Connect with us

Hukum

Gandeng GPMI, Law Conenection Gelar Dialog Kebangsaan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Law Connection bekerjasama dengan GPMI mengadakan dialog Kebangsaan ke -2 pada Senin, 4 Januari 2021 pukul 14.00-17.00 WIB bertempat di Fifo Cafe Situ Gintung Ciputat, dengan tema “Milenial bicara Hukum dan Penegakan Hukum”.

Law Connection bersama GPMI (Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia) collaborating partnersnya mengawali tahun 2021 dengan kegiatan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi para kaum milenial dan seluruh masyarakat pemerhati hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Diskusi public dalam bentuk seminar itu diselenggarakan secara Offline secara terbatas dengan menerapkan prosedur kesehatan dari Fifo Cafe Situ Gintung Ciputat dan secara online menggunakan media ZOOM yang diikuti oleh kurang lebih 400 peserta dari berbagai kalangan, juga disiarkan dengan media streaming YouTube.

Seminar gabungan online /offline tersebut menghadirkan para narasumber dari IKA PDIH Undip yakni, Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H., Densus 88 Polri, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, ST., SH., M.Si., MH., M.Kn., mantan Kapolres Kebumen, Dr. Wilma Silalahi, SH., MH., dari MK RI, serta seorang narasumber dari Kasi Intel Kejari Tangsel yakni Ryan Anugrah.

Melalui media ZOOM, Narasumber Dr. Rudy Cahya Kurniawan, menyampaikan bahwa Polri saat ini menghadapi situasi penegakan hukum yang berbeda dari sebelumnya.

Dalam situasi pandemik seperti saat ini, kata Rudy, setiap anggota Polri harus mengedepankan cara penegakan hukum dengan mengadaptasi kearifan lokal dan menekankan penggunaan Diskresi, yaitu tindakan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan penilaian sendiri

“Namun tetap menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai koridornya, demi terwujudnya manfaat hukum yang paling tinggi,” ujar Rudy.

Rudy jelaskan, walapun salah satu tugas Polri adalah menegakkan hukum, namun upaya yang pertama dilakukan adalah “mendamaikan” para pihak yang berperkara

“Kemudian menempuh cara penegakan hukum yang konstruktif dengan mengacu pada paradigma konstruktivisme dimana penegakan hukum dengan upaya paksa merupakan pilihan terakhir,” pungkas Rudy.

Sementara itu, Dr. Wilma Silalahi, SH., MH., yang menyampaikan paparanya secara online mengawali penjelasannya dengan mengutip tujuan pembentukan Negara RI

Hal itu dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, dan kesemuanya harus dilaksanakan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ucapnya.

Wilma mengatakan, generasi millenial sangat diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mempertahankan dan meneruskan pencapaian cita-cita para founding fathers dalam berbangsa dan bernegara

Tentu, tambah Wilma dalam koridor persatuan dan kesatuan yang bentuk konkritnya dapat diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menjadi contoh dan penyemangat

“Sehingga kaum milenial dapat berperan menjaga dan merawat kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dan menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika,” tandasnya.

Narasumber Ryan Anugrah, Kasi Intel Kejari Tangsel mengangkat permasalahan terkait fungsi Kejaksaasan yang salah satunya adalah sebagai penyidik perkara Hak Asasi Manusia di Indonesia.

“Dasar hukum dari fungsi dan wewenang itu adalah pada UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,” urainya.

Ryan Anugrah selanjutnya menjelaskan, bahwa peraturan dan undang-undang itu sifatnya pasif karena hukum itu tertulis tidak bergerak, oleh karena itu hukum butuh penegak hukum.

Jadi, kata Ryan Fungsi kejaksaan adalah membawa alat bukti yang telah di kumpulkan oleh penyidik. Misalnya saksi, barang bukti di buat dalam satu berkas perkara guna di teliti terlebih dahulu. Berkas perkara dibawa ke persidangan.

Persidangan adalah suatu langkah badan negara memastikan bahwa hak asasi manusia itu terpenuhi, jadi penangkapan seseorang harus berdasarkan surat perintah.

“Di uji lagi oleh hakim di tempat terbuka bukti-bukti tersebut secara terbuka, itulah proses penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan itu,” tutur Ryan.

Terkait dengan masalah HAM Dr. Imam Subandi dari Densus 88 AT Polri mengelobarasi hakekat penegakan hukum. Penegakan hukum itu memang hakikatnya adalah “memaksa” untuk patuh hukum

“Agar seseorang patuh kepada hukum ketika upaya-upaya yang bersifat non-kekerasan tidak efektif atau tidak berjalan,” jelas Imam.

Oleh karena itu Imam sependapat bahwa agar justified, maka satu-satunya yang boleh menggunakan kekerasan hanya negara.

“Bagaimana agar negara menggunakan “kekerasan” dengan benar? ya, harus berdasarkan hukum,” tegasnya.

Imam mengungkapkan, karena yang membedakan antara negara dan bukan negara itu hanya dalam konteks penegakan hukum.

“Penjahat, berbuat kekerasan tidak berdasarkan hukum, sementara penegak hukum seperti polisi melakukan kekerasan adalah untuk “memaksa” agar hukum dipatuhi, oleh karena itu pada saat yang sama juga harus tunduk dengan mekanisme atau tata cara yang diatur oleh hukum,” terang Imam

Kalau mekanisme ini dilakuan, kata Imam maka “kekerasan” yang dilakukan oleh polisi menjadi “justified” dan selanjutnya dapat dimaknai sebagai bentuk kehadiran negara.

“Jadi yang melakukan kekerasan bukan polisi, tapi negara. Polisi dalam bertindak, yang suatu saat jika terpaksa harus meggunakan kekerasan, adalah “mewakili” negara. Karena negaralah satu-satunya yang boleh menggunakan kekerasan,” paparnya.

Imam juga memaparkan, bahwa hukum mempunyai prosedurnya sendiri sebagai mekanisme “check and ballance”.

Jadi kata Imam, Hukum seperti apapun bentuk dan proses “menjadinya” merupakan “resultante” dari berbagai kepentingan-kepentingan dan hasil akhir dari tarik-menarik melalui proses politik, dan tidak harus dalam pengertian negatif melulu, atau positif melulu.

“Karena dalam ‘kebaikannya’ hukum mungkin mengandung sisi buruk, begitu pula dalam ‘keburukannya’ pasti ada sisi positive dari hukum tersebut,” ujarnya.

Namun sekalai lagi, menurut Imam, seperti apapun bentuk hukum keadilan yang paling obyektif adalah keadilan berdasarkan hukum, bukan keadilan berdasarkan perasaan-perasaan seseorang atau kelompok orang tertentu.

Itulah sebabnya dalam keadaan terpaksa, kekerasan apapun yang dilakukan oleh negara berdasarkan hukum akan tetap lebih “baik’ dari pada kekerasan apapun yang dilakukan oleh aktor bukan negara.

“Karena ‘kekerasan’ dalam rangka penegakan hukum tunduk pada proses “Check and Balance,” tutup Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H.,. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Laskar Bima Bersatu Kecam NM atas Pelecehan Ibadah Umat Islam

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan dengan adanya dugaan penghinaan terhadap tata cara ibadah Umat Islam yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani, Kami Organisasi Laskar Bima Bersatu (Masyarakat Bima NTB) mengencam tundakan artis tersebut.

“Insya Allah kami akan lanjutkan ke ranah hukum. Saat ini kami sedang kami kaji materinya, jika ada deliknya maka nanti Pak Sahlan sebagai Ketua Laskar Kuda Hitam yang akan melaporkan ke Pokda Metro Jaya dan kami akan mendampingi,” ujar Moh. Firdaus selaku ketua Tim pengacara, Minggu (24/10/2021) di Markas Laskar Kuda Hitam, Kebon Jeruk, Jakarta.

Muhammad Firdaus katakan, selain melaporkan ke Polda, kami juga mencari cara untuk bagaimana cara menegur NM agar tidak terus-terusan membawa-bawa tata cara ibadah Umat Muslim beribadah, membawa-bawa Kiai, Para Habib, dicela secara nyeleneh, dan karna itu kami mendukung dan kedepannya akan kami laporkan muncul deliknya.

“Sebelum menemukan delik hukumnya, tindakan kami saat ini adalah sanksi izin sosial kita boikot NM, stop siaran program. Kami minta diboikot NM karena beberapa kali telah melecehkan Agama Islam, Para Kiai, Para Habib. Hentikan kegiatan NM di media sosial karena ini menjadi preseden buruk bagi generasi masyarakat,” tegas Firdaus.

Dia tambahkan, sanksi sosial dan sanksi moral kita boikot semua kegiatan NM di media sosial, khususnya Pak Menkominfo Johnny Gerard Plate, S.E., harus bertindak tegas menegur KPI agar menghentikan tayangan NM dengan baik Instagram dan Youtube. Agar ini dijadikan pelajaran yang sangat tidak mengedukasi masyarakat secara positif.

Menurut Firdaus, jika pihak-pihak terkait tidak segera memboikot semua kegiatan Nikita Mirzani, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap anak-anak bangsa. Sebagai umat Islam, Firdaus tidak terima bacaan shalat dalam agama yang dianutnya dipraktekkan seperti itu oleh mantan istri Dipo Latief tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Trending