Connect with us

Nasional

MA: MODERENISASI PERADILAN DALAM MENYONGSONG TAHUN 2021

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung melakukan refleksi akhir tahun 2020

Refleksi akhir tahun kali ini dengan tema Melangkah Maju Dengan Semangat Moderenisasi Peradilan Dalam Menyongsong Tahun 2021, bertempat Dilantai 2 Gedung Tower dan Balairum Mahkamah Agung, pada hari Rabu, 30/12/2020.

Dalam Pemaparannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa Pendemi Covid-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hampir setahun wabah virus corona telah memporak porandakan tatanan kehidupan manusia.

Dua Hakim Agung yaitu Yang Mulia Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dan Yang Mulia Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum, serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah, S.H., M.S. meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi positif Covid-19.

Sedangkan berdasarkan data yang diunggah pada situs corona.mahkamahagung.go.id, per tanggal 29 Desember 2020, jumlah aparatur peradilan yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar Covid-19 sebanyak 213 orang, yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 862 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 402 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 15 orang.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi. Pandemi ini merupakan sarana pembuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern.

Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan.

Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur, oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk SEMA yang telah diterbitkan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Pertama, SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut mengatur tentang mekanime pelayanan di masa pandemi Covid-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui work from home (WFH) dan work from office (WFO).

Kedua, SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru. SEMA tersebut mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru (new normal) dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.

Ketiga, SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19. SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah Zona Merah ke dalam dua shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparatur peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparatur peradilan dalam jumlah yang besar. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Selain HAM, Rizal Sebut Banyak Terjadi Pelanggaran Praktik Bisnis Sentul City

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Selain soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Demikian di ungkapkan DR. Rizal Ramli dalam Konprensi Pers di Rumah Konsolidasi ProDEM, Gambir, Jakarta Rabu (22/9/2021).

Ramli menjelaskan, Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum ‘clean and clear.

“Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi “penipuan” dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini,” ujar Begawan Ekonomi Rizal Ramli

Sehingga, kata Rizal, Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya: “Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun,
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain.”

“Atas dasar inilah kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal,” tandas Rizal.

Rizal juga menegaskan, Kami menuntut Pasar Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SlPPT, HGU, HGB, dll.

“Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan!,” tegas Rizal.

Pada sisi lain menurut Rizal, Pengusaha berani kurang ajar karena ’yang kuasa’ tidak bela rakyat !. Perlu dicatat bahwa ”Jual beli tanah itu wajar asal harga market price dan kedua pihak setuju”.

“Yang sering terjadi pengusaha pelihara dan bayar preman untuk caplok tanah rakyat. Aparat pura-pura ndak dilihat. itu jelas perampokan hak rakyat yang mempercepat proses pemiskinan struktural,” Tutup Rizal Ramli. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Serobot Tanah, Rizal Desak Pasar Modal Hentikan Seluruh Transaksi Saham Sentul City

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Penyerobotan lahan rakyat yang diduga dilakukan PT Sentul City dengan berlandaskan Surat lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang harus diproses secara hukum.

Begitu dikatakan begawan Ekonomi Rizal Ramli dalam koferensi pers di Sekretariat Pro Demokrasi (Prodem) di Bilangan Gambil, Jakarta Pusat, Rabu (22/9/2021).

“Telah terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman-preman dan buldozer,” ujar Rizal Ramli.

Dijelaskan Rizal Ramli, masyarakat Bojong Koneng menghadapi Sentul City dan anak perusahaannya yang menggunakan preman untuk mengintimidasi agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar.

“Harganya cuma Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu per meter persegi. Contoh ini dialami pondok pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman di bawah Sentul City melalui anak perusahannya, PT Dayu Bahtera Kurnia,” jelasnya.

Dengan dikawal preman dan alat berat, kata Rizal, Sentul City mengeksekusi paksa lahan rakyat dan membangun pagar beton. Padahal, eksekusi lahan dapat dilakukan dengan putusan pengadilan.

“Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang,” tegasnya.

Melihat kenyataan itu, Rizal berharap agar ada evaluasi dsri Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara dari semua kegiatan PT Sentul City.

“Kami menuntut Pasal Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah, baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain,” pungkasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers ini Ketua Prodem Iwan Sumule, aktivis Adhie Massardi, dan Adamsyah Wahab atau Don Adam serta aktivis lainnya. (Amhar)

Sumber: rmol.id (22/9)

Continue Reading

Nasional

Mendarat Darurat, Pesawat yang Ditumpangi Kepala BNPB Aman

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pesawat yang ditumpangi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. mendarat dengan mulus di Bandar Udara (Bandara) Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada siang tadi, Minggu (29/8/2021).

Mendarat darurat, Pilot memutuskan untuk mendaratkan pesawat yang seharusnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sesaat setelah mendarat dengan selamat, Kepala BNPB yang didampingi Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri DR. Safrizal ZA, M.Si. segera meninggalkan pesawat untuk menuju ruang VIP.

Pada saat meninggalkan pesawat, tampak kru teknisi melakukan pengecekan mesin turbin sebelah kiri pesawat dengan kode ID 6897 tersebut.

Selama di udara penumpang tidak merasakan adanya kerusakan dan pesawat mendarat selamat. Setelah menunggu beberapa jam sekitar pukul 16.00 WIB, Kepala BNPB, rombongan dan penumpang lain menggunakan pesawat yang berbeda take off menuju Jakarta.

Ganip dan jajaran menggunakan pesawat setelah melakukan kunjungan kerja penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. Kepala BNPB bertolak ke Aceh pada Sabtu lalu (28/9) setelah melepas mobil masker dan rapat koordinasi Forkopimda Aceh dan kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada hari ini Kepala BNPB menyempatkan untuk meninjau Posko PPKM dan fasilitas isolasi terpusat di Kota Banda Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Trending