Connect with us

Uncategorized

IJMI: Peran Dan Fungsi Pers Sebagai Kontrol Sosial

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Peran dan fungsi pers salah satunya sebagai kontrol sosial terhadap kondisi masyarakat dan bangsa lewat penulisan berita berita sesuai fakta dan data secara apa adanya. Dari sinilah substansi pers sebagai pilar demokrasi keempat menemukan momentumnya.

Apalagi ketika ketiga pilar yang lainnya tak lagi dipercaya karena banyaknya penyimpangan serta melanggar kaidah-kaidah demokrasi. Ditengah demokrasi yang dipenuhi perilaku oligarki, hipokrasi dan diskriminsi itulah, peran dan fungsi pers tetap tegar menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Pernyataan diatas diungkapkan Muhammad Harun, selaku inisiator/ deklator dan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Muslim Indonesia (IJMI) jelang Deklarasinya di Aula Perpustakaan HB Jasin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini Raya, Jakpus, Selasa (29/12/2020).

Menurut pria asal Madura ini, jurnalis muslim dan pers pers yang bernafaskan Islam adalah bagian penting dalam merawat demokrasi di Indonesia.

Harun katakan, ditengah kondisi masyarakat kita saat ini yang penuh ketidak pastian melihat pesan-pesan yang ada di medsos, para elitnya menjadi politisi oligarki, aparat penegak hukumnya yang diduga berprilaku Diskriminatif, bahkan cenderung diduga melanggar HAM

“Maka IJMI hadir untuk memberikan pencerahan kepada publik mana yang haq dan batil,” lanjut Cak Harun dalam siaran persnya, Senin (28/12/2020).

Ditambahkan oleh Cak Harun, jurnalis muslim tentu memiliki tanggungjawab berat dalam memberitakan kebenaran. Karena salah satu fungsi pers adalah pesan-pesannya bukan sekadar memberi informasi.

Namun juga kata harun, Pers harus mengedukasi masyarakat, mengajak dan menghimbau ke arah jalan yang benar.

“Oleh karenanya, peran jurnalis muslim, tentu bersama komponen muslim dan lainnya memiliki peran strategis dalam turut serta meluruskan kiblat bangsa sehingga tampak jelas pers Islam lebih mantap perannya,” pungkas Harun.

Sementara itu Sekretaris Jenderal IJMI, Moch. Ridhwan setuju dengan pernyataan tegas Muhammad Harun, sehingga kiprah IJMI, menurut Ridhwan, diharapkan dapat dirasakan perannya di seluruh penjuru tanah air.

“Sehingga kami juga mengharapkan agar keberadaan IJMI ini nantinya eksis hingga ke tingkat daerah kabupaten /kota,” ungkap pria asal kota Santri, Demak ini. (Bagian Komunikasi Publik dan Humas IJMI). (Zoheri)

Continue Reading

Uncategorized

Ucapkan Selamat! FWJ Sambut Baik Terpilihnya Marullah Jadi Sekda

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Terpilihnya mantan Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta tahun 2021 akan membawa angin segar dalam memperkuat pembangunan di segala bidang.

Tentunya bukan hal mudah menjadi seorang Sekda DKI Jakarta, setidaknya ada beberapa calon kuat yang juga yang ikut maju mencalonkan dirinya menjadi orang ke tiga di DKI Jakarta.

Marullah Matali ditetapkan menjadi Sekda DKI setelah dikeluarkannya SK penetapannya pada Senin, 11 Januari 2021. Adapun pelantikan Marullah Matali menjadi Sekda DKI Jakarta rencananya akan digelar hari ini Jumat (15/1/2021).

Penetapan terpilihnya Marullah Matali karena memiliki nilai tertinggi dalam tahapan seleksi sekretaris daerah DKI Jakarta. Dalam tes asesmen kompetensi, Marullah meraih nilai 82,22 dan mendapatkan bobot sebesar 20,56 persen.

Marullah mengalahkan sembilan kandidat lainya. Di bawah Marullah, terdapat nama Sri Hartati yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekda. Sri Hartati sendiri meraih skor 80,00 dengan bobot 20,00 persen.

Selanjutnya walikota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko berada di posisi ketiga dengan skor 77,78.

Dibawahnya berturut-turut ada nama Yusmada Faisal (77,78), Andri Yansah (77,78), Dhany Sukma (71,11), Faisal Syafruddin (73,33), Bayu Meghantara (75,56), Edi Sumantri (75,56) dan Arifin (68,89).

Selain itu, Marullah juga meraih skor tertinggi dalam tes menulis dan makalah sebelumnya, dalam tes tertulis dan skor penulisan makalah, Marullah juga meraih skor tertinggi diraih Marullah Matali untuk menjabat sebagai Sekda DKI Jakarta tersebut mencapai 78,00.

Surat itu ditetapkan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tahun 2020 Suharti pada Selasa (27/10/2020) lalu.

Terkait terpilihnya Marullah Matali sebagai Sekda DKI, Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini menyambut baik atas terpilihnya Marullah Matali sebagai Sekda DKI.

Opan menilai selayaknya jabatan itu disandang oleh seorang yang memiliki wawasan tinggi dan mumpuni seperti Marullah.

“Kami ucapkan selamat untuk bang Haji Marullah Matali menjadi Sekda DKI Jakarta, dan kami yakin Jakarta akan lebih maju dalam pembangunan dan tata kelola birokrasi ditangan Marullah Matali, karena fungsional Sekda sangat menentukan berbagai kebijakan,” Kata Opan. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Dibohongin Prabowo – Sandi, Ex Relawan Akan Gelar Konsolidasi Akbar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Aliansi Rakyat Terbohongin Capres – Cawapres akan menggelar diskusi terbuka dengan mengundang seluruh relawan ex pendukung Prabowo – Sandi terutama emak-emak militan yang merasa tertipu atau terbohongin Capres – Cawapres 2019

Diskusi terbuka ini rencananya akan di selenggarakan pada Sabtu, 2 Januari 2021, dimulai pukul 16.00 s/d 17.30, via Zoom sebagai bentuk konsolidasi akbar dengan tema “Kembalikan Sumbangan Kampanye Kami”. Adapun quota Zoom terbatas untuk 10ribu peserta

Adapun alasan di gelarnya konsolidasi akbar ini, Saya melihat dan mendengar langsung kemarahan, kekecewaan dan ketidak terimaan ex relawan 02 memuncak ketika Sandiaga Uno melabuhkan dirinya ke pemerintahan saat ini.

Demikian di ungkapkan Koordinator Aliansi, David yang juga adalah Ketua Ex Relawan Senyum Millenial Prabowo Sandi kepada media, pada hari ini selasa (29/12/2020) di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, David juga mengungkapkan, dengan dalih apapun Bang Sandi tetap saja itu mencoreng nama Bang sandi sendiri dimata publik terutama komunitas emak-emak militan yang melekat pada diri Bang Sandi.

“Kalau kita lihat pada pilpres 2019 kemarin sebenarnya masyarakat indonesia lebih memilih Sandiaga Uno sebagai tokoh perubahan dengan berbagai konsep ekonomi yang di tawarkan kepada emak-emak,” jelasnya.

Dalam konsolidasi akbar Aliansi ini, saya sebagai koordinator Aliansi akan membuat secara daring via zoom untuk mengindentifikasi apa saja kekecewaan ex relawan pendukung paslon 02

“Sehingga bahan dari konsolidasi akbar ini, nantinya akan saya bawa menghadap Bapak Prabowo Subianto atau Bang Sandiaga Uno,” tambahnya.

Yang pasti, “Saya mengajak seluruh elemen ex relawan pendukung Prabowo-Sandi untuk sama-sama bergabung dalam konsolidasi akbar nanti,” tutup David. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Larang Ambil Gambar Di Persidangan adalah Kemunduran dalam Iklim Kebebasan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Larangan pengambilan gambar atau pemotretan pada acara persidangan di setiap pengadilan ini sangatlah di sesalkan

Jelas hal ini bukan lagi maju tetapi kemunduran dalam iklim kebebasan dalam menggali informasi dalam jalan nya persidangan

Mengingat, peraturan yang waktu itu telah dilansir oleh Mahkamah Agung dengan membebaskan para pengunjung sidang maupun para jurnalis untuk mengambil gambar atau merekam jalannya persidangan

“Hal itu sudah mencerminkan keterbukaan di dalam menggapai dan menggali informasi,” demikian di ungkapkan oleh Praktisi Hukum dan presidium kongres advokat indonesia, Andi Darwin R. Ranreng, SH., dalam keterangan yang kami mintai pendapat dari peraturan baru ini, Minggu (20/12/2020) di Jakarta.

Darwin mengatakan, dengan adanya hal-hal yang baru ini bergulir, maka kami sebagai praktisi sangat menyesalkan dan ini bukan lagi kemajuan tetapi adalah kemunduran hal-hal mana dalam persidangan tersebut tatib dan protap nya sudah diatur sedemikian rupa.

“Sehingga bagi masyarakat ataupun para jurnalis dalam hal mengambil gambar dan merekam merupakan hak asasi yang harus di hormati dalam seseorang menghadiri, mengikuti jalannya persidangan secara terbuka khususnya,” ujarnya.

Namun kata Darwin, bila persidangan secara terbuka akan tapi seandainya memang jalan nya sidangan dalam persidangan tersebut itu tertutup, maka Sudah selayaknya hal-hal yang mana untuk mengambil gambar tidak bisa diambil sejalan dengan adanya aturan baru ini dalam hal terdebut

Kita tau, Mahkamah Agung (MA) resmi mencabut larangan merekam persidangan di pengadilan. Larangan yang sebelumnya disampaikan itu baik dalam bentuk foto, video atau suara.

Pencabutan itu sesuai dengan Surat Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA). Surat itu dikirimkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia tertanggal 3 Maret 2020, untuk di tindak lanjuti.

Memperhatikan arahan pimpinan terkait dengan pengaturan tata tertib persidangan yang akan diatur dengan suatu kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku di empat lingkungan peradilan, dengan ini Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 2/2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Dengan adanya hal-hal baru yang dikeluarkan dan dan di Amini oleh pihak Mahkamah Agung sendiri tentunya jelas pro dan kontra itu selalu ada

“Akan tetapi di sinilah peran demokrasi di dalam pengambilan suatu keputusan,” jelas Darwin.

Menurutnya, didalam suatu peraturan janganlah mengambil kebijakan sepihak walaupun memang domainnya adalah ranah di kalangan makamah agung dan jajaran nya kebawah

“Tetapi apa yang telah di buat terdahulu merupakan pencerminan Makamah Agung terbuka dalam melansir jalan nya sidang,” imbuhnya.

Dengan kebebasan yang beretika dalam penyelengaraan jalan nya sidang peserta atau pengunjung bisa mengambil gambar atau merekam proses persidangan di setiap agenda persidangan .

Dengan mendiskriminasikan dan mengebiri hak-hak pengunjung sidang yang mengikuti persidangan di pengadilan.

Sebagai warga negara di dalam melakukan aktivitas khususnya di dalam dan mengikuti persidangan terbuka hal Yang membuat kami angkat bicara setidaknya mewakili dari Organisasi Advokat (OA) khususnya Kongres Advokat Indonesia (KAI) Juanda.

“Semoga dalam input masukkan yang mana telah digulir ditinjau kembali guna menjaga iklim keterbukaan publik dalam menggali informasi khusus nya di lembaga peradilan di negara ini,” harap Darwin, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending