Connect with us

Hukum

Oh! Yess, FWJ: Penangguhan Ruslan Buton di Kabulkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ruslan Buton hari ini, Kamis (17/12/2020) kembali menghirup udara segar dan keluar dari Penahanan Bareskrim Polri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim setelah mengabulkan permohonan Kuasa Hukum / Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.

“Dengan dikabulkannya penanguhan tersebut, maka pemeriksaan perkara berlanjut pada Januari 2021 dalam pemeriksaan Ahli dari JPU dalam perkara pidana sebagaimana 4 dakwaan alternatif,” ungkap Lawyer Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH yang juga Ketua Advokat Forum Wartawan Jakarta (FWJ) di Bareskrim Polri, Kamis (17/12/2020) sore.

Selanjutnya Tonin mengungkapkan, bahwa JPU telah mengeluarkan Ruslan Buton dari Rutan Bareskrim sekitar jam 17.15 sore tadi.

Sementara itu anggota Tim Kuasa Hukum lainnya Suta Widhya SH yang juga tim Advokat FWJ mengatakan penetapan nomor 845/Pid.Sus /2020 /PN. Jkt. Sel yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan Surat Penetapan Penangguhan Penahanan dengan 8 butir pertimbangan.

Butir pertama, penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan 17 Juni 2020. Butir kedua hingga ketujuh berupa perpanjangan penyidikan oleh Penuntut Umum, hingga masa tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan 1 januari 2021.

“Sebenarnya tertanggal 8 Oktober dan 3 Desember 2020 Tim Kuasa Hukum sudah meminta penangguhan penahanan atas terdakwa Ruslan Buton,” kata Suta.

Suta mengurai, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menimbang penangguhan penahanan disertai janji dan pernyataan penjaminan atas terdakwa sebagaimana dimaksud tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana

“Dan juga tidak mempersulit jalannya penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta sanggup dan bersedia untuk menghadiri pemeriksaan di PN Jaksel,” tambah Suta Widhya SH yang juga Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS).

Selain pertimbangan diatas kata Suta, terdakwa saat ini masih sebagai Kepala Keluarga, semua ini yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengeluarkan Ruslan Buton per Kamis tanggal 17 Desember 2020.

Ia menerangkan Pengadilan telah memerintahkan JPU agar melaksanakan penetapan ini dan melaporkannya dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan (BAPPP).

Dia katakan, kami sempat bersitegang terkait meminta Ruslan Buton keluar dari kamar tahanan, petugas jaga keberatan untuk mengeluarkan karena belum datang JPU ke Rutan Bareskrim. Kami berinisiatif ke lantai 9 untuk menemui staf Tahti Mabes Polri.

“Alhamdulillah akhirnya petinggi yang ditelpon oleh Bripda I memberikan toleransi untuk mengeluarkan Ruslan Buton dari ruang tahanan ke arah lobi Rutan. Tapi, tidak lama berselang kemudian JPU pun datang, sehingga bisa kami keluarkan Ruslan Buton untuk menghirup udara bebas malam ini,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Gandeng GPMI, Law Conenection Gelar Dialog Kebangsaan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Law Connection bekerjasama dengan GPMI mengadakan dialog Kebangsaan ke -2 pada Senin, 4 Januari 2021 pukul 14.00-17.00 WIB bertempat di Fifo Cafe Situ Gintung Ciputat, dengan tema “Milenial bicara Hukum dan Penegakan Hukum”.

Law Connection bersama GPMI (Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia) collaborating partnersnya mengawali tahun 2021 dengan kegiatan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi para kaum milenial dan seluruh masyarakat pemerhati hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Diskusi public dalam bentuk seminar itu diselenggarakan secara Offline secara terbatas dengan menerapkan prosedur kesehatan dari Fifo Cafe Situ Gintung Ciputat dan secara online menggunakan media ZOOM yang diikuti oleh kurang lebih 400 peserta dari berbagai kalangan, juga disiarkan dengan media streaming YouTube.

Seminar gabungan online /offline tersebut menghadirkan para narasumber dari IKA PDIH Undip yakni, Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H., Densus 88 Polri, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, ST., SH., M.Si., MH., M.Kn., mantan Kapolres Kebumen, Dr. Wilma Silalahi, SH., MH., dari MK RI, serta seorang narasumber dari Kasi Intel Kejari Tangsel yakni Ryan Anugrah.

Melalui media ZOOM, Narasumber Dr. Rudy Cahya Kurniawan, menyampaikan bahwa Polri saat ini menghadapi situasi penegakan hukum yang berbeda dari sebelumnya.

Dalam situasi pandemik seperti saat ini, kata Rudy, setiap anggota Polri harus mengedepankan cara penegakan hukum dengan mengadaptasi kearifan lokal dan menekankan penggunaan Diskresi, yaitu tindakan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan penilaian sendiri

“Namun tetap menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai koridornya, demi terwujudnya manfaat hukum yang paling tinggi,” ujar Rudy.

Rudy jelaskan, walapun salah satu tugas Polri adalah menegakkan hukum, namun upaya yang pertama dilakukan adalah “mendamaikan” para pihak yang berperkara

“Kemudian menempuh cara penegakan hukum yang konstruktif dengan mengacu pada paradigma konstruktivisme dimana penegakan hukum dengan upaya paksa merupakan pilihan terakhir,” pungkas Rudy.

Sementara itu, Dr. Wilma Silalahi, SH., MH., yang menyampaikan paparanya secara online mengawali penjelasannya dengan mengutip tujuan pembentukan Negara RI

Hal itu dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, dan kesemuanya harus dilaksanakan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ucapnya.

Wilma mengatakan, generasi millenial sangat diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mempertahankan dan meneruskan pencapaian cita-cita para founding fathers dalam berbangsa dan bernegara

Tentu, tambah Wilma dalam koridor persatuan dan kesatuan yang bentuk konkritnya dapat diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menjadi contoh dan penyemangat

“Sehingga kaum milenial dapat berperan menjaga dan merawat kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dan menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika,” tandasnya.

Narasumber Ryan Anugrah, Kasi Intel Kejari Tangsel mengangkat permasalahan terkait fungsi Kejaksaasan yang salah satunya adalah sebagai penyidik perkara Hak Asasi Manusia di Indonesia.

“Dasar hukum dari fungsi dan wewenang itu adalah pada UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,” urainya.

Ryan Anugrah selanjutnya menjelaskan, bahwa peraturan dan undang-undang itu sifatnya pasif karena hukum itu tertulis tidak bergerak, oleh karena itu hukum butuh penegak hukum.

Jadi, kata Ryan Fungsi kejaksaan adalah membawa alat bukti yang telah di kumpulkan oleh penyidik. Misalnya saksi, barang bukti di buat dalam satu berkas perkara guna di teliti terlebih dahulu. Berkas perkara dibawa ke persidangan.

Persidangan adalah suatu langkah badan negara memastikan bahwa hak asasi manusia itu terpenuhi, jadi penangkapan seseorang harus berdasarkan surat perintah.

“Di uji lagi oleh hakim di tempat terbuka bukti-bukti tersebut secara terbuka, itulah proses penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan itu,” tutur Ryan.

Terkait dengan masalah HAM Dr. Imam Subandi dari Densus 88 AT Polri mengelobarasi hakekat penegakan hukum. Penegakan hukum itu memang hakikatnya adalah “memaksa” untuk patuh hukum

“Agar seseorang patuh kepada hukum ketika upaya-upaya yang bersifat non-kekerasan tidak efektif atau tidak berjalan,” jelas Imam.

Oleh karena itu Imam sependapat bahwa agar justified, maka satu-satunya yang boleh menggunakan kekerasan hanya negara.

“Bagaimana agar negara menggunakan “kekerasan” dengan benar? ya, harus berdasarkan hukum,” tegasnya.

Imam mengungkapkan, karena yang membedakan antara negara dan bukan negara itu hanya dalam konteks penegakan hukum.

“Penjahat, berbuat kekerasan tidak berdasarkan hukum, sementara penegak hukum seperti polisi melakukan kekerasan adalah untuk “memaksa” agar hukum dipatuhi, oleh karena itu pada saat yang sama juga harus tunduk dengan mekanisme atau tata cara yang diatur oleh hukum,” terang Imam

Kalau mekanisme ini dilakuan, kata Imam maka “kekerasan” yang dilakukan oleh polisi menjadi “justified” dan selanjutnya dapat dimaknai sebagai bentuk kehadiran negara.

“Jadi yang melakukan kekerasan bukan polisi, tapi negara. Polisi dalam bertindak, yang suatu saat jika terpaksa harus meggunakan kekerasan, adalah “mewakili” negara. Karena negaralah satu-satunya yang boleh menggunakan kekerasan,” paparnya.

Imam juga memaparkan, bahwa hukum mempunyai prosedurnya sendiri sebagai mekanisme “check and ballance”.

Jadi kata Imam, Hukum seperti apapun bentuk dan proses “menjadinya” merupakan “resultante” dari berbagai kepentingan-kepentingan dan hasil akhir dari tarik-menarik melalui proses politik, dan tidak harus dalam pengertian negatif melulu, atau positif melulu.

“Karena dalam ‘kebaikannya’ hukum mungkin mengandung sisi buruk, begitu pula dalam ‘keburukannya’ pasti ada sisi positive dari hukum tersebut,” ujarnya.

Namun sekalai lagi, menurut Imam, seperti apapun bentuk hukum keadilan yang paling obyektif adalah keadilan berdasarkan hukum, bukan keadilan berdasarkan perasaan-perasaan seseorang atau kelompok orang tertentu.

Itulah sebabnya dalam keadaan terpaksa, kekerasan apapun yang dilakukan oleh negara berdasarkan hukum akan tetap lebih “baik’ dari pada kekerasan apapun yang dilakukan oleh aktor bukan negara.

“Karena ‘kekerasan’ dalam rangka penegakan hukum tunduk pada proses “Check and Balance,” tutup Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H.,. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Larang Wartawan Ambil Video Persidangan, Alumni Lemhannas: Preseden Buruk Bagi Demokrasi

Published

on

By

Janoerkoening, Serang – Ada hal aneh bin ajaib terjadi hari ini, Selasa, 5 Januari 2021, di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ketika itu sedang berlangsung persidangan kasus dugaan pemalsuan dokumen dan memasukan keterangan palsu yang disangkakan kepada terdakwa berinisial LH, salah satu direksi sebuah perusahaan bata ringan (hebel) di Cikande, Kabupaten Serang (1). Persidangan yang dimulai sekitar pukul 4 sore itu dihadiri tidak kurang dari 20-an wartawan dari berbagai media nasional dan daerah.

Di saat persidangan akan dimulai, salah satu perwakilan wartawan memohon izin kepada Majelis Hakim untuk dilakukan peliputan persidangan itu. Ketua Majelis Hakim, Dr. Erwantoni, SH, MH (2) menyatakan mengizinkan dilakukan peliputan dengan hanya boleh mengambil gambar statis alias foto saja.

Hakim Erwantoni beralasan bahwa dirinya merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 tahun 2020, tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Menurutnya, dalam Perma tersebut disebutkan bahwa pengunjung, termasuk wartawan, hanya boleh mengambil foto, tidak boleh mengambil video.

“Berdasarkan Perma Nomor 5 tahun 2020, wartawan boleh meliput tapi hanya boleh mengambil gambar foto pada saat sebelum persidangan dimulai, tidak boleh mengambil video selama persidangan,” ujar Hakim Ketua Erwantoni yang bergelar doktor itu.

Tentu saja hal ini tidak dapat diterima oleh para wartawan. Namun, untuk menghormati ruang sidang dan kegiatan persidangan, para wartawan dengan terpaksa mengikuti saja arahan ‘sesat’ sang hakim yang memimpin persidangan kasus ini. Usai persidangan, para wartawan meminta klarifikasi ke Ketua Majelis Hakim, Erwantoni, terkait pelarangan peliputan dengan perekaman video itu.

Sang hakim berkilah bahwa ia hanya menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pimpinannya, yakni tidak diperkenankan wartawan melakukan peliputan video di ruang persidangan. “Tujuannya adalah untuk menjaga ketenangan dan keamanan persidangan. Berdasarkan pasal 4 Perma Nomor 5 tahun 2020, wartawan hanya boleh mengambil foto, tidak diperbolehkan mengambil video,” urai Erwantoni seraya meminta para wartawan membuka dan membaca Perma Nomor 5 tahun 2020.

Ketika didesak untuk memberikan pendapat apakah Perma lebih tinggi tingkatannya dari Undang-Undang, sang hakim mengelak memberikan jawaban dan justru terkesan melempar bola dengan mengatakan bahwa Perma itu dibuat oleh Mahkamah Agung. “Silahkan pertanyakan ke Mahkamah Agung,” katanya.

Para wartawan kemudian menyela, “Berarti Bapak mau mengatakan bahwa MA yang melanggar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers? (3)” Sang hakim justru terlihat gagap dan emosi, dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud demikian. “Kita bukan untuk berdebat di sini, saya hanya menjelaskan bahwa Perma itu mengatur tentang protokol persidangan, dan ketentuannya tidak boleh ada pengambilan video, yang boleh itu pengambilan foto sebelum persidangan,” katanya sambil terlihat menahan amarah.

Usai klarifikasi itu, saat dimintai tanggapannya atas peristiwa pelarangan pengambilan video di persidangan oleh Hakim Erwantoni, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke menyampaikan bahwa dirinya sangat prihatin dengan perilaku hakim itu, yang bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia saat ini dan ke depannya. Menurutnya, demokrasi itu menuntut keterbukaan, transparansi, dan kejujuran dalam semua aspek. Salah satu pilar utama demokrasi adalah wartawan, yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi.

“Kalau dilarang-larang begitu, bagaimana mungkin wartawan dapat mengumpulkan informasi secara detail, lengkap dan kompresensif? Padahal, salah satu alat bukti dari sebuah fakta adalah hasil rekaman, baik rekaman suara, foto maupun video,” beber Wilson Lalengke yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Selasa, 5 Januari 2021.

Namun demikian, setelah membaca dan menelaah isi Perma Nomor 5 tahun 2020, kata Wilson, ternyata Hakim Erwantoni itu yang tidak teliti dan terkesan asal bunyi. “Hakim itu sangat perlu memahami dengan benar setiap kata, frasa, dan kalimat yang digunakan dalam sebuah peraturan, terutama Perma Nomor 5 tahun 2020 ini,” kata lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini.

Lebih lanjut, pria yang selama ini getol membela kemerdekaan pers di Indonesia itu menjelaskan bahwa Perma tersebut tidak melarang wartawan melakukan peliputan, termasuk mengambil video atau gambar bergerak, di dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Perma Nomor 5 tahun 2020, jelas dikatakan bahwa ‘Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan’ (4).

“Dalam ayat ini sangat jelas terlihat bahwa rekaman audio dan/atau rekaman audio visual dapat dilakukan atas seizin hakim atau ketua majelis hakim. Mungkin Hakim Erwantoni itu tidak paham maksud frasa ‘audio visual’ yang merupakan kata lain atau ungkapan lain dari video yaa,” ujar Wilson yang juga menyelesaikan program pasca sarjananya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, itu.

Hakim yang memimpin sidang juga harus punya alasan yang jelas dan kuat untuk tidak mengizinkan wartawan melakukan pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual (video – red). Dalam ayat selanjutnya (ayat 7) dari Pasal 4 Perma tersebut disebutkan bahwa pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dalam Persidangan tertutup untuk umum. Ini artinya, hakim tidak akan memberikan izin kepada wartawan untuk mengambil foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual jika persidangan itu dinyatakan tertutup (5).

Untuk diketahui bahwa pada Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2020 dituliskan bahwa ‘Semua sidang pemeriksaan Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain’ (6). Berdasarkan ketentuan itu maka hampir semua persidangan harus dinyatakan terbuka dan bisa diliput menggunakan peralatan foto, perekam suara dan kamera video. Sebagaimana lazimnya, hanya persidangan kasus yang terkait asusila dan persidangan anak saja yang biasanya dinyatakan tertutup untuk umum.

Oleh karena itu, kata Wilson, dirinya menganjurkan kepada Hakim Erwanto agar kembali kuliah Bahasa Indonesia dengan benar. “Tingkatkan lagi kemampuan Anda memahami arti dan makna kata-kata, frasa, dan kalimat. Ini sangat penting, karena nasib warga yang berurusan hukum ada di tangan hakim sebagai wakil Tuhan. Jangan sampai karena rendahnya kemampuan memahami kata, frasa, idiom, kalimat, dan lain-lain yang digunakan dalam peraturan perundangan, maka sesatlah putusan yang diambil sang hakim atas nasib orang yang disidang,” pungkas Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini berharap. (APL/Red)

Catatan:

(1) Sidang Kasus Kisruh Direksi dan Komisaris PT. Kahayan Karyacon, Kuasa Hukum Direksi Ajukan Eksepsi; https://kabarxxi.com/sidang-kasus-kisruh-direksi-dan-komisaris-pt-kahayan-karyacon-kuasa-hukum-direksi-ajukan-eksepsi/

(2) Profil Hakim Pengadilan Negeri Serang; http://www.pn-serang.go.id/main/other/hakim.html

(3) Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 secara lengkap berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Pasal 18 ayat (1) ini bertalian dengan: Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; dan Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal 4 ayat (2) wajib merujuk ke: Pasal 1 ayat (8) tentang pengertian kata/frasa ‘penyensoran’ yang menjelaskan bahwa: Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik; dan Pasal 1 ayat (9) tentang pengertian kata/frasa ‘pembredelan atau pelarangan penyiaran’ yang menjelaskan bahwa: Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

(4) Pasal 4 ayat (6) Perma Nomor 5 tahun 2020; https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-mahkamah-agung-5-tahun-2020

(5) Pasal 4 ayat (7) Perma Nomor 5 tahun 2020; https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-mahkamah-agung-5-tahun-2020

(6) Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2020; https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-mahkamah-agung-5-tahun-2020 (red)

Continue Reading

Hukum

Pengacara Nilai, Status Tersangka Habib Rizieq Prematur Dan Tidak Berdasar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tim kuasa hukum Muhammad Rizieq Shihab (MRS) menilai penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab atas kasus penghasutan kerumunan massa di masa pandemi COVID-19 prematur dan tidak berdasar.

Hal itu sebabnya kuasa hukum menggugat praperadilan atas penetapan tersangka kliennya. (Melansir_viva.co.id)

Sekanjutnya, dalam gugatan praperadilan tersebut, selaku pihak tergugat adalah kepala Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kapolda Metro Jaya, dan kapolri.

Setidaknya ada lima alasan kenapa status tersangka Habib Rizieq Shihab tidak berdasar. Pertama, penetapan tersangka MRS ditetapkan tersangka saat masih diperiksa sebagai saksi, dan tiba tiba ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi dia (penyidik) melompat dari surat panggilannya,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Alamsyah di PN Jakarta Selatan, Senin, 4 Januari 2021.

Kedua, kuasa hukum menilai laporan kasus kerumunan MRS hanya satu, tapi surat perintah penyidikan ada dua.

“Saya pernah menangani kasus subversif, tapi tidak ada satu laporan dua sprindik. Satu laporan ya satu sprindik,” ujar Alamsyah.

Kejanggalan ketiga, MRS disangkakan Pasal 160 KUHPidana tentang penghasutan. Menurut kuasa hukum, jika diterapkan pasal ini, penyidik harus bisa membuktikan bahwa ada pelaku tindak kriminalitas yang melakukan aksinya berdasarkan hasutan Habib Rizieq.

“Kenyataannya, hingga kini, tidak ada pelaku kriminal karena mendengar ceramah Habib Rizieq,” ungkapnya.

Kemudian, keempat, penerapan Pasal 93 tentang kerumunan juga dipertanyakan. Sebab, muncul pertanyaan jika pasalnya tentang kerumunan, maka siapa subjek hukum yang berkerumun.

“Ini berarti masyarakat, jadi masyarakat yang harus ditetapkan sebagai tersangka, bukan Habib Rizieq sebagai penceramahnya,” kata Alamsyah.

Terakhir, penerapan Pasal 216 KUHP tentang melawan petugas. Kata Alamsyah, pasal ini juga tidak jelas karena tidak dimasukkan ayat berapa. Sebab, dalam Pasal 216 ada tiga ayat.

“Sangkaan Pasal 216 salah, karena tidak ada ayat yang dimasukkan, sehingga penyidik hanya menyangkakan angka,” tuturnya.

Jadi atas lima kesalahan penyidik ini, tim kuasa hukum meminta agar status tersangka MRS segera dicabut dan dibebaskan.

Dalam sidang kali ini, MRS selalu pihak pemohon tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab, Imam Besar FPI ini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. (Amhar)

Continue Reading

Trending