Connect with us

Hukum

Oh! Yess, FWJ: Penangguhan Ruslan Buton di Kabulkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ruslan Buton hari ini, Kamis (17/12/2020) kembali menghirup udara segar dan keluar dari Penahanan Bareskrim Polri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim setelah mengabulkan permohonan Kuasa Hukum / Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.

“Dengan dikabulkannya penanguhan tersebut, maka pemeriksaan perkara berlanjut pada Januari 2021 dalam pemeriksaan Ahli dari JPU dalam perkara pidana sebagaimana 4 dakwaan alternatif,” ungkap Lawyer Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH yang juga Ketua Advokat Forum Wartawan Jakarta (FWJ) di Bareskrim Polri, Kamis (17/12/2020) sore.

Selanjutnya Tonin mengungkapkan, bahwa JPU telah mengeluarkan Ruslan Buton dari Rutan Bareskrim sekitar jam 17.15 sore tadi.

Sementara itu anggota Tim Kuasa Hukum lainnya Suta Widhya SH yang juga tim Advokat FWJ mengatakan penetapan nomor 845/Pid.Sus /2020 /PN. Jkt. Sel yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan Surat Penetapan Penangguhan Penahanan dengan 8 butir pertimbangan.

Butir pertama, penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan 17 Juni 2020. Butir kedua hingga ketujuh berupa perpanjangan penyidikan oleh Penuntut Umum, hingga masa tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan 1 januari 2021.

“Sebenarnya tertanggal 8 Oktober dan 3 Desember 2020 Tim Kuasa Hukum sudah meminta penangguhan penahanan atas terdakwa Ruslan Buton,” kata Suta.

Suta mengurai, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menimbang penangguhan penahanan disertai janji dan pernyataan penjaminan atas terdakwa sebagaimana dimaksud tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana

“Dan juga tidak mempersulit jalannya penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta sanggup dan bersedia untuk menghadiri pemeriksaan di PN Jaksel,” tambah Suta Widhya SH yang juga Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS).

Selain pertimbangan diatas kata Suta, terdakwa saat ini masih sebagai Kepala Keluarga, semua ini yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengeluarkan Ruslan Buton per Kamis tanggal 17 Desember 2020.

Ia menerangkan Pengadilan telah memerintahkan JPU agar melaksanakan penetapan ini dan melaporkannya dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan (BAPPP).

Dia katakan, kami sempat bersitegang terkait meminta Ruslan Buton keluar dari kamar tahanan, petugas jaga keberatan untuk mengeluarkan karena belum datang JPU ke Rutan Bareskrim. Kami berinisiatif ke lantai 9 untuk menemui staf Tahti Mabes Polri.

“Alhamdulillah akhirnya petinggi yang ditelpon oleh Bripda I memberikan toleransi untuk mengeluarkan Ruslan Buton dari ruang tahanan ke arah lobi Rutan. Tapi, tidak lama berselang kemudian JPU pun datang, sehingga bisa kami keluarkan Ruslan Buton untuk menghirup udara bebas malam ini,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Hotman Paris: Saya tidak Pernah Sebut PERADI Versi Otto tidak Sah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Saya Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dengan tegas! Membantah mengeluarkan pernyataan baik lisan maupun tertulis terkait Peradi versi Otto sebagai institusi yang tidak sah

“Saya hanya menyebut pembahasan yang dibicarakan sebetulnya adalah soal keabsahan anggaran dasar dan proses hukumnya,” ungkap Hotman Paris dalam jumpa persnya Selasa, (26/4/2022) di Kantor DPN, Prosperyti Tower SCBD Sudirman, Jakarta Selatan

Hotman Paris menjelaskan, bahwa pada waktu itu tidak ada sama sekali, tidak ada pembahasan soal apakah institusi Peradi sah atau tidak.

“Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang doktor yang tak mungkin segoblok itu,” tegas Hotman.

Kemudian, dia mengatakan semua yang dibicarakan pada waktu itu berdasarkan fakta-fakta di pengadilan. Terutama saat amar putusan di PN Lubuk Pakam disebutkan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Dia tambahkan, hal tersebut jelas tercantum pada surat keputusan No. 104 Peradi tanggal 15 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

“Jadi dalam amar putusan ini saya sebutkan batal anggaran dasar dan akibat hukumnya. Kalau seorang ahli hukumnya menilai oh yang batal itu apa saja. Itu yang kita bahas waktu itu. Anggaran dasar dan akibatnya,” jelas Hotman. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

PERADI Putuskan Hotman Paris di Berhentikan Sebagai Advokat Selama 3 Bulan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI memutuskan Hotman Paris Hutapea diberhentikan sementara dari profesi advokat selama tiga bulan untuk tidak beracara baik di luar atau pun di dalam pengadilan.

“Putusan itu dikeluarkan oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI per tanggal 12 April 2022 nomor: 19/DKP/PERADI/I/2022,” ungkap R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI dalam konferensi pers di Sekretariat DPN PERADI, Grand Tower Slipi pada Selasa (26/4/2022) di Jakarta.

Lebih jelasnya, Dwiyanto Prihartono Sh., MH., menyatakan, bahwa DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d dan f Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia

“Karna itu, menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, dengan hukuman berupa pemberhentian sementara dari profesi Advokat selama 3 (tiga) bulan

Dia tambahkan, Dewan Kehormatan PERADI juga melarang DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, untuk menjalankan profesi Advokat diluar maupun dimuka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut di atas

“Menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah),” pungkas R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Pengacara Razman Bantah Merampas Peluru Polisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tanggapan Pengacara Razman Nasution terkait adanya LP di PMJ sdr Arnold Sinaga dgn Korban sdr Peterus dan juga Pemberitaan Razman Di Duga Menganiaya dan Merampas Peluru Polisi.

“Hal ini sungguh Fitnah Keji dan mencemarkan nama baik saya serta adanya pemberitaan yang tidak berimbang dan sangat merugikan kami,” ungkap Razman pada presscon pada Minggu / 24 April 2022, di Apartement Mediterania Palace Residence (AMPR), Kemayoran Jakarta Pusat.

Razman Nasution, memberikan penjelasan terkait hal ini dan mengatakan, bahwa laporan polisi dan penganiayaan itu adalah tidak benar.

Razman menjelasakan, Arnol Sinaga adalah pengurus dan kader Pemuda Pancasila dan BPH PP Pusat. Juga sebagai kader dan anggota Forum Batak Intelektual (FBI).

“Sebagai Lawyer, Arnol Sinaga berhak, tapi idealnya, sebagai kader, harus koordinasi kepada kita,” kata Razman.

Terkait soal dugaan penganiayaan, Razman dengan tegas membantah.

“Yang benar adalah, adanya surat pernyataan dari saudara Peterus bahwa beliau mengundurkan diri dari Panmus Apertemen dan sekaligus tidak melakukan tuntutan apapun. Bahkan dia membawa-bawa polisi.

“Saya pada saat itu, justru menjaga agar jangan tejadi kegaduhan antar warga Apartemen Mediteranya Place Residence (AMPR) Kemayoran dengan oknum-oknum polisi,” kata Razman.

“Kita akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mencoba-coba merusak nama baik saya dan juga keluarga saya, serta apartemen saya,” pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending