Connect with us

Nasional

Hotel Karantina Bagi Penumpang Pesawat Dari Luar Negeri Dapat Dibuka untuk Umum

Published

on

JanoerKoening, Tangerang – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo memberikan restu kepada pihak hotel yang secara khusus ditunjuk untuk melayani karantina sementara bagi para penumpang pesawat dari luar negeri pada tanggal 30-31 Desember 2020, tetap dibuka untuk tamu umum.

Kebijakan tersebut diambil sebagaimana menurut hasil kesepakatan antara Satgas Penanganan COVID-19 bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia (PHRI) dalam melaksanakan adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020

Kebijakan ini sekaligus sebagai persiapan implementasi hasil Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020, yang menghasilkan keputusan untuk menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia per 1-14 Januari 2021.

“Bahwa hotel yang sudah ‘dipesan’ (untuk karantina penumpang pesawat dari luar negeri) tetap boleh melayani tamu umum,” ujar Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12/2020).

Adapun karantina sementara selama lima hari bagi penumpang pesawat luar negeri di hotel tersebut perlu dilakukan sebagai antisipasi dari adanya potensi penyebaran COVID-19 jenis varian baru VUI-202012/01, sebagai garis keturunan strain B-117 yang diduga berasal dari Inggris.

Menurut hasil penelitian beberapa pakar dunia, jenis virus varian baru dari Inggris tersebut lebih cepat menyebar dan sangat mudah menulari.

Dalam implementasinya, para penumpang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun WNA yang tiba dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta wajib menjalani karantina sementara di 104 hotel kelas bintang dua dan tiga yang sudah mendapatkan rekomendasi dan disiapkan Satgas Penanganan COVID-19 bersama PHRI.

Menyinggung soal biaya, Doni mengatakan bahwa khusus bagi penumpang WNI akan ditanggung penuh oleh pemerintah di hotel yang telah disesuaikan dan direkomendasikan tersebut. Sedangkan bagi WNA maka biaya dibebankan kepada penumpang.

Kemudian Doni juga menjelaskan, apabila terdapat WNI atau WNA yang menghendaki hotel lain di luar 104 hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka biaya dan akomodasinya dibebankan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi penerapannya tetap dipantau dan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Satgas Penanganan COVID-19.

“Apabila ada yang ingin memilih hotel lain yang masih direkomendasikan Satgas Penanganan COVID-19, maka pihak yang bersangkutan wajib membiayai diri sendiri,” jelas Doni.

Adapun menurut rekapitulasi PHRI, daftar hotel yang dapat melayani karantina sementara di DKI Jakarta meliputi; Jakarta Pusat 43 hotel, Jakarta Selatan 24 hotel, Jakarta Barat 16 hotel, Jakarta Utara 17, Jakarta Timur 4 hotel dengan total keseluruhan kamar mencapai kurang lebih 9.521 kamar.

Kemudian untuk hotel di wilayah Provinsi Banten masing-masing ada 5 hotel di Kota Tangerang dan 1 hotel di Kota Cilegon dengan kapasitas kamar sebanyak 525 kamar. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

KAMI Gelar Diskusi “BBM Naik, Rakyat Menjerit!.”

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), hari ini Rabu, 14 September 2022 menggelar diskusi publik bertema “BBM Naik, Rakyat Menjerit.” Diskusi berlangsung di Sekretariat Jl. Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi ini menghadirkan pemantik ternama, di antaranya Marlan Infantri Lase (Serikat Petani Indonesia), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Alvino Antonio (Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional) dan dimoderatori oleh Hersubeno Arief wartawan senior FNN

Pasca kenaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipaksakan oleh Pemerintah, telah mengundang reaksi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari berbagai macam profesi dengan menggelar demonstrasi penolakan dimana-mana. Kenaikan tersebut dirasa sangat melukai hati rakyat

Pada kesempatan tersebut, Marlan Infantri Lase yang pernah menjadi petani jagung dari Nias mengungkapkan sulitnya bertani saat terdampak kenaikan harga BBM.

“Segala kebutuhan tani berupa pupuk, benih, hingga pestisida bergantung pada produksi korporasi. Ditambah dengan ditariknya subsidi pupuk,” ujar Marlan.

Kemudian, Alvino Antonio berbicara dari sudut pandang peternak yang mengakui naiknya harga BBM tidak sepenuhnya mempengaruhi harga jual ayam dan telur. Usaha mereka dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga peternak tidak mempunyai kedaulatan untuk menentukan harga.

“Meskipun Permendag menyepakati harga acuan, namun tetap tidak berpengaruh,” keluhnya.

Beralih kepada Mulyadi, selaku Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang membicarakan tentang paham liberalisme. Ada paham liberalisme yang meyakini bahwa individu akan berkembang jika dibebaskan dari individu lainnya.

“Demo anti BBM seharusnya dilakukan dengan memastikan kekuasaan jatuh. Indonesia telah memasuki tahap neoliberalisme, di mana aparat negara dijadikan sebagai alat namun dianggap sah karena hukum membolehkan. Dan BLT dijadikan suap politik sehingga rakyat tidak melawan,” tuturnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

BNPB Raih Dua Penghargaan BKN Award

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu kunci optimalisasi penanggulangan bencana yang profesional dan akuntabel. Langkah ini diwujudkan BNPB saat meraih penghargaan BKN Award 2022.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meraih dua penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award dengan kategori Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik dan peringkat ke-3 Implementasi Manajemen Kinerja. Sekretaris Utama BNPB Dr. Lilik Kurniawan menerima penghargaan tersebut dari Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Jakarta, Senin (5/9).

Pada saat menerima penghargaan tersebut, Lilik menyampaikan apresiasi kepada jajarannya, khususnya kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Umum BNPB. Lilik juga berpesan, pencapaian ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan pada kinerja ASN di lingkungan BNPB sehingga pencapaian target terbaik dapat diraih pada tahun berikutnya.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan ASN ber-AKHLAK, BNPB juga memiliki para agen perubahan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana yang lebih baik di Indonesia. (Amhar)

 

Continue Reading

Nasional

Zalimi Rakyat, Partai Ummat Tolak Keras Kenaikan Harga BBM

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta, Partai Ummat – Partai Ummat menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah sejak hari Sabtu (3/9) karena sangat memberatkan masyarakat yang sedang berjuang keluar dari krisis pandemi.

“Rakyat baru saja keluar dari pandemi, ekonomi rakyat kecil baru beranjak bersemi, langsung dihajar dengan kenaikan harga BBM. Ini jelas bukan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Seharusnya pemerintah lebih berempati pada kesulitan yang sudah berlangsung 2,5 tahun sejak pandemi berlangsung,“ kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Senin (5/9/2022).

Partai Ummat mencatat rincian kenaikan harga BBM sebagai berikut. Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Ridho mengatakan kenaikan harga BBM ini menunjukkan pemerintahan Jokowi telah gagal mengelola ekonomi negara. Kenaikan harga BBM sudah pasti akan memicu kenaikan harga-harga barang lainnya yang akan memberatkan rakyat, tambahnya.

“Kenaikan harga BBM ini menimbulkan inflasi yang diperkirakan bisa mencapai 8 persen. Ironisnya, inflasi menyebabkan harga-harga semakin tinggi tetapi penghasilan tetap. Di sinilah pangkal masalahnya,” kata Ridho.

Dengan jumlah penghasilan yang sama, kata Ridho, kebutuhan yang bisa dibeli semakin sedikit akibat inflasi. “Di masyarakat bawah, kenaikan harga seribu atau dua ribu rupiah itu akan sangat terasa dan memberatkan.”

Ridho mempertanyakan kebijakan yang diambil Menkeu Sri Mulyani yang terus-menerus menghajar kemampuan ekonomi rakyat. “Rakyat belum bisa paham mengapa di Indonesia harga BBM harus dinaikkan padahal harga minyak dunia sedang turun. Ini sama sekali tak masuk akal.”

Ridho mengutip data harga minyak mentah berjangka pada pengiriman Oktober yaitu West Texas Intermediate (WTI) yang turun menjadi 86,61 dolar Amerika per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara untuk pengiriman November, minyak mentah berjangka Brent juga turun menjadi 92,36 dolar Amerika per barel di London ICE Futures Exchange.

Yang paling dekat yang bisa dijadikan perbandingan, kata Ridho, adalah negeri tetangga Malaysia yang menurunkan harga minyak.

Pada bulan Agustus Malaysia baru saja menurunkan harga BBM tipe RON97 sebesar 5 sen yang semula berharga 4,35 ringgit menjadi 4,30 ringgit. Pemerintah Malaysia mengatakan penurunan harga ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga minyak global.

Atas dasar hal ini, Partai Ummat mengeritik keras pemerintahan Jokowi yang terlihat hanya mau enaknya sendiri dalam mencari sumber pemasukan negara, sementara pada saat yang sama terus-menerus mencekik rakyat yang sudah lama dalam kesulitan.

“Seharusnya pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pemasukan APBN. Jangan cuma bisanya menaikkan pajak dan menaikkan harga-harga barang yang jelas sangat memberatkan ekonomi rakyat. Ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban,” kata Ridho.

Kata Ridho, pemerintah seharusnya bisa lebih inovatif, misalnya dengan meningkatkan pemberantasan korupsi serta memangkas ekonomi biaya tinggi yang memberatkan negara. (Amhar)

Continue Reading

Trending