Connect with us

Hukum

Oh! Yess, FWJ: Penangguhan Ruslan Buton di Kabulkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ruslan Buton hari ini, Kamis (17/12/2020) kembali menghirup udara segar dan keluar dari Penahanan Bareskrim Polri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim setelah mengabulkan permohonan Kuasa Hukum / Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.

“Dengan dikabulkannya penanguhan tersebut, maka pemeriksaan perkara berlanjut pada Januari 2021 dalam pemeriksaan Ahli dari JPU dalam perkara pidana sebagaimana 4 dakwaan alternatif,” ungkap Lawyer Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH yang juga Ketua Advokat Forum Wartawan Jakarta (FWJ) di Bareskrim Polri, Kamis (17/12/2020) sore.

Selanjutnya Tonin mengungkapkan, bahwa JPU telah mengeluarkan Ruslan Buton dari Rutan Bareskrim sekitar jam 17.15 sore tadi.

Sementara itu anggota Tim Kuasa Hukum lainnya Suta Widhya SH yang juga tim Advokat FWJ mengatakan penetapan nomor 845/Pid.Sus /2020 /PN. Jkt. Sel yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan Surat Penetapan Penangguhan Penahanan dengan 8 butir pertimbangan.

Butir pertama, penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan 17 Juni 2020. Butir kedua hingga ketujuh berupa perpanjangan penyidikan oleh Penuntut Umum, hingga masa tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan 1 januari 2021.

“Sebenarnya tertanggal 8 Oktober dan 3 Desember 2020 Tim Kuasa Hukum sudah meminta penangguhan penahanan atas terdakwa Ruslan Buton,” kata Suta.

Suta mengurai, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menimbang penangguhan penahanan disertai janji dan pernyataan penjaminan atas terdakwa sebagaimana dimaksud tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana

“Dan juga tidak mempersulit jalannya penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta sanggup dan bersedia untuk menghadiri pemeriksaan di PN Jaksel,” tambah Suta Widhya SH yang juga Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS).

Selain pertimbangan diatas kata Suta, terdakwa saat ini masih sebagai Kepala Keluarga, semua ini yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengeluarkan Ruslan Buton per Kamis tanggal 17 Desember 2020.

Ia menerangkan Pengadilan telah memerintahkan JPU agar melaksanakan penetapan ini dan melaporkannya dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan (BAPPP).

Dia katakan, kami sempat bersitegang terkait meminta Ruslan Buton keluar dari kamar tahanan, petugas jaga keberatan untuk mengeluarkan karena belum datang JPU ke Rutan Bareskrim. Kami berinisiatif ke lantai 9 untuk menemui staf Tahti Mabes Polri.

“Alhamdulillah akhirnya petinggi yang ditelpon oleh Bripda I memberikan toleransi untuk mengeluarkan Ruslan Buton dari ruang tahanan ke arah lobi Rutan. Tapi, tidak lama berselang kemudian JPU pun datang, sehingga bisa kami keluarkan Ruslan Buton untuk menghirup udara bebas malam ini,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi MK, MRP-MRPB Gugat UU No. 21/2001 Terkait Otsus

Published

on

By

Kunjungi MK, MRP-MRPB Gugat UU No. 21/2001 Terkait Otsus

JanoerKoening, Jakarta – Merasa kecewa karena tidak diikutsertakan pada pembahasan revisi undang-undang Otonomi khusus (UU Otsus) Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggugat UU No. 21/2001.

Hari ini, Kamis 17 Juni 2021 Rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua MRP-MRPB mengajukan uji sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) terkait perubahan kedua UU Khusus 21/2001 tentang Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia

“Hal ini dilakukan karna perubahan UU otonomi khusus (Otsus) yang ada sekarang di DPR tidak menyerap aspirasi masyarakat Papua,” ungkap kuasa hukum MRP-MRPB Dr. stefanus Roy Rening, S. H., M.H. kepada media (17/6).

Menurut Rening, menyerap aspirasi masyarakat Papua itu perintah UU, pasal 77 UU Otsus 2001 mengatakan bahwa, usulan perubahan UU Otsus dapat diajukan oleh rakyat Propinsi Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) atau dan DPRD kepada DPR-RI atau Pemerintah

“Jadi, maknanya adalah kekhususan ini memberikan kewenangan kepada rakyat Papua untuk mengusulkan perubahan Undang-undang sesuai perintah perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum PERADI Roy Rening selaku Anggota Tim Hukum dan Advokat MRP dan MRPB mengatakan, bahwa dirinya ingin mempertegas soal kewenangan terkait usulan perubahan. Kalau memang itu hak rakyat Papua, ya berikan saja.

“Jangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu namanya sewenang-wenang. Jangan-jangan ini upaya pemerintah pusat untuk menarik kewenangan yang harusnya menjadi milik rakyat Papua,” ucapnya.

Mengakhiri wawancara, Roy Rening ungkapkan harapannya agar Presiden Jokowi mengundang MRP-MRPB ke Istana untuk menyampaikan aspirasinya, mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan terkait revisi UU Nomot 21 Tahun 2001 tentang otsus bagi Propinsi Papua dan Papua Barat

“Saya juga berharap, proses menangkap aspirasi rakyat itu diserahkan pada rakyat Papua melalui lembaga yang didirikan oleh UU khusus yaitu MRP-MRPB sebagai penyalur aspirasi kultural anak Papua yang didalamnya terwakili kelompok Agama, Kelompok Masyarakat Adat dan Kelompok Perempuan,” Pungkas Rening. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi MK, Rio Capella Ajukan Uji Materi Pasal 11 UU Tipikor ke MK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Politisi Partai NasDem Patrice Rio Capella, mengajukan pendaftaran Permohonan Uji Materiil Pasal 11 Undang-undang Tipikor ke Mahkamah Konstitusi pada 15 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB.

Kepada media, Rio Capella mengaku permohonan Uji Materill terhadap Pasal 11 UU Tipikor itu lantaran dirinya sudah jadi korban kriminalisasi kerena di hukum menurut pikiran orang yang sifatnya sangat subyektif dan abstrak karena fakta dipersidangan tidak ditemukan fakta permintaan uang bahkan tidak pernah menerima uang yang dituduhkan.

“Saya sadar bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan judicial review tidak akan mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah dijalankan dikarenakan putusan MK tidak berlaku surut, namun Rio Capella tidak mau ada korban-korban lain akibat pasal 11 yang multi tafsir,” tutur Rio Capella saat Jumpa pers di deoan gedung MK Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Terkait hal tersebut, Pengacara Rio Capella, Janses Sihaloho, menyampaikan adanya ‘frasa yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya’ dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor telah merugikan Hak Konstitusional dari Patrice Rio Capella selaku Pemohon dalam mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Janses menyebut, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU Tipikor dapat mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggaran Negara dapat dipidana melakukan tindak pidana korupsi karena pikiran yang berasal dari orang lain.

“Poin paling penting dengan adanya frasa tersebut adalah bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang dalam persidangan,” imbuhnya.

Dengan demikian kata Jansen, frasa ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga sangat berpotensi menyebabkan penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Hakim menjadi bebas menafsirkan pikiran orang lain dan membuka celah penegak hukum yang bersangkutan untuk bersifat subjektif

“Yang tentunya sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada tersangka atau terdakwa,” jelasnya.

Dia tambahkan, “bahwa seharusnya hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparatur yang menjalankan hukum tetapi haruslah didasari dari objektivitas hukum itu sendiri mengingat tidak ada satupun instrumen atau profesi yang dapat membaca pikiran sesorang secara pasti,” tuturnya.

Lebih lanjut Jansen mengatakan, bahwa pasal ini sangat berbahaya karena bebas tafsir jika tetap dipertahankan bisa menjadi alat kriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh Rio Capella.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

“Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” pungkas Janses, menutupnya.

Rio Capella merupakan politisi dan pengacara, Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem, Anggota Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu periode 2004-2009 dan mantan Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019.

Rio Capella di vonis majelis hakim selama 1,5 tahun penjara karena menerima hadiah berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota DPR, dalam kasus pusaran korupsi dana Bantuan Sosial di Kejaksaan Agung yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.

Rio Capella selain hukuman badan, majelis hakim juga memberi hukuman subsider berupa denda Rp.50.000.000 atau satu bulan kurungan. Namun putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Resmi! Roy Suryo Polisikan Buzzer Eko Kunthadi & Mazdjo Pray

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo resmi melaporkan dua orang yang disebutnya sebagai buzzer, yaitu Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray, ke Polda Metro Jaya.

Roy Suryo menjelaskan, Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik melalui UU ITE, atas dugaan telah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait peristiwa penyerempetan mobil dengan pesinetron Lucky Alamsyah.

Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: LP/B/2865/VI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 4 Juni 2021, dan akan ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Dalam laporannya, Eko dan Mazdjo diduga melanggar Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 dan Pasal 310, 311, KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Ini saya tegaskan, nama terlapornya sudah tertulis, “Jadi bukan lagi dalam lidik (penyelidikan). Penyidik sudah menyimpulkan nama terlapornya jelas yakni Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray. Itu jelas tertulis nama terlapornya,” ujar Roy, (4/6/).

Roy Suryo juga menegaskan, baik Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray telah menyebarkan fitnah kepada saya dengan mutarbalikan fakta lewat konten di akun YouTube yang keduanya buat berdurasi 18 menit.

“Keduanya layak disebut sebagai buzzer yang telah membuat kisruh di masyarakat. Mereka dua ini bukan YouTuber, jangan ditulis YouTuber apalagi pegiat sosial. Mereka adalah buzzer yang membuat kekacauan atas berbagai masalah,” sebut Roy Suryo, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending