Connect with us

Pemuda

Refleksi Akhir Tahun, FORMAPAS-MALUT: Evaluasi Kinerja DPD/DPR RI Dapil Malut

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS-MALUT) Se-Jabodetabekabanten menggelar merefleksi akhir tahun 2020 secara daring dan luring di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi mewakili Ketua DPD RI membuka acara dalam refleksi akhir tahun 2020 sebagai evaluasi kinerja DPD RI dan DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara.

Menurut Fachrul Razi, permasalahan provinsi Maluku Utara sangat luar biasa. Untuk itu Maluku Utara membutuhkan pendekatan yang strategis dan rasional.

“Permasalahan Maluku Utara luar biasa, untuk mengatasi masalah itu perlu kerja sama semua pihak, baik anggota DPR RI, DPD RI, pemerintah daerah maupun stake holders,” kata Fachrul Razi.

Sementara Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Anas RA memaparkan, dalam evaluasi kita perlu mengamati kinerja anggota DPR RI dan DPD RI. Menurut Anas, kinerja anggota dewan yang mewakili Maluku Utara belum terlalu membanggakan, hanya sedikit yang vokal.

“Ini mungkin dampak dari pemilihan anggota dewan, maupun kepala daerah yang cenderung transaksional. Calon yang didukung dengan kekuasaan dan dana yang tampil sebagai pemenang,” ujar Anas.

Anas mengharap, Mahasiswa pascasarjana agar teman-teman mahasiswa yang ada di Jabotabek yang ada di Jakarta ini juga ikut mengontrol kemudian mengawasi kerja-kerja politik wakil rakyat yanh ada di DPR RI maupun DPD RI

Menurut salah satu panitia agenda diskusi dilaksanakan langsung di hotel Jambrut, Kenari Jakarta Pusat dan di laksanakan pada hari Senin, 28/12/2020. Jam 14.00 – 18.00 WIB.

Refleksi sedianya sebagai Keynote Speaker Ketua DPD RI AA. Lanyalla M. Mattalitti, namun berhalangan, sehingga diwakili Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi. Sebagai pembicara; Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Anas RA. Dosen FISIP UMMU Ternate, Suyatno Kahar.

Lau, Pakar Hukum Tata Negara UMMU Ternate, Abdul Azis Hakim, Kadin Indonesia Muliansyah Abdurahman, Ketua Formapas -Malut, Jaidi Abdul Gani, dan Guntur Abd Rahman Selaku Moderator yang memimpin acara diskusi tersebut.

“Adapun acara berlangsung sesuai jadwal dan dilaksanakan sesuai peraturan protokol Covid 19,” kata Ketua Formapas Malut, Jaidi Abdul Gani.

Continue Reading

Pemuda

PON 2021 Menjadi Momentum Memperkuat NKRI Di Tanah Papua

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021 yang akan di selenggarakan pada 2 hingga 15 Oktober mendatang di tanah Papua disambut positif oleh Milenial Mitra Polisi (MMP).

Dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jum’at 17 September 2021, Ketua Umum DPP MMP, Romadhon Jasn mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya golongan milenial untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam mensukseskan PON 2021.

Menurutnya, masyarakat Milenial saat ini lebih rasional dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi. Sehingga milenial saat akan menjadi pemimpin di masa depan tidak akan mengulang sejarah pemimpin masa lalu yang gagal dalam menjaga perdamaian di daerah Papua.

“Perhelatan PON 2021 di Papua saat ini akan menjadi insiden penting dalam upaya pemerintah dalam meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan yang utuh dengan menghilangkan keresahan masyarakat Papua yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP MMP menilai, pemerintah benar-benar bekerja keras dan tanpa henti untuk meredam gerakan OPM sebagai upaya untuk masyarakat Papua mendapatkan perlakuan yang adil.

Romadhon Jasn mengungkapkan, Papua merupakan sebuah wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan Indonesia dan secara historis sudah bersama-bersama berjuang dalam mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

“Sehingga Papua menjadi bagian penting untuk bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan dengan memberikan perhatian dalam membangun daerah papua, dan dalam rangka meredam gerakan OPM yang sampai saat ini masih terus bergeliat,” jelasnya.

Romadhon menambahkan, PON 2021 bisa dijadikan momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dan juga dalam rangka agar masyarakat bisa melihat kondisi social dan daerah Papua secara lebih cermat, sehingga tidak ada lagi masyarakat di Papua yang merasa diperlakukan tidak adil.

Gerakan OPM yang merupakan sebuah bagian dari fenomena politik tentang politik identitas, radikalisme (suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan (transformasi) secara mengakar atau ekstrim) dan gerakan social baru tidak lagi menggeliat, “pungkas” Romadhon Jasn menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat melaui keterangan tertulisnya Senen (19/7/2021) sore.

“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 – 2008 tersebut juga menyampaikan, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

“Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,” tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

“Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya,” kata Amin.

“Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan,” lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. (Ahr)

Continue Reading

Pemuda

Melalui Zoom, TJS Genjot Loyalitas Kebangsaan Kader Perisai

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Zoom meeting Front Nasional Berkarya yang di gagas oleh Ketua Umum Perisai Berkarya Tri Joko Susilo, SH., dalam rangka ulang tahun Partai Berkarya Ke-5 berlangsung pada Kamis, 15 Juli 2021.

Melalui zoom Meeting dalam komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., dilakukan dengan khidmat sebagai comando call Pimpinan Partai Berkarya Perisai Berkarya dan Ormas Ormas Partai Berkarya di tanah Air.

Dalam paparan Zoomnya, Tri Joko Susilo (TJS) menekankan agar para negarawan itu selalu mengarahkan bangsa seperti Bung Hatta, Mereka inisiator memimpin pergerakan.

“Saya minta kepada kader, yang penting pertama adalah jaga semangat, dan koyalitas kebangsaan sebab kalau semangat sudah hilang, pagi pun dapatnya cuma kopi bukan catatan sejarah,” ujar Tri Joko Susilo penuh semangat!

Dalam zoom meeting itu Tri Joko Susilo menyebut semangat yang membuat segar kepala dan sorot mata kita sangat diperlukan karena kita adalah ‘vaksin’ bagi bangsa yang dibuat lemah oleh permainan komunis diberbagai bidang termasuk kesehatan.

“Kalau bukan kita siapa lagi, semangat itu mahal, harus didapat dengan orang-orang yang selalu menebar aura semangat,” ujar Ketua Umum Perisai Berkarya.

Tri Joko Susilo juga meyakinkan kader agar terus mempunyai ‘bom atom’ keyakinan, yakin usaha sampai bahwa kelak mereka akan pegang negara.

“keyakinan mampu membuat kita memindahkan gunung sekalipun, makanya kata Bung Karno, keyakinan itu milik anak muda, di Partai Berkarya itu isinya mayoritas kader muda dan orang lapangan dan suka medan berat walaupun seseram dekat mulut harimau toh, ingat kalimat Panggil aku 10 pemuda. Maka aku akan mengguncang dunia,” cetus Tri Joko.

Pesan terakhir zoom Meeting dari ketua umum Ormas perisai berkarya ini yg sekaligus moderator dalam agenda tersebut, mengingatkan dengan gagalnya Reformasi yang sudah 20 tahun lebih

“Oleh karena itu, mari kita menjadi pelaku sejarah untuk membuat perubahan orientasi sejarah. Kader Partai Berkarya harus menjawab tantangan Milenial mempertahankan harapan pendiri bangsa ini,” pungkas Tri Joko, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending