat menekan angka kasus COVID-19.

Doni mengaku optimis bahwa hal itu dapat terwujud, sebab berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

“Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen,” ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah terkait PPKM tersebut sekaligus merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

“Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat menurut Doni adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko COVID-19.

Pada implementasinya nanti, posko tersebut akan berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kedisiplin warga yang merujuk pada protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Diharapkan dengan posko tersebut, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti.

“Untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” jelas Doni.

“Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti,” imbuhnya.

Adapun Doni meminta agar kerja sama baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menekan angka kasus melalui upaya-upaya tersebut dapat terus dijaga.

Dia juga menekankan bahwa berjuang melawan COVID-19 secara serentak menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat sekaligus merupakan hak dan kewajiban untuk bela negara melalui profesi dan peranan masing-masing.

“Kerja sama dari berbagai komponen Pusat dan Daerah harus dijaga,” kata Doni.

“Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara, inilah momentum terbaik bagi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

Keputusan yang diambil melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada Rabu (6/1) itu akan mengatur seluruh kebijakan terkait penanganan COVID-19 secara mikro di Pulau Jawa dan Bali

Hal itu didasarkan pada kriteria angka kematian, kasus aktif, ketersediaan Rumah Sakit, kesembuhan dan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kaukus Masyarakat Sipil Siap Audit LBP dan Erik Thohir dalam Kasus Bisnis PCR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Terbongkarnya keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Tohir dalam kasus bisnis PCR telah mengejutkan banyak pihak karena dianggap sebagai tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui keterlibatannya di salah satu perusahaan pelaksana test PCR dan Antigen tersebut, yaitu PT GSI, namun mengaku PT GSI didirikan bukan untuk mencari untung, tetapi untuk tujuan sosial dan membantu masyarakat.

Untuk meyakinkan masyarakat, Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyatakan perusahaannya, PT GSI, siap di-audit.

“Merespon hal tersebut, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial siap secara etik dan sukarela menjadi Auditor Rakyat namun juga secara Profesional telah mempersiapkan KANTOR AKUNTAN PUBLIK untuk ditunjuk mengaudit PT. GSI,” ujar Ferry Juliantoro dalam konferensi Pers, Senin (29/11/2021) di Restauran Cikini Lima, Menteng Jakarta pusat

Lebih lanjut Ferry mengatakan, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial (atau singkatnya Kaukus Masyarakat Sipil) mendukung pernyataan Luhut untuk diaudit, dan mendorong masyarakat agar tidak menduga-duga dan berprasangka buruk terhadap PT GSI yang katanya didirikan untuk aktivitas sosial.

“Pelaksanaan audit ini menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara, khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir,” Jelasnya.

Menurutnya, untuk mendukung rencana yang sangat baik ini, Kaukus Masyarakat Sipil siap bekerja sama dengan Luhut Binsar Panjaitan, serta sudah menyiapkan Auditor resmi dari KANTOR AKUNTAN PUBLIK.

Semoga rencana audit ini dapat dilaksanakan secepatnya agar masyarakat Indonesia dapat segera memperoleh kejelasan atas dugaan perampasan uang masyarakat dan negara triliunan rupiah yang dilakukan oleh pengusaha, dan difasilitasi pemerintah melalui penetapan kebijakan harga yang abnormal tinggi.

Kami berharap bahwa rencana audit ini dapat dilakukan secepat mungkin agar masyarakat luas segera mendapat informasi yang lebih valid akan kasus PCR ini.

Untuk mendorong kelancaran proses pengungkapan Kasus PCR ini, maka kami (Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial) juga siap melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Membuka Posko Pengaduan Masyarakat, yaitu tempat masyarakat melaporkan atau menyampaikan bukti-bukti terkait kasus PCR ini.
  2. Menyiapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang siap ditunjuk oleh Luhut Binsar Panjaitan cg. PT. GSI untuk mengaudit PT. GSI sehingga bisa diketahui jumlah pasti aliran uang dan keuntungan perusahaan tersebut.

Hadir dalam pertemuan Wakili Rakyat, yakni: Ferry Juliantono, Novel Baswedan, Anthony Budiawan, Marwan Batubara, Reffly Harun yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi & Keadilan Sosial bentuk auditor rakyat untuk Audit Perusahaan Luhut & Erick Thohir Terkait PCR. ( Amhar)

Continue Reading

Nasional

Lewat Sandiwara Radio, BNPB Perkuat Literasi Kebencanaan Masyarakat

Published

on

By

JanoerKoening, MANGGARAI – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Bidang Komunikasi Kebencanaan, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan melakukan penguatan literasi, edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat yang dikemas melalui sandiwara radio dengan judul “Bunga-Bunga Cinta”.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Janoerkoening.com, Jum’at (26/11/2021) disebut kan, Naskah sandiwara radio yang ditulis oleh Agus Noor itu menceritakan kisah cinta kehidupan mahasiswa dan mengambil latar kejadian yakni saat meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah pada 2010 silam.

Dalam drama mini seri itu, literasi kebencanaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam alur cerita melalui dialog antar tokoh yang secara tidak langsung menjelaskan tentang bagaimana tanda-tanda fenomena alam yang dapat berpotensi menjadi bencana.

Di samping itu, dalam sandiwara radio juga dijelaskan tentang bagaimana upaya mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, yang disisipkan melalui dialog antar tokohnya.

Materi pembelajaran tentang kebencanaan yang dikemas lewat kisah serial drama mini seri itu diputar di 78 radio lokal di Kabupaten/Kota di Tanah Air, dengan 25 episode berdurasi 30 menit sejak Jumat (5/11) hingga Senin (29/11) yang akan datang.

Penggunaan media radio sebagai corong diseminasi literasi kebencanaan dipilih mengingat radio memiliki segmen dan konsumen tersendiri di tengah masyarakat.

Media radio juga memiliki eksistensi yang sampai saat ini masih dapat bertahan dan mampu bersaing dengan bertumbuhnya ragam media informasi yang lain serta menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke penjuru daerah yang mungkin tidak dapat dicapai media lainnya.

Bentuk sinergi antara BNPB, BPBD, media radio dan masyarakat ini sekaligus menjadi wujud implementasi dari optimalisasi unsur ‘pentaheliks’ dalam penanggulangan bencana.

Dari seluruh pemutaran serial drama mini seri di berbagai Kabupaten/Kota, Bidang Komunikasi Kebencanaan, Pusdatinkom BNPB juga menggelar talkshow di beberapa stasiun radio bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat

Hal ini guna memperkuat informasi dan menyampaikan kebijakan daerah yang telah dirancang dan disiapkan dalam pengurangan risiko serta penanggulangan bencana. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dan menanyakan segala hal terkait kebencanaan melalui talkshow tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan di Stasiun Radio Manggarai (RM) 88,00 FM pada Rabu (24/11), Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB menggandeng BPBD Manggarai Barat dalam kegiatan talkshow yang masuk dalam rangkaian pemutaran sandiwara radio “Bunga-Bunga Cinta”.

Radio Manggarai FM dipilih karena memiliki cakupan frekuensi yang cukup luas dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat hingga wilayah penyangga lainnya. Kantor Radio Manggarai 88,00 FM yang berada di Kelurahan Lawur, Langke Rembong, Manggarai-Flores, NTT itu juga memiliki banyak pendengar setia dari kalangan remaja hingga usia lanjut.

Di samping itu, pemilihan lokasi dalam kegiatan talkshow dengan topik “Manggarai Barat Sadar Bencana” itu didasarkan pada rencana kontijensi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam menyongsong Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan Pariwisata Super Prioritas yang aman bencana

Kegiatan talkshow di Radio Manggarai FM itu sekaligus menutup dari seluruh rangkaian yang sebelumnya juga telah dilaksanakan di dua tempat, yakni Kabupaten Magelang di Jawa Tengah dan Kabupaten Tomohon di Sulawesi Utara. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Pengelolaan Air dan Penanggulangan Banjir, oleh: Dubes Belanda

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Belanda memiliki sejarah panjang bencana banjir. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor topografi negeri kincir angin yang berada di bawah permukaan laut. Pengelolaan air dan penanggulangan banjir menjawab tantangan Belanda terhindar dari bencana hidrometeorologi basah.

Pembelajaran ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Belanda Lambert Grijns dalam acara Ambassador Talk 2021 yang digelar olen BNPB di Hotel Pullman Thamrin Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Pada diskusi dalam dan luar jaringan ini, Lambert menyampaikan sejumlah pandangan yang mampu memberikan perubahan pada pengelolaan air dan penanggulangan banjir di negaranya.

Pandangannya tersebut antara lain mengenai paradigma pencegahan, pendekatan inovatif berbasis teknologi yang paling unggul, pendekatan intergratif yang holistik dan kolaborasi antar berbagai kepentingan.

Di samping itu, ia menambahkan bahwa perlu juga untuk mengetahui permasalahan utama sumber terjadinya banjir yang kemudian perlu dimodelkan dan mengkomunikasikan potensi bahaya kepada pihak terkait.

Terkait dengan paradigma pencegahan, Lambert menekankan hal tersebut tidak terlepas dari bencana besar yang pernah melanda negeri Belanda pada tahun 1953. Lambert menyebut bencana kala itu sebagai bencana yang mematikan.

“Bencana ini sebagai wake-up call bagi kami sehingga potensi bahaya ke depan dapat dicegah,” ujar pria yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perencanaan urban dan pengelolaan air.

Upaya pencegahan kemudian diwujudkan dengan proyek raksasa sebagai langkah perlindungan banjir terbesar di dunia. Proyek tersebut didukung dengan pemanfaatan teknologi inovatif, yaitu Delta Works, yang dibangun sejak 1954. Delta works ini merupakan serangkaian proyek mega konstruksi yang dibangun untuk melindungi kawasan di sisi barat daya negeri itu dari bahaya banjir atau pun air pasang laut.

Duta Besar Belanda juga menyampaikan pentingnya kerja sama semua pihak dalam pengelolaan air maupun penanggulangan banjir, seperti dari pemerintah pusat, daerah dan swasta hingga masyarakat. Ia mencontohkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Jakarta dalam bahaya banjir.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan Kepala BNPB Mayor Jenderal Suharyanto, S.Sos, M.M, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si. menyampaikan bahwa Belanda berhasil meminimalkan dampak tragedi banjir bandang yang menimpa Eropa Barat pada Juli 2021 lalu tanpa korban jiwa.

“Sebuah bencana alam yang belum pernah terjadi dalam kurun 100 tahun terakhir,” ujar Raditya.

Keberhasilan Belanda dalam memitigasi bencana banjir dan membangun mekanisme kesiapsiagaan masyarakat menjadi pembelajaran besar bagi Indonesia. Raditya mengatakan bahwa momen diskusi ini menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mempelajari tentang manajemen keairan dari Belanda.

Keberhasilan Belanda dalam memitigasi bencana banjir dan membangun mekanisme kesiapsiagaan masyarakat menjadi pembelajaran besar bagi Indonesia. Raditya mengatakan bahwa momen diskusi ini menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mempelajari tentang manajemen keairan dari Belanda.

Dalam sambutan keynote speech berikutnya oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Letjen (Purn) Sudirman, SH, MH, MM. menyampaikan urgensi penguatan kolaborasi seluruh elemen dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang kuantitasnya mengalami peningkatan di tahun 2021.

Ia menekankan koordinasi pentaheliks (pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha) untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat datang sewaktu-waktu.

“Sejak dahulu, gotong royong telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Termasuk juga dalam upaya penganggulangan bencana, salah satunya dalam gerakan solidaritas dan kedermawanan Penanganan Covid-19, dan bencana lainnya. Kemenko PMK terus mendorong antisipasi potensi bencana hidrometeorologis dan budaya adaptasi tanggap bencana masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sudirman menambahkan, bencana air menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Penting untuk menguatkan komitmen bersama seluruh pihak dalam kebijakan manajemen keairan, khususnya dalam pembangunan proyek antisipasi banjir.

“Indonesia dan Belanda tentunya mempunyai kesamaan tantangan seperti kondisi pesisir pantai, penurunan tanah, banjir aliran sungai, sumber daya air, kepadatan jumlah penduduk,” ujarnya.

Pada akhir diskusi, Duta Besar Belanda menyampaikan bahwa ia optimis bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan air dan bencana banjir. Menurutnya pengalaman-pengalaman bencana yang beragam di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Pesisir Jawa menjadi kekuatan menghadapi bencana air dan banjir ke depan.

“Belanda juga membuka diri dengan berbagai negara sahabat untuk berbagi pengalaman, sebagaimana saat ini Belanda membantu membangun proteksi tepi pantai berwawasan lokal di pesisir Jawa Tengah,” tutupnya.

Acara Ambassador Talks 2021 ini dikuti oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, media massa, praktisi, akademisi dan masyarakat umum, diskusi ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran pengelolaan air dan penanganan banjir yang lebih baik. (Amhar)

Continue Reading

Trending