Connect with us

Hukum

Gandeng GPMI, Law Conenection Gelar Dialog Kebangsaan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Law Connection bekerjasama dengan GPMI mengadakan dialog Kebangsaan ke -2 pada Senin, 4 Januari 2021 pukul 14.00-17.00 WIB bertempat di Fifo Cafe Situ Gintung Ciputat, dengan tema “Milenial bicara Hukum dan Penegakan Hukum”.

Law Connection bersama GPMI (Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia) collaborating partnersnya mengawali tahun 2021 dengan kegiatan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi para kaum milenial dan seluruh masyarakat pemerhati hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Diskusi public dalam bentuk seminar itu diselenggarakan secara Offline secara terbatas dengan menerapkan prosedur kesehatan dari Fifo Cafe Situ Gintung Ciputat dan secara online menggunakan media ZOOM yang diikuti oleh kurang lebih 400 peserta dari berbagai kalangan, juga disiarkan dengan media streaming YouTube.

Seminar gabungan online /offline tersebut menghadirkan para narasumber dari IKA PDIH Undip yakni, Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H., Densus 88 Polri, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, ST., SH., M.Si., MH., M.Kn., mantan Kapolres Kebumen, Dr. Wilma Silalahi, SH., MH., dari MK RI, serta seorang narasumber dari Kasi Intel Kejari Tangsel yakni Ryan Anugrah.

Melalui media ZOOM, Narasumber Dr. Rudy Cahya Kurniawan, menyampaikan bahwa Polri saat ini menghadapi situasi penegakan hukum yang berbeda dari sebelumnya.

Dalam situasi pandemik seperti saat ini, kata Rudy, setiap anggota Polri harus mengedepankan cara penegakan hukum dengan mengadaptasi kearifan lokal dan menekankan penggunaan Diskresi, yaitu tindakan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan penilaian sendiri

“Namun tetap menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai koridornya, demi terwujudnya manfaat hukum yang paling tinggi,” ujar Rudy.

Rudy jelaskan, walapun salah satu tugas Polri adalah menegakkan hukum, namun upaya yang pertama dilakukan adalah “mendamaikan” para pihak yang berperkara

“Kemudian menempuh cara penegakan hukum yang konstruktif dengan mengacu pada paradigma konstruktivisme dimana penegakan hukum dengan upaya paksa merupakan pilihan terakhir,” pungkas Rudy.

Sementara itu, Dr. Wilma Silalahi, SH., MH., yang menyampaikan paparanya secara online mengawali penjelasannya dengan mengutip tujuan pembentukan Negara RI

Hal itu dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, dan kesemuanya harus dilaksanakan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ucapnya.

Wilma mengatakan, generasi millenial sangat diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mempertahankan dan meneruskan pencapaian cita-cita para founding fathers dalam berbangsa dan bernegara

Tentu, tambah Wilma dalam koridor persatuan dan kesatuan yang bentuk konkritnya dapat diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menjadi contoh dan penyemangat

“Sehingga kaum milenial dapat berperan menjaga dan merawat kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dan menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika,” tandasnya.

Narasumber Ryan Anugrah, Kasi Intel Kejari Tangsel mengangkat permasalahan terkait fungsi Kejaksaasan yang salah satunya adalah sebagai penyidik perkara Hak Asasi Manusia di Indonesia.

“Dasar hukum dari fungsi dan wewenang itu adalah pada UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,” urainya.

Ryan Anugrah selanjutnya menjelaskan, bahwa peraturan dan undang-undang itu sifatnya pasif karena hukum itu tertulis tidak bergerak, oleh karena itu hukum butuh penegak hukum.

Jadi, kata Ryan Fungsi kejaksaan adalah membawa alat bukti yang telah di kumpulkan oleh penyidik. Misalnya saksi, barang bukti di buat dalam satu berkas perkara guna di teliti terlebih dahulu. Berkas perkara dibawa ke persidangan.

Persidangan adalah suatu langkah badan negara memastikan bahwa hak asasi manusia itu terpenuhi, jadi penangkapan seseorang harus berdasarkan surat perintah.

“Di uji lagi oleh hakim di tempat terbuka bukti-bukti tersebut secara terbuka, itulah proses penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan itu,” tutur Ryan.

Terkait dengan masalah HAM Dr. Imam Subandi dari Densus 88 AT Polri mengelobarasi hakekat penegakan hukum. Penegakan hukum itu memang hakikatnya adalah “memaksa” untuk patuh hukum

“Agar seseorang patuh kepada hukum ketika upaya-upaya yang bersifat non-kekerasan tidak efektif atau tidak berjalan,” jelas Imam.

Oleh karena itu Imam sependapat bahwa agar justified, maka satu-satunya yang boleh menggunakan kekerasan hanya negara.

“Bagaimana agar negara menggunakan “kekerasan” dengan benar? ya, harus berdasarkan hukum,” tegasnya.

Imam mengungkapkan, karena yang membedakan antara negara dan bukan negara itu hanya dalam konteks penegakan hukum.

“Penjahat, berbuat kekerasan tidak berdasarkan hukum, sementara penegak hukum seperti polisi melakukan kekerasan adalah untuk “memaksa” agar hukum dipatuhi, oleh karena itu pada saat yang sama juga harus tunduk dengan mekanisme atau tata cara yang diatur oleh hukum,” terang Imam

Kalau mekanisme ini dilakuan, kata Imam maka “kekerasan” yang dilakukan oleh polisi menjadi “justified” dan selanjutnya dapat dimaknai sebagai bentuk kehadiran negara.

“Jadi yang melakukan kekerasan bukan polisi, tapi negara. Polisi dalam bertindak, yang suatu saat jika terpaksa harus meggunakan kekerasan, adalah “mewakili” negara. Karena negaralah satu-satunya yang boleh menggunakan kekerasan,” paparnya.

Imam juga memaparkan, bahwa hukum mempunyai prosedurnya sendiri sebagai mekanisme “check and ballance”.

Jadi kata Imam, Hukum seperti apapun bentuk dan proses “menjadinya” merupakan “resultante” dari berbagai kepentingan-kepentingan dan hasil akhir dari tarik-menarik melalui proses politik, dan tidak harus dalam pengertian negatif melulu, atau positif melulu.

“Karena dalam ‘kebaikannya’ hukum mungkin mengandung sisi buruk, begitu pula dalam ‘keburukannya’ pasti ada sisi positive dari hukum tersebut,” ujarnya.

Namun sekalai lagi, menurut Imam, seperti apapun bentuk hukum keadilan yang paling obyektif adalah keadilan berdasarkan hukum, bukan keadilan berdasarkan perasaan-perasaan seseorang atau kelompok orang tertentu.

Itulah sebabnya dalam keadaan terpaksa, kekerasan apapun yang dilakukan oleh negara berdasarkan hukum akan tetap lebih “baik’ dari pada kekerasan apapun yang dilakukan oleh aktor bukan negara.

“Karena ‘kekerasan’ dalam rangka penegakan hukum tunduk pada proses “Check and Balance,” tutup Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H.,. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Syahganda Divonis 10 Bulan, Kuasa Hukum: Sejak Awal Akan Banding.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam persidangan virtual di PN Kota Depok dengan agenda putusan hukuman (vonis) Ketua Majelis Hakim Ramon, pada hari Kamis (29/4/2021) telah menjatuhkan vonis hukuman selama 10 bulan penjara kepada Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan.

Terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terbukti menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan terkait pro-kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Oktober 2020 tahun lalu.

Menanggapi keputusan tersebut
Koordinator tim Penasehat Hukum (PH) DR. H. Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri pada Kamis siang, 6/5/2021 memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait tanggapan keputusan vonis hukuman kepada Kliennya.

Dalam keterangannya kepada awak media ia jelaskan bahwa sejak awal pihaknya menyatakan banding atas putusan Hakim tersebut, dan hal ini telah disampaikan secara resmi kepada pihak terkait pada Rabu 5/5/2021 lalu.

Terkait latar belakang lakukan banding Alkatiri ungkap bahwa ini adalah semata demi keadilan hukum, bahwa dalam fakta sidang terbukti dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti.

“DR Syahganda tidak terbukti bersalah, jelas didalam sidang keputusan, bahwa Hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 15 tahun 1946, bahwa terdakwa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan, itu artinya sangkaan Jaksa kepada Syahganda telah beritakan kebohongan tidak terbukti,” ujar Alkatiri.

Kemudian ia jelaskan bahwa keputusan Hakim berbeda dengan dakwaan Jaksa yang menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 14 tahun 1946 yaitu membuat kabar bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat, artinya DR Syahganda tidak membuat kabar bohong, jadi jelas terdakwa tidak terbukti bersalah seperti yang disangkakan dalam dakwaan Jaksa.

“Maka disini sangat jelas DR Syahganda terbukti tidak bersalah karenanya demi keadilan dan kebenaran terdakwa harus dibebaskan dari hukuman,” pungkas pengacara senior, Alkatiri.

Terkait putusan vonis 10 bulan kliennya, Alkatiri sebut keputusan Hakim adalah langkah yang berani, dimana Majelis Hakim yang diketuai Bapak Ramon Wahyudi berani mengambil keputusan yang berbeda dari tuntutan Jaksa. (Ahr)

Continue Reading

Hukum

Tak Bisa Jawab Pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, Saksi Ahli Pidana Undur Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang virtual lanjutan ke XII kasus hoax dan pencemaran nama baik yang disangkakan kepada DR. H Syahganda Nainggolan terkait pro-kontra RUU Omnibuslaw tahun lalu, diwarnai pengunduran diri Saksi Ahli Pidana.

Dr. Effendi Saragih, selaku Saksi Ahli Pidana mengundurkan diri tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Kuasa Hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri soal Peraturan Kapolri (Perkap) terkait barang bukti agar dijamin keaslian dan keamanannya maka perlu dilakukan uji digital ferensik.

“Bagaimana Anda bisa mengaku sebagai Saksi Ahli, jika Peraturan Kapolri saja tak paham, dalam perkara Pidana seputar ITE Perkap sangat diperlukan,” tandas Alkatiri dalam Sidang virtual lanjutan ke XII, Kamis 25/2/2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya ia telah sampaikan keberatan kepada Majelis Hakim bahwa Saksi Ahli Pidana yang diajukan JPU tidak kompeten.

“Hakim kami keberatan dengan saksi ini, sebab ia bukan Ahli Pidana melainkan ia Ahli Perdata, mohon Hakim meneriman keberatan kami,” ujar Alkatiri memohon.

Sebelumnya Alkatiri sudah tanyakan gelar S3 ahli desertasinya soal Hukum Perdata, hal itu akui oleh Ahli.

“Sarjana S3 saya adalah benar desertasinya soal Hukum Perdata,” terang Effendi Saragih menjawab Alkatiri.

Namun demikian permintaan Kuasa Hukum agar Saksi Ahli Pidana tidak diajukan dipersidangan ditolak Hakim.

“Silakan Saudara Ahli Pidana lanjutkan,” terang Hakim.

“Tidak Hakim yang mulia saya tidak akan melanjutkan memberi keterangan atas pertanyaan yang diajukan ke saya, untuk itu saya mengundurkan diri,” ujar Dosen Universitas Trisakti.

Ditanya terkait pengunduran diri Saksi Ahli itu, Alkatiri jelaskan apa yang saya tanyakan saksi ahli tidak tahu, ditanya waktu pemerisaan oleh Penyidik tidak tahu, bahkan dia sendiri akui bahwa Sarjana S3nya terang Hukum Perdata. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Cuitan Syahganda Di Medsos itu Aspirasi dan Hak Konstitusional, Alkatiri : Kenapa Terdakwa Ditahan?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang lanjutan ke XI, DR. H Syahganda Nainggola, perkara dugaan hoax dan ujaran kebencian seputar demo Omnibuslaw digelar siang tadi hingga malam pukul 19.00 Wib, pada Rabu, 24 Februari 2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Dalam sidang pada hari ini Jaksa Penuntut Umum hadirkan Dua Saksi Ahli, DR Trubus (Ahli Sosiologi) dan Dr. Ronny, S.Kom., MH dari STIE Perbanas Surabaya (Ahli ITE).

Dalam keteranganya Ahli Sosiologi, sebut bahwa menyampaikan pendapat di sosmed adalah perkembangan tekhnologi, yang kemudian menjadi lingkungan baru dimana satu sama lain bisa berkomunikasi.

“Dalam ilmu sosiologi itu disebut sosiologi manusia. Dalam fungsinya sosmed memberi kemudahan manusia untuk saling berkomunikasi, menyampaikan pendapat dll,” ujar Ahli Sosiologi tersebut.

Lalu, Ahli sosiolog beri keterangan terkait dakwaan terhadap Syahganda, dalam perspektif sosiologi. Ia ungkap bahwa menyampaikan pendapat di medsos itu merupakan aspirasi dan merupakan hak konstitusional.

Keterangan saksi ahli sosiologi dipertanyakan Kuasa Hukum Syahganda, semua yang anda uraikan tadi, lalu dimana letak kesalahan terdakwa sehingga terdakwa ditahan sejak Oktober 2020 hingga saat ini.

“Saudara Ahli, anda tadi katakan bahwa apa yang ditulis terdakwa di tweeternya merupakan bentuk ekspresi aspirasi, lalu dimana letak hoaxnya Syahganda sehingga kemudian ditahan?”, tandas Advokad Senior, Abdullah Alkatiri.

“Kalo soal penahanan terdakwa itu bukan kapasitas saya,” jawab Ahli Sosiologi,” DR. Trubus.

Lanjut Kuasa Hukum menyinggung soal isi Twitter Syahganda yang diperkarakan, bahwa dalam cuitannya terdakwa menulis selamat bergerak kaum buruh, kawan-kawan PPMI yang akan turun berdemonstrasi menolak RUU Omnibuslaw.

“Apakah cuitan Syahganda menulis kalimat selamat kepada kaum buruh yang akan berunjuk rasa itu salah,” tanya Alkatiri ke Saksi Ahli.

Saksi Ahli yang juga dosen Trisakti menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, bahwa cuitan itu tidak salah dan itu dalam sosiologi merupakan ekspresi.

Alkatiri kembali tanya Saksi Ahli, tadi Anda sebut bahwa dalam penyampaian pendapat di sosmed ada beda pendapat dan pro kontra dari orang yang membaca, itu biasa.

“Tapi Anda menyebut cuitan terdakwa di twitternya menimbulkan kekacauan, kegaduhan dan sejenisnya,” tambah Alkatiri.

Lebih lanjut ia menanyakan keterangan Ahli Sosiologi bahwa cuitan Syahganda memicu kegaduhan, maksudnya kegaduhan seperti apa dan dimana kalimat Syahganda yang bisa munculkan kegaduhan.

“Padahal tadi Ahli sebut bahwa penyampaian pendapat di medsos boleh dan apa yang ditulis terdakwa di Twitternya itu merupakan hak konstitusional,” imbuhnya.

Diakhir sidang sesi pertama keterangan saksi ahli sosiologi, terdakwa DR. Syahganda sampaikan pendapatnya bahwa apa yang tadi kita dengar bersama, ada 10 poin keterangan ahli yang berbeda dengan BAP.

“Antara lain, saksi ahli sampaikan dirinya turut senang mahasiswanya ikut turun sampaikan aspirasinya menolak RUU Omnibuslaw, kemudian dakwaan hoax serta ujaran kebencian yang menimbulkan demo anarkis menolak RUU Omnibuslaw yang disangkakan kepada saya harus dikuatkan dengan survey, research,” terang Syahganda.

Secara terpisah Kuasa Hukum terdakwa, Abdullah Alkatiri sampaikan bahwa dari fakta persidangan terlihat banyak keterangan saksi yang tidak nyambung

“Keterangannya loncat-loncat jika kita tanya terkait dakwaan, waktu saat memberikan keterangan dll, keterangan saksi, baik ahli, ahli fakta dan pelapor yang tidak sesuai BAP,” pungkas Alkatiri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending