Connect with us

Pemuda

Rakernas CMMI: Merajut Ukhuwah Islamiyah Dalam Bingkai Pancasila

Published

on

Janoerkoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Cendekia Muslim Muda Indonesia (DPP-CMMI) menggelar acara Refleksi Akhir Tahun Kepemimpinan Ir. H. Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin dan Rakernas Ke-1 DPP CMMI

Rakernas DPP CMMI yang pertama ini mengambil tema, “Bersama Aktivis Muda Muslim: Merajut Ukhuwah Islamiyah Dalam Bingkai Pancasila” di D’Hotel Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (23/12/2020).

Ketua Umum CMMI, Anhar Tanjung menjelaskan, Refleksi Akhir Tahun dan Rakernas Ke-1 DPP CMMI ini diadakan ‎untuk menyatukan ide dan gagasan.

Kemudian, sambungnya, dari acara ini akan membahas agenda-agenda kebangsaan dan Keumatan.

“Kita jadikan pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi nasional aktivis Muslim Indonesia. Forum permusyawaratan ini akan membahas situasi kebangsaan, keumatan, dan menghadapi program kerja tahun 2021,” kata Anhar dalam sambutannya.

Dia tambahkan, setelah acara Refleksi ini kami akan lanjutkan dengan rapat kerja bersama Pengurus DPP CMMI untuk kemudian mempersiapkan Rekomendasi internal dan eksternal yang dihasilkan untuk kedepannya

“Kemudian tahun depan kita akan laksanakan program nya dan tentu kita harus bermitra dengan pemerintah pusat dan daerah maupun Institusi Polri dan TNI,” pungkasnya.

Kombes.Pol. Badya Wijaya
(Dir.BINMAS PMJ) menyampaikan, refleksi akhir tahun kepemimpinan Ir. H. Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin dalam Rakernas Ke-1 DPP CMMI yang bertemakan ”Bersama Aktivis Muda Muslim ; Merajut Ukhuwah Islamiyah Dalam Bingkai Pancasila” sebagai semangat pemuda yang terhimpun dalam Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI)

“CMMI turut mengambil bagian dalam upaya mengisi diskusi-diskusi walaupun perkembangan akhir-akhir ini, negera kita selalu dilanda bencana baik bencana nasional berupa wabah corona,” ujarnya.

Badya mengungkapkan, Kami sekarang pun masih sibuk dengan agenda-agenda kepolisian yang pada prinsipnya persatuan dan kesatuan lebih kita utamakan untuk di praktekkan di tengah-tengah masyarakat demi tercipta keutuhan bangsa dan Negara

“Masyarakat DKI Jakarta khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya semoga warga lebih memahami akan kesadaran hukum, sosial, ekonomi dan lebih penting lagi isu agama, kita jangan terprofokasi dengan isu-isu agama yang akhir-akhir ini menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini juga kata Badya, kita mau menghadapi moment Natalan dan tahun baru 2021, maka segala aktivitas di DKI Jakarta kita batasi selama wabah Covid-19 masih berlansung.

“Kita tidak tahu wabah pandemi ini berakhir kapan, pemerintah DKI Jakarta sendiri sudah pemperingatkan warganya dan itu kita bisa baca dalam media-media sosial maupun cetak dalam peraturan pemda DKI Jakarta,” ungkapnya.

DR. Muhammad Sabri, M.Ag. (Direktur Pengkajian dan Materi BPIP) mengungkapkan, berkomitmen menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan yang akan melahirkan teori keilmuan berbasis nilai-nilai Pancasila dan CMMI kedepannya bisa berkerjasama untuk menyampaikan ke masyarakat luas.

Nilai-nilai Pancasila mesti terus digali sesuai teladan para pendiri bangsa agar ideologi Pancasila bisa dikembangkan sebagai paradigma ilmu pengetahuan.

Saat ini BPIP tengah menginisiasi terbangunnya studi agama (religious studies) yang berakar pada nilai-nilai Pancasila agar terbangun masyarakat Indonesia yang inklusif toleran dan moderat dalam relasi lintas agama.

“Kita itu harus berwawasan luas misalnya dapat dikembangkan dengan melibatkan pakar dan ilmuwan, membangun studi-studi agama, sosial, keagamaan berparadigma Pancasila,” kata Sabri.

Muhammad Natsir
(Waketum Pemuda OKI) mengatakan, bahwa Pancasila yang merupakan titik temu hanya dapat dipahami dan implementasikan oleh paradigma kemanusiaan yang universal.

“Bahwa keragaman kita harus menjadi spirit kestabilan nasional dan menghindari disintegrasi bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai generasi bangsa kita harus mempunyai wawasan yang luas agar kita tidak terjebak dengan operasi adu-domba antar anak bangsa yang dapat memecah belah kesatuan.

“Kita harus mendukung pemerintah sekarang dalam memberantas hal-hal yang mengacam NKRI. Dengan demikian ukhuwah islamiah dan ukhwah kebangsaan akan terjaga,” tandasnya.

Narsum selanjutnya, Fahri Lubis Ketua GENERASI PENERUS NKRI menyampaikan, refkeksi Kepemimpinan Ir. Joko Widodo dan K.H Ma”ruf Amin Bersama Aktifis Muda “Merajut Ukhuwah Islamiyah Dalam Bingkai Pancasila, dengan Keynote Speaker DR Muhammad Sabri M.Ag Direktur Pengkajian dan Materi BPIP RI, perlu mendapat apresiasi.

“Dan juga dukungan segenap komponen bangsa, khususnya para mahasiswa sebagai generasi penerus pewaris didalam mewujudkan cita-cita proklamasi 1945,” ucapnya.

Pasca reformasi telah terjadi perubahan terhadap konstitusi negara khususnya sistem demokrasi yg dijalankan sudah sistem demokrasi liberal sehingga pancasila mengalami degradasi terhadap pancasila sebagai ideologi falsafah hidup rakyat bangsa Indonesia

Dengan adanya BPIP diharapkan sebagai bentuk implementasi ukhuwah islamiyah dalam bingkai pancasila didalam menghadapi tantangan zaman untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia kembali kepada sistem demokrasi pancasila

Menjadi tugas utama BPIP untuk mengedukasi untuk membangun kesadaran kepada rakyat bersama sama stake holder dengan segenap komponen bangsa untuk pancasila tidak sebatas teks/ucapan tetapi pancasila dalam praktek implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Harapan kita bersama apa yang dilakukan oleh DPP CMMI ini bisa dilanjutkan secara masif dalam bentuk penyadaran sosialisasi untuk menanamkan nilai-nilai luhur warisan para syuhada para pendiri bangsa Indonesia yaitu pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia,”tuturnya.

Fahri Timur Ketua PP Bakomubin mengatakan, Ukhuwah Islamiah dalam bingkai Pancasila bisa kita lihat dalam pendekatan antara lain dikarenakan: genetika, aspek religi, aspek politik. Persaudaraan bisa ditakar oleh kepentingan.

“Bahkan pada aspek religius, kepentingan juga Kemajemukan kita bisa diakomodir dan mampu merajut oleh Pancasila,” jelasnya.

Fahri katakan, bukan hanya dalam teks Pancasila. Tapi, kenapa orang masih mempertanyakan saya Pancasila,” ungkap pria Advokat ini dalam acara yang bertajuk “Bersama Aktivis Muda: Merajut Ukhuwah Islamiyah dalam Bingkai Pancasila”.

Menurut aktivis PP Bakomubin ini seraya mengutip Budayawan dan Wartawan senior, Mochtar Lubis, saya ingin mengatakan, dalam tulisan orasi kebudayaan, ia merumuskan ada lima karakter negatif orang Indonesia.

Lima karakter, Yaitu:
Pertama, orang Indonesia punya karakter munafik, karena antara kata dan perbuatan tidak sama.

Kedua, mudah bersikap segan dan tidak punya tanggung jawab, misalnya, dalam kondisi tertentu dia mudah mengatakan itu bukan urusan saya, saya netral saja.

Ketiga, karakter lemah.

Keempat, suka percaya kepada takhayul, praktek pedukungan masih banyak.

Kelima, Orang Indonesia berwatak feodal, mereka pingin terus berkuasa selamanya, mereka ingin menikmati sebagai seorang pejabat.

Sehingga, tambah Fachri, dalam pelaksanaan ukhuwah kebangsaan dan bernegera, apakah benar orang Indonesia memiliki karakter sama seperti apa yang diungkapkan oleh Mochtar Lubis?

“Namun Kalau kesepakatan politik itu hanya kepentingan, maka Kita akan dijauhkan dari semangat ukhuwah,” pungkas Fahri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Bantu Pemerintah, LMND Bersama Polri Gelar Vaksinasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi (LMND) bekerjasama dengan Polri menggelar vaksinasi dalam upaya percepatan penanganan pandemic Covid-19 dan pembentukan herd immunity.

Kegiatan vaksinasi ini berlangsung sejak jam 08.00 – 12.00 WIB dilaksanakan di daerah Kinasih Resort, Kec. Tapos daerah Depok Jawa Barat (27/9/2021)

Kegiatan vaksin ini merupakan bagian dari kerja-kerja real organisasi dalam upaya membantu rakyat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam membantu kerja pemerintah agar bisa secepatnya keluar dari pandemi covid-19, “tegas” Muh. Asrul selaku ketua umum LMND.

Lebih lanjut Asrul menegaskan, kegiatan vaksinasi ini bagian dari kerja real organisasi dan tak terpisahkan dalam membantu kerja pemerintah agar secepatnya keluar dari pandemic Covid-19.

Asrul menambahkan semua kekuatan bangsa ini harus bersatu padu dalam upaya penyelamatan nasib rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Sinergitas dan kolaborasi oleh seluruh anak bangsa harus terus dikuatkan seerat mungkin agar bisa cepat terbebas dari pandemic Covid-19.

“Semua kekuatan bangsa harus Bersatu padu dalam upaya penyelamatan nasib rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sinergitas dan kolaborasi oleh seluruh anak bangsa harus terus dikuatkan agar cepat terbebas dari pandemi covid-19,” pungkas Asrul.

Dalam kesempatan yang sama, Muh. Galuh selaku ketua panitia menyatakan bahwa Kegiatan vaksinasi ini juga mengajak organisasi Karang Taruna setempat untuk berpartisipasi dalam penanganan pandemi dan memperkuat solidaritas dalam membantu rakyat. Semua yang dilakukan untuk membantu rakyat dan bangsa.

“Kegiatan vaksinasi kali ini juga mengajak organisasi Karang Taruna setempat untuk berpartisipasi dalam penanganan pandemi dan memperkuat solidaritas dalam membantu rakyat. Semua yang dilakukan untuk membantu rakyat dan bangsa,” ujarnya.

Galuh menyebut kepesertaan dalam kegiatan vaksinasi ini ada dari lansia, pekerja, pelajar dan mahasiswa.

Menurutnya, Pemerintah sudah cukup berhasil dalam menyediakan akses vaksin yang bisa diakses dengan mudah oleh rakyat di daerah Jabodetabek

“Kami sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Kawan-kawan LMND dan POLRI dalam kegiatan vaksinasi ini, karena dilakukan di daerah kami dan bisa membantu masyarakat yang belum vaksin tutup Trisno selaku ketua umum Karang Taruna setempat,” tutup Galuh. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PON 2021 Menjadi Momentum Memperkuat NKRI Di Tanah Papua

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021 yang akan di selenggarakan pada 2 hingga 15 Oktober mendatang di tanah Papua disambut positif oleh Milenial Mitra Polisi (MMP).

Dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jum’at 17 September 2021, Ketua Umum DPP MMP, Romadhon Jasn mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya golongan milenial untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam mensukseskan PON 2021.

Menurutnya, masyarakat Milenial saat ini lebih rasional dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi. Sehingga milenial saat akan menjadi pemimpin di masa depan tidak akan mengulang sejarah pemimpin masa lalu yang gagal dalam menjaga perdamaian di daerah Papua.

“Perhelatan PON 2021 di Papua saat ini akan menjadi insiden penting dalam upaya pemerintah dalam meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan yang utuh dengan menghilangkan keresahan masyarakat Papua yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP MMP menilai, pemerintah benar-benar bekerja keras dan tanpa henti untuk meredam gerakan OPM sebagai upaya untuk masyarakat Papua mendapatkan perlakuan yang adil.

Romadhon Jasn mengungkapkan, Papua merupakan sebuah wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan Indonesia dan secara historis sudah bersama-bersama berjuang dalam mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

“Sehingga Papua menjadi bagian penting untuk bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan dengan memberikan perhatian dalam membangun daerah papua, dan dalam rangka meredam gerakan OPM yang sampai saat ini masih terus bergeliat,” jelasnya.

Romadhon menambahkan, PON 2021 bisa dijadikan momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dan juga dalam rangka agar masyarakat bisa melihat kondisi social dan daerah Papua secara lebih cermat, sehingga tidak ada lagi masyarakat di Papua yang merasa diperlakukan tidak adil.

Gerakan OPM yang merupakan sebuah bagian dari fenomena politik tentang politik identitas, radikalisme (suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan (transformasi) secara mengakar atau ekstrim) dan gerakan social baru tidak lagi menggeliat, “pungkas” Romadhon Jasn menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat melaui keterangan tertulisnya Senen (19/7/2021) sore.

“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 – 2008 tersebut juga menyampaikan, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

“Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,” tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

“Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya,” kata Amin.

“Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan,” lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. (Ahr)

Continue Reading

Trending